Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
The quality of journals in Indonesia is much criticized; however, the number of Indonesian journals that meet the criteria of Directory of Open Access Journal (DOAJ) is quite a lot. This study describes some facts of Indonesias publications based on DOAJ and World Bank data. Data Collection Method. Some filtering processes in DOAJ database were done based on sum of journals, scientific fields distribution, and Article Processing Charge (APC). Open data regarding research funds among countries in World Bank database were analyzed.Data Analysis. This study used quantitative descriptive design with frequency analysis technique. Data visualization was done with R Statistical Computing and Google Sheets.Results and Discussions. In March 2017, there were 500 Indonesian journals (5th rank worldwide); 420 of them were in Indonesian covering more than 51,000 articles (7th rank). The top three fields were: education, Islam religion, as well as business and commerce. As much as 70% of the journals were free of APC. Science must prioritize inclusiveness and equality inline with the principles of originality and honesty.Conclusions. This study concludes that open access journals in Indonesia improves the accessibility, quality, and relevance of Indonesian research, which can be reused by communities, industries, and the government.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji pemanfaatan internet oleh aktor politik sebagai sarana publikasi dalam rangka menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang akan dilaksanakan Juli 2004, khususnya dari sisi yang menjadi kajian ilmu komunikasi, yakni seperti apakah penyajian pesan persuasif dan sejauh mana internet dimanfaatkan oleh aktor politik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang penulisan situs web aktor politik, mencoba menguak makna guna memperoleh pemahaman terhadapnya dan mengetahui bagaimana interaktivitas diterapkan dalam situs web aktor politik serta bagaimana pola updating pesan politik berikut beritanya. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian case study atau studi kasus karenanya bersifat kualitatif. Subyek penelitian adalah situs web aktor politik yaitu m-amienrais.com. Sedangkan obyek penelitian adalah: (1) Elemen pesan, yaitu setiap sub-kategori terkecil dari muatan pesan yang tampil berupa fitur/fasilitas dalam proses publikasi pada seluruh halaman web aktor politik yang diambil sebagai sampel penelitian, mulai dari halaman pertama hingga halaman terakhir; (2) Organisasi pesan, yaitu bentuk penyusunan atau pengelompokkan kategori elemen-elemen pesan yang ada pada situs web aktor politik yang diambil sampel; (3) Struktur pesan, yaitu bentuk hubungan antar elemen pesan dan organisasi pesan dalam situs web aktor politik; (4) Fasilitas interaktif yang disediakan; dan (5) Pala updating pesan dan berita. Penelitian ini menemukan bahwa penulisan pesan situs web aktor politik terpolakan berdasarkan lima kategori utama muatan pesan: (1) pesan-pesan yang berkaitan dengan promosi dan publikasi aktor politik, (2) pesan-pesan yang berkaitan dengan komunikasi antara aktor politik dengan pengunjung, (3) pesan-pesan yang berkaitan dengan pengelola situs, (4) pesan-pesan yang berkaitan dengan promosi penjualan dan penjualan langsung yang menunjang publikasi, serta (5) pesan-pesan pelengkap dan penunjang lainnya. Struktur pesan yang dimaksud pada penelitian ini adalah hubungan antara elemen pesan yang satu dengan elemen pesan yang lain atau hubungan antara organisasi pesan yang satu dengan organisasi pesan lainnya. Halaman-halaman di situs web m-aminrais.com disusun dengan konsep alur publikasi figur Amien Rais yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi melalui web memiliki karakteristik yang tidak dimiliki medium komunikasi lainnya, yaitu interaktivitas. Penelitian ini juga menemukan pola updating pesan situs web dan temuan lain yaitu jumlah pembaca berita dan adanya informasi jumlah pengunjung situs. Temuan-temuan terakhir tersebut menggambarkan respon dari khalayak terhadap komunikasi internet. Implikasi penelitian ini adalah (1) temuan-temuan penelitian ini hanya sebagian kecil dari kenyataan yang ada dalam situs web aktor politik di Indonesia karena hanya memfokuskan pada aspek elemen, organisasi dan struktur pesan, serta interaktivitas dan pola updating, (2) perlunya studi tentang efektivitas pesan persuasif sehingga akan memberikan dasar bagi penyusunan pesan dan strategi oleh pengelola situs di masa kini dan masa mendatang, baik dalam rangka publikasi oleh aktor politik maupun perusahaan dalam rangka pemasaran dan periklanan, dan (3) implikasi teoritis penelitian ini, terutama bila dikaitkan dengan komunikasi politik, bahwa publikasi dengan memanfaatkan Internet berkaitan erat dengan penyampaian pesan persuasif dari komunikator (aktor politik) kepada komunikannya (khalayak atau konstituen). Di era cyber sekarang ini, media Internet merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi bagi aktor politik - di samping cara konvensional dalam berkampanye di Indonesia - dalam rangka publikasi tatkala komunikasi tatap muka sudah sulit dilakukan karena faktor-faktor geografis. Di sisi lain, aktor politik juga harus mempertimbangkan bahwa saat ini pengguna Internet (user) di Indonesia masih terbatas pada kalangan menengah ke atas atau golongan terpelajar. Namun, pemanfaatan Internet ini sebagai sarana publikasi bagi aktor politik tetap merupakan terobosan baru sebagai salah satu bentuk cara berkampanye politik.

Abstrak :

Pendaftaran tanah di Indonesia jika dilihat dalam penerapan sistem publikasinya tidak memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Diberikannya sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya kesempatan untuk diajukan keberatan atau gugatan terhadap terbitnya sertipikat. Tidak adanya jaminan atas kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, menyebabkan data yang disajikan dalam buku tanah bermakna ganda, bisa dipercaya sebagai data yang benar dan bisa sebaliknya. Persoalan tentang penjaminan kebenaran data yang disajikan adalah menjadi lingkup dari sistem publikasi dalam pendaftaran tanah. Dijaminnya kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat bisa dikatakan sebagai bentuk nyata dari adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercatat dalam sertipikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya sistem publikasi negatif bertendensi positif sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bisa dikatakan sebagai bentuk kontra produktif dari tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan memberikan perlindungan hukum. Adanya kesempatan untuk mengajukan keberatan dan gugatan terhadap penerbitan sertipikat, menjadi kelemahan yang nyata dari sistem publikasi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu berlakunya sistem publikasi negatif bertendensi positif saat ini, dirasakan perlunya melakukan suatu pergerakan untuk menuju kearah sistem publikasi positif, untuk mewujudkan kepastian hukum serta pemberian perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertipikat. Saran yang dapat disampaikan adalah perlu dibangunnya political will dari pemerintah untuk merubah suatu sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang sudah berlangsung sejak lama. Sepatutnya, Negara sebagai otoritas yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keberlakuan dari sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah.

 

---

Registration of land in Indonesia if it is viewed in the implementation of the publication system does not provide a guarantee of certainty and legal protection to the owner of the land rights. The granting of certificate as a proof of land rights, pursuant to Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, provides an opportunity to submit an objection or lawsuit against the issuance of a certifiate. The lack of assurance of the correctness of the data that presented in the certificate, causing the data that presented on the land book are ambigous, untrustworthy as the correct data and vice versa. The main issue of ensuring the truth of the data that presented, is the scope of the publication system in land registration. Ensuring the correctness of the data presented in the certificate can be regarded as a real form of the legal certainty and legal protection granted by the State to the land owners whose names are listed in the certificate. The research method used in this research is normative juridical research, with research typology is explanatory, and the data used in this research is secondary data. This study concluded that, the negative publication system with positive tendency as explained in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, can be regarded as a form of counter-productive from the purpose of the implementation of land registration that is to guarantee the certainty and provide the legal protection. There is still an opportunity to raise objections and a lawsuit against the issuance of a certificate, in fact that become a real weakness of the current publication system. Hence, the enactment of the negative publication system with positive tendency nowadays, it is necessary to make a move towards the positive publication system, to ensure the legal certainty and to provide the legal protection to the owner of land rights whose name is listed in the certificate. Suggestions that can be delivered is the need to build a political will from the government to change the publication system in land registration that has been going on since long. Appropriately, the State as an authority granted by the law to carry out land registration activities, is fully responsible for the truth and the validity of the certificate as a proof of land rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara global terdapat dua macam sistim publikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertamakali, yaitu pertama sistim publikasi negatif dan yang kedua adalah sistim publikasi positif. Indonesia adalah negara yang memilih sistim publikasi negatif dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari pasal 19 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal juga dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Walupun Indonesia tidak menganut sistim publikasi negatif secara murni, namun demikian prinsip perlindungan terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalah konsep utama dari sistim publikasi negatif. Sebagaiman sistim publikasi negatif ini dipengaruhi oleh asas nemo plus juris yaitu dimana seseorang tidak dapat mengalihkan sesuatu lebih dari apa yang dimilikinya. Dalam UUPA pengaturan lebih detail mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu penyempurna dari Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk melakukan study banding antara PP no 10 tahun 1961 tersebut dengan PP no 24 tahun 1997 tersebut. Yang hasilnya menghubungkan pengujian atas kekonsitensian sistim publikasi negatif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertamakali. Dimana ditemukan bahwa ternyata tidak terdapat konsistensi dalam PP no 24 tahun 1997 tersebut terhadap sisitim publikasi negatif tersebut yang diberlakukan di Indonesia. Sebagaimana hal ini dapat dilihak dari adanya putusan atas kasus sengketa tumpang tindih hak atas tanah Komplek Ex Mabes TNI yang diangkat dalam penelitian. Dimana hakim dalam pengadilan tidak dapat menjalankan rumusan Ps.32 ayat (2) PP no 24 tahun 1997 tersebut, namun membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang walaupun sudah dikeluarkan kurang lebih 10 tahun sebelum diajukan gugatan untuk pertama kalinya. PP tersebut selain tidak sejalan dengan UUPA tidak juga sejalan dengan Ps.1320 ? Ps.1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dimana merumuskan ketentuan yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya, karena perjanjian atau ikatan adalah batal jika tidak terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena adanya suatu kesalahan atau paksaan didalamnya. Dengen demikian PP ini tidak dapat dilaksanakan secara effektif sebagaimana peraturan ini tidak diindahkan oleh hakim dalam praktek peradilan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan kasus tersebut

---

ABSTRACT
Globally, there are two kinds of publication systems in the implementation of the first land registration, which are, negative publication system and positive publication system. Indonesia is the country that selects negative publication system in the implementation of its land registration, as it can be seen from Article 19 of Act Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian or also known as the Agrarian Basic Law (Undang Undang Pokok Agraria /UUPA). Even though Indonesia does not purely practice negative publication system, the protection principle of the actual rights holder is the main concept of the negative publication system. This negative publication system is influenced by nemo plus juris basis in which a person cannot transfer anything more than what he has. In UUPA, more detail setting concerning land registration is stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that is a complement of the Government Regulation No. 10 of 1961 on Land Registration. Method used in this research is normative literature research. The aim of this research is to conduct a comparative study between the Government Regulation No. 10 of 1961 and Government Regulation no 24 of 1997, which result connects the testing on consistency of negative publication system in the implementation of first land registration. It is found that there is no consistency in Government Regulation no 24 of 1997 with negative publication system that is applicable Indonesia. As it can be seen from the decision in disputes case of overlapping land rights in ex Mabes TNI Complex raised in the research. Judge in court cannot run formulation of Article 32 clause (2) of the Government Regulation no 24 of 1997, surprisingly, he cancels Use Rights Certificate which is although it had already issued approximately more than for 10 years before it is filed a lawsuit for the first time. in addition to The Government Regulation that does not in line with UUPA, it also does not in line with Article1321 ? Article 1337 of Indonesian Civil Code to formulate the provisions protecting the actual right holders, it is because agreement or bonding shall be canceled if there is no agreement exists between the parties or because the existence of a fault or force therein. Therefore, this Government Regulation cannot be implemented effectively as this rule was ignored by the judge in the judicial practice, it can be seen in the decision of the case

Abstrak :
;;;;;;

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya perwujudan citra positif perusahaan, dimana dalam penelitian ini Teater IMAX Keong Emas berupaya membangun citranya melalui publikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi publikasi yang dijalankan Keong Emas dalam upaya pembentukan citranya. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif serta studi kasus. Dari penelitian ini ditemukan bahwa publikasi tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Keong Emas, temuan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengunjung yang menyebutkan minimnya pengetahuan publik akan perkembangan Keong Emas sehingga citranya kurang positif. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa posisi PR dalam Keong Emas ditempati oleh divisi marketing juga dirangkap oleh divisi lainnya di Keong Emas dimana ketika penelitian ini dilaksanakan posisi marketing sedang berada dalam posisi kosong.

---

The background of this research is the efforts to actualized positive image of the company. In which of this research, Keong Emas IMAX theatre make an effort to build image with publication. The aim of this research is to describe the publication strategy which is used by Keong Emas in effortto build the image. This researchis conducted in constructive paradigm with qualitative approach,a descriptive research and case study strategy. As the result, this research found that Keong Emas didn?t implement maximal publication based on the result of interview with the visitors who said that they have lack of furthur about the development of Keong Emas, so the image is less of positive. This research found that PR position in Keong Emas placed by Marketing Division and other divisions. But when this research held, Marketing Division wasin empty position.

Abstrak :
The publication process of national journal of Marine geology from the submission to the approval needs to be efficient to speed up the science transfer and new bibliometric indicators in Indonesia.

Abstrak :
Penulis dalam melaksanakan tugas penulisan karya akhir melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham dan Transaksi Perdagangan Saham" di Bursa Efek Jakarta. Penelitian dilakukan karena pasar modal memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia yaitu memiliki fungsi intennediasi, fungsi indikator kinerja manajemen, menjaga transparansi sehingga tidak terjadi informasi asimetri dan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi. Masalah dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menjabarkan pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap pergerakan harga saham dan aktivitas perdagangan saham, menyimpulkan kandungan informasi dari laporan keuangan terhadap tingkat keyakinan dan aktivitas investor, menentukan faktor dominan di kalangan investor dalam menentukan keputusan investasi dan menjelaskan bentuk efisiensi Bursa Efek Jakarta Penelitian ini akan memberikan informasi kepada Bapepam, BEJ. Emiten dan Investor tentang peran laporan keuangan terhadap keputusan investasi di Bursa Efek Jakarta serta saran kepada partisipan di bursa. Penelitian juga memberikan informasi tentang keterbatasan penelitian yang akan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada teori Efisiensi Pasar tentang bentuk efisiensi pasar dan kriterianya, teori portofolio tentang asumsi portofolio seperti sikap investor dan parameter yang dipertimbangkan dan terakhir teori informasi yang membedakan antara informasi privat dan publik kemudian status informasi bagi dunia usaha sebagai aset perusahaan sebagaimana aset lainnya. Variabel yang dilunakan adalah Standardized Unexpected Earnings (SUE) yang merepresentasikan kejutan laba, CAR yang merepresentasikan keuntungan abnormal saham dan terakhir Unexpected Trading Volume sebagai kejutan aktivitas perdagangan. Sumber data penelitian adalah dari data transaksi di BEJ yang diperoleh dari PRPM (Pusat Referensi Pasar Modal) maupun dari website, data publikasi laporan keuangan di media massa diperoleh dari perpustakaan CSIS dan media massa bersangkutan. Data penelitian diperoleh setelah penulis menentukan kriteria data yang digunakan seperti terdaftar di BEJ sejak tahun 2000 s.d. 2004, Informasi tanggal publikasi laporan keuangan di media massa diperoleh, tidak terjadi stock split, reversed stock selama pedalo estimasi dan pengujian, tidak ada informasi lain selain publikasi laporan keuangan di kedua periode tersebut, Data kuartalan laporan keuangan diperoleh dan tanggal publikasi tidak jauh dari ketentuan Bapepam. Hasil seleksi kriteria tersebut diperoleh data penelitian sebanyak 121 emiten. Penulis melakukan uji semi strong dengan jendela penelitian sepuluh hari sebelum dan sesudah tanggal publikasi. Berdasarkan teori yang ada, penulis menentukan enam hipotesis yang menguji korelasi antara SUE dengan CAR, signifikansi korelasi antara SUE dengan CAR, hubungan antara CAR dengan ukuran emiten, aktivitas perdagangan sebelum dan sesudah tanggal publikasi, korelasi antara absolut SUE dengan volume perdagangan abnormal dan korelasi antara volume perdagangan abnormal dengan ukuran emiten. Hasil pengujian menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan tidak memiliki korelasi dengan pergerakan harga saham dan aktivitas perdagangan salaam seperti yang dijabarkan dalam teori yang mendasarinya. Harga saham yang tidak mencerminkan informasi publik menunjukkan bahwa pengujian semistrong Bursa Efek Jakarta tidak efisien. Penulis juga membahas apa yang membuat informasi publik tidak diserap oleh pasar, penelitian menunjukkan ternyata peristiwa politik (situasi makro) Indonesia memiliki peran yang sangat singnifikan bagi pergerakan harga dan aktivitas perdagangan saham di BEJ sehingga preferensi investor tampak lebih kepada investor besar yang dipandang lebih mampu menjaga aman kekayaan investor. Investor kecil dipandang mengandung ketidakpastian yang tinggi pada kondisi makro yang terjadi. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan penelitian di mana penulis tidak memperhitungkan karakteristik emiten ditinjau dari sektor industri karena tentunya risiko bisnis tiap sektor industri tidak sama sehingga tidak dapat diperbandingkan apple to apple, akan tetapi bila difokuskan pada sektor industri tertentu membawa akibat kesimpulan tidak merepresentasikan BEJ.