Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProfil PerusahaanPT Sewu Segar Nusantara SSN merupakan pemegang merek Sunpride yang didirikan pada tahun 1995 sebagai salah satu kelompok investasi unggulan dari Gunung Sewu Kencana GSK dan pada awalnya bergerak dalam distribusi dan pemasaran buah lokal jenis pisang Cavendish. Pada tahun 2001, Sunpride mulai melebarkan bisnisnya dengan membuka cabang distribusi di Pulau Jawa dan dengan jenis varian buah lainnya yaitu Nanas Honi, Guava Crystal, dan Pepaya Calina. Komitmennya dalam agro investasi dibuktikan dengan berfokus pada buah nusantara hasil kerjasama dengan sister company PT Nusantara Tropical Farm NTF yang mengelola perkebunan Sunpride di Lampung dan beberapa kota di Indonesia seperti Aceh dan Blitar sejak tahun 2004. PT Sewu Segar Nusantara mengembangkan langkah-langkah kontrol kualitas ketat yang dipercaya dan diandalkan dengan mengutamakan kesegaran dan kualitas produk. Pada tahun 2007, PT Sewu Segar Nusantara juga mulai berfungsi sebagai partner lokal untuk berbagai merek buah internasional untuk mencukupi kebutuhan buah yang notabene tidak dapat dibudidayakan di Indonesia. Saat ini Sunpride telah memasarkan 11 produk buah lokal dan internasional antara lain: Pisang Cavendish, Nanas Honi, Guava Crystal, Pepaya Calina, Melon Golden, Jeruk Baby, buah mangga, buah naga, Kiwi Zespri, Apel Pink Lady, dan Pear Singo.Analisis SituasiStrengthsa. Memiliki jaringan pemasok yang menjamin mutu baik kualitas maupun kuantitas melalui kerjasama dengan Nusantara Tropical Farm NTF untuk empat jenis buah yakni Pisang Cavendish, Nanas Honi, Guava Crystal, dan Pepaya Calina yang menjadi produk unggulan Sunpride sehingga ketersedian pada 4 jenis buah tersebut selalu aman dan memadai.b. Berada di bawah naungan investasi unggulan Gunung Sewu Kencana GSK sehingga posisi Sunpride sebagai salah satu lini bisnis memiliki prospek berkelanjutan yang baik.c. Memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menyelenggarakan program komunikasi yang memungkinkan Sunpride mengembangkan kegiatan komunikasi kreatifnya.d. Telah menjalin kerjasama dengan banyak peritel antara lain: The Food Hall, Transmart Carrefour, Giant, Lottemart, Ranch Market, Hero, Alfamart, Rumah Buah, Hypermart, Family Mart, Foodmart, All Fresh, Total Buah, dan lainnya sehingga lebih unggul dalam persaingan dengan brand lokal sejenis karena produknya dapat ditemui tidak hanya di peritel besar tetapi juga peritel yang lebih mudah dijangkau seperti Seven Eleven, Indomaret, dan Alfamart.e. Berdiri sejak tahun 1995 sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengelola pasar buah dan segala dinamikanya.Weaknessa. Kurang konsistennya ketersediaan produk mengakibatkan Sunpride dikenal sebagai merek buah Pisang Cavendish saja.b. Kualitas tampilan premium produknya menyebabkan Sunpride dikenal sebagai merek pemasok buah impor yang diasosiasikan dengan penggunaan teknologi GMO Genetically Modified Organism , pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menimbulkan rasa cemas pada sebagian orang dengan tingkat awareness terhadap produk alami yang tinggi untuk mengkonsumsi buah-buahan Sunpride.c. Program stakeholder relations yang dijalankan masih belum bisa menanggulangi lemahnya kemitraan yang dijalin dengan petani binaan di daerah sehingga loyalitas petani dan pola pikir kedaerahan yang masih belum berhasil dirubah berdampak langsung pada ketersediaan produk.d. Belum pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal bisnis sehingga program yang dijalankan terkesan berorientasi pada keuntungan finansial pihak swasta dan tidak nampak sebagai kontribusi solusi persoalan nasional.e. Strategi PR yang selama ini dilakukan masih berfokus pada eksposur media melalui media visit, media trip, media gathering, dan penyebaran press release. Kurangnya engagement dengan stakeholders lainnya, khususnya komunitas mengakibatkan komunikasi yang dilakukan kurang tepat sasaran.f. Media coverage yang didapat Sunpride masih hanya sebatas publikasi setelah acara yang tidak bertahan lama dan tidak berkelanjutan sehingga awareness terhadap merek Sunpride mudah dilupakan masyarakat. Opportunitiesa. Melalui model bisnis dan kemampuan yang dimiliki, Sunpride dapat berkontribusi terhadap iklim industri produk lokal Indonesia yang mensejahterakan mulai dari petani, hingga konsumen berkenaan dengan kemandiriaan pangan yang digencarkan pemerintah. Hal ini bisa menjadi poin penting untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah sehingga meningkatkan dukungan dan government relations.b. Bisnis proses melalui jalinan kemitraan dengan petani binaan di daerah berpotensi untuk dikembangkan sehingga bukan hanya sekedar untuk mengatasi ketersediaan produk tetapi juga menambah citra produk lokal terhadap merek Sunpride.c. Belum ada produk buah lokal yang menjadi top of mind di Indonesia sehingga dengan segala potensinya, Sunpride sangat berpotensi untuk muncul sebagai top of mind merek buah dari dan untuk Indonesia.Threatsa. Budaya dan pola pikir petani lokal masih cenderung kurang agresif dan terbuka terhadap implementasi inovasi teknologi dan kemitraan dengan pihak swasta mengakibatkan sulitnya melakukan pendekatan kerjasama.b. Tren mengkonsumsi produk impor masih kuat di kalangan masyarakat urban di Indonesia sehingga kurang peduli terhdap kehadiran merek lokal.c. Masyarakat kurang memperhatikan brand dalam memilih buah sehingga akan membeli buah dengan merek apapun yang tersedia dan terlihat menarik.d. Potensi pasar terbesar untuk produk buah masih berada di general market atau pasar basah pedagang kaki lima dan pasar tradisional dengan lebih sedikit tuntutan produk sehingga membutuhkan upaya lebih keras dalam memasarkan Sunpride yang memiliki segmentasi pasar modern dengan segala kualifikasi yang diinginkan konsumennya.Pernyataan MasalahMinimnya ketersediaan buah-buahan Sunpride di pasar modern peritel akibat kurangnya kerjasama dengan petani binaan menyebabkan lemahnya stakeholder relations dan berakibat juga pada penetrasi citra Sunpride sebagai merek buah lokal bagi konsumennya.Usulan ProgramProgram special event dengan tema Lokal Handal, yang terdiri dari empat kegiatan :Lokal Sinergi: Government outreach untuk mendukung program Lokal Handal sekaligus menginisiasi kerjasama lebih lanjut.Lokal Kolaborasi; Community engagement dengan asosiasi gabungan kelompok tani gapoktan dan mensukseskan special event Festival Buah Banyuwangi melalui sponsorship.Lokal Aksi: Wanen Garap sebagai capacity building dan kemitraan dengan petani lokal.Lokal Apresiasi: Acara syukuran pada musim panen pasca Wanen Garap.Lokal Publikasi: Media Relations untuk memperkenalkan program dan kemitraan Sunpride dengan pihak-pihak terkait.Tujuan Program1. Mendukung keberhasilan program kampanye brand awareness.2. Melakukan pendekatan dengan stakeholders terkait kemitraan dalam ketersediaan produk Sunpride.3. Mengoptimalisasi komunikasi dalam kemitraan dengan petani lokal sebagai salah satu produsen buah Sunpride.Khalayak SasaranKhalayak Sasaran Primer Petani 1. Secara geografisTinggal menetap / tinggal sementara / bekerja di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur2. Secara demografisa. Laki-laki dan perempuanb. Usia 15-64 tahunc. SES B - D3. Secara Psikografisa. Berada di zona nyamanb. Tingkat loyalitas rendahc. Mementingkan keuntungan jangka pendekd. Melakukan kebiasaan setempat sebagai bagian dari budaya dan tradisiKhalayak Sasaran Sekunder Masyarakat 1. Secara Geografisa. Tinggal menetap / tinggal sementara / bekerja di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.b. Tinggal menetap / tinggal sementara / bekerja di luar wilayah Jawa Timur2. Secara Demografisa. Laki-laki dan perempuanb. Usia 15-64 tahunc. SES B - D3. Secara Psikografisa. Sedang mencari hiburanb. Gemar berkumpul dengan masyarakat setempatPesan KunciSunpride berusaha untuk turut memperkuat posisi buah lokal di negeri sendiri dengan membina petani lokal melalui program ldquo;Lokal Handal rdquo; 1. Kemitraan dengan pemerintah dan petani lokal dilakukan melalui edukasi inovasi terpadu dan apresiasi petani dalam menghasilkan buah lokal dengan standar mutu yang tinggi secara alami.a Bersama dengan pemerintah mewujudkan kemandirian pangan bangsa melalui agroindustri.- Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pengembangan hortikultura yang kuat dan mandiri.- Menjadi fasilitator yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengembangkan potensi Kabupaten Banyuwangi.b Kampanye buah lokal dan apresiasi petani bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada acara Festival Buah Banyuwangi.- Panggung hiburan yang menampilkan musik rakyat untuk petani dan keluarga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kerja keras petani.- Berkumpul bersama dengan penikmat buah lokal sebagai sarana saling berinteraksi dan menjaga kearifan lokal dan budaya setempat.c Transfer pengetahuan, inovasi dan motivasi dalam meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga dan negara melalui kegiatan Wanen Garap.- Edukasi dan pelatihan pengolahan tanah dan kultur jaringan alami dengan cara yang asik dan akrab, serta studi kasus untuk memecahkan permasalahan setempat.- Kunjungan ke perkebunan Sunpride untuk praktek lapangan menerapkan hasil dari pelatihan.- Menginformasi prospek agroindustri nasional dan meningkatkannya melalui jalinan kerjasama dengan Sunpride.d Apresiasi kerja keras dan ungkapan rasa syukur a la petani Jawa Timur pada musim panen.- Bersama petani lokal binaan Sunpride merayakan musim panen raya lewat syukuran ider bumi untuk menjaga kearifan lokal setempat.AnggaranRp 936.330.128EvaluasiTahapan evaluasi yang digunakan adalah:1. Tahap Input2. Tahap Output3. Tahap OutcomesSetiap tahap memiliki tolak ukur dan instrumen masing-masing

---

ABSTRACTCompany ProfilePT Sewu Segar Nusantara SSN is the holding company of Sunpride which established in 1995 as one of the flagship investment of Gunung Sewu Kencana GSK and was originally engaged in the distribution and marketing of local fruit Cavendish bananas. In 2001, Sunpride began expanding its business by opening distribution branches in Java with other types of fruit variants such as Pineapple Honi, Crystal Guava and Papaya Calina. The commitment to invest in agroindustry proves by focusing on local fruit distribution in collaboration with Sunpride sister company PT Nusantara Tropical Farm NTF which manages plantations in Lampung and several cities in Indonesia such as Aceh and Blitar since 2004. PT Sewu Segar Nusantara develops a trusted strict quality control measurement and relied upon by emphasizing the freshness and quality of the products. In 2007, PT Sewu Segar Nusantara also began as a local partner for variety of brands to meet the needs of international fruits which naturally can not be cultivated in Indonesia. Currently Sunpride has marketed 11 local and international fruit products include Cavendish Banana, Honi Pineapple, Crystal Guava, Calina Papaya, Golden Melon, Orange Baby, mango, dragon fruit, Zespri Kiwi, Pink Lady Apple and Singo Pear.Situation AnalysisStrengthsa. Having a network of suppliers that guarantee both the quality and quantity of cooperation with Nusantara Tropical Farm NTF for the four types of fruits that Cavendish Bananas, Honi Pineapples, Guava Crystal, and Calina Papaya for being superior products of Sunpride hence the availability of the 4 types of those fruits are always safe and adequate.b. Under the auspices of superior investment Gunung Sewu Kencana GSK so that Sunpride position as one of the business lines have sustained a good prospect.c. Having sufficient financial resources to carry out communications program that allows Sunpride develops creative communication activities.d. Has cooperated with many retailers include The Food Hall, Transmart Carrefour, Giant, Lottemart, Ranch Market, Hero, Alfamart, Home Fruit, Hypermart, Family Mart, Foodmart, All Fresh, Total Fruit, and others to put Sunpride as superior in competition with similar local brands because its products can be found not only in the big retailers but also more convenient retailers such as Seven Eleven, Indomaret, and Alfamart.e. Established since 1995 as to have sufficient knowledge to manage the fruit market and all its dynamics.Weaknessa. Less inconsistency in the availability of products resulting Sunpride just only known as Cavendish banana fruit brand only.b. The quality premium product display leds Sunpride known as a imported fruit supplier brand which associated with technology of GMO Genetically Modified Organism , pesticides and other chemical, so that tends to create anxiety in some people with the high level of awareness of natural products to consume fruits of Sunpride.c. Stakeholder relations program which currently running still can not cope with the weakness of the partnership with assisted farmers in the area so the loyalty of farmers and regional mindset that still can not successfully changed the direct impact on product availability.d. Have not been cooperating with the government in terms of the programs run the business so impressed only as private financial gain oriented and does not appear as a contributor to the solution of national problems.e. PR strategy that has been done still focuses on media exposure through the media visit, media trips, media gathering and distribution of press releases. The lack of engagement with other stakeholders, particularly the community resulted in communications that made it tackles.f. Media coverage which obtained Sunpride still only on limited publication after the event which did not last any long and sustained so that awareness of the Sunpride as a brand easily forgotten.Opportunitiesa. Through business models and capabilities, Sunpride can contribute to Indonesian local industry climate to enhance farmers prosperity, to consume local product regarding to independent in food supply as the government intensified. This could be an important point to cooperate with the government to increase support and government relations.b. Business processes through a partnership with assisted farmers in the area could be developed so its not only to address the product availability but also to the brand image of Sunpride as local products.c. There are no local fruit products as a top of mind in Indonesia so with all its potentials, Sunpride could to emerge as a top of mind fruit brand from and for Indonesia.Threatsa. Culture and mindset of the local farmers still tend to be less aggressive and unopen to the implementation of technological innovation and partnerships with the private sector made it difficult to approach a cooperation.b. Consuming imported products trend is still strong among urban communities in Indonesia which have less concern to local brand presence.c. Society pay little attention to the brand for selecting the fruit so that they will buy fruit with any brand available and attractive look.d. The largest potential market for fruit products still on the market and general market or wet hawkers and traditional market with fewer demands products that require a lot more effort in marketing Sunpride which has a market segmentation modern with all the desired qualifications consumers.Problem StatementThe lack of Sunpride fruits availability in modern markets retailers due to the lack of cooperation with assisted farmers led to weak stakeholder relations and has implications also for penetration of Sunpride image as a local fruit brand for consumers.ProgramSpecial program event with the theme of Lokal Handal, which consists of five activities 1. Lokal Sinergi Government outreach to support local programs reliable simultaneously initiate further cooperation.2. Lokal Kolaborasi Community engagement with farmers group association and sponsorship suppot on local special event Banyuwangi Fruit Festival.3. Lokal Aksi Wanen Garap as capacity building and partnership program with local farmers4. Lokal Apresiasi Expression of gratitude and appreciation toward harvest session on after Wanen Garap.5. Lokal Publikasi Media relations to introduce the collaboration program between Sunpride and stakeholders.Program rsquo s GoalSupporting the grand awareness campaign.Approaching all relevant stakeholdersOptimizing communication in partnership with local farmers as one of the producers of fruit SunprideTarget AudiencePrimary Target Audience Farmers 1. Geographicallya. Permanent residence temporary working in the district of Banyuwangi, East Java2. Demographicallya. Male and femaleb. Age 15 64c. SES B D3. Psychographicsa. Being in the comfort zoneb. Low level of loyaltyc. Concerned with short term gainsd. Perform local customs as part of the culture and traditionSecondary Target Audience People 1. Geographicallya. Permanent residence temporary working in the district of Banyuwangi, East Java.b. Permanent residence temporary working outside East Java2. Demographica. Boy and girlb. Age 15 64c. SES B D3. Psychographicsa. Was looking for entertainmentb. Likes to gather with local communitiesKey MessageSunpride is trying to help strengthen the position of local fruit in their own country by fostering local farmers through the program Lokal Handal 1. Partnerships with local governments and farmers do integrated innovation through education and appreciation of local farmers to produce fruits with high level of quality naturally.a Together with the government realizing food self sufficiency of the nation through the agro industry. In collaboration with the Directorate General of Horticulture, the Ministry of Agriculture to realize the development of a strong and independent horticulture. Being a facilitator in cooperation with the local government to develop the potential of Banyuwangi.b Campaign and appreciation of local fruit farmers in cooperation with the Government of Banyuwangi in Banyuwangi Fruit Festival. Providing entertainment featuring folk music to the farmers and families as an integral part of the hard work of farmers. Together with local fruit lovers as a means of interacting and maintaining local knowledge and local culture.c Transfering knowledges, innovation and motivation in improving the welfare of yourself, your family and the country through activities Wanen Garap. Education and training of tillage and natural culture in a way that is cool and familiar, as well as case studies to solve local problems. Visits to the plantation to the practice field Sunpride implement the results of the training. Inform prospects of the national agro industry and improve through cooperation with Sunpride.d The appreciation of the hard work and an expression of gratitude a la farmers in East Java during the harvest season. Together with local farmers built Sunpride celebrate the harvest thanksgiving Ider Bumi to keep the local wisdom.Total BudgetRp 936.330.128Evaluation MethodsStages of evaluation used is 1. Input Phase2. Output Phase3. Outcomes PhaseEach stage have benchmark and instruments respectively "

"Perwujudan tata kelola global tidak selalu berupa institusi supranasional, melainkan dapat berupa transmisi gagasan global di tataran domestik. Gagasan tersebut seringkali dianggap banal tanpa mempertanyakan kepentingan di baliknya. Skripsi ini berusaha menelusuri gagasan public private partnership yang marak dipromosikan sebagai skema pendanaan infrastruktur di Indonesia, terutama periode 2005-2015. Fenomena ini diteliti menggunakan perspektif kritis neogramscian dalam memahami tata kelola global di tingkat domestik dengan fokus aktor utama World Bank. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat hegemoni kebijakan neoliberalisme Post-Washington Consensus World Bank dalam manajemen sektor public goods di Indonesia.

---

The concept of global governance is not exclusively embodied as supranational institution global ideas might be transferred to domestic level instead. Yet, it has been neglected and taken for granted despite underlying interest. This thesis scrutinize the infamous public private partnership as Indonesia infrastructure financing scheme in particular period 2005-2015. Applying neogramscian critical perspective of global governance, this thesis aims to apprehend global governance within domestic institutions in particular World Bank as the main actor. This thesis suggest that there is a hegemon of World Banks Post Washington Consensus neoliberalism prescribed policy in Indonesias public goods management sector."

"This research aims to identify tensions in infrastructure development using public-private partnership (PPP) mechanism. The tensions in infrastructure development are identified using a qualitative research methodology, in particular a questionnaire survey to fathom the perceived risks by associated actors and institutions, economic and financial condition, procurement processes, and the relationship between the public and private sectors. This study highlights the role of intermediate agency connecting the role of the government and the private sector. By identifying the potential and the capacity of intermediate agency to connect infrastructure development across different development agenda, the local government should be able to improve the mechanism for PPP infrastructure development scheme."

"Skripsi ini membahas tentang dampak pertumbuhan jumlah investasi kerjasama publik-swasta (KPBU) di bidang energi terhadap pertumbuhan jumlah karbon dioksida per kapita dengan menggunakan sampel negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel independen yang relevan berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah karbon dioksida per kapita, seperti derajat keterbukaan perdagangan setiap negara dan pertumbuhan penggunakan energi per kapita. Hasil penelitian menemukan bahwa semakin besar pertumbuhan jumlah investasi kerjasama publik-swasta (KPBU) di bidang energi akan menaikkan laju pertumbuhan kadar karbon dioksida per kapita di studi kasus negara ASEAN. Dengan kata lain, KPBU di bidang energi yang diselenggarakan di negara ASEAN belum mengembangkan proyek energi terbaharukan yang ramah lingkungan yang mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak. Hal ini bergerak sejalan pollutionhaven hypothesis, yang berarti semakin banyak aliran investasi yang masuk membuat perusahaan-perusahaan multinasional negara maju mengerahkan sumber daya ke negara berkembang dengan peraturan standar lingkungan yang lebih longgar.

---

This thesis discusses the impact of the growth in the number of public-private partnership investment (PPP) in the energy sector on the growth in the amount of carbon dioxide per capita using a sample of ASEAN countries. In addition, this study also adds relevant independent variables that affect the growth of the amount of carbon dioxide per capita, such as the degree of trade openness of each country and the growth of energy use per capita. The results of the study found that the viii Universitas Indonesia greater the growth in the number of public-private partnership investment (PPP) in the energy sector, the higher the rate of growth of carbon dioxide levels per capita in the case study of ASEAN countries. In other words, PPPs in the energy sector held in ASEAN countries have not developed renewable energy projects that are environmentally friendly and emit less carbon dioxide. This is in line with the pollution-haven hypothesis, which means that the more investment flows that come in, the multinational companies in developed countries will mobilize their resources to the developing countries which regulate less strict environmental standard regulations. "

"Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah dikenal secara luas sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik, termasuk sistem angkutan umum masal berbasis rel baik, di negara berkembang maupun di negara maju. Berbeda dengan penerapannya di negara maju, implementasi KPBU menghadapi berbagai tantangan di negara berkembang. Suatu usulan proyek KPBU atas prakarsa badan usaha yang diserahkan oleh pihak badan usaha cenderung sulit dinilai oleh Pemerintah, akibat dari kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mendefinisikan bentuk struktur KPBU yang sesuai dengan lingkup proyek KPBU. Tesis ini bertujuan untuk memilih bentuk struktur KPBU yang realistis pada sektor angkutan umum berbasis rel perkotaan dengan mengembangkan model pengambilan keputusan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penentuan variabel penelitan dilakukan melalui studi literatur dan penyebaran kuesioner kepada perwakilan dari pemangku kepentingan. Uji validitas melalui koefisien korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas melalui Alpha Cronbach dilakukan terhadap variabel penelitian. Dari hasil model tersebut didapatkan hasil bahwa struktur proyek KPBU yang saat ini dapat diimplementasikan adalah dengan skema pembiayaan infrastruktur tetap dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pembangunan, pembiayaan, operasional dan pemeliharaan infrastruktur tetap dan bergerak dilakukan oleh badan usaha. Struktur ini dipilih dengan mempertimbangkan besarnya biaya investasi infrastruktur, risiko dan rendahnya cost-recovery proyek yang berasal dari demand penumpang. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan proyek-proyek penyediaan sistem angkutan umum masal berbasis rel perkotaan yang dilakukan dengan skema KPBU, dukungan dan jaminan pemerintah akan tetap diperlukan, terlepas dari apapun bentuk struktur proyek KPBU pada saat ini maupun di masa mendatang.

---

Public-Private Partnership (PPP) has been widely recognized as a form of cooperation between the government and business entities in the provision of public infrastructure, including rail-based mass public transportation systems, both in developing and developed countries. Unlike its implementation in developed countries, PPP implementation has faced various challenges in developing countries. An unsolicited PPP project proposal submitted by a business entity tends to be challenging to assess by the government due to lack of knowledge and experience in defining the form of PPP structure following the scope of the PPP project. This thesis aims to select a realistic PPP structure in the urban rail-based public transport sector by developing a decision-making model using the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. Determination of research variables is conducted through literature study and questionnaire distribution to representatives of stakeholders. The validity test through the Pearson Product Moment correlation coefficient and the reliability test through Cronbach's Alpha were carried out on the research variables. The model results show that the PPP structure for recent project proposals is feasible when a fixed infrastructure is financed by the government, while the construction, financing, operation, and maintenance of fixed infrastructure and rolling stock is carried out by business entities. This structure is selected due to the high cost of infrastructure investment, risks, and the low cost-recovery of the project that relies on passenger demand. Furthermore, concerning urban rail transit projects with the PPP scheme, government support and guarantees are significantly necessary, regardless of the PPP project structure at present or in the future. "

"Dampak yang luas dari keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Infrastructure Driven Economy) membuat proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi penting dan vital untuk direalisasikan. Namun kondisi keterbatasan dana dan hambatan aspek lainnya membuat percepatan pembangunan infrastruktur yang telah lama digalakkan Pemerintah menjadi terhambat. Salah satu solusi untuk kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pada prakteknya, penerapan pola KPS di tingkat daerah masih memiliki banyak hambatan untuk direalisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pembangunan proyek infrastruktur di tingkat daerah dengan pola Kerjasama Pemerintah-Swasta pada tahap pra konstruksi proyek. Sehingga diharapkan hasil identifikasi ini dapat lebih mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi selama masa pra konstruksi baik dari pihak pemerintah daerah maupun yang menjadi hambatan bagi pihak swasta guna mengatasi dan meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa survei yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah dan pihak swasta, dengan studi kasus penelitian dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat. Faktor penghambat dominan didapatkan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk mendapatkan prioritas/ranking faktor dan dilanjutkan dengan analisis statistik induktif melalui uji korelasi untuk mendapatkan faktor penghambat yang mempunyai dampak/pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor hambatan utama yang mempunyai dampak signifikan, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang rendah; Peraturan perundang-undangan kurang mengakomodir percepatan pembangunan infrastruktur di daerah; dan Dukungan sosial dan politik yang rendah terhadap proyek pembangunan di daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dengan melakukan solusi tindakan pencegahan maupun korektif untuk mengurangi kemungkinan dampak dan munculnya ketiga faktor hambatan utama tersebut, diharapkan hasil identifikasi beserta solusinya dapat menjadi salah satu dasar pengetahuan bagi setiap proyek infrastruktur daerah yang ditinjau, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur didaerah dapat ditingkatkan.

---

Wide impact of the existence of infrastructure for economic growth of a region (Infrastructure Driven Economy) makes these infrastructure projects are important and vital to realize. However, conditions of limited funding and other aspect obstacles make the acceleration of infrastructure development which have long promoted by the Government to be blocked. One solution to these constraints, the Government issued policies to encourage the pattern of Public Private Partnership (PPP) in order to support the acceleration of infrastructure development both national and regional levels. But practically, application of Public Private Partnership pattern in regional level still has many obstacles to realize.

This research objective is to identify the constrain factors of infrastructure project development on regional level by Public Private Partnership pattern at praconstruction phase. So it will be provided that identification result should be more anticipated of constrains that occured during pra-construction phase both regional government party and obstruction at private party to solve and improve the regional infrastructure development acceleration.

This research is qualitative method approach with survey as the data collection technique which is addressed to regional government party and private party, with case study Depok, West Java. The dominant constrain factors gotten by Analytical Hierarchy Process method in order to have the priority factor and continued with inferensial statistic analyses using correlation test in order to get the constrain factors which have significant impact toward infrastucture development performance at regional level.

Results of research show that there are three main constrain factors which have significant impact. By doing both corrective and preventive action solution in order to decrease impact and emergence of those three main constrain factors, it is expected that the result identification with their solutions might become one of knowledge base for any of regional infrastructure project so it can increase the regional infrastructure development acceleration."

"ABSTRAKAs one of the President Joko Widodo? visions is to make Indonesia as an advanced maritime nation, many development programs are introduced as concrete plans. For instance, the maritime highway concept: a trajectory network for ships and vessels to conduct sea freight activities.This writing will scrutinize both things that have been and have not been done yet by Joko Widodo's administration to implement the maritime highway concept by taking closer look to existing documents, such as the National Middle Term Development Plans 2015 ?2019, as well as analyzing the current legal framework which includes Presidential Decree No. 106 of 2015 on the Implementation of Sea Freight Public Service Obligationand its implementing and sectoral regulations. This article concludes that despite ambitious plan of the Government, there are plenty of rooms for improvement in order to successfully perform the concept. Giving the current situation, the first and foremost is to construct new seaports and expand the existing seaports to meet the technical requirements needed as well as the waiting and dwelling time target.This writing also opens a discussion on the concept of public-private partnership as a solution to catalyze the development of seaports and another infrastructure needed to fully run the marine highway concept."

"Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skema KPBU dan ketertarikan badan usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola pada tiga level kebijakan yakni level kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biaya transaksi, serta memperkaya enrichment teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah soft system methodology-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biaya transaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun tata kelola kolaboratif pada tiga level kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola kolaboratif

---

Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure provision. However, in the reality, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to participate in the provision of infrastructure in Indonesia is still low. Thus, this research aim to reconstruct the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction cost analysis in KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in this research is soft system methodology-based action research, to answer four research questions. The results conclude that the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal-principal problem, renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords: Public-Private Partnership, Soft System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance."

"Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowded semakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha.Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present valuealokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowdeddan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat.

---

Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project.

The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society."