Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. The change in the paradigm of governance currently demands the government to provide better service for the society. The availability of this service faces issues regarding limited government abilities, limited financial resources, and limited human resources management. This research was conducted on a Public Private Partnership between the Bandung City Government and PT Marga Tirta Kencana on their development and construction of the Cicadas Traditional Market. This study used a qualitative method. Informants were obtained by means of a purposive method through snowball technique. Research results indicate that this partnership is not mutually beneficial. This is due to a problem in the implementation of the partnership itself such as delays in development.

Abstrak. Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kota Bandung dan PT Marga Tirta Kencana dalam pembangunan dan perbaikan Pasar Cicadas. Studi ini menggunakan metode penelitian kwalitatif. Informan diseleksi melalui purposive method dengan snowball technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini diakibatkan masalah dalam implementasi kerjasama tersebut seperti penundaan pembangunan.

Abstrak :
[Proyek penyediaan air bersih curah/bulk water termasuk salah satu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Usulan terhadap proyek ini sudah mulai dimasukkan ke dalam PPP book 2010 - 2014, tetapi sampai saat ini, proyek penyediaan air bersih curah/bulk water belum ada yang berhasil di implementasikan. Analisa terhadap proyek penyediaan air bersih curah/bulk water dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta difokuskan pada 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Teknis serta Aspek keuangan dan Ekonomi. Hasil dari analisa aspek teknis semua aspek sudah terpenuhi, namun perlu di optimalisasi. Hasil dari analisa keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak, karena nilai IRR 8,10% < potongan rata-rata 12 % dan nilai NPV sebesar -28,648,046 USD < 1. Analisa ekonomi menunjukkan secara ekonomi, proyek ini "layak". Nilai EIRR adalah 19.14% dan ENPV sebesar Rp. 631.751 juta. Dari analisis sensitivitas, bagian yang sensitif dari investasi ini adalah Kenaikan CAPEX akan menurunkan nilai Economic Internal Rate of Return dan Economic Net Present Value dari proyek secara signifikan. Peningkatan Opex berpengaruh signifikan pada rasio biaya EIRR dan manfaat proyek. Kata kunci : (Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Air Bersih Curah, NPV, IRR, ENPV, EIRR), Bulk water supply projects including one of the infrastructure projects undertaken in cooperation between government and the private sector in the scheme of the Public Private Partnership (PPP). The proposal for this project has begun to put into PPP book 2010- 2014, but until now, the project of bulk water supply no one has successfully implemented. Analysis of the project of water supply of bulk / bulk water with the Public Private Partnership scheme is focused on two (2) aspects, as well as the technical aspects of the financial and economic aspects. Results of the analysis of the technical aspects all aspects are met, but it is necessary in the optimization. The results of the financial analysis shows that the investment is not feasible, because the value of IRR 8.10% < discount rate of 12% and NPV of -28,648,046 USD <1. The economic analysis shows economically, the project "feasible". Value is 19.14% EIRR and ENPV Rp. 631 751 million. From the sensitivity analysis, a sensitive part of this is the increase in CAPEX investment will lower the value of Economic Internal Rate of Return and Economic Net Present Value of the project significantly. Improved Opex significant effect on the ratio of costs and benefits of the project EIRR]

Abstrak :
Ketertarikan pemerintah pada Kemitraan Pemerintah-Swasta dipicu oleh iming-iming memperoleh fasilitas publik dengan beban yang lebih sedikit pada anggaran pemerintah. Namun, kegagalan demi kegagalan PPP di berbagai belahan dunia memperingatkan pemerintah bahwa PPP bukanlah sebuah silver bullet yang ampuh untuk semua kebutuhan infrastruktur publik. Studi tentang kegagalan PPP biasanya berfokus pada kegagalan setelah proyek telah beroperasi, padahal justru banyak proyek dibatalkan sebelum kontrak ditandatangani. Studi kasus tunggal ini mengeksplorasi lambatnya realisasi proyek PPP Waste to Energy (WTE) di Bandung Besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah biaya transaksi, baik politik dan ekonomi, menjadi hambatan utama dalam realisasi proyek. Empat masalah utama biaya transaksi dalam realisasi proyek ini yaitu masalah pengetahuan, koordinasi, risiko dan ketidakpastian, dan kepercayaan. Masalah pengetahuan terkait dengan kurangnya pengetahuan dan penalaman PPP pemerintah yang mengarah pada desain proyek yang tidak lengkap dan ketidakselarasan peraturan. Masalah koordinasi muncul karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat yang memerlukan struktur tata kelola yang kompleks, terutama mengingat perubahan kepemimpinan politik. Masalah risiko dan ketidakpastian terkait dengan aset yang sangat spesifik dari WTE. Terakhir, kepercayaan publik pada pemerintah dan swasta rendah karena kurangnya transparansi dan dugaan konspirasi dalam proses penawaran, sedangkan fasilitas berbahaya ini terletak di dekat perumahan.

---

The increasing government interest in Public-Private Partnerships is triggered by the lure of obtaining public facilities with a less burden on the government budget. However, many PPP failures in various parts of the world warn the government that PPP is not a silver bullet solution for all public infrastructure needs. Studies on PPP failures usually focus on failures after the project has been in operation, whereas many projects were canceled before the contract is signed. This single case study explores the slow pace of the PPP Waste to Energy WTE projects realization in Greater Bandung. It suggests that transaction costs issues, both political and economic, play a significant role, including knowledge, coordination, risk and uncertainty, and trust problems. The knowledge problems are related to the governments lack of PPP knowledge that leads to the incomplete project design and misalignment of regulations. The coordination problems arise because many stakeholders involved that required a complex governance structure, especially in the light of political leadership changes. The risk and uncertainty problems are related to highly specific assets of WTE increases the risks of private investment because the government support and guarantee to cover the assets and the waste quality was inadequate and regulation changes regarding fees and tariffs would risk the return of the investment. Lastly, public trust in government and private was low due to the lacked transparency and alleged conspiracy in the bidding process, whereas this hazardous facility is located near area residents.

Abstrak :
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 menyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan por/wer/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang parfner/rekan kerjasama yang terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pihak tertentu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU menggunakan pendekatan rule of reason. ......National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 States that abroad loan must be decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5 Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach.

Abstrak :
Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah. ......This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof.

Abstrak :
This paper analyzes the development and problems of electricity sector in Indonesia. After the economic crisis of 1997/98, investment in power sector has been decreasing. Minimizing transmission and distribution loss can increase reliability and quality of power supply, improve financial capacity, and reduce electricity subsidy. Electrification ratio and electric power consumption per capita need to be improved equally among provinces. Promoting public private partnership (PPP) can boost investment. Main policy challenges need to be addressed are that government needs to (1) provide information on the investment prospects; (2) solve social aspect of the project; and (3) provide practical guide in land acquisition.

Abstrak :
Ketersediaan infrastruktur termasuk sarana jalan tol, merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhinya. Namun kemampuan Jana pemerintah menjadi salah satu kendala yang utama, karena dana yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur sangat besar sedangkan masih banyak pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Upaya pemerintah untuk mengajak pecan serta swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Pada kenyataannya, minat swasta untuk ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur turut dipengaruhi oleh keberadaan perangkat hukum yang memadai, karena hukum berperan dalam memberikan kepastian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proyek-proyek dimaksud. Pada proyek-pmyek pembangunan infrastnuktur jalan tol, skema project financing merupakan skema pembiayaan yang menjadi pilihan karena karakteristik-karakteristik skema pembiayaan tersebut cocok dengan karakteristik proyek seperti mengenai skala besarnya pendanaan, jangka waktu pengembalian dana, sampai dengan keberadaan proyek sebagai jaminan. Selain itu, dengan karakteristiknya tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memilih skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol. Skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol melibatkan sejumlah pihak seperti kreditur, debitur, sponsor/penjamin dan pihak-pihak lainnya. Melalui konstruksi hukum diantara pihak-pihak tersebut, akan tergambar mengenai hubungan hukum diantara para pihak, sekaligus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan pihak-pihak lainnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas Pengalokasian risiko yang sesuai antara Pemerintah dan Swasta dengan pola Public Private Partnership pada infrastruktur jalan tol di Indonesia. Faktor-faktor risiko dikategorikan berdasar siklus hidup proyek mulai dari Studi kelayakan, Pengadaan, Disain, Pelaksanaan, Operasional & Pemeliharaan, dan Penyerahan aset. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survey kuesioner, selanjutnya diolah dengan metode statistik menggunakan uji validitas dan realibilitas, dilanjutkan dengan penggunaan matrik tingkat risiko dan penggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam pengalokasian risiko yang sesuai antara Pemerintah dan Swasta. ......This thesis discuss an appropriate risk allocation between Government and Private sector with scheme of Public Private Partnership on toll road infrastructure in Indonesia. Risk factors categorized based on lifecycle project started from Feasibility study, Procurement, Design engineering, Construction, Operation & Maintenance and Asset Transfer. This research is done by collecting data through quisionaire survey, then processed with statistical method (validity and realibility test), risk level matrix and using Analitycal Hierarchy Process (AHP) in allocating appropriate risk between Goverment and Private.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek (lintas Jakarta-Bogor) serta menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama pemerintah-swasta dalam pendanaan dibidang kereta api. Peningkatan kapasitas jalur KA Jabotabek akan berakibat pada penambahan jumlah penumpang, pengurangan kemacetan, mobilitas perekonomian, dan pengurangan dampak lingkungan. ......This study discusses model of public private partnership in Jabodetabek Railways Capacity Enhancement to improve service land transportation especially rail (KRL) as a means of mass transportation to reduce congestion. The results of this paper to find a suitable model of public private partnership in railways specifically to increase the capacity of railway lines (Jakarta-Bogor line) and suggests that the importance of public private partnership in the field of railways. Increased capacity of railway lines Jabotabek will result in increasing the number of passengers, reduced congestion, economic mobility, and reduction of environmental impacts.