Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia's e-commerce business is getting popular among public society and interest transactions using its services is increasing therefore the researchers analyzed the society interest in using e-commerce services of Lazada and Tokopedia. E-commerce is a business deal of sale and purchase goods which are conducted online, whereas the system of sale and purchase is done online via internet connection. The purpose of this research is to determine society interest in using e-commerce services of Lazada and Tokopedia. This research uses descriptive qualitative research methods to analyze the society interest in using the service of Lazada and Tokopedia. The results of reseacrh by using the Seoquake plugin is Tokopedia have a better rating than Lazada in Indonesian Country. The analysis is based on the views and the service which Tokopedia and Lazada provide, such as visually appealing website design, precise information that is presented, accurate product specifications, product design, user friendly, good services, secure and protected transaction systems, adequte product, a favorable and fast response, and on-time delivery. The conclusion of this research is society’s interest in using Lazada and Tokopedia e-commerce services is determined from their features quality, services, and convenience found on search engines.

Abstrak :
Pemberian pinjaman dan perolehan pinjaman merupakan kegiatan yang lazim terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan di antara kedua belah pihak telah memiliki suatu kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal yang disepakati. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan belum atau tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka salah satu cara pengembalian pinjaman tersebut adalah dengan mengajukan permohonan pailit. Dalam skripsi ini membahas mengenai salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu badan usaha demi kepentingan umum. Pengajuan permohonan pailit ini, dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cibadak sebagai suatu tindak lanjut dari putusan pengadilan pidana yang mana terdapat perintah untuk melelang dan membagikan harta tersebut secara adil kepada seluruh investor. ...... Lending and acquisition loans are common activities. This can occur because in between the two sides have had a belief that the loan will be reimbursed on an agreed date. When on a date specified cannot restore the loan, then one way of the loan repayment is by applying for bankruptcy. In this thesis deals with one of the tasks and authorities of the Attorney General to file a petition in bankruptcy against a business entity for the sake of public interest. The filing of a petition in bankruptcy, was carried out by Cibadak State Prosecutor as a follow-up of the Criminal Court's verdict where there is an order to the property and share auctions are fair to all investors.

Abstrak :
Volume 19 of Advances in Public Interest Accounting responds to Global forces and accountability once again converge in this volume, illustrating the significant and multifaceted nature of the role of accounting in societies.

Abstrak :
Persediaan tanahå terbatas sedang kebutuhannya meningkat secara linier sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Di lain pihak, pembangunan sarana dan atau prasarana kepentingan umum tidak mungkin ditunda-tunda terutama pada kota Metropolitan seperti DKI Jakarta. Masalah utama yang dihadapi Pemerintah adalah masalah kesediaan masyarakat melepaskan hak atas tanahnya dan besarnya ganti kerugian yang tidak sesuai. Pemegang hak atas tanah mengajukan ganti kerugian yang layak agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya atau setidak-tidaknya tidak menurun dibanding dengan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agar kebijakan pengadaan tanah yang ada dapat lebih dioperasionalkan dan diharapkan dapat diterima semua pihak. Semakin tinggi pencapaian target pengadaan tanah (luas tanah, penyerapan biaya dan penerimaan ganti kerugian) maka semakin baik kinerjanya dan sernakin mudah penerima ganti kerugian meningkatkan kesejahteraannya serta semakin demokratis pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dan analisis SWOT. Dari penelitian yang dilaksanakan di DKI Jakarta diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 1. Kepres RI No. 55 Tahun 1993 sebagai Kebijakan Publik pengadaan tanah untuk kepentingan umum ternyata lebih baik kinerjanya dan lebih kondusif menyerap biaya yang tersedia dalam APBD serta lebih demokratis pelaksanaannya dibanding Permendagri No. 15 Tabun 1975 yang berlaku sebelumnya. 2. Bahwa selain dengan ganti kerugian, ternyata di DKI Jakarta ditemukan suatu pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kepentingan umum tanpa ganti kerugian yaitu berupa kewajiban pengembang dan konpensasi palayanan Ketata Kotaan dari Pemda DKI Jakarta. 3. Dengan memberdayakan potensi dinamis masyarakat dan simultan dibebani kewajiban sosial menyediakan sarana dan atau prasarana kepentingan umum akan sangat membantu Pemda DKI Jakarta memperbaiki kualitas dan kuantitas pengadaan tanah dengan ganti kerugian. Hasil analisis temuan dalam penelitian ini merekomendasikan bahwa kinerja Kepres RI No. 55 tahun 1993 masih dapat ditingkatkan dengan memberi batasanbatasan yang lebih jelas dan lebih konkrit mengenai ruang lingkup substansi, mekanisme musyawarah, penggunaan lembaga keberatan, dasar pertimbangan menetapkan besamya ganti kerugian dan mensosialisasikan RUTRD & RBWK. Selain itu pemberdayaan potensi dinamis masyarakat masih sangat relevan ditumbuh kembangkan. Untuk itu perlu ada pemikiran memperbaiki kebijakan publik yang mengatur kewajiban pengembang yang sekarang ini masih berbentuk Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta menjadi Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Abstrak :
Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gagal bayar asuransi dan pengaruh penerapan PSAK 71 dan PSAK 74 terhadap risiko gagal bayar. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Regulasi Kepentingan Publik (public interest regulation theory). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian bersumber dari kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten, tematik, dan konstan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagal bayar dapat terjadi karena: (1) fraud, (2) underreserved, (3) lemahnya tata kelola atau pengendalian internal, (4) manajemen investasi yang buruk, (5) portofolio produk asuransi, dan (6) lemahnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah PSAK 71 dan PSAK 74 sudah sesuai dengan Teori Regulasi Kepentingan Publik karena sebagian berpendapat bahwa kedua PSAK tersebut dapat mengurangi risiko gagal bayar, sebagian berpendapat bahwa PSAK tidak memiliki korelasi dengan gagal bayar, dan sebagian lainnya menyatakan tidak tahu. PSAK 71 dan PSAK 74 akan mengubah pelaporan keuangan perusahaan asuransi menjadi lebih konservatif, transparan, mudah dibandingkan dan akuntabel. Dengan begitu, secara tidak langsung akan mempengaruhi manajemen risiko dan tata kelola perusahaan asuransi. PSAK 74 juga mengubah proses pencadangan menjadi lebih konservatif ......This study aims to analyze the causes of insurance insolvency and the effect of PSAK 71 and PSAK 74 implementation on the risk of default. Analysis is carried out by using Public Interest Regulation Theory. This is a qualitative research with case study method. Research data are sourced from questionnaires and interviews. Data analysis is done by using content, thematic, and constant comparative analysis. The results indicates that defaults can occur due to: (1) fraud, (2) underreserved, (3) weak governance or internal control, (4) poor investment management, (5) insurance product portfolio, and (6) weak regulations and supervision carried out by regulators. The study shows that there are different views about whether PSAK 71 and PSAK 74 is in accordance with Public Interest Regulation Theory because some argue that both PSAK can reduce the risk of default, some argue that PSAK does not have a correlation with default, and some others state that they do not know. PSAK 71 and PSAK 74 will turn insurance companies financial reporting to be more conservative, transparent, comparable and accountable. That way, it will indirectly affect the risk management and governance of insurance companies. PSAK 74 also turns the reserving process into more conservative.

Abstrak :
This collection of rich, empirically grounded case studies investigates the conditions and consequences of ?juridification? - the use of law by ordinary individuals as a form of protest against ?the state?. Starting from the actual practices of claimants, these case studies address the translation and interpretation of legal norms into local concepts, actions and practices in a way that highlights the social and cultural dynamism and multivocality of communities in their interaction with the law and legal norms. The contributors to this volume challenge the image of homogeneous and primordially norm-bound cultures that has been (unintentionally) perpetuated by some of the more prevalent treatments of law and culture. This volume highlights the heterogeneous geography of law and the ways boundaries between different legal bodies are transcended in struggles for rights. Contributions include case studies from South Africa, Malawi, Sierra Leone, Turkey, India, Papua New Guinea, Suriname, the Marshall Islands and Russia

Abstrak :
Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport.

Abstrak :
Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta yang tidak sesuai prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan.

---

The construction of new airport in Kulon Progo Regency overcome to the saturation that occurred at Adisutjipto Airport attracted a lot of attention because the location determined then rejected by the citizens and not in accordance with the spatial plan of national and provincial area so that submitted to the Yogyakarta State Administrative Court and Supreme Court . This research is a juridical-normative research with qualitative and explanatory analysis. Based on the result of this research, there is action of PT. Angkasa Pura and Local Government of Yogyakarta Province which is not in accordance with the procedure of land procurement for development for public interest because in land acquisition planning document is not equipped with Environmental Impact Analysis (AMDAL) and not in accordance with Spatial Plan which has been specified.

Abstrak :
Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha /kalangan bisnis memerlukan tanah untuk keperluan apapun, maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang terkena dampak atas pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pelaksanaan pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan asas-asas perolehan tanah, asas kesejahteraan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini,ternyata Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 kurang memberikan perlindungan hukum dan kurang menjamin kesejahteraan pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah. ......Basically, when the authorities or operators / among businesses require land to any needs, then how to acquire land needed to go through deliberations between the party who requires the land to the right land owners until reach an agreement between both parties. That the Presidential Regulation Number 36 Of 2005 amended by Presidential Regulation Number 65 Of 2006 as a guideline for the implementation of the land acquisition for public interest should considering the right land owners who affected by the implementation of land acquisition. This research is a descriptive analysis by using the method of analytic under juridical normative approach. Implementation of land acquisition should be based on the fundamental of land acquisition, basic welfare and protection of the law given to the land owner. Based on analysis in this research, it appears to Presidential Regulation Number 36 Of 2005 amended by Presidential Regulation Number 65 Of 2006 providing less legal protection and less prosperity to the land rights owners who affected by the land acquisition.