Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Namun, model untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dampak ekonomi dan sosial yang akan digunakan untuk mempelajari dampak proyek infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang dijamin oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) baik skema PPP (Public-Private-Partnership) maupun skema non-PPP pada sektor telekomuniasi, air, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diyakini mewakili pembangunan infrastruktur utama yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan atribut: Analisis Ekonomi Sektoral, Analisis Potensi Ekonomi, Akuntansi Pertumbuhan, Analisis Tabel Input-Output, dan Peramalan Statistik. Sedangkan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan infrastruktur, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan In-depth Interview melalui teknik pengisian kuesioner dan metode Social Impact Assessment (SIA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum. Hasilnya menunjukkan berbagai dampak ekonomi dari pengembangan investasi proyek, baik dari segi potensi maupun realisasinya. Sedangkan dari segi dampak sosial, terdapat berbagai respon masyarakat terhadap realisasi pembangunan proyek"

"Dalam proses pengerjaan proyek dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pengerjaan proyek yang terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, perubahan desain dan kesalahan perencanaan. Tidak terkecuali juga dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri terdapat permasalahan terkait pencairan anggaran yang dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner kepada pemilik, konsultan pengawas, dan kontraktor yang berpengalaman dalam konstruksi bendungan sehingga didapatkan model percepatan penyelesaian proyek ini. Hasil penelitian ini didapatkan 4 faktor yang mempunyai tingkat kontribusi sangat tinggi dan 6 faktor tingkat kontribusi tinggi yang penyebab menjadi keterlambatan dalam kegiatan konstruksi infrastuktur bendungan X. Strategi percepatan yang digunakan adalah metode crashing dan hasilnya penyelesaian proyek lebih cepat 101 hari dari jadwal pelaksanaan semula dan kinerja pinjaman luar negeri masih behind schedule. Namun konsekuensi dari metode ini adalah terjadi kenaikan biaya konstruksi sebesar Rp 33.666.889.879 atau 2,83% dari biaya konstruksi awal dan kebutuhan biaya tersebut diambilkan dari dana kontijensi proyek.

---

In the process of working on the project, undesirable things can occur such as delays in project work that occur due to various factors such as unfavorable weather conditions, design changes and planning errors. There is also no exception in the implementation of projects with foreign loans, there are problems related to budget disbursement which can result in project delays. This study uses a questionnaire method to owners, supervisory consultants, and experienced contractors in dam construction to obtain a model for accelerating the completion of this project. The results of this study obtained 4 factors that have a very high level of contribution and 6 factors of a high level of contribution that cause delays in the construction of dam X. The acceleration strategy used is the crashing method and the result is that the project completion is 101 days faster than the original implementation schedule and performance foreign loans are behind schedule. However, the consequence of this method is an increase in construction costs of Rp. 33,666,889,879 or 2.83% of the initial construction cost and the required cost is taken from the project contingency fund.."

"Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Perkembangan infrastruktur di Indonesia saat ini terbilang sangat masif. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak proyek-proyek yang telah maupun tengah dibangun terutama pada bidang salah satunya flyover. Dengan kompleksitas dan risiko yang tinggi tersebut, pekerjaan infrastruktur flyover harus mendapatkan perhatian lebih khususnya pada aspek safety. Pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelekaan kerja juga meningkat. Tingginya angka kecelakaan kerja yaitu total kecelakaan kerja pada 2018 sebanyak 173 ribu kasus dengan 32% diantaranya didominasi oleh sektor konstruksi. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan dampak pasca insiden tersebut, pada awal 2018 Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan konstruksi layang di Indonesia. Terjadinya kecelakaan ini memberikan dampak yang negatif terhadap proyek seperti korban jiwa, material, waktu, biaya dan lain-lain. Masalah K3 secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan ini adalah kurangnya anggaran K3 dalam proyek ataupun tidak pernah dialokasikan secara spesifik dalam kontrak, tetapi tergabung dalam kategori biaya umum sehingga implementasi K3 menjadi kurang maksimal. Salah satu aspek yang diyakini dapat memperbaiki kondisi keselamatan kerja adalah dengan tersedianya anggaran yang layak dan secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi. Perencanaan biaya K3 dapat dilakukan secara akurat apabila aktivitas pada proyek dapat terdefinisi dengan baik. Salah satu cara untuk menurunkan aktivitas pada proyek secara detail adalah dengan melakukan penyusunan Work Breakdown Structure (WBS). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi paket pekerjaan, metode dan aktivitas pekerjaan pada Proyek Infrastruktur flyover berdasarkan standar WBS penelitian terdahulu, mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko, mengidentifikasi sasaran dan program K3, mengidentifikasi komponen biaya K3 dan menganalisis besaran K3 yang digunakan pada proyek Infrastruktur flyover. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data Primer didapatkan dengan melakukan survey kepada pakar dan responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Girder jatuh karena sling putus / crane terguling merupakan potensi bahaya dengan nilai risiko tertinggi pada proyek Infrastruktur Flyover. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan pengendalian administratif, penggunaan APD serta APK dengan Komponen Biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil perhitungan biaya K3 berbasis WBS pada 2 proyek, diperoleh rata-rata sebesar 1.42% dimana persentase tersebut masih sesuai dengan kebijakan beberapa BUMN Konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi khususnya di Kementerian PUPR dengan tujuan pencegahan kecelakaan kerja atau menurunkan tingkat kecelakaan, serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menghitung besaran biaya K3 pada saat penawaran proyek bagi badan usaha jasa konstruksi khususnya di Indonesia.

---

Infrastructure is an important element in the development of a country. In recent years in Indonesia, numerous projects have been built and quite a lot is also being built especially flyover infrastructure. Possess high complexity and risk, flyover infrastructure work requires huge attention, especially its safety aspect. In 2018, 32% of 173.000 work accident cases in Indonesia were from the construction sector, and still increasing. These accidents led to a loss of life, material, time, cost, etc. Meanwhile, the OHS issues in Indonesia are still often overlooked, indicated by the high number of working accidents. The poor allocation of the OHS budget is one of the causes of the high number of work accidents, it can be overcome by thoroughly defining the activities on the project, such as preparing a Work Breakdown Structure. This study aims to identify various elements, such as work packages, methods, work activities, potential hazards, risk control, OHS targets and its cost component, also analyze the OHS amount used in Flyover Infrastructure project, by using qualitative approach and descriptive analysis.The study found that Girder falls due to broken slings/rolled cranes is a potential hazard with the highest risk value in the Flyover Infrastructure project. Controlling is proceeded by administrative control, the use of PPE as well as GER with General and Particular OHS Cost Components. From the calculation of WBS-based OHS costs in 2 projects, an average of 1.42% was obtained where the percentage is still compliant with the policies of several Construction SOEs."

"Dalam menghadapi gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai menggalakkan penggunaan jenis kontrak design and build karena dianggap dapat memberikan efisiensi baik waktu maupun biaya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi dispute diantara para stakeholder yang seharusnya dapat diminimalkan dengan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak design and build untuk meminimalkan dispute pada proyek infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka dan survey, diperoleh 4 empat sub-kegiatan manajemen kontrak design and build yang paling berpengaruh dan memiliki risiko tinggi terhadap dispute yaitu menyusun Detail Engineering Design DED , menandatangani kontrak, menyusun penawaran harga dan memperoleh Info Dini.

---

In order to face the rapid infrastructure development in Indonesia, the Government is promoting design and build contract as it is considered to provide efficiency both in time and cost. However, in practice, there are still disputes amongst the stakeholders which should be could be minimized by appropriate contract management. This study aims to find contract management strategy of design and build to minimize dispute in infrastructure projects.

Using literature and survey methods, this study found 4 four sub activities in design and build contract management which most affecting and having high risk to dispute, i.e. arranging Detail Engineering Design DED , signing contract, arranging price proposal and obtaining Early Information."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA.

---

This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS. "

"Penerapan material beton berkelanjutan di Indonesia penting dan sangat bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Struktur beton yang berkelanjutan adalah struktur yang didesain sehingga dampak total selama seluruh siklus hidupnya minimal. Merancang dengan pondasi yang berkelanjutan termasuk menentukan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Setiap pemangku jabatan di dunia konstruksi bertanggung jawab untuk memastikan prinsip berkelanjutan termasuk kontraktor yang memimpin keterlibatan dalam pelaksanaan konstruksi berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kesadaran dan pengetahuan kontraktor tentang implementasi material beton berkelanjutan di proyek infrastruktur Indonesia. Kesadaran kontraktor terhadap implementasi material beton yang berkelanjutan akan meningkatkan minat mereka dan secara langsung mempengaruhi tingkat pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli terhadap variabel penelitian, pilot survey dan survey kuesioner pengetahuan dan tingkat kepentingan mengenai indikator material beton berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor di Indonesia sudah mengetahui dan memahami tentang material beton berkelanjutan. Namun mereka tidak menyeimbangkan ketiga pilar keberlanjutan.

---

The implementation of sustainable concrete material in Indonesia is important and greatly benefits the infrastructure development in economic, social and environmental aspects. A sustainable concrete structure is one that is constructed so that the total impact during its entire life cycle is minimal. Designing with sustainable foundation includes determine in short term and long term consequences. Each stakeholder take responsibility to ensure the sustainable principle including contractor that lead the involvement on the implementation of sustainable construction. Therefore, the aim of this study is to understand the contractor’s awareness and knowledge on sustainable concrete material implementation in indonesia infrastructure project. The contractor’s awareness on sustainable concrete material implementation will increase their interest and directly affect the knowledge level. The method used for the research are expert validation on the research variable, pilot survey and survey questionarie of knowledge and level of importance regarding sustainable concrete material indicator. The result shows that contractors in Indonesia already aware and understand regarding sustainable concrete material. But they not balance the three pillar of sustainability."

"Saat ini pemerintah sedang mengadakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun adanya hambatan pada pendanaan menjadi masalah utama sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait KPBU agar masalah dana dapat tertutupi. Proyek Kereta Api Makassar-Parepare termasuk salah satu proyek dengan skema pembiayaan KPBU dan merupakan proyek pertama di provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan skema pembiayaan ini. Dengan adanya KPBU ini tujuan dari pemerintah untuk percepatan penyediaan infrastruktur diharapkan dapat tercapai. Namun pada kenyataanya proyek-proyek dengan skema pembiayaan KPBU banyak mengalami hambatan dan menyebabkan penerapan dari prosesnya menjadi tidak efektif dan efisien dan hal ini menyebabkan risiko yang akan merugikan pihak pemerintah dan pihak badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menentukan risiko paling kritikal, serta memberikan strategi/rekomendasi pada proses penerapan KPBU. Dengan menggunakan bantuan sistem terkomputerisasi malalui program Crystall Ball. Hasil pada penelitian ini ditemukan bahwa dari 18 variabel risiko, sebanyak 8 varibel risiko yang teridentifikasi risiko kritikal. Risiko kritikal tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Dari 8 varibel risiko kritikal, ditentukan stratgei/mitigasi risiko-risiko tersebut yang dapat meningkatkan kinerja investasi. Selain itu juga ditentukan alokasi risikonya.

---

Currently the government is carrying out an increase in economic growth through infrastructure development in Indonesia. However, the existence of obstacles in funding is the main problem so that the government issues policies related to PPPs so that funding problems can be covered. The Makassar-Parepare Railway Project is one of the projects with a PPP financing scheme and is the first project in South Sulawesi province to implement this financing scheme. With this PPP, the government's goal of accelerating the provision of infrastructure is expected to be achieved. However, projects with PPP financing schemes experience many obstacles and cause the implementation of the process to be ineffective and inefficient and this creates risks that will harm the government and private sector. This reseach aims to identify, analyze, determine the most critical risks, and provide strategies/recommendations in the PPP implementation process. By using the help of a computerized system through the Crystall Ball program. This research is expected to improve investment performance not only in the Makassar-Parepare Railway project but also for all projects that implementing the PPP scheme. The results of this study found that from 18 risk variables, 8 risk variables were identified as critical risk. This critical risk can affect investment performance. Of the 8 critical risk variables, a strategy/mitigation of these risks is determined. In addition, the risk allocation is also determined."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"Pelaksanaan proyek konstruksi infrastruktur dengan sistem kontrak design and build sedang banyak dilakukan belakangan ini dan sangat membutuhkan strategi pengelolaan yang cermat dari tahap perencanaan sampai tahap akhir pelaksanaan proyek. Masalahmasalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini pada umumnya adalah masalah penerapan manajemen proyek diantara bagian-bagian divisi yang saling berkaitan satu sama lain dan bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek dengan tipe tersebut, agar dapat meningkatkan perencanaan manajemen proyek yang telah dimiliki menjadi lebih optimal dan efektif. Pada penelitian ini didapatkan total pengembangan kegiatan adalah 21 kegiatan dengan 2 pengembangan kegiatan berbasis PMBOK 2017, dan 19 kegiatan pengembangan berbasis risiko.

---

The construction of infrastructure projects with design and build contract system is being carried out lately and urgently requires careful management strategies from the planning stage to the final stages of project implementation. The problems that are often faced in the implementation of this project in general is the implementation of project management between divisions of the division that are interrelated with one another and can affect work productivity. The purpose of this paper is to provide input to contractor who worked on projects of this type, in order to improve planning process in project management that have been owned to be more optimal and effective. In this study, the total development activities were 21 activities with 2 development activities based on PMBOK 2017, and 19 risk-based development activities."

"Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur komponen keselamatan konstruksi dan standar untuk menentukan struktur biaya K3. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang struktur biaya keselamatan konstruksi dalam bentuk tabel namun tidak memiliki definisi tertulis. Terdapat juga peraturan lain yang menjelaskan tentang keselamatan konstruksi yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang komponen keselamatan konstruksi dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 yang menjelaskan sub komponen keselamatan konstruksi yang sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019. Kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang komponen keselamatan konstruksi tetapi tidak pada struktur biaya K3. Dengan demikian, penelitian ini menyusun komponen dan sub komponen K3 dari Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016. Selanjutnya, struktur biaya K3 digunakan untuk mengidentifikasi persentase komponen K3 yang diterapkan dalam proyek infrastruktur jalan di Indonesia. Hasil perhitungan persentase komponen keselamatan dalam penelitian ini didasarkan pada persentase rata-rata komponen K3 dari proyek infrastruktur jalan di Indonesia.

---

Indonesia have a constitution that govern the construction safety component and a standard to determine safety cost structure. It is stated on Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 regarding construction safety cost structure in form of table but have no written definition. There is also another regulations that explain construction safety which is Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 that explain about components of construction safety and Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 that explain the construction safety sub components that are in line with Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019. Those 2 regulation explain about construction safety components but not the safety structure. Thus, this research structured the safety components and sub components from Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 according to Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016. Furthermore, the safety cost structure is utilized to identify the percentage of safety components applied in road infrastructure project in Indonesia. The percentage calculation result of safety components in this research are based on the Occupational Health and Safety components average percentage of road infrastructure project in Indonesia."