Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas implementasi Protokol Kyoto dan kontribusi energi baru Terbarukan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Protokol Kyoto pasca ratifikasi melalui Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2004, dan mengetahui kebijakan pendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penurunan emisi gas rumah kaca serta kendalanya di Indonesia. Sehingga diharapkan energi baru terbarukan dapat lebih berkembang, dan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dalam bentuk preskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya Pemerintah menyusun suatu kebijakan energi yang mengedepankan pemanfaatan energi baru terbarukan bukan hanya sebagai alternatif penyediaan energi sebagai substitusi energi fosil, akan tetapi sebagai penyeimbang, sehingga dapat lebih kompetitif. Pemerintah juga harus lebih mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan agar tercapai bauran energi yang proporsional rangka menciptakan pembangunan energi yang berkelanjutan sehingga akan berdampak kepada penurunan emisi gas rumah kaca.

---

ABSTRACT
The focused of this study is the implementation of Kyoto Protokol with new and renewable energy contribution for greenhouse gas emission reduction. The research aims to know the implementation of the Kyoto Protokol post ratification by the Law Number 17 of 2004, and know the policy driving new and renewable energy utilization for GHG emission reduction, as well as obstacles in Indonesia. So, that the new and renewable energy is expected to be more developed in Indonesia, not to mention reducing greenhouse gas emission. This research is using normative juridical method in the form of prescriptive analysis. The results of this study suggest the need for the government to compile an energy policy that emphasizes the use of new and renewable energy not only as an alternative energy supply as a substitute for fossil energy, but as a counterweight, so it could be competitive. In addition, the government should further develop the use of new and renewable energy in order to achieve a proportionate energy mix to create sustainable energy development that will have an impact on greenhouse gas emission reduction.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peran Barack Obama memimpin Amerika Serikat untuk perundingan perubahan iklim global. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Obama membawa gagasan Amerika Serikat untuk mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Presiden Obama tidak memungkiri fakta perubahan iklim yang sedang terjadi sebagai sebuah tragedy of the commons. Di sisi lain, Presiden Obama tidak bisa terlepas dari kepentingan nasional Amerika dengan memotong emisi sesuai target mengikat Protokol Kyoto. Obama memiliki target penurunan emisi sendiri untuk diterapkan Amerika Serikat, untuk itu Obama mendorong perundingan iklim global menerapkan pemotongan emisi sukarela. Hasil penelitian menunjukkan Presiden Obama berperan sebagai pemimpin AS yang Aktif-Positif. ...... This thesis discusses the role of Barack Obama as United States leader during the global climate change negotiations. The focus of this research is how President Obama imposes ideas for solution to the challenge of climate change due to global warming. President Obama does not deny the fact that climate change has been happening as a tragedy of the commons, but he couldn't abandon the national interests of America to reduce emission as arranged through the legally binding agreement of The Kyoto Protocol. President Obama has his own emission reduction targets for United States. So, he encourages non-legally binding protocol to cut emission. The result also shows that President Obama has a role as Positive-Active United States leader.

Abstrak :
Dampak keterbukaan perdagangan terhadap lingkungan tidak dapat dengan mudah ditentukan. Efek skala dan teknik dari perdagangan cenderung memiliki arah yang bertolak belakang, sementara efek komposisi tergantung pada keunggulan komparatif suatu negara. Salah satu upaya pengurangan tingkat emisi dunia adalah disepakatinya Protokol Kyoto pada tahun 1997. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh keterbukaan perdagangan dan protokol Kyoto terhadap tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan data makroekonomi negara G20 dari tahun 1996 hingga 2008 dan menggunakan OLS dengan variabel instrumen model gravity dari arus perdagangan antar negara G20. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat emisi CO2. Sedangkan protokol Kyoto tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat emisi CO2 yang mengindikasikan kurangnya efektifitas dalam penerapan perjanjian ini. ......The impact of trade openness on environment is not easy to be figured out. The scale and technique effect of trade are tend to have the opposite effect, while the composition effect is depend on the comparative advantage of a country. One of the way to avoid the world emission level is the ratification of Kyoto protocol in 1997. This study aims to analyze the impact of trade openness and Kyoto protocol on the CO2 emission level. This research employs macroeconomics data in G20 countries from 1996 to 2008 with OLS analysis using gravity model of G20 countries trade flow as instrument variable. The estimator results show that trade openness has positive and significant effect on CO2 emission level. Meanwhile, Kyoto protocol has insignificant effect on CO2 emission level indicating the ineffectiveness of the protocol implementation.

Abstrak :
Tulisan ini hendak berargumen bahwa Amerika Serikat mempunyai pengaruh mendalam dalam konvensi perubahan iklim Protokol Kyoto. Melalui Productive power, Amerika Serikat mampu terlibat dalam setiap keputusan yang dihasilkan dalam konvensi ini. Selain itu productive power Amerika Serikat juga mampu mengkontrol segala bentuk aturan dan mekanisme yang berjalan di dalam onvensi termasuk rezim yang berlangsung. Rezim perubahan iklim yang belangsung dewasa ini mempunyai kekurangan sehingga mengakibatkan ketidakefettifan proses konvensi. ......This paper will argue that productive power of United States has deeper influence on the climate changes convention of Kyoto Protocol. Through productive power, United States could insist in every decision of the convention. Besides, productive power of United States also could control every single rules and mechanism which happen on the convention, include the regime which exist. As we know that climate change regime which happens today has its weakness so that it has impact to the infectivity of the convention process.

Abstrak :
Tesis ini membahas share Indonesia yang rendah dalam perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto dengan mekanisme pembangunan bersih / Clean Development Mechanism (CDM). Faktor internal Indonesia yaitu potensi sektor energi dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan, dan faktor eksternal yaitu kepentingan negara Annex I dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia dalam share perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto tersebut. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pertama konsistensi dan komitmen bersama para pihak baik negara-negara Annex I maupun negara-negara non-Annex I dalam menghadapi perubahan iklim, kedua diperlukan kapasitas yang memadai baik pemerintah, pengembang, konsultan, institusi yang berwenang, perbankan dan asuransi, ahli hukum dan LSM untuk suksesnya proyek CDM. Tanpa kesiapan yang memadai maka kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi nasional Indonesia pada tataran global. ......This thesis discusses about the low share of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto Market with clean development mechanism (CDM). This condition is influenced by internal and external factors. The internal factors in Indonesia are potential of energy and forestry sector, Indonesia interests and policies, while the external factors are the interest of Annex I countries and its response that affect the share position of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto market. The first result of this study suggest that there must a consistency and commitment both from Annex I countries and non-Annex I countries to face of the climate change. The second is sufficient capacity was needed both from government, developers, consultants, institutional authorities, banking and insurance, legal experts and LSM to the success of this CDM project. Improper preparation would made the policy that has been made will make no significant result as the Indonesian national economical and political interest at the global level.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih. ......This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister.