Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
A professional teacher is a yearned - for personnel in terms of creating qualified human resource for the Indonesian development. The government accomplished the yearning by the program of teacher certification that is aimed at specifying teacher appropriateness to become a teaching agent , increasing the quality of education success and teachers status, promote teachers professionalism and properity. In order to get a certificate the teacher has to possess academic qualification at least of bachelor or fourth diploma degree and has competency to realize the national education goal. In order to get the certificate the teacher has to pass the certification test as shown by various documents in the set of portfolio. Many people are skeptical towards the certification accomplishment because of the practices of corruption activities for the purpose of obtaining a piece of magical certificate that should be used to get the increase of teacher quality and income. This article is to spotlight numerous difficulties and barriers faced by the teachers in fulfilling the demand of portfolio so that the teacher certificate could become an aspiration that would be accomplished or on the contrary it would be nothing other than a dream because of the impossibility to fulfill the certification demands.

Abstrak :
ABSTRAK
Komunitas Adat Terpecil (KAT) merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang perlu diberdayakan, agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Penelitian tentang Pemberdayaan Suku Kaili Da'a bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hasil pemberdayaan Suku Kaili Da'a. Aspek yang diberdayakan adalah pennukiman, pendidikan, kesehatan, kepercayaan dan agama. Lokasi penelitian di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jumlah informan 10 orang yang dipilih secara purposive dari tokoh ad at, tokoh agama, instansi yang menangani KAT serta warga KAT. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara, observasi, pemotretan, telaah dokumen dan internet. Analisis data menggunakan SWOT. Keberhasilan pemberdayaan Suku Kaili oa'a dipengaruhi oleh seorang tokoh agama yang berjuang dengan gigih untuk memberdayakan Suku Kaili Da'a dengan menerapkan metode dakwah dari Walisanga yang bersikap toleran terhadap budaya local dengan memperbaiki perumahan, pendidikan, kesehatan,dan agama. Kementerian Sosial diharapkan menerapkan model pemberdayaan KAT dengan memberikan fasilitas kepada para tokoh agama yang bersedia be~uang untuk menyejahterakan KAT.

---

ABSTRACT
Remote indigenous community is one of social problems in Indonesia that needs to be empowered in order to live a prosperous and spiritual life. Research on the Empowerment of Kaili Da'a Ethnic group aimed to know how was the result to that of ethnic group. The aspects of the empowerment namely settlement, education, health, belief and religion .Research location was in Sigi Regency, Central Celebes Province. The type of the research was qualitativedescriptive. The informants were 10 people, selected purposively from customary figures, religious leaders, activists from the institutions that handle KAT and KAT citizens. Data collection using throuh interview guides, observation, photos, document review and internet. Data analysis using SWOT. Conclusion: The success of Kaili Da'a ethnic group empowerment was enfluenced by a religious figure who struggle courageously to empower Kaili Da'a ethnic group that apply teaching technique like the once done by wafisanga (nine Indonesian Islamic pioneers) that tolerate local culture through houses, education, health, and religion betterment. It recommendedthat the Ministry of Social Affairs applies KAT empowerment by giving facility to religious figures who are wimng to strugle for the prosperity of KAT.

Abstrak :
Revolusi industri 4.0 telah membawa berbagai perubahan bagi tatanan kehidupan manusia hampir di setiap negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai jenis pekerjaan akan hilang, tergantikan oleh otomatisasi dan digitalisasi. Dunia pendidikan memainkan peranan penting dalam menjawab kebutuhan setiap transformasi industri. Perguruan tinggi sebagai center of excellence, menjadi kunci membangun bangsa Indonesia yang tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam memanfaatkan setiap perubahan yang terjadi baik dalam revolusi industri tahap keempat maupun tahap-tahap berikutnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pelaku di masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus terwujud dan dilandaskan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk membentuk talenta-talenta yang mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada serta mewujudkan Indonesia yang bahagia dan sejahtera.

Abstrak :
Indonesia's National Zakat Agency (Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS) is an official government agency that manages the zakat of Indonesian people. BAZNAS is tasked with collecting zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) from the community and managing the redistribution of funds to recipients. Through digitalization, BAZNAS has made several breakthroughs towards improving their system management. This is in order to improve the performance of BAZNAS in terms of fundraising and distribution, which have a significant impact on BAZNAS' overall performance. This study aims to describe the transformation of BAZNAS in applying digital technology to management. The author conducted research on BAZNAS for two years, from 2019 to 2020, and found that BAZNAS succeeded in formulating its concept for digitalization even prior to the COVID-19 pandemic. As such, BAZNAS was able to quickly move its programs into the digital realm. Further digitalization is also ongoing at BAZNAS. As Indonesia is the country with the largest number of Muslims in the world, the success of BAZNAS as the national zakat institution in Indonesia can serve as a role model for Muslim communities around the world in ZIS management is a key part of the road towards prosperity in the Muslim world.

Abstrak :
Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa orsos memiliki arti yang sangat strategis dalam mengembangkan kemaslahatan manusia secara umum. Orsos memainkan peran dan fungsi yang sangat berarti dalam menyediakan berbagai pelayanan yang tidak disiapkan oleh. organisasi atau unit sosial lainnya. Keberadaan orsos tidak hanya menjadi indikator kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, tetapi sekaligus dapat menjadi mitra pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kehadirannya menjadi semakin strategis, dimana pada akhir PJPT II diproyeksikan 75 % dari sasaran pembangunan kesejahteraan sosial bertumpu masyarakat. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi sosial dalam mengembangkan misi dan visinya serta memberikan gambaran tentang efektivitas organisasi sosial yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Untuk mengkaji efektivitas organisasi pelayanan, dalam penelitian ini digunakan perspektif teori institusianal teory and effektiveness dengan model penekanan pada struktur perilaku, penerapan teknologi dan pertukaran sumber-sumber yang dipergunakan dalam menjalankan roda organisasi (Thomas D'Aunno). Selanjutnya untuk memperjelas aspek-aspek yang dijadikan variabel, digunakan konsep yang dikemukan oleh Jones dan John yang mengatakan efektivitas organisasi pelayanan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh : kejelasan teknologi dan prosedur kerja yang diterapkan, tingkat kompetensi staf dan sumbersumber organisasi, penghargaan secara ekonomi dan kualitas sarana dan prasarana yang dikuasai oleh organisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melaksanakan studi kasus pada empat orsos di Kotamadya Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah pimpinan/ketua organisasi dan staf lainnya yang termasuk dalam struktur kepengurusan. Dalam penelitian ini terungkap efektivitas organisasi pelayanan masih sangat bervariasi mulai dari organisasi sosial yang dipandang relatif siap untuk menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara konsisten dan sistimatis, hingga orsos yang sama sekali belum siap, kegiatannya masih bersifat karitatif dan tradisional. Keberadaannya sangat lemah, karena teknologi pelayanan yang masih sederhana, sisi pengelolaan organisasi secara kekeluargaan, penggalian dan pengelolaan sumber yang statis, keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional. Temuan lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi, sudah ada pengurus orsos yang melaksanakan `audit' melalui Akuntan Publik. Demikain pula bahwa krisis ekomoni tidak langsung berpengaruh terhadap bantuan dan dukungan yang diterima oleh orsos, bahkan ada orsos yang mengakui dalam kondisi krisis ekonomi ternyata kualitas dan kuantitas bantuan dan masyarakat meningkat.

Abstrak :
Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber. Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional. Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

---

Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense. This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures. Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication. Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions.

Abstrak :
Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1% dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat. Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1% of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation's identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation. Spatial and economic analysis results show the role and impact of community in their increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur.