Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Government's Fixed Assets should be manage prudently. it is because fixed asset plays a very important role in public service. Besides, Government's Fixed Assets have a very material value, so that imprudence in fixed assets management have a very high risk. Fixed Assets management included planning, stocking, repairing, and write off of fixed assets. Fixed assets management also held about fixed assets accounting. The main issues of this thesis is, how is the accountability of fixed assets accounting in Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ? Accounting of fixed assets is the part of Government Accounting. Government Accounting as the administration or Public Finance included recording of revenue and public spending. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara and Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara regulated about Government Accounting. There ara two main goals of Government Accounting. Managenal Control and Accountability. Subject of Managerial control is using Government Accounting as the base of decision making process. While Accountability has three domains, Financial Accountability which teamed is Financial Statements, Operational Accountability -with the use of resources as a r, lain focus- and Fiscal Accountability that related to the budget conformity. Accountability not just focused on implementation of the laws or regulation. More than that, it's also about the use of resources effectively and efficiently. There are some problems in the implementation of :;ed assets management in Pemerintah Propinsi IaKI Jakarta. The problems are : (a) there is no regulation about assessment of fixed 4saets need, (b) i 1accurate factors in reporting of fixate assets. This mistakes aiiae from the official's misunderstanding and lack of control in day to day implementation. These problems influence The Financial Reports of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. This problems also influence accountability of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta's fixed assets accounting. It's difficult to reach Fiscal Accountability because inaccurately of fixed asset value in Balance Sheet released by Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. It's also not easy to achieve Operational Accountability criteria because the absence of assessment needs regulations. On the other hand, Fiscal Accountability relatively easy to reach because almost all of the process of fixed assets management formally has done as the regulation want. Generally, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta has a policy to increase the quality of accountability in fixed assets management. We can see this from the regulations that regulate this subjeta. The problems that arise more technically and cause of the lack of operational regulation that can be used as a guidance for the officials. The effort of Pemerintah Propinsi DKI Jakarta to make an Accounting Standard as a guidance in accounting practice, is a very good effort. This is a proactive step because National Standard Accounting for Government is not yet exist until now. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta is suggested to finished the Amounting Standard immediately. Also to make a regulations about assessment need of fixed assets that can be used as a guidance to implementation the regulation or rules. Control of accounting process also has to be a priority to prevent inaccurately of Financial Reporting, included Balance Sheet.

Abstrak :
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba membahas tentang Seleksi Pengisian Jabatan Kepala Sub Dinas Dinas Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengisian jabatan, khususnya bentuk jabatan-jabatan Kepala Sub Dinas merupakan hal yang sangat panting dalam pembinaan dan pengembangan karir di lingkungan Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta. Hal terscbut disebabkan, karena jabatan Kepala Sub Dinas merupakan jabatan kunci (key pm-ififm) yang menjadi terminal penyampaian arus informasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Posisi mereka sangat penting, karena mereka harus mampu menjabarakan perintah atasan ke dalaln beberapa macam perintah dan arahan untuk dilaksanakan sccara rinci oleh para pejabat tingkat bawah. Namun dalam prosedur pengisian jabatan begjtu panting ini selama ini hanya mengacu pada Peraturan Pemenrintah RI Nomor 15 Tahun 1994 tanggal 18ApriI 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala Badan Administrasi Nomar 05 Tahun 1995 tanggal 15 Februari 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, yang pada akhirnya melahirkan pcjabat yang tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan jabatan di Dinas Sosial. Atau dapat dikatakan bahwa prosedur pengisian jabatan yang lama masih kurang mengukur aspek kompetensi dari calon pejabat. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendapalkan cara yang efektif dalam mendapatkan calon pejabat Kepala Sub Dinas di Dinas Susial yang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengisi jabaian sesuai dcngan tumutan jabalan dan manfaat yang ingin dicapai adalah adanya bahan pertimbangan untuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dalam melaksanakan prosedur pengisian jabatan di lingkungan Dinas Sosial.

Abstrak :
Hingga aat ini, mayarakat masih memiliki persepi tentang lambatnya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Di lain sisi, Pemerintah menganggap telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kasus pembuatan akta, yang ecara fisik hanyalah suatu penulisan pada blangko dengan tidak Iebih dari lima puluh kata, penyelesaian dalam waktu tujuh hari kerja akan terasa lambat, namun bagi pihak Kantor Catatan Sipil (KCS) penyelesaian akta dalam waktu tujuh hari kerja merupakan hal yang benar karena dalam penyelesaian akta, KCS telah menggunakan peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa penyelesaian akta paling lambat tujuh han kerja (Keputusan Gubernur No.3 18 Tahun 1983). Dan kasus tersebut, ke dua pihak berada dalam posisi yang tidak dapat disaiahkan, karena masyarakat akan memandang penyelesaian akta teraebut menggunakan tolok ukur hasil fisik yang diperoleh, sedangkan KCS. melihat dari sisi telah melaksanakan peraturan yang berlaku. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan era perdagangan bebas?, dimana pada masa tersebut tingkat persaingan akan semakin tinggi dan kunci keberhasilan dalam persaingan adalah kecepatan. Padahal pihak Pemenntah juga akan memiliki peran dalam menghadapi persaingan yang ada, apakah Pemerintah tetap akan menggunakan acuan peraturan yang ada? Tidakkah sebaiknya dilakukan suatu kebijakssmaan baru yang dapat memenuhi tuntutan keadaan?. Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan instansi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu catatan tentang keberadaan seseorang secara hukum sejak lahir (akta kelahiran) hingga orang tersebut meninggal (akta kematian). Dimana akta wajib dimiliki oleh penduduk, karena sifatnya yang mendasar itulah maka kajian atas sistem informasi pembuatan akta pada KCS dilakukan. Hingga saat ini, KCS masih menerapkan sistem pembuatan akta manual, karena acuan yang digunakan adalah peraturan yang menyatakan jangka waktu penyelesaìan akta paling lambat tujuh hari kerja, yang menyebabkan KCS menyelesaikan akta dalam waktu tujuh hari kerja Padahal produk yang dihasilkan oleh KCS hanyalah satu halaman kertas berukuran A4, dalam format yang sudah standar, yang berisi tidak lebih dari lima puluh kata masukan. Dan tinjauan tersebut maka diperlukan suatu pengembangan terhadap sistem yang telah ada ke dalam bentuk sistem informasi pembuatan akta yang akan mempercepat proses penyelesaian akta.