Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah Jawa merupakan tempat paling penting di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi tersebut juga menimbulkan kerawanan masalah kejahatan properti yang tinggi. Kejahatan properti didefinisikan sebagai perampokan, pencurian, dan penipuan. Selama ini, analisa mengenai kejahatan di Jawa hanya dilakukan melalui ilmu kriminologi dan hukum.Penelitian ini mencoba menganalisis masalah kejahatan properti melalui pendekatan ekonomi. Dengan menggunakan metode logit, penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat lima variabel ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Jawa. Kelima variabel tersebut adalah daerah tipe perkotaan, tingkat upah rata-rata di suatu daerah, tingkat pengangguran, proporsi pria usia 15-29 tahun di populasi, dan kekuatan kepolisian per 10 ribu penduduk. Variabel kemiskinan yang selama ini cukup populer diduga sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Selain itu, proporsi single mother dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Dengan dilakukannya analisa kejahatan melalui ilmu ekonomi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk menekan tingkat kejahatan properti.

---

Java is the most important place in indonesia with high density of population. In fact, the high density itself can make several property crime problem. Property crime is defined as robbery, theft, and con. So far, people make analysist about the crime in Java just from criminology and law perspective.

This research try to analyze the property crime using economic perspective. With logit method, this research show that there are five economic and demographic variables that influence level of crime in Java. That five variables are type of the city, level of salary in the city, level of unemployment, male proportion in population age 15-29, and police power per ten thousand citizen. Poverty variable that known as the antecedent of crime, in fact not influence the crime level in the city. With research that use economic perspective, hope that can be an alternative policy to press the property crime level."

"AbstractThis study aims to identify the existence of spatial dependence of property crime at sub-district level in the case of Jakarta, Tangerang, Depok, and Bekasi (Jadetabek), the major metropolitan area in Indonesia over 2010 period. Empirical results by using spatial autoregressive suggest the existence of positive spatial autocorrelation of property crime in Jadetabek. We also find the determinants of property crime is related to per capita household expenditure, number of youth unemployment, number of young population, number of drags abuse case, and percentage of case solved.AbstrakStudi ini bertujuan mengidentikasi adanya dependensi spasial dari kejahatan harta benda pada tingkat kecamatan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), sebagai wilayah utama metropolitan di Indonesia, selama periode 2010. Hasil empiris dengan menggunakan spatial autoregressive menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif untuk kejahatan harta benda di Jadetabek. Kami juga menemukan bahwa determinan dari kejahatan harta benda di antaranya pengeluaran per kapita, jumlah pengangguran muda, jumlah penduduk usia muda, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, dan persentase kasus yang terselesaikan."

"Rasa aman merupakan salah satu basic needs yang harus terpenuhi sehingga segala bentuk ancaman harus dicegah, termasuk kejahatan harta benda. Pencegahan dapat berbentuk penguatan solidaritas antar sesama sebagai bagian dari modal sosial yang menghasilkan sikap penjagaan (guardianship). Sejalan dengan perwujudan Maqashid Syariah, terutama perlindungan pada keluarga dan komunitas (hifdz nasl) serta terhadap harta benda (hifdz maal). UUD 1945 juga mengamanahkan rasa aman dan proses perwujudannya. Namun, kejahatan harta benda dengan dominasi pencurian di Indonesia masih menjadi masalah multidimensional yang menciptakan biaya (cost) mahal yang menyasar semua kalangan masyarakat dari berbagai karakteristik demografi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan konsep dan realita sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran sesungguhnya dari modal sosial terhadap risiko viktimisasi pencurian dengan menggunakan data Susenas tahun 2014. Indikator modal sosial meliputi trust & tolerance, reciprocity, dan participation. Hasil regresi logistik dan teori Aktivitas Rutin menunjukkan trust secara signifikan menurunkan viktimisasi. Sedangkan, insignifikansi indikator lainnya kemungkinan dikarenakan pelemahan kontrol sosial informal berdasarkan asumsi teori Disorganisasi Sosial. Hasil penelitian secara umum mendukung argumen bahwa modal sosial berperan dalam menurunkan viktimisasi. Adapun insignifikansi proksi tertentu perlu upaya lebih lanjut dari seluruh masyarakat agar kehidupan yang damai dan aman sentosa dapat terwujud.

---

Safety needs is one of the basic needs that must be fulfilled to prevent all of threats, including property crimes. The preventation can be through the realization of Maqashid Syariah, especially for family-community and wealth protection by strengthening the solidarity on social capital which results in guardianship. UUD 1945 also mandates a sense of security in society. However, property crimes with the dominance of theft in Indonesia are still multidimensional problems that create high costs for society regardless of socioeconomic aspects. This indicates that there is a conceptual and reality gap, so this study aims to see how the real role of social capital on the risk of theft victimization through using Susenas in 2014. Social capital indicators include trust & tolerance, reciprocity, and participation. The logistic regression results and Routine Activity theory show that trust significantly reduce victimization. Meanwhile, the insignificance of other indicators is due to the weakening of informal social control based on the assumption of Social Disorganization theory. The results generally support the argument that social capital is significant in reducing property crime victimization. The not significant result of certain proxies requires further efforts from society in order to create a sense of security in life."

"Permasalahan pencurian listrik masih menjadi masalah yang serius yang dihadapi oleh seluruh dunia, khususnya pada negara berkembang yakni Indonesia. Pencurian listrik juga menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit dan berdampak pada kerugian ekonomi perusahaan listrik jangka pendek maupun jangka panjang. Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Pelaksanaan Program Pendisiplinan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagai bentuk upaya pencegahan kejahatan pencurian listrik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana program ini dijalankan dengan melihatnya dari konsep kejahatan properti, social crime prevention dan juga teori crime triangle. Program P2TL ini bertujuan untuk mencegah kejahatan pencurian listrik dengan melakukan perencanaan secara menyeluruh dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan dukungan pihak-pihak yang terlibat. Program Pendisiplinan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ini diharapkan dapat menjadi bentuk pencegahan social crime prevention dan community crime prevention yang tepat dan efektif agar dapat meminimalisir pencurian listrik.

---

The problem of electricity theft is still a serious problem faced by the whole world, especially in developing countries, specifically Indonesia. Electricity theft also causes significant material losses and has an impact on the short-term and long-term economic losses of the electricity company. This Final Project discusses the Implementation of the Electricity Use Discipline Program (P2TL) as a form of preventing the crime of electricity theft. The purpose of this paper is to find out how this program is run by looking at it from the concept of property crime, social crime prevention and also the theory of the crime triangle. This P2TL program aims to prevent the crime of electricity theft by planning thoroughly and conducting outreach to the community with the support of the parties involved. The P2TL program is expected to be an appropriate and effective form of social crime prevention and community crime prevention in order to minimize electricity theft."