Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep, proses penyusunan dan juga proses penerapan dari kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep dari etika profesi dipahami oleh para pengurus IPI, bagaimana proses penyusunan dari kode etik IPI, dan bagaimana penerapan dari kode etik IPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa etika profesi dipahami sebagai pedoman yang digunakan sebagai pegangan dari sebuah profesi yang harus diikuti oleh anggotanya, sehingga dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan dapat memenuhi tujuan-tujuan dari sebuah profesi. Selain itu didapatkan juga hasil penelitian tentang proses penyusunan kode etik IPI yang dilakukan melalui proses yang panjang. Untuk proses penerapan dari kode etik tersebut, IPI juga telah melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah menerbitkan AD dan ART serta Kode Etik IPI dan juga mengadakan seminar-seminar di seluruh wilayah Indonesia.

---

This focus of this research is about how the concept, the process of making and implementation process of the professional code of ethics by Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). The purpose of this research is to understand how the concept of professional ethics were arrested by the IPI committee, how the process of making of the code of ethics IPI, and how the application of the code of ethics IPI. This research used a qualitative approach with case study analysis method. The results of these studies show that professional ethics is understood as the guidelines used as a handle of a profession that must be followed by its members, so it can work in a professional, responsible and able to meet the goals of a profession. In addition it also obtained the results of research on the process of drafting the code of ethics IPI is done through a long process. To process the implementation of the code of ethics, the IPI also has conducted several actions, including issuing of AD and ART as well as the Code of Ethics IPI and also conducted seminars in many parts of Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaturan tindakan medis pelepasan ventilator dalam segi hukum perikatan yakni unsur kecakapan dalam persetujuan tindakan medis yang dilakukan keluarga terdekat pasien yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan kesehatan terkait lainnya, pandangan etika profesi kedokteran dan pelaksanaan etika "Do No Harm" pada tindakan medis pelepasan ventilator, serta kewenangan keluarga terdekat pasien tidak sadar dalam persetujuan tindakan medis pelepasan ventilator. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa (1) persetujuan tindakan medis pelepasan ventilator antara dokter dan keluarga terdekat harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, (2) bahwa terdapat perluasan definisi kaidah moral "Do Not Harm" yang dikaitkan dengan standar operasional prosedur pada tindakan medis pelepasan ventilator, (3) bahwa masih terdapat ketidakjelasan definisi keluarga terdekat dalam Pasal 1 angka (2) Permenkes No. 280/MENKES/PER/III/2008 tetang persetujuan tindakan kedokteran yang berdampak kemungkinan terjadinya konflik kewenangan pengambilan keputusan. Sehingga, penulis merasa perlu adanya pengaturan batas waktu dalam pengambilan keputusan pada persetujuan tindakan medis terutama untuk pelepasan alat medis pasien yang dilakukan oleh keluarga terdekat agar tidak terjadinya perselisihan paham kewenangan dalam pengambilan keputusan persetujuan tindakan medis di kemudian hari. ...... This thesis will discuss regulation on medical ventilator discharging action seen in terms of obligation law such as elements of proficiency in medical action approval fromthe nearest family of patient which arranged in civil code and the other regulation related to health, view of medical ethic profession and implementation of "Do No Harm" principle in medical ventilator discharging action, and the nearest family unconscious patient's competence for approval medical ventilator discharging action. This study used juridical-normative method which source by librarianresearch. The result of this study are, (1) approval for medical ventilator discharging action between doctor and patient must be fulfill the condition of obligation on article number 1320 by civil code, (2) there is an extension definition from “do no harm” principle for medical ventilator discharging action, then, (3) the definition in the article number 1 numeral (2) of Indonesia's Health Ministry Act No. 280/MENKES/PER/III/2008 about Approval Medical Action not clear which can make a conflict about the competence of understanding in the medical approval. So, the writer think that need for time limit for the medical approval by the nearest family's patient in order to relieve the conflict of understanding in the future on medical action approval.