Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again.

Abstrak :
ABSTRAK
Privatisasi BUMN merupakan isu hangat yang selalu muncul di tengah masyarakat. Isu terakhir adalah perbedaan pendapat antara Wakil Prcsiden dan Menteri BUMN yang kurang setuju dengan pendapat Menteri Keuangan, jika tujuan privatisasi hanya untuk mempercepat pencairan dana pinjaman dari ADB sebesar US$250juta (Basri, 2005).

Dibandingkan dengan tingkat bunga bebas resiko (deposito), kinerja seluruh BUMN memperlihatkan tingkat imbal hasil investasi (Return on Investmen atau ROI) yang rendah, yaitu 1,41% (tahun 2001), 1,64% (2002), 1,66% (2003), 1,70% (2004). Sementara itu, target imbal hasil investasi berdasarkan Master Plan BUMN juga tidak banyak berbeda, yaitu 1,73% (2005) dan l,76% (2006).

Privatisasi bertujuan mengatasi masalah berat yang dihadapi BUMN (Savas, 1987; Makhija, 2003; Fahy emi., 2003), seperti rendahnya kinerja keuangan dan lemahnya kemampuan daya saing perusahaan, sementara peneliti lain lebih skeptis terhadap privatisasi (Selar, 2000; Legge .dan Rainey, 2003). Jika privatisasi dipaksakan, maka sulit bagi perusahaan mendapatkan harga jual yang tinggi. Di lain pihak, tuntutan privatisasi mendesak dilakukan agar kinerja perusahaan dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan menguji isu kebijakan (policy gap) yang berkenaan dengan strategi pengelolaan BUMN di Indonesia, dalam upaya menciptakan keunggulan daya saing dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Model penelilian ini adalah pengujian pengaruh privatisasi dan perbedadn metode privatisasi (IPO atau Straregic sales) terhadap Keunggulan daya saing dan kinerja Keuangan BUMN di Indonesia. Data primer dikumpulkan melalui pengiriman daftar kuesioner kepada BUMN yang sudah diprivatisasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari BUMN yang sudah diprivatisasi dan dari sumber lainnya (Bapepam, BEJ, pemberitaan resmi melalui media). Pengolahan data variabel dependen keunggulan daya saing dilakukan dengan bantuan piranti lunak komputer Lisrel 81 dan SPSS versi ll.5, sedangkan variabel dependen kinerja keuangan memakai uji mann whitney dengan bantuan piranti lunak SPSS versi 11.5.

Hasil pengujian membuktikin bahwa privatisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan daya saing. Hasil pcngujian juga membuktikan pengaruh perbedaan terhadap variabel dependen kepercayaan pelanggan dan sikap Pegawai terhadap BUMN yang menggunakan metode IPO dan Strategic Sales, sedangkan pada kemampuan manajemen, reputasi perusahaan, penetrasi dan pengembangan pasar tidak dapat dibuktikan perbedaannya. Kedua metode privatisasi tersebut berpengaruh dan berbeda secara signitikan terhadap kinerja keuangan (ROI dan Market Capitalization).

Implikasi penelitian ini bagi pemerintah adalah (1) pertimbangan variabel dependen yang signifikan dalam proses kebijakan privatisasi di masa mendatang; (2) pemilihan metode privatisasi yang tepat (IPO atau Strategic Sales); (3) persiapan payung hukum, mekanisme, proses dan pcngendalian privatisasi sebaik-baiknya; dan (4) pertimbangan komposisi kepemilikan saham pada metode privatisasi Strategis sales agar keseimbangan di antara pemegang saham terjaga dengan baik.

Implikasi manajerial bagi manajemen dan pegawai serta serikat pekerja adalah (1) persiapan proses dan pelaksanaan privatisasi sebaik-baiknya; (2) tindakan profesional untuk kepentingan publik, pemegang saham dan kemajuan perusahaan, (3) penggunaan intuisi bisnis yang tajam disamping explicit knowledge dan tacit knowledge yang dimiliki; dan (4) kearifan pegawai serta serikat pekerja dalam menyikapi privatisasi.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh pemerintah Indonesia paska krisis ekonomi akhir tahun 90-an. Divestasi saham pemerintah terhadap PT. Indosat Tbk, pada tahun 2002 merupakan privatisasi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penjualan saham PT. Indosat Tbk, dilakukan dengan mekanisme Strategic Sale, yang pada akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan Temasek Holding salah satu BUMN negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pemerintah melakukan kebijakan privatisasi BUMN. Kondisi eksternal dan internal BUMN, kondisi krisis finansial dan privatisasi merupakan salah satu desakan dan syarat yang diajukan IMF dalam memberikan bantuan finansialnya kepada pemerintah Indonesia di masa krisis. Bagi pemerintah khusus untuk penjualan saham PT. Indosat Tbk, melalui mekanisme strategic sale, adalah karena adanya niatan pemerintah guna mendapatkan dana dalam rangka menutup defisit APBN 2002 karena krisis ekonomi.

---

This thesis is focusing about the privatisation regulation toward PT. Indosat Tbk, by the Indonesian government after economic crisis in the end 90s. The divestation of the government?s stock of PT. Indosat Tbk, in 2002 was the second privatisation had been carried out by the government. The Selling of PT. Indosat Tbk's stock has been done by using strategic sale mechanism, which in the end this bid won by Singaporean Technologies Telemedia (STT) which is the sister company of Temasek Holding, one of Singapore?s State-Owned Enterprise. This research uses quantitative method and deductive analytical approach, which using literature study to collect datas. The outcome of this research is to confirm that there are several reasons made Indonesian Government committed through the privatisation of state-owned enterprise. Both the external and internal of the state-owned enterprise situation, financial crisis and particularly privatisation was one of the requisites that issued by IMF in related to given aid in financial sector for the Indonesian government during the economic crisis. Privatisation of PT. Indosat Tbk's through the strategic sale mechanism had been chosen due to the government's need in obtaining fund in order to cover the deficit of APBN year 2002 which had emerged by the economic crisis.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh privatisasi yang dilakukan oleh BUMN Farmasi di Indonesia yaitu PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT. Indofarma (Persero) Tbk terhadap kinerja keuangan dan kinerja publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas mengalami penurunan yang tidak signifikan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan penurunan yang signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Produktifitas dan Efisiensi serta level investasi pada dua BUMN Farmasi tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan solvabilitas mengalami penurunan yang signifikan pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan kenaikan yang tidak signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Indikator kinerja publik menunjukkan bahwa responden puas dengan pelayanan dan juga harga produk. Akan tetapi, soasialisasi dan corporate social resposibility tidak maksimal dilakukan. Responden menilai bahwa tidak ada pengaruh antara privatisasi dan kinerja publik.

---

This thesis discusses on the privatization effect regarding to financial and public performance of two pharmaceutical state-owned enterprises in Indonesia, namely PT. Kimia Farma (Persero) Tbk and PT. Indofarma (Persero) Tbk. This study is a descriptive & quantitative research. The result of this study indicate four important conclusion. First, Profitability PT Kimia Farma (Persero) has not significantly decreased, while PT. Indofarma (Persero) had a significant reduction. Second, Productivity, efficiency and level of investment of both company has increased and The solvency of PT. Kimia Farma (Persero) has significantly decreased and vice versa. Furthermore, public performance indicators have showed that the respondents were satisfied with both company`s services and product prices. However, socialization and corporate social responsibility has not been considered optimal. Respondents appraised that there is no correlation between privatization and public performance.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan oleh pernerintah dengan tujuan untuk kepentingan aspirasi masyarakat dan pemerintah yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

BUMN memang telah memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan nasional dan telah dirasakan sejak tahun 1948 - 1997. Meskipun BUMN itu telah mencapai sasaran-sasaran awal yang ditetapkan tetapi kinerja yang ada di BUMN masih berada di bawah standar dan relatif Iebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja dari pemsahaan sejenis di Asia. Memang BUMN itu mendapat laba tetapi laba tersebut diperoleh dengan biaya yang besar dan sangat berlebihan sehingga dalam hitungan perputaran modal dinilai tidak lagi imbang dan tidak efesien.

PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada industri padat modal yaitu industri besi baja, terletak di kawasan Cilegon Kabupaten Serang Jawa Barat, telah menjadi besar dan merupakan industri dominan terbesar yang strategis di Asia Tenggara. Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba di atas 100 juta, diwajibkan untuk menyumbang sebesar 2 % dari jumlah keuntungan perusahaan tersebut kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Dari jumlah keuntungan PT. Krakatau Steel tahun 1996 sebesar Rp. 81.239 milyard atas modal yang ditanam sebesar Rp. 4,795,306 trilyun, maka sekitar 1,7 % keuntungannya. Dibandingkan dengan beban tugas yang ada termasuk fungsi sosial maka keuntungan PT. Krakatau Steel itu tidak besar. Sedangkan tujuan perusahaan ini adalah membantu dan menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan di luar migas, khususnya di bidang produk baja. Dimana pelaksanaan usahanya dilakukan oleh perusahaan melalui industri baja terpadu dengan berbagai pabrik yang memproduksi besi spons, slab baja, baja lembaran panas, baja lembaran dingin, billet baja, batang kawat dan aneka gas. Tujuan perusahaan tersebut mempunyai arti yang luas dan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena keuntungan yang diperoleh PT. Krakatau Steel adalah sangat kecil maka untuk meningkatkan seluruh kinerja yang ada menurut penulis yang perlu dilakukan adalah restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Langkah tersebut perlu dilakukan mengingat memasuki abad milinium ketiga ini, tingkat persaingan menuju pasar bebas semakin ketat dan berat.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah/kementerian dan yang berasal dari internal BUMN serta yang terkoneksi dengan partai politik dan/atau elit politisi dalam memediasi dampak privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa efektifitas privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan memitigasi masalah keagenan di BUMN terjadi melalui pengurangan proporsi birokrat dan elit politik dalam struktur tata kelola pada level dewan komisaris dan direksi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi panel Difference in Difference (DID) dengan sampel berpasangan. Sampel tersebut dihasilkan melalui pencocokan dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Pencocokan dilakukan dalam rangka menghadirkan kondisi pembanding (counterfactual) berupa BUMN yang tidak diprivatisasi sebagai kelompok kontrol yang menjadi pasangan bagi BUMN yang diprivatisasi sebagai kelompok perlakuan yang akan diuji. Penerapan quasi-experimental tersebut diharapkan dapat mengatasi bias dalam pemilihan sampel serta memperoleh dampak bersih dari kebijakan privatisasi yang telah dilaksanakan. Hasil uji empiris memperlihatkan bahwa privatisasi di Indonesia cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pengurangan masalah keagenan pada BUMN yang diprivatisasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan direksi berlatarbelakang birokrat maupun yang terkoneksi secara politik tidak memediasi dampak tidak langsung privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan. Hasil tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan proporsi yang signifikan dari keberadaan dewan komisaris dan direksi berlatar belakang seperti itu baik sebelum maupun setelah privatisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa privatisasi sendirian tidaklah memadai. Privatisasi semestinya berkonsekuensi membawa perubahan penting dan mendasar di dalam perusahaan. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah berupa reformasi tata kelola di level dewan komisaris dan direksi dengan mengurangi penunjukkan pejabat birokrat serta figur yang terkoneksi secara politik sebagai dewan komisaris maupun direksi di BUMN. Disamping itu, penunjukan mereka perlu didasarkan atas kompetensi dan komitmen serta dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan perusahaan. Diperlukan pula dukungan penegakan kepatuhan terhadap code of conduct, guna memastikan efektifitas penugasan dari siapapun yang ditunjuk sebagai dewan komisaris dan direksi di BUMN. Reformasi tata kelola di level puncak tersebut diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan privatisasi dalam meningkatkan kinerja serta memitigasi masalah keagenan di BUMN pasca-privatisasi. ......This study aims to examine the board governance role of bureaucrats and politically connected board members in mediating the impact of privatization on performance and agency problems of Indonesian privatized state-owned enterprises (SOEs). The hypothesis is the efficacy of privatization on increasing SOE performance and mitigating agency problems may occur through the disentanglement of those bureaucrats and political elites in the board governance structure. Conducting a quasi-experimental using panel Difference in Difference (DID) model with matching samples as a counterfactual group derived from Propensity Score Matching (PSM) method, we expect to overcome sample selection bias and obtain the net impact of privatization. The empirical results suggest that privatization insignificantly impact performance enhancement and agency problem lessening of the privatized SOEs. Furthermore, this study found that bureaucrats and politically connected figures serving as board members do not mediate the impact of privatization on improving post-privatization performance and agency problems. The results are evidently due to no significant variance found on the engagement of those bureaucrats and political elites before and after privatization. The findings suggest that the privatization itself is not sufficient. It should have brought consequences for major changes within the company. One of those changes justifiably is board governance reform by minimizing bureaucrats and politically connected SOE board members. Besides, it is required that their appointment should be based upon competence, commitment and conformity with the company interest. It is also demanded to reinforce compliance with the code of conduct to ensure the assignment effectiveness of anyone appointed as board member. That reform would be the determinant of success in getting SOE post-privatization performance better.