Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Prinsip keterbukaan atau disclosures sebagai perwujudan asas transparansi dalam good corporate governance merupakan komponen terpenting di dalam industri sekuritas (pasar modal) dimanapun. Prinsip keterbukaan bertujuan menjaga kepercayaan investor, menciptakan pasar yang efisien dan memberikan perlindungan investor. Tesis ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengatur pelaku pasar modal menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan, bagaimana peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan serta bagaimana pengaruh sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ditinjau dari prinsip keterbukaan dalam rangka perlindungan investor. Penulisan tesis mendasarkan pada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan tipe penelitian diagnostik dan evaluatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menghasilkan simpulan pertama, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum cukup memadai mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memberikan perlindungan investor publik, kedua Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya masih belum cukup memadai memberikan kejelasan mengenai standar penentuan fakta atau peristiwa material dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan dan tidak pula memberikan batasan yang tegas mengenai materialitas besarnya kerugian dalam transaksi benturan kepentingan, ketiga sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) belum cukup memadai diungkapkan oleh PT Jasa Marga dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan karena belum memenuhi unsur Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1, keempat satu-satunya akta relaas yang pembuatannya secara tegas diharuskan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dibuat oleh Notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen untuk transaksi benturan kepentingan.

---

Principle of disclosures shall be regarded as the existence of the principle of transparency in the spirit of the good corporate governance and thus regarded as the foremost important component in the security industry (capital market) anywhere in the world. Principle of disclosure is intended to protect the investors? confidence/trust, to create an efficient market and to provide protection to the investors. This thesis analyses: how the Law number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Law number 8 year 1995 regarding the Capital Market and all its relevant regulations which regulates the stakeholders of the Capital Market to execute the principle of disclosure, how is the role of the Notary as the Supporting Professionals of the Capital Market in the implementation of the principle of disclosure as well as how is the influence of the dispute of the third party which involved the asset under management of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JORR S) is to be viewed from the point of view of principle of disclosure in the relation of the protection of investors. This thesis is based on the library research which is characterized as normative law with diagnosed and evaluative with the touch of descriptive research type. This research concludes that firstly, the Law of the Limited Liability is not sufficient in regulating the principle of disclosure which is able to provide protection to the investors, secondly, both the Capital Market Law and its relevant regulations are still not sufficient to provide explanation regarding the standard determination of the material fact and or material event in the implementation of the principle of disclosure and did not provide a clear definition regarding the magnitude of loss in the conflict of interest transactions.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera pada laporan keuangan tahun buku 2018. Melalui permasalahan tersebut penulis mengkaji pertanggungjawaban dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan tersebut melalui Putusan yang dianalisis selanjutnya menghubungkannya dengan keharusan diterapkannya prinsip keterbukaan sebagai landasan penting Laporan Keuangan bagi Perusahaan yang bergerak di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang telah diuraikan dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah seharusnya diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Selanjutnya diketahui bahwa Penerapan Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam Melakukan Pelaporan Keuangan yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, Dari sisi yuridis, Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dalam perusahaan publik. ......This study discusses the act of manipulating financial statements carried out by the Directors of PT Tiga Pilar Sejahtera in the financial statements for the 2018 period year. Through these problems the author examines the accountability in the Case of Manipulation of the Company's Financial Statements through the Decision which is analyzed hereinafter connecting it with the necessity to apply the principle of transparency as a basis important Financial Statements for Companies engaged in the Capital Market based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets. This study uses a normative approach to the type of normative juridical research. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that with the fulfillment of all the elements described in Article 93 in conjunction with Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code (KUHP), the defendants should have been sentenced by being legally and convincingly proven to have committed an act crime as charged in the first alternative indictment is more subsidiary. Furthermore, it is known that the application of the principle of openness or transparency in conducting financial reporting applied in the capital market is a form of protection for the public. From a juridical perspective, the imposition of sanctions contained in the UUPM and law enforcement for any violation of the provisions regarding this disclosure principle make shareholders or investors protected legally from the practices of manipulation of financial statements in public companies.

Abstrak :
Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan. ......Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis. This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of law.

Abstrak :
Prinsip keterbukaan merupakan dasar kepercayaan dalam melakukan investasi di pasar modal. Munculnya kasus Reksa Dana PT.ADI pada tahun 2008 menjadi perhatian, mengingat kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yakni sejak tahun 2001 sehingga banyak pihak yang mempertanyakan apakah pengaturan, penerapan dan pengawasan prinsip keterbukaan Reksa Dana telah berjalan dengan baik. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti mencoba menganalisis apakah prinsip keterbukaan telah dijabarkan dalam peraturan baik dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal maupun dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK dan PT.KSEI. Selanjutnya dilakukan analisis kasus dengan menggunakan peraturan yang ada untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran prinsip keterbukaan dari sudut peraturan pasar modal dan UU PT Tahun 2007. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kasus Reksa Dana PT.ADI menunjukkan walaupun aturan dalam menjamin prinsip keterbukaan dalam Reksa Dana telah diatur dengan baik, namun penerapan dan pengawasan Bapepam-LK dan PT.KSEI belum berjalan dengan optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan telah terjadi pelanggaran prinsip keterbukaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menyarankan agar dilakukan revisi atas UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bapepam-LK, meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan dengan mempublikasikan kinerja Reksa Dana sebagai bentuk prinsip keterbukaan, mengembangkan skema perlindungan investor dan memberikan investor education lebih gencar melalui media massa, media internet atau lewat berbagai organisasi dan melakukan pengawasan terpadu antara Bapepam-LK, PT.KSEI dan Bank Indonesia.

---

Disclosure principle is the basic trust in investing in capital market. The emerge of PT. ADI Mutual Fund case in early 2008 became the center of attention to public, considering the incident had occurred in quite some time since 2001 thus many parties? questioning whether the management, implementation, and surveillance of Mutual Fund disclosure principle had run well. Based on the condition, the writer is trying to analyze whether the disclosure principle has been regulated in our rules and regulations, such as in Act No. 8 Year 2005 regarding Capital Market, Government Regulation No. 46 Year 1995 regarding Rites in Examination/Investigation in Capital Market, and also Rules of Bapepam Chairman-LK and PT. KSEI. Furthermore, the writer is also analyzing the case by applying the existing rules and regulations of capital market and act of limited corporation year 2007 to assess whether the disclosure principle had been breached so far. In this research, the writer is using the descriptive normative law research method by applying secondary data. The analysis result shows that PT. ADI Mutual Fund indicates, even though the rules and regulations that ensure the disclosure principle had been regulated well, the implementation and surveillance of Bapepam-LK and PT. KSEI have not been optimally enforced. The other analysis result also indicates the breach of disclosure principle had occurred. Based on those problems, the writer is suggesting to revise the Act No. 8 Year 1995 regarding Capital Market by giving more authority to Bapepam-LK, enhancing the implementation of disclosure principle by publicizing the Mutual Fund performance as one the media for disclosure principle, developing investor protection scheme , providing investor education more often through mass media, internet, or many organizations, and also having integrated surveillance among Bapepam-LK, PT. KSEI, and Bank Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas masalah aksi go public melalui backdoor listing. Go Public merupakan keinginan hampir seluruh perusahaan privat karena perusahaan membutuhkan modal untuk memperluas usahanya dengan tujuan meningkatkan keuntungan. Opsi pendanaan perusahaan, salah satunya adalah melalui listing di Pasar Modal karena jauh lebih menguntungkan dari pada mengajukan kredit perbankan atau alternatif pembaiayaan lain. Status listed di bursa memberikan banyak kelebihan, diantaranya (1) akses ke pasar modal dan biaya yang lebih sedkiti; (2) meningkatkan reputasi dan profil perusahaan; (3) likuiditas perusahaan terjamin; dan (4) penggunaan saham untuk membayar akuisisi dan ativitasaktivitas lain. Akan tetapi Initial Public Offering (IPO) sebagai syarat menjadi perusahaan public merupakan proses yang membutuhkan banyak biaya. Ternyata terdapat alternatif cara menjadi perusahaan terbuka tanpa melalui IPO, yaitu perusahaan yang sudah listed diakuisisi oleh perusahaan privat. Setelah akuisisi, perusahana privat akan menjadi pengendali perusahaan publik dan secara tidak langsung menjadi perusahaan publik. Go public dengan cara ini dikenal dengan istilah backdoor listing. Di dalam Pasar Modal Indonesia, belum ada pengaturan yang spesifik mengatur backdoor listing sekalipun praktek ini sudah sering dilakukan melalui akuisi dan tunduk pada ketentuan akuisisi perusahaan. Namun, pemotongan prosedur IPO tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut lagi terutama pengaturan yang mengatur keterbukaan informasi untuk melindungi investor.

---

Abstract
This thesis concerning on going public by backdoor listing. Going Public is the dream of many private companies because they need to raise capital to expand their business for raising much profit. Fundind options to company for raising capitals, one of many options is by listed in capital market because it is more profitable for gaining investors than propose credit to the bank for financing, or others alternative funding. The listing status brings a lot of advantages to the company. Some of the advanteges include (1) access to capital markets and lower cost of capital; (2) enhanced company reputation and profile; (3) providing liquidity for owners to cash out; and (4) use of stock to pay for acquisitions, and etc. However going public by Initial Public Offering (IPO) is also costly process and alternative routes for going public are also available. It is called backdoor listing. Backdoor listing is a technique in which public company is acquired by privat company as the public company is the shell or defunct company. As a result, the private company becomes public by obtaining control of the public company. In Indonesian capital market, there are no specific regulation concerning on backdoor listing activity even though this practice is often done through the acquisition and subject to the provisions of company acquisition. However, it cuts IPO procedures and still requires further regulation, especially regulation concerning on disclosure information to protect investors.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada permasalahan keterbukaan informasi dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) di Indonesia serta ketercukupan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dalam mengatur MTN serta mengatasi permasalahan penerbitan MTN di Indonesia. Terdapat perbandingan pengaturan penerbitan MTN di Indonesia, Amerika, United Kingdom, Kanada, dan China. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian deskriptif berdasar penelitian kepustakaan, komparasi dari sistem hukum berbagai negara serta pendekatan kasus putusan pengadilan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya POJK 30/2019 terdapat pengaturan lebih terperinci dan berbagai kewajiban bagi penerbit guna meningkatkan kepercayaan investor dan akuntabilitas penerbit MTN. Dibahas juga mengenai dua studi kasus yaitu penerbitan MTN oleh PT Mahkota Properti Indo Permata dan PT Berkat Bumi Citra. Serta menelaah efektivitas POJK 30/2019 dalam menangani isu serupa yang mungkin timbul dalam penerbitan MTN dikedepannya. POJK 30/2019 telah menetapkan pedoman yang lebih komprehensif. Namun, terdapat permasalahan perbedaan pandangan klasifikasi jenis MTNdan maraknya terjadi gagal bayar penerbitan MTN yang belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan OJK. Diperlukan pengaturan lebih khusus dan peran aktif dari OJK baik dalam langkah preventif maupun menempuh langkah hukum untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor. ......This research focuses on the emergence of information problems in the issuance of Medium Term Notes (MTN) in Indonesia and the adequacy of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Done Without a Public Offering in regulating MTN and overcoming problems with the issuance of MTN in Indonesia. There is a comparison of MTN issuance arrangements in Indonesia, America, United Kingdom, Canada, and China. This study uses a normative juridical approach with descriptive research based on literature research, comparisons of the legal systems of various countries and settlement of cases of court decisions using qualitative methods. The results of the study show that with POJK 30/2019 there are more detailed arrangements and various obligations for issuers to increase investor confidence and accountability of MTN issuers. Two case studies were also discussed, namely the issuance of MTN by PT Mahkota Properti Indo Permata and PT Berkat Bumi Citra. As well as reviewing the effectiveness of POJK 30/2019 in dealing with similar issues that may arise in the issuance of future MTNs. POJK 30/2019 has established more comprehensive guidelines. However, there are problems with differing views on the classification of MTN types and the rampant occurrence of defaults on MTN issuance for which there is no further regulation regarding OJK actions. More specific regulations and an active role from the OJK are needed, both in preventive measures and through legal steps to increase investor protection and trust.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analisis. Dalam skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT Katarina Utama Tbk sebagai emiten terkait prinsip keterbukaan di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas pelanggaran yang dilakukan oleh emiten sehingga mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham terkait dengan prinsip keterbukaan informasi yang tidak dilakukan oleh emiten sebagai kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan penghapusan pencatatan saham perusahaan yang mempunyai dampak terhadap investor. Skripsi ini membahas isu hukum mengenai pemberian dan pencabutan sanksi suspensi saham terhadap emiten berdasarkan hukum di Indonesia. Sebagai perbandingan, skripsi ini menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) terkait dengan suspensi saham di Amerika Serikat

---

ABSTRACT
This thesis is the study of law using anormative juridical approach in descriptive and analytical perspectives. This thesis mainly discusses about the breach of full disclosure by PT Katarina Utama Tbk as the issuer under Indonesia capital market laws and regulations. In addition, this thesis also discusses about the disciplinary actions taken by the authority in the form of stock suspension against the shares of PT Katarina Utama Tbk which have impacts to the investors. This thesis describes about regulatory issues of stock suspension under Indonesia regulations to the authority in granting and revoking stock suspension. As a comparison, this thesis describes the actions taken by The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) in relation to stock suspension in United States of America.

Abstrak :
Lippo Group that has conveyed their business lines of PT Lippo e-Net from insurance to technology of information was not run smoothy. It's reasoned by the management attitudes of PI Lippo e-Net that giving inconsistent toward public expose moment. Jakarta Slack Exchange authority then doing investigation and resulted conclusion that the company management did inconsistent exposes to public. The impact of those conduct has ensued uncertainty to public by vague informations. The author scrutinizes that under Indonesian Stock Exchange Law the company has done corporation crime. The company has performed misleading or imprecise informations that had been preferenced as window dressing to invite their investors.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pemegang saham pinjam nama (nominee shareholder) pada Perseroan Terbatas (“PT”). Nominee shareholder merupakan suatu konsep penggunaan nama orang yang ditunjuk (nominee) yang didaftarkan sebagai pemilik saham pada suatu PT oleh pemilik yang sebenarnya (beneficiary) dari saham tersebut. Saat ini, penggunaan konsep nominee shareholder masih menjadi suatu kontroversi karena belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik sehingga secara umum dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian nominee shareholder dalam hukum positif di Indonesia beserta perkembangannya dan kaitan keabsahan perjanjian tersebut dengan penerapan prinsip keterbukaan, serta keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada hasil penelitian, perkembangan hukum positif Indonesia saat ini memungkinkan konsep nominee shareholder dapat secara sah dilakukan dengan syarat diperlukannya pemenuhan terhadap penerapan prinsip keterbukaan, yang diwujudkan dengan dibuatnya perjanjian nominee shareholder dalam bentuk akta Notaris, serta pengungkapan informasi mengenai keberadaannya kepada pihak ketiga, khususnya pemerintah. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa kasus perjanjian nominee shareholder pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS, keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris tidaklah dapat dianggap sah, karena tidak memenuhi syarat penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas. ......This study discusses the nominee shareholder concept in the Limited Liability Company (the “Company”). Nominee shareholder is a concept of that uses the name of appointed person (nominee) who is registered as the shareholder in a Company by the actual owner shareholder of such share (beneficiary). At present, the use of the nominee shareholder concept is still a matter of controversy, since there is no specific regulation governing such thing, so that it is generally considered a legal smuggling. The formulation of issues discussed in this study are the concept of nominee shareholder agreement in positive law in Indonesia and its development, and the correlation between the validity of such agreement and the application of disclosure principle, as well as validity of nominee shareholder agreement made underhand and notarized by Notary based on the Denpasar High Court Decision Number 169/PDT /2019/PT.DPS. In order to respond to such issues, method used in this research is doctrinal, with analysis using a qualitative approach, which originates from primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the current positive law in Indonesia allows the concept of nominee shareholder to be implemented legally on the condition that it is necessary to implement the disclosure principle, which is realized by making a nominee shareholder agreement in the form of a notarial deed, as well as disclosing information regarding its existence to the third parties, in particular the government. Then, in resolving the dispute over the nominee shareholder agreement case in the Case Study of Denpasar High Court Decision Number 169/PDT/2019/PT.DPS, the validity of the nominee shareholder agreement made underhanded and notarized (waarmerking) by a Notary cannot be considered valid, since it does not meet the requirements for the implementation of disclosure principle as mentioned above.

Abstrak :
Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) adalah suatu sistem perdagangan di luar bursa yang baru diperkenalkan melalui POJK No. 8/POJK.04/2019 untuk mengakomodasi perdagangan efek bersifat utang dan/atau sukuk di luar bursa dengan regulasi yang relatif minim terkait prinsip keterbukaan. Adapun transparansi pasar merupakan elemen penting pada pasar modal karena dapat mempengaruhi integritas pasar dan kepercayaan investor terhadap pasar. Meskipun begitu, meregulasi penerapan dari prinsip keterbukaan tidaklah mudah sebab harus mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan transparansi, di antaranya yaitu pembentukan harga, likuiditas pasar, dan disrupsi pasar. Di Uni Eropa, regulasi atas Multilateral Trading Facility (MTF) dan Organized Trading Facility (OTF) mengenal pengecualian terhadap kewajiban keterbukaan informasi pada transparansi pra-perdagangan atas informasi-informasi tertentu yang dinilai dapat mengancam likuiditas pasar. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis mengenai penerapan dari prinsip keterbukaan pada PPA di Indonesia dengan perbandingannya kepada regulasi MTF dan OTF di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara narasumber untuk mengumpulkan data. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah regulasi mengenai prinsip keterbukaan pada PPA di Indonesia masihlah minim dalam mengakomodasi risiko pasar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi apabila dibandingkan dengan regulasi pada MTF dan OTF di Uni Eropa. Oleh sebab itu, disarankan bagi regulator di Indonesia untuk dapat membuat peraturan yang menerapkan level keterbukaan informasi yang beragam dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan pasar. ......Alternative Market Organizer (PPA) is a trading venue outside of exchange that is newly introduced by POJK No. 8/POJK.04/2019 to accommodate debt securities and/or sukuk trading with a relatively minimum provision regarding disclosure principle. Market transparency is a principal element in the capital market because it affects market integrity and investors’ confidence with the market. However, regulating the implementation of disclosure principle can be challenging because there are various factors related to transparency to consider, such as price discovery, market liquidity, and market disruption. In European Union, regulations regarding Multilateral Trading Facility (MTF) dan Organized Trading Facility (OTF) acknowledge waivers concerning disclosure obligation upon pre-trade transparency for MTF and OTF if disclosing certain information can potentially harm the market liquidity. This thesis will discuss and analyze the implementation of disclosure principle of PPA in Indonesia and in comparison to regulations regarding disclosure principle that are implemented for MTF and OTF in European Union. The research method used in this thesis is juridical-normative supported by literature studies and interview to collect data. This study concludes that provisions in Indonesia concerning disclosure principle in PPA is still minimal in accommodating market risks related to information disclosure when compared to regulations on MTF and OTF in the European Union. Therefore, it is recommended for regulators in Indonesia to be able to make regulations that apply various levels of disclosure by taking into account market needs and conditions.