Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur yang cukup penting dalam pembangunan, sehingga untuk dapat mensukseskan pembangunan perlu adanya perhatian yang lebih bagi perkembangan karier mereka. Pendidikan dan latihan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat berprestasi secara lebih baik, sehingga mereka mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan diri serta meningkatkan karier. Kantor Menpora secara administratif berada dibawah Sekretariat Negara, sehingga segala urusan kantor Menpora termasuk urusan Pendidikan dan Latihan yang di berikan untuk para pegawai negeri sipil kantor Menpora harus menunggu kebijaksanaan dari Sekretariat Negara. Dengan kondisi tersebut kantor Menpora harus tetap berusaha untuk meningkatkan pegawai negeri sipilnya secara maximal. Sehingga timbullah dorongan pada penulis untuk meneliti lebih lanjut pada kantor Menpora, bagaimana kantor Menpora bisa mengembangkan karier para pegawainya dengan kondisi Diklat seperti tersebut diatas. Dan apakah Karier Pegawai Negeri Sipilnya tidak terhambat. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan studi kepustakaan serta mengadakan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Wawancara diadakan dengan beberapa pejabat kantor Menpora dan kantor Sekretariat Negara, juga beberapa pegawai peserta Diklat. Peningkatan prestasi kerja dilihat dengan cara membandingkan DP3 (daftar penilaian prestasi kerja) yang diperoleh seorang PNS sebelum mengikuti Diklat. dan DP3 yang diperoleh seorang PNS sebelum mengikuti Diklat dan DP3 yang dipg roleh sesudah mengikuti Diklat. Selain itu penulis juga melihat huhubungan antara Diklat dengan promosi. Hasil yang didapat, jelas terlihat bahwa Diklat mempunyai pengaruh yang besar untuk peningkatan prestasi kerja, walaupun Diklat tidak selalu mempunyai hubungan dengan promosi. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Diklat yang diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil kantor Menpora mempunyai hasil yang baik guna meningkatkan prestasi kerja. Maka hal tersebut merupakan jalan bagi peningkatan karier Pegawai Negeri Sipil pada kantor Menpora.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian suinber daya manusia terfokus pada penilaian prestasi kerja pegawai di Ditjen Migas yang merupakan organisasi publik. Dalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang berkaitan dengan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai di Ditjen Migas dalam kurun waktu 1995-1999. Penelitian dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menggunakan metode deskriptif eksplanatoris dibantu analisis SWOT. Objek penelitian diarahkan pada penerapan penilaian prestasi kerja pegawai yang sedang berjalan. Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui kepustakaan dan kajian terhadap kebijakan Pemerintah, di samping itu dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner serta diskusi dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penilaian prestasi kerja pegawai dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan faktor internal organisasi Ditjen Migas yang dapat dikelompokkan dalam prestasi kerja pegawai, sarana dan prasarana,, dan pengembangan pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penilaian preslasi kerja pegawai yang sedang berjalan kurang baik, keadaan ini menyebabkan kebijakan pengembangan karier pegawai tidak mampu mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi. Hal ini lerjadi karena potensi kemampuan pegawai dan tantangan organisasi tidak dipertimbangkan dalam penerapan penilaian prestasi kerja pegawai yang ada saat ini. Oleh karena itu, perbaikan sistem karier pegawai hendaknya dilakukan melalui penyempurnaan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai dengan menempatkan kondisi/fakta potensi kemampuan pegawai dan berbagai tantangan yang dihadapi organisasi dimasukan sebagai faktor utama. Faktor yang merupakan potensi kemampuan pegawai dapat dilihat dari pengalaman kerja, inisiatif, pengertian tentang pekerjaan, kerjasama, kecermatan dan kemampuan yang tinggi. Sedang tantangan yang dihadapi organisasi meliputi keadaan politik, sosial, ekonomi termasuk juga di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah dan kerjasama dengan instansi terkait.