Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan pemimpin negara, yaitu Presiden dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, ldquo;Mengapa Pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane Veloso pada tahun 2015? rdquo; Penelitian ini menyoroti alasan di balik penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso pada tahun 2015 lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan presiden dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor - faktor yang dari luar maupun dalam negeri. Dalam hal ini, faktor dari luar yaitu adanya permintaan dari Presiden Filipina agar Mary Jane tetap hidup karena dibutuhkan sebagai saksi terkait proses hukum di Filipina. Sedangkan faktor dari dalam negeri yaitu adanya tuntutan dari aktivis kemanusiaan untuk membatalkan hukuman mati. Menanggapi kedua hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui presiden akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menunda eksekusi mati terhadap Mary Jane Veloso. Alasannya yaitu untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina dan juga karena presiden mendengar suara aktivis kemanusiaan. Penundaan melalui alasan tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk kewenangan prerogatif presiden yang di satu sisi menjunjung tinggi konstitusi namun di sisi lain dapat mengambil keputusan atau tindakan di luar konstitusi itu sendiri.

---

ABSTRACTThis study aimed to understand the authority of the chief of state, namely the president in taking an action or decision. The problem of this study was ldquo Why did the Government of Indonesia delay the execution of Mary Jane Veloso in 2015 rdquo This study highlighted the reasons behind the postponement in execution of death row convict from drug cases Mary Jane Veloso in 2015. The result shows that the authority of the president 39 s decisions can be influenced by both external and internal factors. In this case, the external factor was the request of the President of the Philippines for Mary Jane to be alive because she is needed as a witness related to the legal process in the Philippines. While the internal factor was the demands of the human rights activists to cancel the death penalty. In response to both factors, the Government of Indonesia through the president finally issued a decision to postpone the execution of Mary Jane Veloso. The reasons were the president respected the ongoing legal process in the Philippines and the president heard the voice of human rights activists. The postponement through the reasons is interpreted as a form of presidential prerogative authority which upholds the constitution, yet allows decisions or acts beyond the constitution itself to be taken."

"Simpang adalah bagian yang komplek dari sistim jalan raya, pada umumnya simpang dikendalikan dengan menggunakan sinyal lampu lalulintas. Dengan adanya simpang akan terjadi antrian yang mengakibatkan terjadinya tundaan, pada perencanaan sistim jalan raya. Tundaan yang terjadi akan menjadi perhatian yang utama, karena tundaan akan mengakibatkan bertambahnya waktu perjalanan, bertambahnya biaya perjalanan dan terjadinya ketidak nyamanan perjalanan. Untuk merencanakan dan menghitung lamanya tundaan telah ditetapkan beberapa formulasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Webster dan Akcelik, seperti pada Highway Capacity Manual (HCM), TRB Nasional Research Council Washington, D. C. 1994, Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI-1997). Pada karya tulis ini dilakukan penelitian terhadap tundaan yang terjadi pada simpang berdasarkan pengamatan langsung dari arus lalulintas dilapangan, lokasi pengamatan berada pada simpang jalan M.T. Haryono, jalan Gatot Subroto dengan jalan Pasar Minggu raya (simpang Pancoran) Jakarta Selatan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip matematik statistik dirumuskan suatu persamaan sederhana untuk menghitung lamanya tundaan yang terjadi pada suatu simpang. Kondisi arus laulintas pada simpang yang diteliti dibagi menjadi dua, yaitu kondisi volume lalulintas tidak melebihi kapasitas simpang (arus tidak mencapai arus jenuh) dan kondisi volume lalulintas melebihi kapasitas simpang (Kondisi melebihi arus jenuh), maka didapatkan dua formulasi untuk menentukan lamanya tundaan sebagaimana dua kondisi diatas. Dari formulasi model yang didapat dari penelitian, tundaan merupakan fungsi dari volume lalulintas (fungsi derajat kejenuhan). Dilakukan perhitungan dan perbandingan lamanya tundaan yang terjadi dengan menggunakan model formulasi hasil penelitian dengan : 1. Untuk kondisi arus tidak mencapai arus jenuh dengan rumusan tundaan MKJI-1997, didapatkan hasil yang lebih besar. 2. Untuk kondisi arus melebihi arus jenuh dengan rumusan tundaan Bin Han, Transpn Res-A. vol. 30, No. 2 hal. 155-171, dan didapatkan hasil yang lebih besar. "