Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cultural history of Pontianak, an old harbor in Kalimantan Barat Province, and its position on Silk Road in the 18th century."

"Genealogy of Sultan of Pontianak and history of Pontianak Sultanate; volume commemorating the 229th anniversary of Pontianak city, Indonesia."

"Masjid adalah salah satu peninggalan arkeologi masa Islam yang merupakan simbol dari adanya pemukiman muslim di suatu tempat. Di Indonesia banyak terdapat peninggalan dari masa Islam. Salah satu di antaranya adalah peninggalan berupa masjid-masjid kuno. Masjid-masjid kuno di Indonesia sangat beragam bentuknya dan dari masing-masing daerah memiliki ciri khas dalam bentuk arsitektur masjidnya. Masjid Sultan Abdurrahman merupakan masjid tertua peninggalan Kesultanan Pontianak yang terletak di wilayah Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 6755 m², sedangkan luas bangunan masjidnya sendiri adalah 1250 m². Penelitian tentang arsitektur Masjid Sultan Abdurrahman bertujuan untuk menggambarkan bentuk arsitektur dan ragam hias yang terdapat pada masjid sehingga dapat terlihat pengaruh-pengaruh yang ada, baik pengaruh lokal maupun asing. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis morfologi dan analisis gaya. Analisis morfologi dilakukan dengan cara menjelaskan bentuk arsitektur terhadap komponen-komponen Masjid Sultan Abdurrahman, sedangkan analisis gaya dilakukan dengan cara mengklasifikasi ragam hias yang terdapat pada masjid. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa unsur lokal lebih mendominasi pada hampir semua bagian dari arsitektur Masjid Sultan Abdurrahman, sedangkan pada beberapa bagian masjid lainnya merupakan unsur-unsur asing, yaitu pengaruh arsitektur Kolonial dan pengaruh seni bangunan Timur Tengah."

"ABSTRAKTanah gambut atau yang lebih dikenal dengan peat di Indonesia tersebarterutama di Kaiimantan, lrian Jaya dan Sumatera dengan ketebalan yangbervariasi antara 1.00 - 6.00 meter, dan luasnya menempali urutan kelima dariseluruh negara yang mempunyai lahan gambut.Beberapa sifat dari tanah gambut adalah sifatnya yang mempunyai kadarorganik dan air yang tinggi. Karena sifat yang demikian inilah, maka tanahgambut dapat dikatakan memiliki kemampuan daya dukung yang rendah dankompresibilitas yang tinggi. Di dalam dunia konstruksi tanah gambut rnerupakanjenis tanah yang jelek jika digunakan sebagai Iandasan bagi struktur di alasnya.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Stress Path(jalur tegangan). Pada dasarnya metode ini adalah untuk menentukan variasitegangan, regangan untuk suatu elemen tanah dari kondisi yang sesungguhnya.Dengan metode ini kita dapat mengetahui sejarah perubahan tegangan yangterjadi dari sampel yang diuji.Prinsip dasar dan metode ini adalah bahwa suatu massa tanah tiapelemennya mengalami perubahan kondisi tegangan akibat beban yang bekerjayang bekerja di atasnya atau karena faktor-faktor Iain. Perubahan yang terjadidiantaranya terjadi pada air pori. Dengan metode ini dapat diberikan representasiyang berkesinambungan tentang perubahan tersebut. Dengan metode ini jugadapat diramalkan perubahan tegangan, regangan yang terjadi pada tanah.Pemodelan tegangan, regangan dimungkinkan menjadi lebih realistis.Sebelum metode ini terdapat metode lain dalam studi tegangan,regangan pada elemen tanah. Salah satunya adalah Lingkaran Mohr yangmenggambarkan tegangan nomnal dan geser yang tenjadi pada tanah. Namundengan metode ini akan menjadi sangat membingungkan jika kita hanyamenggunakan satu sampel uji. Hal ini karena selubung keruntuhan yangtergambar akan menjadi tidak jelas letaknya. Sehingga parameter-parameterkekuatan geser dari sampei uji menjadi tidak tepat. Penggambaran tersebutakan menjadi jelas, jika Iingkaran yang tergambar diganti dengan titik-titik yangdihubungkan dengan suatu garis lurus yang menghubungkan titik-titik teganganyang relevan.Pengujian yang dilakukan adalah uji triaksial terkonsolidasi dan tidaktrdrainasi Uji triaksial merupakan uji kekualan geser yang paling seringdigunakan, karena cocok untuk semua jenis ianah. Keuntungannya adalahbahwa pengaliran dapat dikontrol, tekanan air pori dapat diukur dan biladiperlukan tanah jenuh dengan permeabilitas randah dapat dibuat terkonsolidasi.Uji triaksial terkonsolidasi dan tidak terdrainasi dilakukan dengan caramemberikan tagangan normal pada sampel tanah yang diuji, sementara air porimasih diperbolehkan mengalir sampai terjadi konsolidasi, dimana sudah tidakIagi terjadi perubahan volume pada sampel uji. Kemudian jaian air dilutup dansampel diberikan tegangan geser secara tertutup (undrained). Tegangan normalmasih tetap bekerja. Biasanya tegangan air pori diukur selama tegangan geserdiberikan

---

"

"Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia dalam melaksanakan proses pembangunannya selama ini lebih menekankan perhatiannya kepada pembangunan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan dibidang sosial. Salah satu akibatnya adalah terjadinya distorted development seperti yang dikemukakan oleh Midgfey tidak hanya berupa pengangguran, kemiskinan, kejahatan akan tetapi juga bisa berupa terjadinya diskriminasi rasial terhadap suatu etnik untuk ikut serta dalam proses pembangunan.Dari sekian banyak suku bangsa yang ada dan telah ratusan tahun lamanya menetap di Indonesia, salah satunya adalah etnis Tionghoa dan Kalimantan Barat oleh G. Tan disebut sebagai salah satu tempat yang paling banyak didiami oleh etnis Tinghoa. Dalam kehidupan sehari-harinya, etnis Tionghoa termasuk yang ada di Kota Pontianak kadangkala masih mengalami diskriminasi baik yang diberlakukan oleh pemerintah maupun dan masyarakat mengingat kepada etnis Tionghoa tersebut masih dilekatkan stereotip yang bersifat negatif yang lebih didasarkan kepada prasangka sehingga apapun yang mereka lakukan masih dicurigai oleh masyarakat di Indonesia.Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian tentang bentuk-bentuk dan aktifrtas-aktifitas yang dilakukan oleh organisasi atau perkumpulan dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak. Penelitian ini juga dapat dikatakan awal sifatnya dan lebih ditujukan untuk memetakan secara umum pengelompokan-pengelompokan sosial warga masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak sehingga pendalaman terhadap satu atau dua organisasi atau perkumpulan belumlah dapat dilakukan.Metode penelitian ini mengggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dipandang lebih relevan untuk digunakan dalam mengamati kondisi sosial dalam masyarakat sehingga didapatkan gambaran keadaan yang rill di lapangan dan latar belakangnya berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang didapat dari wawancara kepada para informan, observasi dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, di Kota Pontianak terdapat beberapa organisasi atau perkumpulan dalam masyarakat Tionghoa seperti yayasan kematian, yayasan pemadam kebakaran, yayasan kesehatan, perkumpulan olahraga, perkumpulan seni budaya, perkumpulan keagamaan dan perkumpulan pria/wanita. Organisasi atau perkumpulan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai organisasi lokal menurut Esman dan Uphoff seperti Asosiasi Pembangunan Lokal, Ko-operatif ataupun Asosiasi Kepentingan (baik Asosiasi Kepentingan berdasarkan Fungsi maupun Asosiasi Kepentingan berdasarkan Kategori) dengan melihat keanggotaannya, penyerapan sumber daya yang dimiliki ataupun kesamaan minat dan perbaikan suatu fungsi tertentu.Selain memberikan manfaat kepada anggotanya yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan kultural berupa ketenangan batin daripada pemenuhan fisik seperti pangan, sandang ataupun papan, aktifrtas dan keberadaan organisasi atau perkumpulan masyarakat Tionghoa tersebut juga memberikan manfaat berupa pelayanan kepada masyarakat luas di Kota Pontianak dan secara tidak langsung membantu program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Contohnya adalah yayasan pemadam kebakaran yang insiatif dan pendiriannya diwujudkan oleh masyarakat Tionghoa. Yayasan pemadam kebakaran ini telah ada pada tahun 1949 sejak didirikannya BPAS oleh pemuka dan tokoh masyarakat Tionghoa di Siantan dan kemudian memancing didirikannya yayasan serupa di tempat lain oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Pontianak seperti Yayasan Pemadam Kebakaran (YPK) Panca Bhakti, YPK Budi Pekerti, YPK Khatulistiwa dan Unit Pemadam Kebakaran Gotong Royong.Pembahasan di dalam tests ini juga tidak dimaksudkan untuk menilai efektif tidaknya suatu organisasi lokal dalam suatu program pembangunan karena organisasi atau perkumpulan masyarakat Tionghoa tersebut hanya dilibatkan pada program yang insidentil sifatnya seperti sosialisasi Pemilu 2004, produk hukum ataupun sosialisasi kamtibmas seperti yang dilakukan Dinas Yayasan Bhakti Suci Pontianak. Oleh karena itu, walaupun organisasi atau perkumpulan tersebut dapat dikategorikan sebagai organisasi lokal tetapi mereka belum dapat disebut sebagai intermediaries atau penengah yang menghubungkan masyarakat Tionghoa dengan suatu organisasi yang lebih besar kekuasaannya yaitu Pemerintah.Tesis, 6 Bab, xiv, 225 halaman, 9 label, 7 lampiran, Bibliografi : 31 buku, 13 jumal, 22 artikel dan 5 dokumen (1967 - 2004)"

"Pembangunan sosial bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya untuk mencapai kesejahteraan tersebut diantaranya dilakukan melalui strategi oleh Pemerintah. Sejalan dengan dilaksanakannya otonomi daerah memberikan peluang dan tanggung jawab yang besar kepada daerah untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakatnya termasuk kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang baik.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan di puskesmas-puskesmas Kota Pontianak dilihat dari sisi kepuasan pasien. Adapun yang dijadikan sampel penelitian ini ialah para pengguna layanan kesehatan yang peneliti temui saat peneliti melakukan penelilian sebanyak 96 orang, Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner pada pengguna jasa layanan di puskesmas dan wawarcara sambil lalu, serta wawancara mendalam kepada para pemberi layanan seperti Kepala Puskesmas, tenaga medis puskesmas, dan Kepala Dinas Kesehalan Kola Pontianak.Berdasarkan hasil analisa data pada setiap dimensi Service Quality (servqual) didapatkan hasil yang negatif, yaitu dimensi tangible -1,66, dimensi Reliability -1,55, dimensi Responsivness -1,56, dimensi Assurance -1,66 dan dimensi Empathy -1,63. Dari kesenjangan pada hal dimensi tersebut akan kita dapatkan nilai rata-rata kesenjangan pelayanan sebesar -1,61, artinya bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oich puskesmas belum mampu memenuhi harapan pengguna layanan atau belum memuaskan masyarakat sehingga didapat temuan dari penelilian bahwa kualitas layanan kesehatan pada Puskesmas di Kota Pontianak masih rendah dan menempati rekor tertinggi dalam hal kesenjangan setelah dibandingkan dengan kesenjangan di 3 (tiga) kota besar seperti Bandung, Surabaya dan DKI Jakarta.Saran kepada Pemerintah Daerah sebaiknya mengalokasikan dana yang cukup guna melengkapi fasilitas pelayanan, meningkatkan profesionalisme tenaga medis, mengintensifkan pengawasan secara rutin, dan membuat puskesmas percontohan untuk menumbuhkan semangat kompetisi dalam memberikan pelayanan."

"Internally Displaced Persons adalah salah satu fenomena sosial yang klasik di Indonesia juga di dunia internasional. Namun sedihnya belum banyak mendapat perhatian publik maupun penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia. Padahal, pengungsi internal telah ada sejak Negara Republik Indonesia ada. Sejak perang kemerdekaan 1945 - 1950, perang sipil 1965 - 1966, hingga era konflik etnis dan konflik vertikal 1989 - 2002, dan entah sampai kapan lagi.Sejak pertengahan tahun 90-an, Indonesia didera konflik internal baik yang berskala vertikal maupun horisontal. Mulai dari kasus DOM di Aceh 1989 -- 1998 yang berlanjut dengan perang TNI versus GAM tahun 2003, kemudian kasus Timor Leste, Papua Barat, sampai yang berskala horisontal seperti konflik etnis dan konflik agama di Maluku, Maluku Utara, Poso, Sampit dan Sambas. Khusus tentang konflik Sambas tahun 1999 yang terjadi antara etnis Melayu Sambas dengan Madura Sambas, disamping telah berakibat tewasnya ratusan jiwa dan hancurnya sekian ratus rumah dan harta warga Madura, juga telah menimbulkan gelombang pengungsian dari Kabupaten Sambas dan Bengkayang yang begitu besar.Tujuan utama pengungsian adalah mengungsi sementara di tempat yang cukup aman sebelum kembali ke tempat asal. Maka, para pengungsi-pun berlabuh di kota Pontianak. Tak dinyana, sampai sekian bulan bahkan berbilang tahun, pengungsi warga Madura tetap tidak dapat kembali ke tempat asal di Sambas karena warga Melayu Sambas belum dapat menerima mereka kembali. Alias, rekonsiliasi antar etnis masih gagal. Merespon fenomena tersebut, pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang dibentuk melalui Keppres No. 3 tahun 2001 dan pemerintah daerah Kalimantan Barat melalui Tim Gabungan Penanggulangan Pengungsi Paska Kerusuhan Sosial Sambas (TGPPPKSS) menelurkan program alternatif yang kemudian disebut sebagai relokasi.Relokasi adalah pemindahan pengungsi dari tempat penampungan sementara menuju pemukiman permanen yang dibangun pemerintah di sekitar Kabupaten Pontianak. Konsepnya nyaris mirip dengan transmigrasi, namun lebih bersifat darurat karena sifatnya sebagai alternatif penanganan pengungsi setelah pemulangan pengungsi gagal dilakukan. Karena sifat daruratnya, juga karena pemerintah Republik Indonesia belum cukup punya pengalaman menyelenggarakennya, relokasi ini mengundang sejumnlah masalah, baik dalam proses perumusan kebijakannya, proses implementasinya, maupun dampaknya terhadap kehidupan warga pengungsi Madura.Penelitian ini mengkaji kebijakan relokasi pengungsi Madura korban kerusuhan Sambas dengan meminjam paradigma kebijakan sosial model Gilbert dan menggunakan pisau analisis model Smith, Sabatier dan Mazmanian. Secara normatif, implementasi dan dampak kebijakan relokasi ini dikaji kesesuaiannya dengan the Guiding Principles on Internal Displacement 1998, Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Bakornas PBP tahun 2001 dan Kebijaksanaan Nasional Percepatan Penanganan Pengungsi di Indonesia.Analisis kebijakan dan analisis data lapangan mengasumsikan bahwa kebijakan relokasi ini adalah program darurat yang tak direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya seperti halnya program transmigrasi. Relokasi ini lahir karena gagalnya rekonsiliasi antara warga Melayu Sambas dengan warga pengungsi Madura. Artinya, rekonsiliasi yang dilanjutkan dengan pemulangan ke Sambas tetaplah menjadi pilihan utama. Maka, amatlah wajar apabila pelaksanaannya carut marut. Disamping, karena pemerintah pusat maupun daerah tak punya cukup pengalaman dalam menangani relokasi, juga karena masyarakat memiliki ekspektasi yang bertebihan tentang relokasi.Menurut Smith ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu (1) Idealized policy (2) Target group (3) Implementing Organization dan (4) Environmental Factors . Sedangkan Sabatier dan Mazmanian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan harus memperhatikan ; (1) karakteristik masalah (2) daya dukung peraturan (3) variabel non peraturan (4) dan proses implementasinya.Idealized policy, dalam kebijakan relokasi ini kurang terumuskan secara baik. Policy yang ada adalah tentang pembagian kerja. Akan halnya kerjanya apa itu sendiri tak terumuskan dengan baik. Sama halnya dengan policy di tingkat pusat yang cenderung mengatur mekanisme kerja namun cenderung bersifat umum dan tak bermuatan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi itu sendiri.Implementing organization, yaitu Tim Gabungan Penanggulangan Kerusuhan Sosial Sambas, kurang menunjukkan koordinasi yang baik-baik. Ada saat-saat setiap instansi berjalan secara terkoordinasi, namun sering juga mereka berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kebijakan relokasi juga tidak terumus secara jelas. Tidak ada acuan yang jelas dari atas, juga tidak ada contoh yang dapat diacu dari pengalaman daerah lain.Environmental factors dan variabel non peraturan cukup berpengaruh dalam pelaksanaan relokasi ini. Relokasi dijadikan alternatif bukan karena sejak awal telah direncanakan, melainkan karena desakan dari pihak luar. Karena rekonsiliasi yang gagal tercipta antara warga Melayu dan Madura Sambas.Juga karena desakan dari penduduk di sekitar penampungan yang sudah agak 'gerah' dengan para pengungsi. Anehnya, pemerintah juga turut memberikan ultimatum, bahwa pengungsi harus segera direlokasi pada tanggal tertentu."