Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal. ......The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya Zulkarnain dan Gong Matua Siregar dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2008. Terpilihnya pasangan calon perseorangan ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, merupakan kemenangan yang pertama pada pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten di Indonesia. Pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar berhasil menggungguli pasangan lainnya, termasuk pasangan-pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori demokrasi Robert Dahl yang mengajukan indikator-indikator menuju perubahan demokrasi, teori Juan Linz yang menjelaskan agar demokrasi dapat terkonsolidasi. Dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori elit, teori komunikasi politik, dan teori political marketing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari KPUD Kabupaten Batu Bara, Bappeda Kabupaten Batu Bara, buku-buku, literatur, jurnal dan beberapa sumber internet, serta wawancara mendalam dengan 7 sumber informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) faktor dominan penyebab kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar. Dua faktor dominan yang dimaksud antara lain, yang pertama, faktor ketokohan OK. Arya sebagai pejuang pemekaran. Dan yang kedua, faktor organisasi GEMKARA sebagai mesin pemenangan pengganti partai politik. Disisi lain kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada pola rekrutmen dan mesin pemenangan partai poltik. ......This Reseach is based on the case of personal candidates OK. Arya Zulkarnain and Gong Matua Siregar Winning local elections in the District of Batu Bara in 2008. The election of personal candidates to be the Regent and Vice Regent in the District of Batu Bara, is the first victory in the local elections at the district level in Indonesia. Personal candidates OK. Arya and Gong Siregar managed to win from the other candidates, particularly the candidate promoted by political parties. As a frame of mind which became the foundation theory, this research uses the theory of democracy Robert Dahl who filed the indicators toward democratic change, Juan Linz theory that explains that democracy can be consolidated. And in this study the author also uses an elite theory, theories of political communication and political marketing theory. This research used qualitative methods, the technique of collecting data from KPUD in the district of Batu Bara, Bappeda in the district of Batu Bara, books, literature, journals and internet sources, as well as in-depth interviews with 7 sources of informants. Its showed that, there are 2 (two) dominant factors causing personal candidate wins OK. Arya and Gong Siregar. two dominant factors are, among others, the first Factors figure OK. Arya as a fighter who makes the blossoming district. And second, organizational factors GEMKARA as a substitute for a political party winning machine. On the other hand the victory of personal candidates OK. Arya and Gong Siregar shows that there are problems in the recruitment pattern and the winning party's machine politic.

Abstrak :
Lahirnya partai-partai politik lokal di Aceh merupakan realisasi dari salah satu butir Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hadirnya enam partai politik lokal yang ikut bertarung bersama 38 partai nasional lainnya pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi babak baru perpolitikan di Aceh, berikut menandai terbukanya peluang politik yang lebih besar untuk perempuan berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga legislatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana strategi afirmasi yang diamanahkan oleh aturan perundangan politik di tingkat nasional maupun lokal di introduksi ke dalam platform, AD/ART dan program kerja parlok, bagaimana perempuan merespons peluang politis yang ada serta hambatan apa saja yang mereka hadapi di lapangan. Selain itu, sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang-undangan politik di tingkat pusat (UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan tingkat lokal (UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008) terhadap keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterpilihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah: partai politik lokal di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Terlihat dari (1) parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam mengintroduksi strategi afirmasi dalam platform, AD/ART, dan program kerja partai; (2) mekanisme rekrutmen belum ramah perempuan; (3) lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap caleg perempuan agar bisa lolos ke lembaga legislatif; (4) politisi perempuan masih menghadapi kuatnya hambatan-hambatan dalam bentuk politik bergaya maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pemilu, tidak tegaknya hukum, dan lain-lain. ...... The emergence of political parties in Aceh is the implementation of one of the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian Government and GAM (Freedom for Aceh Movement) signed on August 15, 2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with 38 other nation’s parties in the Legislative Election of 2009 opens a new chapter in the political history of Aceh, which aiso gives ways to more opportunities for women to participate in politics. This research is aimed at giving illustration on the opportunities and challenges faced by female politicians in order to improve their role and representativeness in local parties and the legislation. Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as designated by political acts in both national and local levels has been incorporated into the platform, AD/ART (constitution and bylaws) and work programs of local parties, and how women respond to political opportunities as well as how they deal with challenges. Moreover, the implications of biiis in the central (No. 2 year 2008 and No. 10 year 2008) and local (UUPA No. 11 year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of women and how electoral systems affect the elections of women will also be discussed. This paper implements qualitative approach ffom the perspective of women using observation and in-depth interviews for data gathering. The results reveal that local political parties in Aceh are not thoroughly making efforts to improve the representativeness of women in local political parties and legislative institutions. This is demonstrated in that (1) local parties do not have strict commitment to incorporating affirmative strategies in their platforms, constitution & bylaws, and programs; (2) recruitment mechanism is not female-friendly; (3) weak support and empowerment from local parties to their female politicians to promote them to the legislation; (4) female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine political style, discrimination, electoral fraud, violation of laws, and more.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Muh Shujahri AMProgram Studi : Ilmu PolitikJudul Tesis : Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing : Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si Tesis ini membahas konflik politik antara pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi karena Perda LAD mempengaruhi jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yakni perubahan akses properti pihak Kerajaan Gowa seperti istana Balla Lompoa dan lahan adat serta menciptakan perubahan jejaring struktur kerajaan dengan munculnya struktur lembaga adat baru. Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu tujuh belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan Gowa. Kata Kunci:Konflik politik, elit politik lokal, Perda LAD, Kabupaten Gowa

---

ABSTRACT
Name Muh Shujahri AMStudy Program Ilmu PolitikTitle Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si This thesis discusses the political conflict between Gowa district government represented by Gowa Regent Adnan Yasin Limpo with family of Gowa Kingdom by Andi Maddusila after the stipulation of Regional Regulation of Customary Institution and Culture of Gowa Regency in 2016.This research is qualitative research. This study finds the conflict that occurs because the LAD law affects the power network of Gowa royal groups like the changing of gowa royal kingdomg property access such as Balla Lompoa 39 s palace and customary land. Perda LAD also affects Andi Maddusila power organization by create new customary organization structures. The authors conclude that this is the final battle of the conflicts between the Limpo clan and the Andi Madusila clan. Through the LAD Regulation Andi Maddusila 39 s power network that keep his power for seventeen years lost. In the absence of power access on the part of Andi Maddusila it is difficult for the Andi Maddusila group to consolidate the power of the Gowa royal family. Key Word Political Conflict, local political elite, Perda LAD, Gowa Regency.

Abstrak :
ABSTRAK
Agenda desentralisasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat pasca Reformasi 1998. Berbagai aturan diterapkan untuk memperkuat agenda-agenda desentralisasi itu sendiri secara institusional. Namun, meskipun penguatan terus dilakukan, masalah dalam pengelolaan daerah otonom tetap muncul, dengan salah satu kasus terbaru adalah konflik dalam penunjukan figur Sekda di Kota Bandung. Dengan berlatar belakang kasus tersebut, penelitian ini mencoba menyelidiki kekurangan dari berbagai program institusionalisasi desentralisasi yang telah diberlakukan selama ini dengan meneliti baik aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tersebut hingga ragam aturan perundangan yang telah ditetapkan. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian tesis ini adalah: Mengapa konflik antara Ridwan Kamil dan Oded Danial dalam memperebutkan posisi Sekda Kota Bandung ini terjadi, dan apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah birokrasi dan politik Smith dan Hill, dan teori konflik Simon Fisher dan Maurice Duverger. Dalam menemukan jawabannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus penunjukan Sekda Kota Bandung, telah terjadi politisasi birokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik lokal yang bekerjasama dengan aktor-aktor politik pusat, kepada birokrat-birokrat senior baik di tingkat lokal maupun pusat. Politisasi tersebut terjadi dikarenakan dua faktor. Faktor pertama adalah motif politik elit politik lokal Bandung dan Jawa Barat untuk mengamankan posisi Sekda Bandung sebagai sumberdaya politik dan politik balas jasa. Adapun faktor kedua adalah masih ditemukannya celah dalam sistem perundangan yang mengatur keberjalanan pemerintahan di daerah, baik dalam UU 23/2014, UU 5/2014, PP 11/2017, dan UU 10/2016. Celah tersebut terlihat di dalam bab yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah terkhusus di masa transisi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundangan yang mengatur tata kelola administrasi pemerintahan daerah di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan, terkhususnya perbaikan dalam bab yang mengatur aturan main kekuasaan di masa transisi pemerintahan. Tidak hanya itu, peraturan perundangan yang mengatur ata kelola birokrasi di negara ini juga masih menyimpan celah politisasi yang bisa dimanfaatkan para elit politiknya. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa laju agenda desentralisasi di Indonesia terbukti masih sangat bergantung pada kemauan dan motif politik aktor-aktor elit politiknya, terutama di level pusat.

---

ABSTRACT
The decentralization agenda in Indonesia has progressed quite rapidly after the Reformation in 1998. Various rules were implemented to strengthen the decentralization agenda itself institutionally. However, despite continued reinforcement, problems in the management of autonomous regions continue to emerge, with one of the most recent cases being conflict is the appointment of local primary secretary figures in the city of Bandung. With this background, this study tries to investigate the shortcomings of various decentralization institutionalization programs that have been implemented so far by examining both the actors involved in the case and the various rules that have been established. The research question to be answered in this research is: Why did the conflict between Ridwan Kamil and Oded Danial over the position of Local Primary Secretary of the Bandung City occur, and what were they actually fighting for? The main theories used in this study were Smith and Hill's bureaucracy and politics, and conflict theory by Simon Fisher and Maurice Duverger. In finding the answer, this study uses qualitative research methods with a case study approach. This study found that in the case of the appointment of the Secretary of the City of Bandung, there had been a politicization of bureaucracy carried out by local political actors who collaborated with central political actors, to senior bureaucrats both at the local and national levels. The politicization occurred due to two factors. The first factor was the political motives of the local political elite of Bandung and West Java to secure the position of the Bandung Regional Secretary as a political resource in return. The second factor is the fact that there are still gaps in the regulatory system that regulate the running for local government, both in Law 23/2014, Law 5/2014, PP 11/2017, and Law 10/2016. The gap is seen in the chapter that regulates regional governance especially in the transition period of power. This study concludes that the legislation which governing the governance of local government administration in Indonesia still requires a lot of improvement, especially the improvement in the chapter that regulates the rules of play of power in the transition period. Not only that, the laws and regulations governing the management of bureaucracy in this country also still hold a gap in the politicization that can be utilized by the political elite. The theoretical implication of this research is that the pace of the decentralization agenda in Indonesia is proven to still depend heavily on the political will and motives of the actors of the political elite, especially at the central level.

Abstrak :
Tesis ini menggambarkan dan menganalisa politik ibu rumah tangga Jepang yang bergabung dalam Tokyo Seilratsusha Network sebagai partai politik lokal. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori Feminis Liberal serta Lokalisme untuk menganalisa peranan Tokyo Seikalsusha Nerwork dalam rencana pemindahan Pasar Tsukiji, disimpulkan hal-hal berikut Tokyo Seikarsusha Nerwork telah menjadi sarana penting mmtuk merekrut dan memobilisasi ibu mma.h tanggalepang untuk berpanisipasi dalam politik tingkm lokal. Dengan menggunakan politik sebagai alat, ibu-ibu rumah tangga Jepang ini mempolitisasi masalah-masalah yang pcnling untuk warga kota dan mencarikan solusi untuk mereka Politikibu nimah tangga Jepangini bukannya luput dari masalah Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi adalah kesulitan untuk memboi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan aktivitas polizik. Bagaimanapim juga, komitmen mereka unmk menciptakan kehidupan dan lingkungan yang lebih baik kepada keluarga dan masyaraknt mereka, telah memberikan efek yang positif terhadap demokrasi dalam dunia perpolitikan Jepang......This thesis describes and analyzes the politics of Japanese housewives who join the Tokyo Seilratsusha Network as a local political party. By using qualitative methods and Liberal Feminist and Localism theories to analyze the role of the Tokyo Seikalsusha Network in the Tsukiji Market relocation plan, it has become an important means of recruiting and mobilizing Japanese women to participate in local level politics. Using politics as a tool, these Japanese housewives are politicizing environmental problems for the townspeople and finding solutions for them at home. This Japanese housewife has avoided the problem. One problem that many face is the difficulty of balancing time between work and political activities. However, their commitment to creating a better life and environment for their families and communities, has had a positive effect on democracy in Japanese politics.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan, pertama menemukan konstruksi isu kampanye politik oleh media lokal mandiri dan lokal berjejaring dan perbedaan antar dua media terkait hal tersebut. Kedua, menemukan frame primordialisme dalam kontestasi calon Gubernur yang dibangun oleh media lokal mandiri dan lokal berjejaring dan perbedaan di antara dua media terkait hal tersebut. Ketiga, menjelaskan kaitan antara frame media yang terbangun dengan karakteristik lembaga media dan proses produksi media.Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang berangkat dari konsep-konsep primordialisme, dihubungkan dengan konsep konstestasi politik lokal, teori model menejemen media, teori konsentrik, teori tekanan pada komunikator media. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui analisis framing model Entman, in depth interview dengan pihak yang terkait dengan proses produksi dan studi literatur untuk sumber-sumber skunder. Informan penelitian berjumlah empat belas orang..Hasil penelitian menemukan bahwa media dalam dinamika politik lokal di era reformasi memframe unsur primordialisme dalam dua bentuk: diferensiasi dan asosiatif. Frame diferensiasi, membingkai unsur primordialisme untuk memberikan penonjolan bahwa kandidat yang diberitakan memiliki karakter yang berbeda dengan kandidat lainnya. Frame asosiatif, menggunakan unsur primordialisme untuk memberikan penonjolan dengan mengasosiasikan kandidat seorang yang mempunyai kapasitas ulama. Dalam penelitian ini ditemukan konsep primordialisme digunakan dalam dua frame . Pertama, sebagai keterikatan atas dasar lsquo;domisili rsquo; dan lsquo;rekam jejak pengabdian pada publik rsquo;, sebagai inisiasi lsquo;membawa rsquo; unsur primordialisme kearah soft primordialism. Kedua, sebagai keterikatan atas dasar suku atau kelahiran yang akan cenderung akan membangkitkan loyalitas komunal, sebagai hard primordialism. Frame yang dilakukan oleh media ditemukan memiliki kaitan dengan kelembagaan media, yaitu lsquo;Kalimantan Post rsquo; cenderung menjalankan ldquo;model semi public sphere rdquo;, Media ini lebih menonjolkan isu rasional. Sedangkan lsquo;Radar Banjarmasin rsquo; menjalankan model pasar, isinya mengusung isu primordialisme sebagai komoditas

---

ABSTRACT
Purpose of this study, first to find the construction of political campaign issues by local independent media and local networking media, and the differences between each media related to this issues. Second, to find the frame of primordialism in the contestation of governor candidates that constructed by local independent media and local networking media, and the differences between each media related to this issues. Third, to explain the relationship between the media frame that constructed with the characteristics of media institutions and media production process.This study uses a framework that originates from primordial concept, related to the concept of local political contestation, media management model theory, concentric theory, pressure theory on media communicator. This study is descriptive qualitative. The data collection technique used is through Entman Model Framing Analysis, in depth interview with parties that related to production process and literature study for secondary sources. With a total of 14 informants.The result found that the media in the local political dynamics in reform era was framing primordialism element in two forms differentiation and associative. Differentiation frame, framing the elements of primordialism to provide a projection that the candidate who was preached has a different character with the other candidates. Associative frame, using elements of primordialism to provide a projection by associating a candidate who has the capacity of clerics. This study found the concept of primordialism is used in two frames. First, as an attachment on the basis of lsquo domicile rsquo and lsquo track record of public service rsquo , as the inititation of lsquo bringing rsquo primordialism element towards soft primordialism. Second, as a tribal or birth attachment that would tend to generate communal loyalty, as hard primordialism. Framing by the media have been found to be related to media institutions, which is lsquo Kalimantan Post rsquo tend to run lsquo semipublic sphere model rsquo , this media is more accentuated rational issues. While lsquo Radar Banjarmasin rsquo runs the market model, which its content carries the primordialism issues as a commodity.