Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru.

Abstrak :
Tesis ini membahas adanya kelemahan komunikasi politik dilevel daerah yaitu ditingkat kabupaten Bekasi tahun 2012. Khususnya yang dilakukan dalam proses melakukan kampanye. Beberapa diantaranya adanya gejala less argumentation, lack of credibility dan kurangnya kemampuan berkomunikasi melalui debat. Melihat permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis diskursus. Untuk meninjau permalasahan ini digunakan teori The Fungsional Debate Campaign yang dikemukakan oleh William, L. Benoit. Termasuk penggunaan metode penelitian serta teknik analisis yang dikembangkan oleh Benoit. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa semua kandidat Bupati untuk periode 2012-2017 mengarahkan wacana politiknya kedalam bentuk kebijakan dari pada karakter, namun dalam menyampaikan pesan politiknya masih dinilai kurang baik pada aspek verbal maupun nonverbal. Sedangkan dari strategi fungsional dinilai sudah cukup memadai karena sudah menggunakan beberapa teknik, namun belum merata ditampilkan oleh semua kandidat, kelemahan yang nampak pada semua kandidat dilihat dari strategi berdebat adalah kurang mampu membangun acclaim untuk membangun keterpilihan oleh kandidat dengan berusaha menyerang dan bertahan ketika mendapat serangan. Implikasi penelitian pada tingkat lokal ini, menunjukan penggunaan debat di televisi sebagai forum komunikasi politik daerah sebenarnya masih belum menjadi sarana utama yang ideal untuk para pemilih lokal melihat kredibilitas dan kapabilitas calon pemimpin daerahnya.

---

This thesis discusses the weakness of political communication in district level region in Bekasi2012, Jawa Barat. Especially those committed in the process of campaigning. Several symptoms are observed including the less argumentation, lack of credibility and lack of communication ability through debate program. This research is done to analyze those symptoms using a qualitative approach with discourse analysis methods. Theory of The Functional Debate Campaign by William, L. Benoit is used as the basic theory to investigate the problem; also the methodology and analysis technique developed by Benoit is then used in this research. The result notes that all of the candidates of Bupati in the period of 2012-2017 directing the political discourse more on the policy than on the character, however they are still inadequate in delivering their political message. In term of functional strategy, they are considered to be adequate since they have used some techniques, although still not shown in all candidates. The weakness which is appeared in all candidates in term of debate strategy is the weak ability to build the acclaim which attempt to attack and defense when they are under attack. The implication of this research is to showing the using of debate program in television as a political communication forum is still not suitable as the main ideal media for the local voters to perceive the credibility and capability of their leader candidate.

Abstrak :
In Philippine historiography, there has been a tendency to either classify political movements using rigid, positivist, and “elite” categories or to challenge such definitions by arguing for a certain almost universally “indigenous” Filipino character. In contrast, the current study proposes to use computer tools and corpus linguistic techniques to balance the recognition of both continuity and dynamism, as well as sameness and difference, between movements. More specifically, the study uses a Keyword in Context (KWIC) analysis to compare the writings of the Sakdalistas and the Communists, two of the largest mass movements in early 20th-century Philippines. The keyword analysis reveals, on the one hand, distinct discursive features in the writings of the two groups, with the Sakdalistas deploying a language that is more concerned with morality and the Communists deploying a more economistic tongue. On the other hand, a closer examination of these keywords in context also reveals a shared critique of imperialism and its connections to capital, as well as the common presence of two discourses in tension: a discourse of inclusive nationalism and a discourse of division among the people. In other words, the comparative keyword analysis shows that the Sakdalistas and the Communists had distinct political characteristics while also oscillating between similar languages and arguments on the nature of colonial Philippines. The identification of these patterns may contribute to a more nuanced and empirical understanding of the complexity of social movements in both the Philippines and Southeast Asia in general.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas

---

ABSTRAK
This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election. The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia.