Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper examines industrialization policy in two oil giant economies, Indonesia and Nigeria. What are the key features of continued economic divergence in these two countries since the 1980s? It shows that Indonesia?s policy-makers adopted a series of liberalization measures and switched to an export-oriented strategy to develop manufacturing industries from the mid-1980s, while Nigeria?s policy-makers was reluctant to do so. This paper also seeks to understand the rationale behind the different policy choices. This paper argues that policy-makers? experience and educational background are possible explanation to the different industrialization policies in these two countries.

Abstrak :
Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu. ......Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes.

Abstrak :
Understanding 5G from a perspective of innovation is to explore both technical research and development (R&D) and non-technical issues. While 4G has been considered as an incremental innovation from its predecessors (3G and 2G), design features and key technologies have indicated 5G as a disruptive innovation. Consequently, 5G will create new market values, in which new services and applications will emerge in unexpected ways. Hence, it is predicted that policy makers will face significant challenges concerning 5G implementation in their respective countries. This paper aims to investigate the challenges to standards and regulations at a country level. The discussion begins with the challenges because of the emergence of non-human markets as well as the complexity of multi-device technological platforms. Due to anticipated massive cloud-based applications, security issues of cloud-based applications will be a subsequent challenge for national policy makers. Finally, as 5G may require various supporting technologies, the challenge for the policy maker is also to trigger national development of local standards.

Abstrak :
Understanding 5G from a perspective of innovation is to explore both technical research and development (R&D) and non-technical issues. While 4G has been considered as an incremental innovation from its predecessors (3G and 2G), design features and key technologies have indicated 5G as a disruptive innovation. Consequently, 5G will create new market values, in which new services and applications will emerge in unexpected ways. Hence, it is predicted that policy makers will face significant challenges concerning 5G implementation in their respective countries. This paper aims to investigate the challenges to standards and regulations at a country level. The discussion begins with the challenges because of the emergence of non-human markets as well as the complexity of multi-device technological platforms. Due to anticipated massive cloud-based applications, security issues of cloud-based applications will be a subsequent challenge for national policy makers. Finally, as 5G may require various supporting technologies, the challenge for the policy maker is also to trigger national development of local standards.

Abstrak :
Pada tahun 1992 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda dalam kerangka IGGI setelah menilai bahwa pemberian bantuan itu disertai dengan prasyarat yang bersifat politik, dengan mengaitkan bantuan tersebut dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara pada akhir tahun 1997 Pemerintah RI meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Program bantuan yang diberikan oleh IMF dan segala persyaratannya disetujui secara penuh oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kasus tersebut sama-sama merupakan masalah pemberian bantuan luar negeri, namun mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah. Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi perbedaan respon Pemerintah tersebut, yakni kondisi internal (kondisi ekonomi dan politik serta peran penting Presiden sebagai pengambil keputusan) dan kondisi eksternal (sifat prasyarat bantuan Iuar negeri). Faktor domestik dan internasional saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan makin memudarnya batasbatas negara. Untuk menganalisis bagaimana pertautan antara kedua faktor politik ini digunakan teori Adaptasi Politik Luar Negeri dari Rosenau untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh Pemerintah RI untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan lingkungan internal dan eksternalnya. Teori ini didukung dengan teori Linkage yang dikemukakan oleh James N. Rosenau yang menjelaskan interaksi kondisi internal dan kondisi eksternal dalam mempengaruhi politik Iuar negeri suatu negara. Adaptasi dilakukan Pemerintah dengan maksud demi kelangsungan rezim pemerintahannya dan eksistensi negara pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan respon Pemerintah RI terhadap prasyarat kedua bantuan luar negeri tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu peran Presiden sebagai key policy maker, kondisi ekonomi dan kondisi politik, serta faktor eksternal yaitu sifat prasyarat bantuan luar negeri.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program, manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan. Untuk itu, hasil penelitan ini dapat berfungsi sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD). Sebagai alat analisis hasil penelitian lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui implementasi program. Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting. Hasil program memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional). Rekomendasi yang diajukan adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi.

Abstrak :
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ? Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan. Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized. The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau. While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy. As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers.