"Penyetaraan jabatan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan mengembangkan karier pegawai, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong kinerja organisasi. Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kebijakan ini diterapkan melalui inpassing, perpindahan jabatan, dan delayering. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi penyetaraan jabatan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (KPUBCTP) yang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan. Terdapat sejumlah permasalahan faktual, seperti belum jelasnya pembagian tugas antara pejabat fungsional dan pelaksana, keterbatasan kenaikan pangkat karena jenjang jabatan fungsional, serta pola koordinasi yang belum berubah meskipun struktur telah disederhanakan. Masalah tersebut ditransformasikan ke dalam kerangka teori dampak kebijakan Thomas R. Dye (2017) sebagai dampak terhadap kelompok target, kelompok di luar target, dan biaya langsung. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana dampak implementasi kebijakan penyetaraan jabatan terhadap pegawai dan organisasi pada KPUBCTP. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme, melalui metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetaraan jabatan berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan penghasilan pegawai, khususnya melalui mekanisme inpassing. Namun, tantangan tetap muncul, seperti jalur karier yang tidak linier, stagnasi pangkat, serta ketidaksesuaian kompetensi. Bagi pegawai non-target, kebijakan ini memicu ketidakpastian karier dan penurunan motivasi. Dari sisi organisasi, terdapat peningkatan efisiensi, kepuasan layanan, dan potensi optimalisasi SDM dan TIK, meskipun diiringi dengan kenaikan anggaran, ketimpangan beban kerja, serta minimnya sinergi antarinstansi.
The policy of position equalization is part of the bureaucratic reform agenda aimed at enhancing employee career development, increasing professionalism, and improving organizational performance. Within the Directorate General of Customs and Excise (DGCE), this policy is implemented through inpassing, position transfers, and bureaucratic streamlining (delayering). This research is motivated by the implementation of job title equalization at the Main Customs Office Type A Tanjung Priok (KPUBCTP), which has not fully aligned with the intended policy objectives. Several factual problems remain, including unclear task distribution between functional officials and staff, limitations in promotion opportunities due to functional position rank ceilings, and unchanged coordination patterns despite structural simplification. These issues are analyzed using Thomas R. Dye’s (2017) policy impact theory, encompassing impacts on target groups, non-target groups, and direct costs. This study aims to examine the impacts of job title equalization on employees and organizational performance at KPUBCTP. Using a post- positivist paradigm, data were collected through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal positive outcomes such as improved competencies and income, particularly for employees who underwent inpassing. Nonetheless, challenges remain, including non-linear career paths, promotion stagnation, and mismatches between qualifications and job roles. For non-target employees, the policy has led to career uncertainty and reduced motivation. At the organizational level, the policy has contributed to service efficiency, user satisfaction, and the projected optimization of human resources and technology utilization, though it also brings increased budget demands, workload imbalances, and limited interagency synergy."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2025