Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Daerah Jawa merupakan tempat paling penting di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi tersebut juga menimbulkan kerawanan masalah kejahatan properti yang tinggi. Kejahatan properti didefinisikan sebagai perampokan, pencurian, dan penipuan. Selama ini, analisa mengenai kejahatan di Jawa hanya dilakukan melalui ilmu kriminologi dan hukum. Penelitian ini mencoba menganalisis masalah kejahatan properti melalui pendekatan ekonomi. Dengan menggunakan metode logit, penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat lima variabel ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Jawa. Kelima variabel tersebut adalah daerah tipe perkotaan, tingkat upah rata-rata di suatu daerah, tingkat pengangguran, proporsi pria usia 15-29 tahun di populasi, dan kekuatan kepolisian per 10 ribu penduduk. Variabel kemiskinan yang selama ini cukup populer diduga sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Selain itu, proporsi single mother dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Dengan dilakukannya analisa kejahatan melalui ilmu ekonomi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk menekan tingkat kejahatan properti.

---

Java is the most important place in indonesia with high density of population. In fact, the high density itself can make several property crime problem. Property crime is defined as robbery, theft, and con. So far, people make analysist about the crime in Java just from criminology and law perspective. This research try to analyze the property crime using economic perspective. With logit method, this research show that there are five economic and demographic variables that influence level of crime in Java. That five variables are type of the city, level of salary in the city, level of unemployment, male proportion in population age 15-29, and police power per ten thousand citizen. Poverty variable that known as the antecedent of crime, in fact not influence the crime level in the city. With research that use economic perspective, hope that can be an alternative policy to press the property crime level.

Abstrak :
Dalam tes ini saya ingin menunjukkan pemolisian oleh Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Bogor adalah penegakan hukum yang berpihak untuk meredam gejolak sosial pada masyarakat setempat. Keberpihakan Polres Bogor timbul karena warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran dipandang sebagai perusuh yang menentang kebijakan pemerintah. Dalam keadaan seperti ini polisi menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus mengatasi para perusuh yang melakukan pelanggaran hukum, dengan melakukan penangkapan dan memprosesnya secara hukum. Sebanyak 8 orang personil Polres Bogor dari Bintara sampai dengan Perwira Menengah, 5 orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 10 orang warga masyarakat ikut berpartisipasi menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Selain menggunakan tehnik wawancara berpedoman, penelitian juga menggunakan pengamatan, pengamatan terlibat, serta kajian dokumen Pores Bogor antara tahun 2000 sampai dengan 2005 dan dokumen proses perijinan serta pembangunan TPST dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta perusahaan pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST pemolisian yang dilaksanakan adalah tindakan reaktif dan represif yang acuannya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Tetap O1/X11998 tetang tindakan tegas bagi Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) atau Pengendali Huru-Hara (PHH) Poiri dalam rangka penindakan kerusuhan massa atau huru-hara. Selain itu Penangakapan dilakukan dengan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran. Kekerasan dilakukan terhadap warga masyarakat yang tidak tertib, melakukan kerusuhan dan menentang kebijakan pemerintah serta menolak untuk ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa. Penegakan hukum yang menjadi acuan dalam penanganan gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat setempat terbukti tidak efektif untuk peredaman konflik. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST. Karena yang digunakan adalah cara pemolisian tradisional yang biasanya dilakukan dengan menunjukkan kekuatan polisi sebagai penegak hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bogor bertujuan untuk mengatasi tindakan warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran TPST, yang pada kenyataannya tidak menghilangkan atau meredam konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan. Upaya pencegahaan kejahatan seperti tugas penyelidikan dengan tujuan untuk mendeteksi poiensi-potensi konflik kurang mendapat perhatian. Akibatnya tugas tersebut dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak menghasilkan Informasi tepat atau tidak mempunyai data yang akurat yang dapat dianalisa untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dalam menangani konflik. Tugas penggalangan yang intensif baru dilaksanakan setelah terjadinya kerusuhan massa, sehingga masyarakat sangat sulit didekati karena ketidakpercayaan mereka kepada polisi yang semakin besar. Rasa tidak percaya warga masyarakat terhadap polisi terjadi karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dalam menangani permasalahan TPST tidak adil dan berpihak serta penangkapan yang dilaksanakan oleh petugas polisi saat terjadinya kerusuhan dilakukan dengan kekerasan. Sedangkan atensi pimpinan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hanya sebatas memberikan perintah tanpa adanya dukungan sumberdaya yang memadai. Perintah-perintah tersebut rliberikan sekedar untuk menjalankan kewajiban sebagai pemimpin tanpa dilandasi rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Atensi dan perhatian terhadap upaya pencegahaan kejahatan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baru dilaksanakan dengan lebih baik setelah terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakankerusakan yang sangat merugikan.

Abstrak :
This research aims to determine how performance-based budget planning is implemented in the Civil service police force pematangsiantar city and to find out the constraint faced and to know tha efforts should be done. This research uses descriptive qualitative approach using data collection techniques participant observation, in-depth interviews and documentary studies. there are 12 key information in this research. To test credibility of data, it uses 3 methods namely the extension of the observation, improvement and triangulation of data triangulation and theory triangulation. The results shows that in budget planning the civil service police force pematangsiantar city still has not applied performance-based budgeting. the research find few obstacles encountered in implementing performance-based budgeting in the office of the civil sesrvice police force pematangsiantar city , including: 1. the low competence of human resources; 2. there are not any performance indicators;3. lack of internal coordination; 4. the limited budgeting allocated; 5. lack of coordination with making up taams budgets in the pematangsiantar city government and the parlianment pematangsiantar city.

Abstrak :
Pada praktiknya, Polri terkadang membutuhkan bantuan TNI dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri. Menanggapi hal ini, Polri dan TNI menyepakati nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama untuk mengatur mengenai perbantuan TNI kepada Polri dalam memelihara Kamtibmas. Dengan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini menelaah keberlakuan nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan pedoman bersama antara Polri dengan TNI berdasarkan peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum. Dalam hal ini, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Pedoman Bersama antara Polri dengan TNI masih bertentangan dengan UU TNI yang mengatur bahwa pengerahan OMSP harus berlandaskan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Salah satu cara untuk menyediakan landasan hukum OMSP dengan selaras dengan UU TNI adalah dengan mengaturnya dalam UU yang merupakan peraturan yang disepakati bersama oleh Pemerintah dengan DPR RI. ......In practice, the National Police sometimes needs the help of the National Armed Force in order to maintain safety and public order. So far, there has been no law that comprehensively regulate military involvement in helping the police to maintain safety and public order. The National Police and National Armed Force then agreed on a memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines to regulate military involvement in helping the police to maintain security and public order. With normative legal research, this paper discusses the binding power of memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines used by The National Police and National Armed Force. In this case, the memorandum of understanding, agreement, and joined guidelines between Indonesian National Police and Indonesian National Armed Force contradict Law Number 34 of 2004 because it does not stated that a national state policy is a prerequisite for involving the military in protecting safety and public order. One way to provide this national state policy is for the government along with the house of representative to create a new law to regulate military involvement in protecting safety and public order.