Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendahuluan : Perawat rumah sakit memiliki risiko mengalami gangguan kualitas tidur. Penelitian tahun 2012 di Salatiga dan Semarang menemukan 52,6% perawat mengalami gangguan kualitas tidur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola kerja gilir dengan kualitas tidur dan prevalensi kejadian gangguan kualitas tidur pada perawat dua rumah sakit militer di Jakarta.Metode : Desain penelitian menggunakan comparative cross sectional melibatkan 183 perawat dua rumah sakit militer yaitu 83 perawat dari rumah sakit yang menerapkan pola 2 kerja gilir perhari dan 100 perawat dari rumah sakit yang menerapkan pola 3 kerja gilir perhari. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data karakteristik faktor pekerja dan pekerjaan. Penilaian kualitas tidur menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index yang telah divalidasi.Hasil : Prevalensi gangguan kualitas tidur pada perawat 52,5%, pada kelompok 2 kerja gilir perhari didapat prevalensi 63,9 % dan pada kelompok 3 kerja gilir perhari didapat prevalensi 43 %. Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara pola kerja gilir dengan kualitas tidur dengan ORsuaian=3,09 dan 95%CI = 1,44 - 6,62. Status pernikahan menunjukkan hubungan bermakna dengan kualitas tidur dengan ORsuaian= 5,58 dan 95%CI = 2,08 ? 14,93. Masa kerja juga menunjukkan hubungan bermakna dengan kualitas tidur dengan ORsuaian= 3,78 dan 95%CI = 1,73 ? 8,23.Kesimpulan dan Rekomendasi : Terdapat hubungan antara pola kerja gilir dengan gangguan kualitas tidur pada perawat di dua rumah sakit militer di Jakarta. Faktor lain yang berhubungan adalah status pernikahan serta masa kerja. Saran bagi manajemen rumah sakit yakni merubah pola kerja gilir menjadi 3 kerja gilir perhari. Edukasi berupa penyuluhan tentang kerja sehat dan sleep hygiene serta menyediakan ruangan khusus yang nyaman untuk perawat di setiap ruang perawatan untuk melepas lelah pada saat dinas.

---

ABSTRACT

Introduction : Nurses at hospital are at risk getting sleep quality disorder. Previous study in 2012 in Salatiga and Semarang showed that 52,6 % nurses suffers sleep quality disorder. The aim of this research are to know the asscociation betwen workshift pattern and the prevalence of sleep quality disorder among nurses at two military hospitals in Jakarta.

Method : The design of research is compartive cross sectional which involved 183 nurses from two military hospitals, consists of 83 responders from hospital which apply workshift pattern 2 shifts perday and 100 responders from hospital which apply workshift pattern 3 shifts perday. Interview was taken to seek the employee characteristic and job characteristic data. Assesment of sleep quality using quesioner from Pittsburg Sleep Quality Index which has been validated.

Result : Prevalence of sleep quality disorder is 52,5%. In group with 2 workshift perday the prevalence is 63,9% and group with 3 workshift perday prevalence is 43%. From test of analitic statistic, it can be conclude that there is significant connection between workshift pattern with sleep quality ORadj= 3,09 and 95%CI = 1,44 - 6,62. Marital Status conclude that there is significant connection between marital status with sleep quality ORadj= 5,58 and 95%CI = 2,08 ? 14,93. Period of working conclude that there is significant connection between period of working with sleep quality ORadj= 3,78 and 95%CI = 1,73 ? 8,23.

Conclusion and Recommendation : There is a asscociation between workshift pattern and sleep quality disorder. The other factors are marital status and period of working. Suggest to hospital is changes workshift pattern into 3 times perday. Education about work healthy and socialisation of sleep hygiene and also add special room for nurse to relax."

"Dalam rangka menghadapi persaingan dalam dunia usaha, setiappelaku ekonomi dituntut untuk menjawab terhadap perubahan-perubahan lingkungan, guna meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competition advantages).Untuk menjawab terhadap perubahan-perubahan ini, perlu tersedianyainstitutional arrangement (rule) yang baru bagi perbankan oleh Bank Sentral(Bank Indonesia). Sejalan dengan hal ini, dikeluarkannya Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai kelanjutan dari Paket Kebijaksanaan Deregulasi Juni 1983, Pakto 1988, Pakjan 1990, Pakpeb 1991 dan Pakmei 1993 serta beberapa paket kebijaksanaan lainnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Bank Indonesia sebagai otoritas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter.Hal ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Bank Indonesiaperiode 1994/95 - 1998/99 yang merupakan serangkaian sasaran Bank Indonesia yang perlu direalisasikan untuk jangka waktu 5 tahun Serta strategi yang tepat yang perlu ditempuh untuk merealisasikan sasaran tersebut. Penyusunan Renstra Bank Indonesia tersebut telah didasarkan pada suatu Strategic Trusts yang menggambarkan arah yang dituju Bank Indonesia dalam 20 - 25 tahun yang akan datang serta prasyarat pencapaiannya. Salah satu aspek yang dicakup dalam strategic trusts adalah visi Bank Indonesia untuk 20 - 25 tahun yang akan datang yaitu menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu dalam bidang pengendalian monster, bidang pengaturan, pembinaan dan pengawasan bank dan bidang sistem pembayaran.Sejalan dengan Renstra Bank Indonesia, maka pokok permasalahanyang akan dibahas dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 dapat memberikan intensif pola kerja perbankan.Untuk mempermudah dalam membahas pokok permasalahan ini,maka digunakan pendekatan: 1. Sikap perbankan terhadap Peranan Nasabah;2. Sikap perbankan terhadap Persaingan Dalam Bidang Jasa Perbankan;3. Sikap perbankan terhadap Proses Bisnis Perbankan.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahProbability Random Sampling, yaitu penarikan sampel di mana setiap bankumum merupakan anggota populasi dan diberi kesempatan yang sama. Teknikpengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (kumpulan laporan),kuestioner dan wawancara terhadap 15 (lima belas) Bank Umum sebagaisampel yang cukup mewakili keseluruhan anggota populasi sebesar 75 BankUmum, di samping menghemat biaya dan waktu penelitian. Sedangkan pendekaian analisis yang adalah deskriptif dan kualitatif dibantu denganmenggunakan tabel frekuensi."

"Dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai waktu kerja yang diperbolehkan bagi para pegawai, yaitu 40 jam dalam satu minggu. Sementara itu apabila waktu kerjanya melebihi ketentuan yang ada, maka dihitung kedalam waktu kerja overtime (lembur) yang mana maksimal waktu lembur adalah 14 jam per minggu. Namun demikian, fakta di lapangan menemukan bahwa waktu kerja yang dihabiskan oleh para anggota opsnal penyelidik melebihi batas waktu tersebut ditambah lagi dengan pola kerja yang tidak jelas. Dengan demikian, penilitian ini akan mengkaji bagaimana sebenarnya gambaran pola kerja dan manajemen waktu para anggota opsnal serta menganalisa mengapa mereka tetap bertahan melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mendapatkan analisa yang mendalam, penelitian ini berfokus pada anggota opsnal Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dengan metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pendekatan kualitatif. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah 5 anggota opsnal Satreskrim serta petugas dan PNS lain sebagai bahan perbandingan pola kerja dan manajemen waktu yang dialami. Kemudian, terdapat dua garis besar dari hasil penelitian ini. Pertama, pola kerja yang dimiliki oleh para anggota opsnal tidak pasti dan cenderung bersifat spontan tergantung dari kasus apa yang telah terjadi atau informasi apa yang muncul dari masyarakat berkaitan dengan indikasi adanya aktivitas kejahatan. Sementara itu, manajemen waktu dalam bekerja dan beristirahat, seluruhnya dikendalikan, dikontrol, dan harus selalu atas sepengetahuan Kanit. Kedua, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa para anggota opsnal tetap bertahan, yaitu sifat dasar dari pekerjaan penyelidikan itu sendiri yang menuntut para anggota opsnal untuk bekerja dengan pola waktu yang tidak jelas, motivasi dari para anggota opsnal itu sendiri, dan nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi seperti nilai "respect dan loyalitas" serta adanya pedoman kerja "Catur Prasetya" yang menekankan nilai pengorbanan demi masyarakat, bangsa, dan negara.

---

In Article 77 paragraph 2 of Act Number 13 of 2003, it mentions that the working time allowed for employees is 40 hours a week. Meanwhile, if the working time exceeds the limits, then it will be calculated as overtime working as explained in Article 78 paragraph 1 in which the maximum of overtime working is 14 hours per week. However, in fact, the detectives in South Jakarta have worked more than the working time limits and they also had an unclear work patterns. Thus, this research will examine how exactly the work patterns and time management of the detectives in South Jakarta and analyze why they persist in doing the work. To get an in-depth analysis, this research focuses on the detectives in South Jakarta Police Station by using a semi-structured interview and qualitative approach. Further, the participants of the study are 5 detectives and other officers who working at other departments to compare their work patterns with the detectives.Finally, there are two main points as the result from this research. First, the work patterns of the detectives in South Jakarta are uncertain and tends to be spontaneous action depending on the case that happened and the criminal information appeared. Meanwhile, the time management of them are fully controlled and always be supervised by the chief of unit. Secondly, the study found that there are several reasons of why the detectives persist in their job, which is (1) the nature of the investigation job itself which push the detectives to work with unclear work patterns; (2) the detectives motivations  itself; and (3) the values within the police culture, such as respect and loyalty and the existence of the work guidelines Catur Prasetya which emphasizes the value of sacrifice for the sake of society, nation and state."

"Hipertensi adalah salah satu penyakit sistem kardiovaskuler dengan prevalensi tertinggi di masyarakat dan dapat menimbulkan berbagai gangguan organ vital tubuh dengan akiba.t kelemahan fungsi organ cacat maupun kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia. pola kerja. merokok. asupan garam. olahraga teratur dan status gizi terhadap kejadian hipertensi pada pekerja area produksi perusaha.an migas X Kalimantan Timur tahun 2008. Peneiitian ini tergolong penelitian observasional dengan rancangan penelitian kasus kontrol. Populasi penelitian ada!ah pekerja diarea produksi lapangan produksi S perusahaan migas X Kalimantan Timur tahun 2008. Sampe1 penelitia.n adalah seluruh pekerja di area produksi Japangan produksi S yang menderita hipertensi mempunyai hubungan bermakna dengan hipertensi (p value = 0,005, OR "" 3,00095% CI: 1,385 6,499), {p value = 0,043, OR = 2,286 95% CI: 1,092-4,783), merokok tidak menunjukkan hubungan bennakna dengan terjadinya hipertensi (p value= 0 550, CI: 0,627 - 3.0J3), konsumsi garam mempunyai hubungan bermakna dengan hipertensi (p value = 0,045, OR = 2,486 95% CI: 1,096-5,641 ), olahraga teratur mempunyai hubungan bennakna (p value = 0,033, OR = 2,833 95% CI: 1,165-6,892) dan status gizi mempunyai hubungan bermakna dengan biperteosi (p value = 0,028, OR= 2,429 95% CI:1,163-5,071) Oari seluruh faktor risiko tersebut yang paling dominan adalah olahraga teratur. Program surveilans dan promosi kesehatan pekerja perlu diiakukan untuk mengetahui dan mencegah faktor-faktor hipertensi. {ainnya.

---

Hypertension is one of the cardiovascular system illnesses with the highest prevalence in the community and can cause serious disturbance of the vital body organ with resulting from the weakness of the organ function,. the defect and the death. This research aimed at knowing the association of the age, the pattern of work, smoking, salt consumption, doing regular sport and the status of the nutrient towards the hypertension incident in the workers of the production area of oil and gas company X in East Kalimantan year 2008, This research is classified as an observational research with the plan of control case research. The research population is the workers in the production area nutrient status. The dependent variable is hypertension. The data is processed quantitatively and is analysed with the computer help. The results of this research into 120 (60 cases and 60 controls) workers in production area of the production field :"S" in oil and gas company "X" shows that age has significant relations with hyper tension (p value = 0,005, OR - 3,000 95% CI: 1,385-6,499), the pattern of work has significant relations with hypertension (p value = 0,043, OR = 2,286 95% CI: 1,092-4,783)smoking has not significant relations with hypertension (p value0,550, OR= 1,375 95% Cl: 0,627-3,013), salt consumption has significant relations with hypertension (p value = 0,045, OR = 2,486 95% CI: 1,096-5,641), doing regular sport has significant relations with hypertension (p value= 0,033, OR= 2,833 95% CI: 1,165-6,892) and the nutrient status has significant relations with hypertension (p value = 0 028.OR = 2,429 95% CI:1,163·5)07l). From all those risk. factors, the most dominant is doing regular sport. Surveillance and health promotion program should be done to detection and prevention about other hypertension risk factors."

"Disertasi ini bertujuan untuk meninjau kondisi perlindungan sosial pekerja pada industri digital yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy, khususnya transportasi online roda dua. Penelitian ini mengkaji batasan-batasan perlindungan sosial menurut International Labour Organization (ILO) (2017) yang menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dibuat dalam upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan di berbagai kehidupan. Lebih jauh lagi, perlindungan sosial menurut ILO (2017) berlaku untuk seluruh masyarakat dan pekerja baik yang berada pada sektor informal maupun pada sektor formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya transportasi online roda dua yang diakibatkan karena adanya kekosongan hukum dalam status pola kerja kemitraan sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan pengendara transpotasi online. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan adanya model kebijakan pola kerja kemitraan dengan sistem sharing economy yang didalamnya ada skema jaminan sosial untuk pekerja informal model baru, sehingga pengaturan hak-hak dan perlindungan sosial pengendara transportasi online roda dua dapat terpenuhi, walaupun secara minimal. Hal ini mengingat bahwa di masa depan, kondisi sektor informal akan lebih mendominasi dunia kerja dengan sistem gig economy.

---

This dissertation aims to review the condition of social protection of workers in the digital industry which apply a partnership working pattern with the sharing economy system, especially for two-wheeled online transportation. This study examines the limits of social protection according to the International Labor Organization (2017) which explain that social protection is a set of policies and programs made in an effort to reduce and prevent poverty in various lives. Furthermore, according to the ILO (2017), social protection applies to all people and workers both in the informal sector and in the formal sector. The results show that there are problems in social protection for informal sector workers, especially for two-wheeled online transportation drivers caused by the legal vacuum in the status of partnership working pattern so that it affects the welfare level of two-wheeled online transportation drivers. Therefore, this research proposes the existence of a partnership working pattern policy model with a sharing economy system in which there is a new model of social security schemes for informal workers, so that the arrangement of rights and social protection of two-wheeled online transportation drivers can be fulfilled, even though those are only minimal. This is considering that in the future, the condition of the informal sector will dominate the world of work with a gig economy system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fleksibilitas dan pola kerja dengan sistem remote work dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari para pekerja. Pemetaan studi terdahulu dapat dibagi menjadi dua, yakni studi yang menerangkan bahwa remote work mendukung terciptanya work life balance (WLB) dan studi yang menerangkan bahwa remote work tidak mendukung terciptanya WLB. Dalam penelitian ini, peneliti setuju terhadap studi yang menunjukkan bahwa remote work tidak mendukung terciptanya WLB. Studi-studi tersebut menyebutkan bahwa faktor penyebab tidak tercapainya WLB pada sistem kerja remote work adalah jam kerja yang bertambah dan kurangnya interaksi sosial. Peneliti setuju pada faktor tersebut, namun terdapat faktor lain, yakni ketidakjelasan jam kerja yang dinilai fleksibel dan perubahan pola kerja sebagai penyebab tidak terwujudnya WLB para pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada para pekerja di daerah Jabodetabek yang bekerja dengan sistem remote work. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem remote work saat ini menggambarkan teori birokrasi jaringan dengan karakteristik sistem kerja yang fleksibel dan adanya otonomi kerja yang diberikan kepada pekerja. Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada munculnya faktor-faktor pendukung terciptanya WLB, namun di sisi lain juga menghasilkan berbagai tantangan yang perlu dihadapi pekerja dalam mencapai kondisi WLB tersebut karena telah meleburnya waktu dan tempat dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan pribadi.

---

This study aims to analyse the flexibility and work patterns with remote work systems and the impact on the daily lives of workers. Mapping of previous studies can be divided into two, studies which explain that remote work supports the creation of work life balance (WLB) and studies which explain that remote work does not support the creation of WLB. In this study, researchers agree with studies showing that remote work does not support the creation of WLB. These studies state that the factors that cause WLB in remote work systems are not achieved due to increased working hours and lack of social interaction. Researchers agree on these factors, but there are other factor, namely the ambiguity of working hours which are considered flexible and changes in work patterns as the cause of not realizing WLB for workers. The results of the study show that the remote work system describes the theory of network bureaucracy with the characteristics of a flexible work system and work autonomy given to workers. This condition has an impact on the emergence of supporting factors for the creation of WLB from saving time, but on the other hand it also generates various challenges that workers need to face in achieving these WLB conditions due to the unification of time and place in doing work and personal life."

"Penelitian ini membahas tentang Kerja Sama Pengembangan Sistem Manajemen Rekod di Departemen Knowledge Management PT Rekayasa Industri yang mendeskripsikan proses kerja sama yang melibatkan tim konsultan dan tim PT Rekayasa Industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi ini, dengan para informan yang ditentukan berdasarkan purposive sampling ini dilakukan pada Mei 2013-Desember 2013. Hasil temuan penelitian menunjukkan, bahwa pada dasarnya pengembangan Sistem Manajemen Rekod di PT Rekind, didasarkan pada kebutuhan praktis yaitu pertimbangan beban ekonomi yang timbul untuk penyimpanan rekod di offsite storage. Proses kerja sama di PT Rekind, antara tim konsultan dengan tim PT Rekind berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu tahap pra kerja sama, tahap proses kerja sama, dan tahap pasca kerja dan menghasilkan kesimpulan sementara hasil kerja sama. Setiap individu dari anggota tim yang saling bekerja sama memiliki pemahaman dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap pengalamanan kerja sama pengembangan sistem manajemen rekod. Kerja sama yang berlangsung melalui proses interaksi, merupakan arena untuk saling berbagi dan berharap untuk mendapatkan pengetahuan baru, membangun hubungan sosial yang sinergis dan, saling menukar modal yang dimiliki. Hasil dari kerjasama pengembangan sistem manajemen rekod berupa seperangkat produk tools sistem manajemen rekod yang terdiri atas kebijakan/policy, prosedur, dan petunjuk teknis (works instruction) Sistem Manajemen Rekod.

---

This study discusses the development cooperation Record Management System in the Department of Knowledge Management PT Rekind. This research uses qualitative approach with phenomenological method. The method for a collect of data is interviews, observation, focus groups discussion and document analysis. The informants choosen with purposive sampling was conducted in May 2013 - December 2013. This research found, basically the Record Management System development in PT Rekind, over which the practical needs of economic considerations in offsite storage costs. The process of cooperation in the development of the record management system, involve between the consultant team and team of PT Rekind take place in three phases, namely pre cooperation, stage of the process of cooperation, collaboration and the post explaining the tentative conclusions in collaboration. Each individual team members working together and understanding different interests of the cooperation of experience developing record management system, cooperation takes place through a process of interaction, an arena for sharing and hope to gain new knowledge, build synergistic relationships and social capital exchange. Results of development cooperation records management system a set of tools record management system which consists of a policy, procedures, and works instruction Record Management System."

"Latar Belakang: Pandemi COVID-19 telah mengubah pola kehidupan manusia menuju tatanan kehidupan yang baru, khususnya di lingkungan perkantoran. Himbauan, larangan, bahkan pembatasan sosial berskala besar dilakukan untuk menekan kasus. Untuk mengatasi penyebaran wabah yang cepat, warga harus meningkatkan kesadaran kesehatan dan mengurangi interaksi sosial mereka. Kesadaran kesehatan memerlukan penerapan protokol kesehatan. Memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi dan beberapa faktor risiko pekerjaan yang dapat dimodifikasi di lingkungan kantor merupakan tantangan untuk mengelola pandemi secara efektif.Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan mengambil pendekatan berbasis masalah menjadi pendekatan perilaku yaitu kesadaran kesehatan yang didukung oleh data primer yang bersumber dari sumber data. Data tersebut diperoleh pada bulan Oktober hingga November 2021.Hasil: Secara keseluruhan, penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19 relatif baik; hanya saja kendala tertentu harus dievaluasi. Skor kesadaran kesehatan tertinggi adalah tanggung jawab pribadi dan motivasi kesehatan. Sedangkan yang terendah adalah aspek psikologis/keadaan batin dan pencarian dan penggunaan informasi kesehatan. Terdapat korelasi positif antara dimensi kesadaran kesehatan dengan beberapa item PHBS Pencegahan COVID-19 di tempat kerja (r > 0,3). Kemudahan penerapan PHBS secara signifikan lebih baik untuk pekerja shift dibandingkan dengan pekerja non shift, yaitu pada beberapa item PHBS. Berdasarkan kelompok pola kerja (WFH < 20 jam, WFH 20-40 jam dan WFH > 40 jam, bergantian Work From Office (WFO)), tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemudahan penerapan PHBS Pencegahan COVID-19 di tempat kerja.Kesimpulan: Hasil kami menunjukkan bahwa untuk mengelola pandemi secara efektif, kita harus memastikan bahwa kesadaran kesehatan terjaga dengan baik, terutama aspek pencarian dan penggunaan informasi kesehatan dan keadaan psikologis/batin.

---

Background: The COVID-19 pandemic has altered the pattern of human life toward a new life order, particularly in the office setting. Appeals, prohibitions, even large-scale social restrictions were implemented in order to decrease the cases. To cope with the rapid spread of the outbreak, citizens have to increase health consciousness and reduce their social interactions. The health consciousness require health protocols implementation. Ensuring high levels of compliance and several modifiable occupational risk factors in the office setting has been a challenge to manage the pandemic effectively.

Methods: The  research  method  used  in  this  study  is empirical  research,  by  taking  a  problem-based  approach  to  a  behavioral  approach namely health consciousness supported  by primary  data  sourced  from  data  sources. The data were obtained in October to November 2021.

Results: When taken as a whole, the implementation of health protocols as part of the effort to prevent the spread of COVID-19 was relatively good; it's just that certain obstacles must be evaluated. The highest health consciousness scores were personal responsibility and health motivation. While the lowest of it were the psychological/inner state aspect and the health information and seeking usage. There was a positive correlation between the dimensions of health consciousness and several items of COVID-19 PHL (r > 0.3). The ease of applying COVID-19 PHL was significantly better for shift workers compared to non-shift workers, namely to several items of PHL. Based on the work pattern groups (WFH < 20 hours, WFH 20-40 hours and WFH > 40 hours, alternate to Work From Office (WFO)), there were no significance difference in the ease of implementation COVID-19 Preventive Healthy Lifestyle.

Conclusion: Our results suggest that to effectively manage the pandemic, we should ensure that health consciousness is well-maintained, especially aspects of health information and seeking usage and psychological/inner state."

"Latar belakang: Pekerjaan dengan pola kerja gilir, khususnya yang irregular, dapat mengganggu irama sirkadian dan kualitas tidur yang kemudian berdampak pada fungsi kognitif. Meskipun penting, penelitian tentang kerentanan domain kognitif terkait pola kerja gilir masih terbatas. Kualitas tidur dan fungsi kognitif menjadi kritis dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit, di mana keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat dalam menunjang keselamatan pasien. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan potong lintang untuk mengetahui hubungan pola kerja gilir dengan gangguan fungsi kognitif. Untuk mengukur kualitas tidur, digunakan Pittsburgh Sleep Quality Index bahasa Indonesia (PSQI-Ina), sementara fungsi kognitif dan domain kognitif diukur menggunakan Oxford Cognitive Screen (OCS) bahasa Indonesia (OCS-Ina), sebuah instrument kognitif untuk pasien stroke, yang sudah tervalidasi. Besar sampel minimal pada penelitian ini dihitung dengan rumus Slovin berjumlah 72 sampel. Korelasi, analisis komponen utama,analisis demografi dan regresi digunakan untuk mengkarakterisasi hubungan antara PSQI-Ina,OCS-Ina dan variabel penelitian lainnya. Hasil: Sebanyak 83 tenaga kesehatan masuk ke dalam kriteria inklusi dan diikutsertakan dalam penelitian. Hasil memperlihatkan sebanyak 16 responden (19,3%) mengalami gangguan fungsi kognitif pada domain Atensi serta 2 responden (2,4%) mengalami gangguan di 2 domain kognitif (Atensi dan Pengelolaan Angka). kesejahteraan.

---

Background: Irregularities in shift work, especially those marked by unpredictability, can disrupt circadian rhythms and compromise sleep quality, consequently adversely affecting cognitive function. Despite its pivotal significance, there is a shortage of research on the susceptibility of cognitive domains associated with irregular shift work. The connection between sleep quality and cognitive function becomes especially crucial in the healthcare service domain, particularly within the confines of hospitals. In such environments, where decisions and actions require swift and accurate execution, the interplay between sleep quality and cognitive function is critical to ensuring the safety and well-being of patients. Methods: The objective of this research is to conduct an analytical observational study with a cross-sectional design, aiming to examine the correlation between shift work patterns and cognitive function impairment. The study utilizes the Pittsburgh Sleep Quality Index in Bahasa Indonesia (PSQI-Ina) to measure sleep quality. Cognitive function and cognitive domains are assessed using the Indonesian Oxford Cognitive Screen (OCS-Ina), a validated cognitive instrument for stroke patients. The minimum sample size for the research was determined, resulting in a calculated sample size of 72 participants. Correlation analysis, principal component analysis, demographic analysis, and regression analysis are employed to characterize the relationships between PSQI-Ina, OCS-Ina, and other relevant research variables. Results: A total of 83 healthcare workers meeting the inclusion criteria were included in the study. Results indicated that 16 respondents (19.3%) experienced cognitive function impairment in the Attention domain, and 2 respondents (2.4%) experienced impairment in two cognitive domains (Attention and Number). Healthcare workers engaged in secondary employment were found to have a 12.8 times higher risk of experiencing cognitive impairment (OR 12.8; CI 95% 1.7-91; p = 0.011). Similarly, healthcare workers with poor sleep quality (PSQI score >5) faced a 40.3 times higher risk of cognitive impairment (OR 40.3; CI 95% 2.2-708.1; p = 0.011). Likewise, healthcare workers working in irregular shift patterns had a 5.4 times higher risk of experiencing cognitive impairment (OR 5.4; CI 95% 0.1-26.6; p = 0.036). Conclusions: There is a correlation between shift work patterns and cognitive function impairment in the workplace. Hospitals should prioritize ergonomic shift work schedules, emphasizing speed and clockwise rotations, to support the well-being of their healthcare workers."