Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak diberlakukannya UU 23/2014, maka tata ruang terdahulu menjadi tidak berlaku dan kewenangan perencanaannya telah dialihkan ke pemerintah pusat. Beberapa rencana pembangunan dalam RTRW telah diadopsi untuk pelaksanaan pembangunan di Pulau Sebatik, tetapi masih belum jelas arah pemanfaatannya. Penelitian ini menganalisis variasi penataan ruang dan pergeseran konsep tata ruang dalam RTRW dan RZWP3K Pulau Sebatik serta orientasi pemanfaatan eksisting berdasarkan persepsi masyarakat dikaitkan dengan arahan pemanfaatan pulau terluar dalam PP 62/2010. Penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . Penelitian ini menemukan perbedaan perencanaan antara RTRW dengan RZWP3K dalam hal kawasan sempadan pantai. Konsep tata ruang terdahulu, lebih mengutamakan aspek kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pendukung ekonomi dengan penyediaan sarana prasarana pendukung ekonomi, dimana konsep tata ruang yang ada sekarang mengutamakan aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Berdasarkan persepsi masyarakat, pemanfaatan eksisting yang berlangsung saat ini di Pulau Sebatik lebih kepada pemanfaatan dalam aspek pertahanan dan keamanan. ......Since the enactment of Law number 23 2014, the former spatial plan has become invalid and its planning authority has been transferred to the national government. Several development plans in the RTRW have been adopted for development implementation on Sebatik Island, but the direction of its utilization still not clear. This study analyzed the variation of spatial planning and the shifting of the spatial concept in RTRW and RZWP3K of Sebatik Island also the orientation of existing utilization based on community perception related with the outer islands utilization direction in PP 62 2010. This research uses spatial analysis and TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . In this research, there is a difference of planning between RTRW and RZWP3K in terms of coastal border area which is quite significant compared to other areas. The previous concept of spatial prioritizes the welfare aspect of the community through the development of economic support sectors by providing the infrastructures, whereas the existing concept prioritizes defense and security aspects, community welfare and environmental conservation. According to the public perception, the current utilization in Sebatik Island is more to the utilization in defense and security aspects.

Abstrak :
Penelitian tentang Brexit ini akan fokus pada pertahanan dan keamanan bagi Inggris dan Uni Eropa (UE). Peran Inggris Raya sangat besar di sektor pertahanan dan keamanan, selain Jerman dan Perancis. Namun, berdasarkan referendum 2016, Inggris Raya memilih keluar dari keanggotaannya di UE.  Metode penelitian akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari website resmi UE dan data sekunder berupa kajian pustaka, website, journal militer dan wawancara dengan perusahaan-perusahan pendukung Alat Utama Sistem Senjata (alutsita). Kualitatif adalah sebuah metode yang fokus pada deep observation. Oleh sebab itu, penggunaannya dalam penelitian ini diharapkan mempu menghasilkan sebuah kajian terhadap fenomena dengan lebih komprehensif. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Regional Security Complex (TRSC), milik Barry Buzan & Ole Waver dan Teori Security Dilemma (John H. Herz). TRSC ini digunakan untuk menganalisa potensi ancaman keamanan dan pertahanan di kawasan UE. Sedangkan, Teori Security Dilemma digunakan untuk menganalisis antisipasi Inggris dalam sektor pertahanan dan keamanan. Diharapkan dapat ditemukan maksud Inggris keluar dari UE dan antisipasinya dalam sektor pertahanan dan keamanan. Penelitian ini telah berhasil merangkum tindakan dan antisipasi pemerintah UK dalam menghadapi Brexit dan membuat gambaran umum Langkah-langkah UE tanpa Inggris. ......This research on Brexit will focus on defense and security for the UK and the European Union (EU). Great Britain has a very large role in the defense and security sector, in addition to Germany and France. However, based on the 2016 referendum, the UE opted out of membership in the EU. The research will use qualitative methods by using data primary and secunder sources obtained directly from the official website of the EU and secondary data in the form of literature reviews, as well as websites, military journals, and interviews with several companies supporting the Main Tools Weapon System. Qualitative is a method with a foucus on in-depth observation. Therefoe, the use of this reseach can result in a more comprehensvise study of a phenomenon, especially the observation of phenomena. This research was analyzed using Regional Security Complex Theory (Barry Buzan & Ole Waver) and Security Dilemma Theory (John H. Herz). Regional Security theory is used to analyze potential threats to the security and defense of the European Union. Meanwhile, the Security Dilemma Theory is used to analyze the UK’s anticipation in the defense and security sector. It is hoped that the UK’s intention to leave the EU can be found and its anticipation in the defense and security sector. This research has succeeded in summarizing the actions and anticipations of the UK government in the face of Brexit and creating an overview of the EU's steps without UK.

Abstrak :
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan 111 PPKT yang menetapkan perairan Kepulauan Natuna berdampingan dengan Laut Tiongkok Selatan yang rentan pelanggaran hak berdaulat ZEE. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi mengalami pelanggaran hak berdaulat ZEE yang merugikan Indonesia sebagai negara pantai. Permasalahan penelitian berfokus pada tolak ukur dan pengaruh pembangunan Mako Guspurla Koarmada I menguatkan penegakan hak berdaulat ZEE Indonesia serta kepatuhan Indonesia mewujudkan rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, tipologi penelitian data lapangan, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundangan-undangan sektor kelautan dan kewilayahan, bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal hukum terkait, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia lainnya. Hasil penelitian disimpulkan tolak hukum pembangunan Mako Guspurla Koarmada I didasarkan pada potensi ancaman pelanggaran hak berdaulat ZEE, disamping Mako Guspurla Koarmada I berpengaruh terhadap penegakan hak berdaulat ZEE dan batas maritim nasional termasuk memaksimalkan kepatuhan Indonesia terhadap pengelolaan ruang laut nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang selaras dengan UNCLOS 1982. ......Presidential Decree Number 6 of 2017 stipulates 111 PPKT which stipulates the waters of the Natuna Islands with the South Sea which are vulnerable to violations of the sovereign rights of the EEZ. The waters of the Natuna Islands may experience a violation of the sovereign rights of the EEZ which is detrimental to Indonesia as a coastal state. The research problem focuses on the measurement and influence of the development of Mako Guspurla Koarmada I to strengthen the enforcement of Indonesia's EEZ sovereign rights and Indonesia's compliance with the regional zoning plan between the North Natuna Sea regions based on UNCLOS 1982. The research uses normative legal methods, typology of field data research, secondary data, legal materials primary law on maritime and territorial sectors, secondary legal materials are related legal books and journals, and tertiary legal materials in legal dictionaries and other encyclopedias. Based on the key words, Mako Guspurla Koarmada I's development law is based on the potential threat of violating the EEZ sovereign rights, in addition to Mako Guspurla Koarmada I's influence on the enforcement of EEZ sovereign rights and national maritime boundaries, including maximizing Indonesia's compliance with the management of marine space, Presidential Regulation Number 41 of 2022 which in line with UNCLOS 1982.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami serta mendapatkan manfaat dalam menjawab permasalahan maupun kendala – kendala Indonesia dalam merealisasi penguasaan teknologi pembuatan dan pengembangan program kendaraan taktis bagi kepentingan pembangunan ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional Indonesia dengan menggunakan beberapa sudut pandang teori dari persaingan supply chain global dari Porter, teori keamanan kawasan (Regional Security Complex Theory) Barry Buzan, teori strategi Ketahanan Nasional dan berdasarkan pada konsep Pancagatra dan teori sistem dunia oleh Wallerstein. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif eksploratif. Temuan dari penelitian ini ternyata terdapat kendala – kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri swasta dan BUMN dalam melakukan produksi dan mengembangkan kendaraan taktis. Kendala yang dimaksud adalah pengembangan kendaraan taktis masih berfokus pada desain dan persenjataan, sedangkan untuk penguasaan akan teknologi, pengembangan mesin masih sangat bergantung terhadap teknologi impor yang dikembangkan dari negara lain, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya Riset dan Development (R&D) di industri pertahanan nasional. Selain itu kendala berikutnya adalah kendaraan taktis memerlukan sumber daya teknologi yang tinggi. Kemudian masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya produk pada industri komponen dalam negeri. Teknologi kendaraan taktis yang dinamis juga membuat Indonesia semakin jauh tertinggal. Terakhir, belum adanya dukungan dan upaya pemerintah yang nyata terhadap perkembangan industri komponen kendaraan taktis dalam negeri. Begitu pentingnya penguasaan teknologi industri terdapat sejumlah cara untuk dapat meningkatkan kemandirian, salah satu cara dengan melakukan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Kebijakan ISI dianggap cara tepat untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi dinamika tantangan di era globalisasi saat ini dari perdagangan bebas yang semakin kompetitif ......This study aims to be able to understand and get benefits in answering Indonesia's problems and constraints in realizing mastery of technology for the manufacture and development of tactical vehicle programs for the interests of Indonesia's economic development, defense and national security by using several theoretical points of view from global supply chain competition from Porter, Regional Security Complex Theory Barry Buzan, theory of the National Resilience strategy and based on the concept of Pancagatra and the theory of world systems by Wallerstein. This research was compiled using an exploratory qualitative method. The findings of this study turned out to be obstacles faced by private industry players and SOEs in producing and developing tactical vehicles. The obstacle in question is that the development of tactical vehicles still focuses on design and weaponry, while for mastery of technology, engine development is still very dependent on imported technology developed from other countries, this is also due to the lack of Research and Development (R&D) in the national defense industry. In addition, the next obstacle is that tactical vehicles require high technological resources. Then there is still a low ability of human resources and product resources in the domestic component industry. The dynamic tactical vehicle technology also makes Indonesia even further behind. Finally, there is no real government support and efforts for the development of the domestic tactical vehicle component industry. So important is the mastery of industrial technology there are a number of ways to be able to increase independence, one way is by industrializing import substitution (ISI). The ISI policy is considered the right way to increase the competitiveness of national industries in the face of the dynamics of challenges in the current era of globalization from increasingly competitive free trade.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai situasi di Karesidenan Banyumas dilakukan di Jakarta, Purwokerto dan Banyumas sejak bulan April 1988 sampai November 1988. Tujuannya untuk mengetahui situasi di Karesidenan Banyumas sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dilancarkannya Aksi militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947.

Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, berupa buku-buku, manuskrip, surat kabar dan surat pribadi. juga melalui wawancara serta peninjauan ke lokasi.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Karesidenan Banyumas merupakan daerah yang aman dan tenang, serta tidak pernah dilanda pertempuran namun merupakan pusat kekuatan untuk dikirim ke daerah pertempuran. Dengan situasi yang berbeda dengan daerah lain, maka Karesidenan Banyumas dapat memusatkan perhatian pada kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang semula tenang dan aman berubah setelah dilancarkan Aksi Militer I Belanda, yang menyebabkan seluruh daerah di karesidenan ini jatuh dalam kekuasaan tentara NICA, sehingga kerap terjadi pertempuran antara pasukan Republik Indonesia dengan tentara NICA.

---

Abstrak :
Di tingkat universitas, wadah partisipasi mahasiswa dalam bidang pertahanan keamanan dan olah keprajuritan adalah Resimen Mahasiswa Menwa . Pasca diberlakukannya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 sebagai dasar hukum, pengembangan potensi Menwa menjadi kurang maksimal. Di bawah SKB Tiga Menteri Tahun 2000, kewenangan pembinaan Menwa direduksi dari pembinaan sebelumnya di bawah tiga Kementerian secara langsung menjadi dikembalikan ke univesitas-universitas masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan status dan fungsi kelembagaan Menwa Indonesia pasca berlakunya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 serta menganalisis status pembiayaan pembinaan Menwa dari sisi teori hukum administrasi negara dan keuangan negara. Analisis skripsi dibuat dengan metode yuridis normatif. Pasca berlakunya SKB Tiga Menteri, status Resimen Mahasiswa adalah 1 UKM sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara mahasiswa di bawah pembiayaan dan pembinaan universitas masing-masing, 2 Dalam fungsinya bidang pertahanan negara, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 juncto Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia 2015-2019, status Menwa adalah Komponen Pendukung Komduk dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi, 3 Dari segi fungsi perlindungan masyarakat, status Menwa sebagai wadah partisipasi mahasiswa dalam hal tanggap bencana dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi dan APBD.

---

At university level, there is a student organization named rdquo Resimen Mahasiswa rdquo Menwa for sake of students rsquo participation in national defense and security. Post enactment of Indonesian Joint Decree of Three Ministries Year 2000 as Menwa rsquo s legal basis, the potential developing Menwa has been lesser and the guidance has been reduced from previously under three Ministries into under each universities rsquo guidance. The purpose of this study is to describe status and functions of Menwa after enactment of that Ministerial Decree Year 2000 and to analyze status of financing Menwa with theories of administrative law and public finance. Thesis has been done with method of judicial normative. In the analysis, post enactment of SKB three Ministers, author finds 1 Menwa as a university student rsquo s organization with function of developing students rsquo nationalism under guidance and financial scheme of each respective universities, 2 In its function for national defense, based on Indonesia Law No. 3 of 2002 juncto Indonesia Defence Policy year 2015 2019, Menwa has status as part of rsquo Komponen Pendukung rsquo which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Defence through APBN deconcentration fund , 3 For function of public protection, Menwa participates in helping disaster emergency response which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Home Affairs through APBN deconcentration fund and APBD.

Abstrak :
Dalam rangka mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Laut dalam Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia dalam rangka Percepatan dan Penguatan Implementasi Indonesia Sebagai Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia diperlukan adanya perencanaan strategis, agar konsepsi visi negara menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan suatu negara. Maka dari itu, tantangan maritim lagi-lagi tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur pertahanan dan keamanan yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, aspek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran domain maritim dan pembangunan kapasitas lembaga maritim merupakan tuntutan yang mendasar untuk dapat mewujudkan tata kelola maritim yang baik (good maritime governance).

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah yang diterapkan dalam pengaturan Paten, ketika suatu paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden. Kemampuan membangun serta mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan sangat penting, bila invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara akan mengakibatkan pemegang paten tidak dapat melaksanakan hak ekslusifnya, dan terdapat frasa proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, alasan pertimbangan dalam memutus jumlah imbalan yang wajar atas pelaksanaan paten oleh pemerintah menjadi problematika. Lebih lanjut penelitian yang berfokus memberikan perlindungan terhadap inventor dan/atau pemegang paten untuk invensi maupun paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena begitu pentingnya pemahaman terkait konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, serta alasan pertimbangan dalam memutuskan imbalan yang wajar kepada pemegang paten, maka penelitian yang bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecahan permasalahan dan memberikan pemahaman. Setelah melakukan penelitian pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa syarat bila pemerintah ingin melaksanakan paten berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tidak dapat melaksanakan hak eksklusif bukan berarti menghilangkan hak karena pemegang paten tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atas paten miliknya. Selain itu terkait dengan imbalan yang wajar harus dilaksanakan dengan negosiasi hipotetis antara pemerintah dan pemegang paten. ......This paper analyzes how the concept of government use of patent is applied in Patent regulations, when patents related to nation defense and security are implemented by the government through Presidential Regulations. The ability to build and develop defense and security technology becomes very important, when an invention related to national defense and security will result in the patent holder being unable to exercise his exclusive rights, and the phrases other processes and/or apparatus for the defense and security of the State. In further developments, the reasons for consideration in deciding the amount of reasonable remuneration for the government use of patent become problematic. Further research is focused on providing protection to inventors and/or patent holders for inventions and patents implemented by the government. Given the importance of understanding the concept of patent implementation by the government for patents related to defense and security of the state, as well as the reasons for consideration in deciding reasonable compensation to patent holders, doctrinal research is directed at finding solutions to problems and providing understanding. After conducting research on the government use of patent on patent rights related to national defense and security, there are several conditions if the government wants to implement patent rights related to national defense and security, cannot exercise exclusive rights does not mean eliminating rights because the patent holder still has the right to file a lawsuit for violations committed by the government on its patent rights. In addition, the provision of reasonable remuneration must be carried out through hypothetical negotiations between the government and the patent holder.

Abstrak :
Pendahuluan Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I I /MFR/1988 dinyatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian kemampuan dan ketangguhan bangsa itu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya harus di hubungkan dengan tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara, yang mencakup bidang idealogi nasional, politik, ekonomi, sosial -budaya dan pertahanan-keamanan. Kekuatan di bidang idealogi nasional telah berakar pada kepribadian bangsa sendiri yang nampak dalam Pancasila yang telah menjadi jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi nasional telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Kekuatan di bidang politik yang merupakan syarat kelangsungan hidup negara telah berlangsung dengan terbinanya stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demakratis yang memadukan kebebasan kreatif dan tanggung jawab, dengan telah ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi segenap organisasi sosial pol i ti k . Lebih jauh Pancasila i ni juga telah membuahkan konsepsi Geopolitik, Wawasan Nusantara. Di sini Pancasila merupakan kebijakan tertinggi, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional tertinggi. Kekuatan di bidang ekonomi sedang diusahakan dengan giat dan mencakup kegiatan yang sangat luas seperti, pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dunia usaha nasional, tenaga kerja, transmigrasi dan pembangunan daerah. Semua itu diusahakan dalam menuju struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, hal mana akan berjalan secara, bertahap melalui Repelita yang berkesinambungan. Sesuai Repelita yang sudah berjalan usaha memanfaatkan lautpun terus berkembang, baik di perairan Nusantara, laut wi l ayah maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Tambunan (1985) dalam tulisannya. "Investasi di bidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" dinyatakan bahwa mulai tahun 1979 sampai 1983 hasil produksi usaha perikanan industri mengalami kenaikan rata-rata /tahun sebesar 12,1%. Potensi sumber daya perikanan di ZEE Indonesia itu adalah 2.115.595 ton/tahun. Sementara itu jumlah kapal penangkap Tuna dan Cakalang bertambah terus dari tahun 1979-1983 dari BCC kapal naik menjadi 88,111,127 dan tahun 1983 beroperasi 131 kapal Indonesia milik perusahaan dalam bentuk BUMN, PMA, PMDN dan Swasta Nasional. Tingkat pemanfaatan di ZEE Indonesia itu tercatat tahun 1983 baru mencapai tingkat 23,29 %, sehingga masih terbuka usaha pengembangan dan peningkatan di bidang perikanan itu.