Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahmanandita Sulastri
Implikasi Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 = The Implications Of The Formation Of Government Regulation In Lieu Of Law Number 2 Of 2022 About Job Creation As A Follow-Up To Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020
" Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Pengujian undang-undang merupakan proses yang saling berkesinambungan dalam prinsip checks and balances. Uji formil yang ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad AS Hikam
Perkembangan kelompok radikal di Indonesia pasca Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017 dan UU nomor 5 tahun 2018 terorisme dalam perspektif keamanan nasional
" Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, No. 2Tahun 2017 tentang Keormasan (Perppu Ormas) sebagai UU dan pengesahan UU No.5 Tahun 2018 tentang Terorisme adalah sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk membendung kiprah kelompok-kelompok radikal di Indonesia, terutama (namun tak terbatas pada) mereka yang terkait dengan gerakan-gerakan Islam radikal, baik yang diketahui menggunakan pendekatan kekerasan maupun yang tidak. Pemetaan yang tepat terhadap perkembangan kelompok radikal, ... "
Bogor: Universitas Pertahanan, 2018
355 JDSD 8:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mahyudin
Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption
" Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah (i) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44831
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nicko Ronny Gardono
Analisis kebijakan pemerintah tentang penambangan di kawasan hutan lindung (PERPPU No.1 Tahun 2004) : studi kasus PT. Weda Bay Nickel
" Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17114
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library