Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan kontaminasi logam berat, radionuklida alam, dan limbah plastik memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi purun (Lepironia articulata) sebagai alternatif sedotan berkelanjutan dan potensi fitoremediasi. Metodologi penelitian ini mencakup Analisis Spektroskopi Serapan Atom (AAS) untuk logam berat, spektrometri gamma untuk radionuklida, dan evaluasi mikrobiologis menggunakan Angka Lempeng Total (ALT) serta Kapang Khamir, dengan penilaian penerimaan sosial melalui Structural Equation Modeling (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan purun efektif sebagai bioakumulator untuk Pb dan hyperaccumulator untuk Ra-226, Th-232, dan K-40, namun kurang efektif untuk Cd dan U-238. Pada risiko kesehatan dari kontaminasi logam berat (Pb, Cd) dan radionuklida alam (U-238, Ra-226, Th-232, dan K-40) serta kontaminasi jamur pada sedotan purun ini aman sesuai standar yang ada. Namun, sedotan purun masih memerlukan perbaikan pengemasan dan sterilisasi lebih lanjut karena sedikit melebihi batasan cemaran pada kontaminasi bakteri (4.8 x 10⁴ koloni/g). Penelitian ini juga menunjukkan potensi besar sebagai solusi berkelanjutan dengan manfaat ekonomi yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis biaya-manfaat. Penerimaan masyarakat cukup tinggi, terutama di sektor pariwisata Belitung, dengan 87% penerimaan, terutama dipengaruhi oleh kepedulian terhadap lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa purun tidak hanya aman tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sedotan ramah lingkungan dan agen fitoremediasi untuk logam berat dan radionuklida alam. ......Environmental issues such as heavy metal contamination, natural radionuclides, and plastic waste necessitate innovative and sustainable solutions. The purpose of this research is to evaluate purun (L. articulata) as a sustainable alternative for straws and as a phytoremediation agent. The methodology includes Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) analysis for heavy metals, gamma spectrometry for radionuclides, and microbiological evaluation using Total Plate Count (TPC) as well as Mould and Yeast analysis, with social acceptance assessment through Structural Equation Modeling (SEM-PLS). The findings indicate that purun is effective as a bioaccumulator for Pb and as a hyperaccumulator for Ra-226, Th-232, and K-40, but less effective for Cd and U-238. Regarding the health risks from heavy metal contamination (Pb, Cd) and natural radionuclides (U-238, Ra-226, Th-232, and K-40) as well as fungal contamination, purun straws are safe according to FAO Codex Alimentarius and NEA/OECD standards, PerBPOM No 13 of 2019, and ISO 7387:2009. However, purun straws still require improvements in packaging and further sterilization due to slightly exceeding bacterial contamination limits (4.8 x 10⁴ colonies/g). Nevertheless, this demonstrates significant potential as a sustainable solution with notable economic benefits, as indicated by the cost-benefit analysis. Public acceptance is relatively high, particularly in the Belitung tourism sector, with an 87% acceptance rate, primarily influenced by environmental concerns. The conclusion of this study is that purun is not only safe but also holds considerable potential as an environmentally friendly straw and phytoremediation agent for heavy metals and natural radionuclides.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji respon Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan terhadap perkembangan industri manufaktur kendaraan listrik (BEV) Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan pendekatan tinjauan literatur, analisis data, penelitian ini mengungkap kebijakan terkait yang memiliki banyak dimensi pembahasan. Meskipun Perpres No. 55/2019 terbukti menjadi katalis bagi industri melalui insentif fiskal dan non-fiskal, investasi infrastruktur, dan pengembangan teknologi, Perpres ini juga mengungkap kerentanan mendasar dalam hal persyaratan kandungan lokal, pengembangan keterampilan, dan kesiapan pasar. Studi ini menunjukkan penerapan teori institusionalisme dalam menganalisis dampak kebijakan publik oleh hubungan negara-bisnis, persepsi masyarakat, dan industri secara keseluruhan. Pada akhirnya, temuan-temuan seperti adanya respon industri yang dominan dalam tipe kompromi dengan adanya tindakan lobi yang kuat dan munculnya feedback loop yang berkeasan negatif dan berlakunya regulasi yang diatur dalam Perpres No. 55/2019 memerlukan penilaian yang seimbang terhadap efektivitas Perpres No. 55/2019, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan yang berbeda untuk mengatasi hambatan kelembagaan yang terus-menerus terjadi terhadap pertumbuhan industri kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia. ......This research examines the response to Presidential Regulation (Perpres) Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery Electric Vehicle (Battery Electric Vehicle) Program for Road Transportation to the development of the Indonesian electric vehicle (BEV) manufacturing industry. By using a qualitative method approach and a literature review approach, data analysis, this research reveals related policies that have many dimensions of discussion. Even though Presidential Decree no. 55/2019 proved to be a catalyst for industry through fiscal and non-fiscal incentives, infrastructure investment, and technology development, this Presidential Decree also exposed fundamental vulnerabilities in terms of local content requirements, skills development, and market readiness. This study shows the application of institutionalism theory in analyzing the impact of public policy by state-business relations, public perceptions, and industry as a whole. In the end, findings such as the existence of a dominant industry response in the compromise type with the existence of strong lobbying actions and the emergence of negative feedback loops and the enactment of regulations set out in Presidential Decree No. 55/2019 requires a balanced assessment of the effectiveness of Presidential Decree no. 55/2019, while highlighting the need for a different approach to overcome persistent institutional obstacles to the sustainable growth of the electric vehicle industry in Indonesia.