Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan Ulama perempuan di Pesantren Buntet adalah bukti konkrit atas kemampuan dalam memimpin dan dalam melakukan kerja sosial untuk mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat agar terbentuk kemanusiaan yang adil beradab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, seperti permasalahan praktik pernikahan anak. Dalam pandangan keilmuanya, masyarakat bertumpu dalam mengambil keputusan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: Menganalisis pelibatan kepemimpianan ulama perempuan dalam permasalahan pernikahan anak di Pondok Pesantren Buntet Cirebon, serta mengetahui sinergitas ulama perempuan dalam permasalahan pernikahan anak di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengolah dan menghasilkan data yang berbentuk penguraian deskritif. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa : observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan peneliti adalah analisa induktif, yaitu berupa kata-kata, gambar. Dalam wawancara ini penulis telah mewawancarai tujuh Nyai sentral di Pesantren Buntet sebagai informan utama dan para santri putri berjumlah 4 orang. Teori ketahanan berjenjang yang ditulis oleh Berry Buzan dalam buku yang berjudul people states and fear memberikan ruang gerakan untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak. Gagasan Berry Buzan ini mengambil dari Kenneth N Walzt kemudian dikembangkan kembali oleh Berry Buzan yang membahas masalah keamanan melalui pendekatan ketahanan berjenjang. Dari teori ketahanan berjenjang, dipadukan dengan teori kepemimpinan. Menurut Zaccaro, Kemp & Badder (2004) mengatakan bahwa potensi kepemimpinan terdiri dari Trait yang majemuk. Dimana Trait terdiri dari : kepribadian, motivasi, nilai, kemampuan kognitif, ketrampilan social dan pemecahan masalah, keahlian. Legitimasi kedudukan peran Ulama perempuan pesantren Buntet Cirebon semakin mengakar pada masyarakat dan pemangku Kebijakan Negara, untuk mencegah pernikahan anak. Hal ini dilakukan dalam kegiatan majelis ta`lim, penguatan kurikulum gender, pembuatan regulasi daerah dan negara. ...... The existence of female clerics in Buntet Islamic Boarding School Cirebon was concrete evidence of the ability to lead and carrying out social work, to actualize the hopes and desires of the people to form a civilized community resolving various problems that arise in the community, such as the practice of child marriage. In scientific view, community rely on decision-making. The objectives of this study are; to analyze the involvement of female clerics in the issue of child marriage and to find out the synergy of female clerics in the matter of child marriage at Buntet Islamic Boarding School. This research is qualitative research that processes and produces data in the form of descriptive elaboration. The methods use in data collection are: observation, interviews, and documentation studies. The analysis technique is inductive analysis, in the form of words, images, and events. For the interviews, the author interviewed seven central Nyai in Buntet Islamic Boarding School as the main informants and four female students. The tiered resilience theory written by Berry Buzan in his book People States and Fear, provides a space for movement to provide protection for women and children. The idea was taken from Kenneth N Walzt and later redeveloped by Berry Buzan, which discussed security issues through a tiered endurance approach. This research would combine the theory of tiered resilience with leadership theory. According to Zaccaro, Kemp & Badder (2004) leadership potential consists of multiple traits, such as personality, motivation, values, cognitive abilities, social skills, and expertise in problem solving. The legitimacy of cleric role in Cirebon`s Buntet Islamic boarding school was increasingly rooted in the community and stakeholders in state policy to prevent child marriage. This was done in activities of the majelis ta`lim, strengthening the gender curriculum, making regulations on regions and state.

Abstrak :
Studi ini merupakan evaluasi sumatif terhadap program “Down to Zero” perkawinan anak oleh Gagas Foundation Mataram. Studi dilakukan di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu desa dampingan Gagas. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode campuran (mixed method). Metode kualitatif digunakan untuk menjawab capaian program melalui aspek means-ends analysis, capacity building dan analisis budaya. Sedangkan metode kuantitatif hanya untuk menjawab aspek capacity building melalui penyebaran kuesioner kepada 20 responden. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa peningkatan kapasitas kelompok anak sebagai penerima program telah berhasil dilihat melalui dimensi pengetahuan dan keterampilan tentang pencegahan perkawinan anak. Kemudian keberhasilan program ditinjau melaui aspek means-ends analyisis, program mampu mendorong kelompok anak menjadi agen perubahan dilihat melalui keaktifan anak mengkampanyekan isu-isu ESKA khususnya pada pencegahan perkawinan dan aktif mengorganisir teman sebaya. Selain itu, anak-anak juga telah mampu melaporkan indikasi terjadinya kasus ESKA di desa Rembitan khususnya, sehingga kasus dapat dicegah. ......This study is a summative evaluation of the "Down to Zero" child marriage program by Gagas Foundation Mataram. The study was conducted in Rembitan Village, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, which is one of Gagas' assisted villages. The method used in this evaluation is mixed method. Qualitative methods were used to answer program achievements through the aspects of means-ends analysis, capacity building and cultural analysis. Meanwhile, the quantitative method was only used to answer the capacity building aspect through distributing questionnaires to 20 respondents. From the evaluation results, it was found that increasing the capacity of the children's group as program recipients has been successful as seen through the dimensions of knowledge and skills on preventing child marriage. Then the success of the program is reviewed through the means-ends analysis aspect, the program is able to encourage groups of children to become agents of change seen through the activeness of children campaigning on ESKA issues, especially on marriage prevention and actively organizing peers. In addition, children have also been able to report indications of ESKA cases in Rembitan village in particular, so cases van be prevented.

Abstrak :
Isu pernikahan usia dini telah menjadi perhatian berbagai pihak berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi isu ini adalah melalui perubahan pengaturan batas minimum usia nikah bagi anak dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang dinilai telalu rendah. Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta memiliki Peraturan Bupati Gunungkidul No 36/2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak PPUA yang memperlihatkan dampak positif dengan berkurangnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, evaluasi terhadap kebijakan batas usia nikah ini melalui studi kasus Perbup Gunungkidul No 36/2015 tentang PPUA perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan. Studi evaluasi kebijakan ini menggunakan desain penelitian case study dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbup PPUA memberikan pengaruh dalam menurunkan kejadian perkawinan usia anak di Gunungkidul. Perbup efektif sebagai jembatan dalam memediasi perbedaan standar usia nikah dan memetakan peran tiap instansi dalam komitmen mencegah perkawinan pada usia anak. Peran operasional oleh tiap instansi dan lembaga lain telah terpetakan dalam Rencana Aksi Daerah PPUA dan telah berjalan dengan cukup baik, namun efisiensi pembiayaan belum terlihat adanya plafon khusus mengenai PPUA dan seringkali mendompleng pembiayaan program lain di instansi. Adekuasi Perbup PPUA dari segi pembiayaan menunjukkan tren kurangnya dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah namun kerja sama lintas instansi mengalami peningkatan dengan meluas dan konsistennya peran berbagai instansi pasca Perbup diberlakukan. Ekuitas distribusi manfaat Perbup PPUA terlihat dari meratanya MoU maupun deklarasi PPUA yang dilakukan oleh setiap kecamatan secara masif di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2017. Responsivitas Perbup PPUA cukup baik karena tidak mendapatkan banyak pertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Perbup PPUA sepaket dengan keberhasilan yang terlihat memiliki eksternalitas yang positif dengan menularkan semangat bagi daerah lain untuk mencontoh langkah yang mereka lakukan.

---

Early age marriage has been a concerned issue by many parties regarding its caused implication. The effort to reduce this issue was by changing the rule on limit age of marriage for children as mentioned in Constitution No 1 1974 about Marriage which judged as too young. Gunungkidul District, S.R Yogyakarta Province has a Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about Prevention of Child Marriage PCM which shown positive impacts on reducing the case of child marriage in the region. Hence, policy evaluation on limit age of marriage through a case study of Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about PCM need to be done as a consideration to improve the policy. Case study design was used in this policy evaluation study with a qualitative approach. The result showed that Bupati Regulation about PCM affected on reducing the case of child marriage in Gunungkidul. Bupati Regulation about PCM effectively bridged the different age of marriage standards used by agencies and mapped each of their roles in a commitment to prevent the child marriage. Operational roles of the agencies were mapped in Local Action Plan on PCM and has been worked properly, but budgeting efficiency through establishing a distinctive ceiling for PCM has not been seen rather than unofficialy joined the other programs budgeting. Adequacy of Bupati Regulation about PCM revealed a low budget support from the district government but the cooperation between agencies arised by the expanding and consistent roles of the agencies after the policy applied. Equity of Bupati Regulation about PCM impacts rsquo distribution could be seen from the MoU and declaration of PCM which massively done by each sub district in Gunungkidul by 2017. Bupati Regulation about PCM had a good responsiveness as it did not contradict the value existed in the society. Positive externality of Bupati Regulation about PCM and its impacts was seen by affecting the spirit of the other regions to follow them.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis asosiasi antara teknologi digital dan pernikahan anak di Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret tahun 2020. Unit analisis penelitian ini adalah responden berusia 10-18 tahun. Variabel tidak bebas penelitian ini adalah usia kawin pertama. Variabel bebas penelitian adalah teknologi digital (penggunaan telepon seluler dan penggunaan internet) tempat tinggal, gender, partisipasi sekolah, status pekerjaan, jumlah anggota keluarga, tipe penerangan, dan tipe bahan bakar. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, yaitu penggunaan telepon seluler dan penggunaan internet, berkorelasi negatif dengan pernikahan anak di Indonesia, bahkan setelah dikontrol terhadap pengaruh tempat tinggal, gender, partisipasi sekolah, status pekerjaan, jumlah keluarga, dan tipe bahan bakar. Probabilitas menikah pada usia anak lebih tinggi pada anak yang tidak menggunakan telepon seluler, tidak menggunakan internet, tinggal di perdesaan, berjenis kelamin perempuan, tidak bersekolah, tidak bekerja, memiliki jumlah anggota keluarga lebih banyak, dan menggunakan gas sebagai tipe bahan bakar untuk memasak di rumah. ......The purpose of this study was to analyze the association between digital technology and child marriage in Indonesia. The data source for this research came from the results of the March 2020 National Social and Economic Survey (SUSENAS). The unit of analysis was respondent aged 10-18 years. The dependent variable was the age at first marriage. The independent variables included digital technology (cell phone use and internet use), place of residence, gender, school participation, employment status, number of family members, type of lighting, and type of fuel. The data were analyzed using a binary logistic regression model.

The results of the study showed that the use of digital technology, namely the use of cell phones and internet use, was negatively correlated with child marriage in Indonesia, even after controlling for the influence of place of residence, gender, school participation, employment status, number of families, and type of fuel. The probability of getting married at a child's age was higher among children who did not use cell phones, did not use the internet, lived in rural areas, were females, did not go to school, did not work, had more family members, and using gas as a type of fuel for cooking at home.

Abstrak :
Indonesia telah ikut ambil bagian dalam berbagai perjanjian dan ketentuan-ketentuan dari hukum internasional yang berkaitan dengan pernikahan anak, termasuk CEDAW (United Nation Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan CRC (United Nation Convention Convention on the Rights of Child 1989), yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi Indonesia berarti menundukan diri dan berkomitmen kepada ketentuan internasional yang telah disepakati, akan tetapi pernikahan anak masih kerap terjadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia dewasa adalah seseorang yang telah berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah, yakni dengan ketentuan perempuan berumur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia terutama dalam CEDAW dan CRC. Pelanggaran komitmen yakni melanggengkan pernikahan anak terutama anak gadis yang berumur di bawah 18 tahun. Badan-badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah banyak mempromosikan bahaya daripada pernikahan anak. Bukan hanya di Indonesia saja namun banyak dari negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga yang mengalami masalah dalam menyesuaikan hukum internasinal dengan hukum nasional dalam memandang pernikahan anak tersebut ......Indonesia has participated in the various agreements and provisions of international law related to child marriage, including CEDAW (United Nation Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979), which Indonesia has ratified through Law No. 7 of 1984 and the CRC (United Nation Convention Convention on the Rights of Child 1989) ratified by Presidential Decree No. 36 of 1990. Ratification means subduing the self of the state and are committed to the internationally agreed provisions, but the marriage of children still frequently occur in Indonesia. Law No. 1 of 1974 states that age of consent is someone who has aged 21 years old and/or married, ie the provision of 16-year-old woman and men aged 19 years old. This is contrary to the commitment of Indonesia, especially in the CEDAW and the CRC. Violations of commitments are perpetuate child marriage of girls especially under 18 years old. United Nations agencies has been heavily promoting the dangers of child marriage. Not only in Indonesia, but many of the developing countries and the third world countries that have problems in adjusting to International law with national law in the view of the child marriage.

Abstrak :
Education is found to be one of the leading factors of child marriage, though the relationship between the two is complex. The two-way relationship between education attainment and the probability of child marriage indicate an endogeneity problem. To address this problem, this study exploited the implementation of School Operation Assistance (henceforth be referred to as BOS) as an exogenous factor that indicates a jump in the years of schooling for a Fuzzy Regression Discontinuity design using data from the 2002/2003, 2007, 2012, and 2018 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). This study found that an increased year of schooling decreases the probability of child marriage by an average of 3.8-6.6 percent. The study also shows that there is some evidence of a knowledge effect, which means that educational attainment affects the probability of child marriage through the channel of media and increased reproductive health knowledge.

---

Pendidikan kerap kali disebut sebagai faktor utama dalam pernikahan anak, sekalipun hubungan di antara keduanya kompleks. Hubungan dua-arah antara pendidikan dan  kemungkinan pernikahan anak mengindikasikan adanya permasalahan endogenitas. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengeksploitasi implementasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) sebagai faktor eksogen yang menunjukkan lompatan dalam lama bersekolah untuk fuzzy regression discontinuity design yang menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002/2003, 2007, 2012, dan 2017. Studi ini menemukan bahwa peningkatan satu tahun bersekolah rata-rata mengurangi kemungkinan pernikahan anak sebesar 3,8-6,6 persen. Studi ini juga menunjukkan bahwa terdapat bukti efek pengetahuan, yang berarti pengaruh pendidikan pada probabilitas pernikahan anak disalurkan melalui media masa dan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kasus pernikahan anak yang terjadi dalam budaya lokal di Indonesia yang ditinjau berdasarkan konsep perlindungan anak dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Konsep perlindungan anak yang dimaksud meliputi kerangka asesmen untuk child safeguarding and promoting welfare serta mengulas tentang kebijakan yang berhubungan dengan pernikahan anak. Penelitian dilakukan dengan metode penulisan context review dan tahapan tinjauan pustaka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa wilayah di Indonesia dengan kasus pernikahan anak yang tinggi memiliki unsur budaya yang melanggengkan praktik pernikahan anak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat budaya lokal di Indonesia yang mendukung terjadinya pernikahan anak, seperti ketentuan pernikahan adat Kaharingan, nilai Urang Banjar, tradisi uang panai, kebiasaan kawin paksa, dan budaya merariq. Penelitian menyimpulkan bahwa budaya yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat seolah ‘mengatur’ cara berpikir seseorang dan bagaimana mereka mengambil keputusan, terutama dalam kasus pernikahan anak. Demi menjaga tradisi budaya dan nama baik keluarga, anak dapat terjebak dalam praktik pernikahan anak yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perlindungan kehidupan mereka sebagai anak. Urgensi dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana budaya pernikahan anak menempatkan anak pada posisi yang rentan dan berbahaya serta memberikan penjelasan bagaimana unsur kebudayaan tertentu dapat menimbulkan masalah yang berpotensi membahayakan kehidupan anak. ...... This study discusses cases of child marriage that occur in local culture in Indonesia which are reviewed based on the concept of child protection from the discipline of Social Welfare Studies. The concept of child protection in question includes an assessment framework for child safeguarding and promoting welfare as well as reviewing policies related to child marriage. The research was conducted using a context review writing method and the literature review stage. This research is motivated by the high number of cases of child marriage in Indonesia from year to year. Some areas in Indonesia with high cases of child marriage have cultural elements that perpetuate the practice of child marriage. This is evidenced by the results of research which reveals that there is a local culture in Indonesia that supports child marriage, such as the provisions of the Kaharingan traditional marriage, the Urang Banjar value, the tradition of uang panai, the habit of forced marriage, and the merariq culture. The research concludes that the culture adopted by a community or group of people seems to 'regulate' a person's way of thinking and how they make decisions, especially in the case of child marriage. To maintain cultural traditions and the good name of the family, children can be trapped in child marriage practices that can endanger their welfare and the protection of their lives as children. The urgency of carrying out this research is to reveal how the culture of child marriage places children in a vulnerable and dangerous position and provide an explanation of how certain cultural elements can cause problems that have the potential to endanger children's lives.