Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejalan dengan pemberian tanggungjawab yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemberian kewenangan untuk mengenakan pungutan retribusi baru atas fungsi pemerintahan dan pelayanan tersebut dapat dibenarkan. Keterbatasan daerah dalam meningkatkan penerimaan perpajakannya dan terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi dasar pertimbangan yang kuat perlunya daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan retribusi atas fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggunjawabnya. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian besar daerah untuk mengenakan berbagai pungutan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, politik dan ekonomi. Sebagian besar pungutan retribusi baru yang dikenakan oleh daerah tidak layak antara lain karena tumpang tindih dengan pungutan pusat, merintangi arus barang antar daerah, tidak ada aspek kepentingan umum dan bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengatur pelayanan tersebut. Beberapa fungsi perizinan dan pelayanan yang layak dikenakan retribusi pada dasarnya dapat ditampung dalam retribusi atau pajak yang telah ada sehingga pungutan tidak terlalu banyak yang secara politis tidak dapat diterima masyarakat. Sementara itu, retribusi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian yang membutuhkan biaya yang relatif besar, seperti tera atau sertifikasi, pengenaan retribusi perlu pertimbangan penentuan besarnya tarif secara wajar agar tidak menjadi disinsentif bagi masyarakat dalam mengkonsumsi layanan tersebut. Retribusi baru yang saat ini banyak dilakukan oleh daerah dan tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat adalah pungutan berkaitan dengan pelayanan adminisi:rasi pemerintahan seperti retribusi izin usaha, pendaftaran usaha, rekomendasi dan legalisasi. Pada prinsipnya pungutan tersebut layak dilaksanakan namun secara politis sulit diterima karena pelayanan tersebut merupakan urusan umum pemerintahan yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum. Dalam jangka panjang dan untuk menghindari pengenaan retribusi yang tidak baik kebijakan yang perlu ditempuh adalah menetapkan semua jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Penetapan jenis retribusi tersebut dapat dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Fungsi perizinan dan pelayanan yang menjadi tanggungjawab daerah dinilai berdasarkan kriteria retribusi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai retribusi daerah. Penambahan atau pengurangan jenis retribusi baru dapat dilakukan bila terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan. Mengingat pengaturan mengenai pembagian kewenangan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah maka perubahan terhadap jenis retribusi juga dilakukan dalam Peraturan Pemerintah.

Abstrak :
Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada IT Fasilkom sebagai backend developer seputar autentikasi dan otorisasi sistem. Kerja praktik dilakukan selama 8 minggu dari pembelajaran dokumentasi sistem lama hingga deployment akhir. Pekerjaan ini dibuat untuk meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas dari penggunaan sistem CSAPI bagi elemen Fasilkom. API yang disediakan akan dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan staf ITF dengan restriksi hak akses yang berbeda. Selain itu, tugas utama lain berupa upgrade dari sistem lama beserta dokumentasi sistem. Dokumen ini akan menjelaskan proses kerja praktik dari analisa, pelaksanaan, dan hasil akhirnya. ......Implementation of practical work carried out at IT Fasilkom as a backend developer around system authentication and authorization. This work was carried out for 8 weeks from learning the old system documentation to final implementation. The purpose of the refactoring was to increase the flexibility and use of the CSAPI system for Fasilkom elements. The API provided will be accessible to students, lecturers, and ITF staff with different access rights restrictions. Additionally, other main tasks consists of upgrading from the old system along with system documentation. This document will explain the practical work process of the Analysis, implementation, and final results.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Variabel yang diamati adalah Struktur Organisasi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kualitas Pelayanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kecamatan. Pemilihan variabel atau faktor dimaksud, didasarkan pemikiran dan pertimbangan, dilihat dari kepentingan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan IMB merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Pemeintah Kota khususnya, dalam mewujudkan tertib perijinan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memberikan kepastian hukum dalam membangun bangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, cepat dan murah. Dari kepentingan masyarakat, efektifitas pelayanan dicerminkan adanya kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang diharapkan. Disadari penulis, bahwa banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan, sebagaimana pendapat atau teori yang diungkapkan para ahli, seperti faktor kepemimpinan, kultur, lingkungan, teknologi, motivasi dan lainnya. Akan tetapi, Penulis ingin membatasi pokok bahasan yang difokuskan pada teori yang mendukung dan relevan dengan kondisi nyata dilapangan. Data yang digunakan untuk pembahasan, adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 196 responden yang terdiri dan masyarakat Kecamatan Ciledug baik yang pernah berhubungan dengan Kecamatan, maupun yang belum pernah berhubungan dengan Kecamatan, serta aparat Kecamatan dan aparat Kota Tangerang. Disamping itu data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan cara setiap pertanyaan dalam angket sesuai dengan variabel yang diamati diberi bobot. Bobot tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan bobot maksimal dari masing-masing variabel, sehingga persepsi responden dari masing-masing variabel, maupun secara menyuluruh dapat diukur efektifitasnya. Untuk memudahkan perhitungan efektivitas masing-masing variabel yang diamati, ditetapkan bobotnya dengan asumsi, jika bobot efektifitasnya 0%-50% efektifitasnya kurang. Jika bobotnya 51%-75% efektifitasnya cukup. Jika bobot efektifitasnya antara 76%-85% efektifitasnya baik dan jika bobot efektifitasnya 86%-100% efektifitasnya sangat baik. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektifitas pelayanan, dilihat dari variabel struktur organisasi mendapat skor cukup atau 70,89 %, efektifitas pelayanan dilihat dari variabel kewenangan memiliki skor baik atau 84,25 % , dan efektifitas pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan memperoleh skor baik atau 84,53 %. Sedangkan efektivitas pelayanan dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing variabel yang diamati menunjukkan skor cukup atau 73,8 %. Dengan hasil skor cukup tersebut membuktikan, bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug, sehingga pelayanan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Kecamatan Ciledug belum baik, atau belum memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang, diharapkan menetapkan langkah kebijakan untuk melakukan perubahan atau penataan struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan, serta penempatan pegawainya secara selektif. Disamping itu, perlu kebijakan khusus untuk memberdayakan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah, untuk berfungsi sebagai back office atau front office dalam memberikan pelayanan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, diharapkan kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dapat melakukan diskusi dan pengkajian secara ilmiah, mengenai masalah kewenangan atau desentralisasi kewenangan yang saat ini menjadi issue yang mengganggu integrasi bangsa, sebagai akibat perbedaan persepsi dan penafsiran dikalangan praktisi pemerintah, politisi maupun akademisi.

Abstrak :
Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah kebutuhan akan service/pelayanan masyarakat yang cepat dan prima. Keadaan ini makin dipertegas dengan meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. Sejalan dengan hal tersebut maka baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi pemerintahan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, kompetitif dan berorientasi kepada masyarakat pemohon ijin sebagai subjek pelayanan. Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang. Dalam menentukan kualitas pelayanan tehadap pemohon ijin dianalisis sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: strategi, system, struktur, keterampilan SDM, gaya kepemimpinan dan pemilikan nilai dan masing -masing dimensi dari kualitas pelayanan yang meliputi; tangibles, reability, responsiveness, assurace dan emphaty. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin adalah ketepatan waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan yang timbul., melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna ijin, pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan kerapian ruangan tempat bekerja. Kedua, faktor-faktor yang yang perlu dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin. Faktor-faktor tersebut adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon ijin, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan eksterior dan interior ruangan tempat kerja dengan baik. Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, faktor tersebut adalah memberikan perhatian secara individu kepada masyarakat pengguna ijin. Keempat, faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini tidak terdapat unsur yang masuk dalam kuadran tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam proses adopsi teknologi mobile coupons KakaoTalk. Model penelitian diadaptasi dari Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Reasoned Action (TRA) untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan dari dimensi faktor sosial melalui variabel norma subyektif, persepsi/keyakinan yang terdiri dari variabel kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan dan persepsi risiko, serta pengaruh variabel sikap terhadap keinginan memberikan data pribadi dan keinginan menggunakan yang membentuk perilaku. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 140 orang pengguna maupun calon pengguna potensial mobile coupons KakaoTalk. Model penelitian dengan sembilan hipotesis diuji menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menyatakan bahwa norma subyektif secara positif mempengaruhi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan konsumen. Hal tersebut mempengaruhi sikap konsumen yang merupakan faktor kuat dalam membentuk keingininan konsumen untuk memberikan data pribadi dan menggunakan mobile coupons KakaoTalk. Sedangkan, persepsi risiko tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap sikap dan keinginan konsumen untuk memberikan data pribadi. ...... The purpose of this study is to examine factors that affect consumers in the process of technology adoption of KakaoTalk mobile coupons. Research model adapted from Technology Acceptance Model (TAM) and Theory of Reasoned Action (TRA) to analyze the relation of subjective norms, perception/beliefs which is consist of variable perceived ease of use, perceived usefulness and perceived risk, also the relation of attitude toward intention to disclose personal information and intention to use mobile coupons. This study using quantitative methods with 140 respondents from KakaoTalk mobile coupons users and potential users. Research hypothesis tested tested with the use of Structural Equation Model (SEM). The result stated that subjective norm positively affect perceived ease of use and perceived usefulness. It affects the attitude toward behavior which is a strong factor to predicts intention to disclose personal information and intention to use mobile coupons. Meanwhile, perceived risk doesn’t shown negative relation to attitude toward behavior and intention to disclose personal information.

Abstrak :
Visi dan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menjadikan Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan di Asia, menuntut adanya peningkatan kualitas layanan. Sebagai upaya peningkatan layanan dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merombak manajemen pengelolaan ijin reklame yang dikelola oleh Tim Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Reklame (TPTPR) yaitu dengan mengembalikan ke masing-masing Unit atau Dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan agar fungsi pengaturan (regulasi) dan pembiayaan (budgeter) dapat berjalan bersama. Pengaturan tersebut tercermin melalui SK.Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Propinsi DKI Jakarta. Berangkat dari keadaan tersebut, penelitian ini mengevaluasi layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di Propinsi DKI Jakarta yang diukur dari kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta yang diukur dari kualitas layanan yang diberikan, tax peformance index dan tax ratio, kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD, efisiensi biaya pemungutan serta menjelaskan faktor-faktor yang menentukan efektivitas layanan. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pendapatan Daerah dan Unit terkait, sebagai penyelenggara ijin reklame di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskripsi evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, wawancara mendalam (in-dept-interview) dan kuesioner dengan menggabungkan dua instrumen penelitian, yaitu instrumen Service Quality (ServQual) dan instrumen Seven-S (7-S) dari Mc-Kinsey. Instrumen SerQual terutama dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan tirigkat kepuasan pelanggan antara persepsi dan harapan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh Dispenda DKI Jakarta dan Unit terkait, dengan menggunakan lima dimensi ServQual yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Dari hasil analisis, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta berjalan kurang efektif. Layanan ijin penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, menunjukkan penurunan secara drastis pengguna jasa reklame di DKI Jakarta tertutama sejak tahun 2000. Pada analisis kepuasan pelanggan (ServQual), dimensi kualitas pelayanan yang paling penting dalam memberikan kepuasan bagi pelanggan ijin reklame di DKI Jakarta saat ini adalah dimensi tampilan fisik (tangiblelity) dan dimensi pemberian jaminan (assurance). Dimensi tampilan fisik dimasudkan sebagai kemampuan petugas (Dipenda dan Unit terkait) dalam memberikan fasilitas yang memadai bagi pemarifaat layanan ijin reklame seperti ruang tunggu, peralatan kantor, tekhnologi dan dokumen-dokumen. Dimensi jaminan dimaksudkan sebagai kemampuan petugas memberikan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan dimensi yang lemah menurut penilaian responden adalah pada dimensi keterandalan (reliability), daya tanggap (responsibility) dan perhatian (emphaty). Ketiga dimensi tersebut lebih mengarah kepada kemampuan petugas baik secara individu maupun lembaga dalam memberikan pelayanan. Hal ini tercermin dari kurangnya keterampilan petugas pelayanan ijin reklame dalam memahami prosedur secara menyeluruh, lemah dalam merespon setiap persoalan yang muncul dan dihadapi oleh pelanggan, serta kurang perhatian secara khusus yang diberikan kepada pelanggan baik dalam bentuk meluangkan waktu atau perhatian terhadap persoalan pelanggan. Pada analisis efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta yang diukur dari tax peformance index (TPI) dan tax ratio menunjukkan bahwa secara umum TPI untuk pajak reklame cukup baik, walaupun terlihat sangat fluktuatif. Secara absolut TPI pajak reklame cukup tinggi dengan rata-rata diatas 100%, artinya Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait mampu memenuhi target penerimaan seperti yang direncanakan. Namun demikian, secara relatif peningkatan perolehan pajak reklame dan peningkatan TPI lebih disebabkan karena adanya kenaikan tarif pajak yang diberlakukan sejak tahun 2000 melalui SK Gubernur No.74 tahun 2000, Untuk kontribusi pajak reklame terhadap PDRB (tax ratio) secara umum juga mengalami penurunan yan cukup drastis terutama sejak tahun 1999 dan 2000. Besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PDRB hanya terjadi pada tahun 1996 dan 1997, yang kemudian terns mengalami penurunan sampai pada level angka 0,03% pada tahun 2000/2001. Kondisi yang sama juga terjadi pada analisis kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan PAD serta analisis efisiensi biaya pemungutan. Sejalan dengan temuan diatas, dari hasil analisis terhadap faktor-faktor dalam organisasi yang paling menentukan dalam menciptaan efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta adalah skill, system dan structure. Sebagian besar responden menilai bahwa yang terpenting untuk diperbaiki oleh pemerintah DKI Jakarta khususnya Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait guna meningkatkan pelayanannya adalah peningkatan keterampilan petugas pelayanan, perbaikan dalam sistem organisasi dan pelayanan, dan perubahan struktur organisasi yang lebih memudahkan proses pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan, seperti pembahasan tentang implikasi dari konsistensi pelaksanaan peraturan serta ketentuan yang berlaku disktor pertambangan terhadap perlindungan investor dalam hal pemberian izin. Kemudian persoalan tentang efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa izin usaha wilayah pertambangan. Serta pihak yang berhak atas kuasa pertambangan di konawe Utara berdasarkan fakta hukum dan rasionlitas para majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah konsistensi peraturan terhadap pemberian izin pertambangan belum tercapai, sehingga harus ada sosialisasi peraturan di tingkat pemerintah daerah dan koordinasi yang kuat antara pihak yang terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak efisien bagi investor, sehingga dianjurkan adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan agar lebih efektif dari segi waktu dan biayas. Berdasarkan fakta hukum dan rasionalitas para hakim, maka jelas pihak yang berhak atas kuasa pertambangan tersebut adalah PT. DIPM karena telah sesuai dengan prosedur yang ada. ......This research discusses about several issues, such as a discussion of the implications of the consistent implementation of the rules and regulations of the mining sector in terms of investor protection licensing. Then the question of the efficiency of the dispute resolution process mining license area. As well as the party entitled to Mining in Northern Konawe based on legal facts and rationality of the Panel of Judges. This research is normative. The results of this study is that the problem of consistency rules for granting mining licenses have not been achieved, so there should be laws and regulations at the local level and strong coordination between the parties involved, both at central and regional levels. Then, the dispute resolution process adopted inefficient for investors, so it is recommended a special agency to resolve the problem of mining to be more effective in terms of time and cost. Based on the legal facts and rationality of the judges, it is clear that the parties are entitled to power mining is PT.DIPM due in accordance with established procedures.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada pengaruh permission e-mail marketing terhadap brand image dan consumer behavior. Penelitian ini menggunakan desain riset konklusif desriptif single cross-sectional kepada 185 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden yang dipilih merupakan responden yang memiliki Starbucks Card dan menyetujui untuk dikirimkan e-mail oleh Starbucks. Setelah mengolah data menggunakan Structural Equation Modeling SEM dengan AMOS 21, didapatkan hasil bahwa permission e-mail marketing mempunyai peran dalam membangun attitudes toward e-mail ad, attitudes toward e-mail ad mempunyai peran dalam membangun brand image, serta brand image dapat mendorong consumer behavior. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perceived intrusiveness tidak melemahkan secara signifikan pengaruh permission e-mail marketing terhadap attitudes toward e-mail ad, serta brand image tidak dapat secara langsung mempengaruhi consumer response tanpa melalui intentions toward sender. Hasil lain yang didapatkan adalah dua aspek dari permission e-mail marketing, yaitu quality of information dan financial rewards merupakan aspek terpenting dalam membangun attitudes toward e-mail ad yang positif.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the effect of permission e mail marketing on brand image and consumer behavior. This study used conclusive descriptive single cross sectional research and the 185 respondents were drawn through purposive sampling. The criteria of the respondents must had Starbucks Card and allow Starbucks to send them e mail advertising. The gathered data then analyzed using Structural Equation Model SEM with AMOS 21. The result showed that permission e mail marketing had a role in building attitudes toward e mail ad, attitudes toward e mail ad had a role in building brand image and brand image encouraged consumer behavior. The result also stated that perceived intrusiveness didn rsquo t weaken the effect of permission e mail marketing on attitudes toward e mail ad and brand image couldn rsquo t affect consumer response without intentions toward sender. Beside that, it also stated that the two aspects of permission e mail marketing, which was quality of information and financial rewards, had an important part in building positive attitudes toward e mail ad.

Abstrak :
ABSTRAK
Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Suku Dinas Kota di DKI Jakarta memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dan pengembangan kesehatan masyarakat, serta kesehatan perorangan. Salah satu pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap apotek rakyat, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat. Pembinaan dan pengawasan terhadap apotek rakyat dipilih sebagai tugas khusus. Tugas khusus bertujuan untuk membina apotek rakyat dalam perubahan statusnya menjadi apotek atau toko obat dan membina apotek rakyat dalam melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu yang ditentukan.

---

ABSTRACT
Health efforts are any activities that performed in an integrated and continuous to maintain and improve the health status of the community. Governments are responsible for planning, managing, organizing, fostering, and monitoring the provision of equitable and affordable public health efforts. Suku Dinas Kota DKI Jakarta has the duties of conducting guidance, supervision, control, and development of public health, as well as individual health. One of the guidance and supervision done to Apotek Rakyat, this is based on Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 284 Menkes Per III 2007 tentang Apotek Rakyat. Guidance and supervision of Apotek Rakyat was chosen as specific task topic. Specific task aimed at fostering Apotek Rakyat in changing their status into pharmacies or drugstores and fostering Apotek Rakyat in compliance with the requirements laid down by legislation prior to the due date.

Abstrak :
The Construction by the Mass Media of the Prison Reality. (Critical Discourse Analysis) About the Reporting of Punishment Reduction of Tommy Soeharto, Bob Hasan and Zarima, Family Meeting of Tommy Soeharto and the Permission to Consult a Doctor of Bob Hasan in The Year 2003The print and electronic media are events flourishing right now. They seem to compete with each other in finding sensational to write about. All the more so, when the objects of the news have value in selling. They are so keen to write the news and didn't want to know whether the news will disturb the subject's rights or not. The subjects of the print media who are the topic of this research are Tommy Soeharto, Bob Hasan, Zanma They became an commodity. Because of the reporting of them , they were violated , so the society have the same negative opinion as the media. The society considered that they were guilty and they were criminals. Who did not deserve to be given rights while living in prison?. It can be seen from the news which was published the media. The media placed them as criminal and they are controversial objects. It's negative attitudes are directed not only to the inmates but also to the prison_ Arrogantly media accused the prison of spoil the inmates. Media also did not want to acknowledge that prisons have the responsibility of giving prisoners their rights inmates' rights either; even their rights are the prison obligation. Through critical discourse analysis we can discover why and how the media presented the news and the hidden motif behind the texts. Then the criminologist will knew what the media did and ignore the truth of the reality. The media has done the wrong things. The research found that the print media was wrong and the reality which posed was virtual reality and it was because of economic motif. The media spread it stigmatization and hating to get the sympathy of the society, so that the society will behave like the media did. The society both the inmates and the prison. In this case there was an unbalanced battle between the prison and the media If it's still going on, so the media deviates From it's role as a socialization agent The media passes on the deviance to public because of the wrong news. (5 introduction pages + 6 tables + 198 content pages + 46 references + 18 appendices + 5 internet).