Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Article 89 of Law Number 28 of 2014 provides for two National Collective Management Organizations (hereinafter briefly referred to as LMKN), both of which represent the interests of authors and owners of related rights. Both of said organizations possess the authority to impose, collect, and distribute royalties obtained from commercial users. The Minister of Law and Human Rights inaugurated commissioners assigned to said Authors’ Rights LMKN and Related Rights LMKN. The LMKN is bound to have an operational effect on previously existing LMKs in Indonesia. Therefore, the objective of this study is to assess whether the existing LMKs feel that their needs are accommodated by the introduction of the LMKN. This research also aims to reveal the causing factors of the conflict which has been occurring between LMKs and Authors/Musicians/Singers, between LMKs, and between LMKs and Commercial Users of Songs/Music. This research also aims to elaborate on the existing regulation patterns concerning LMKs worldwide. The research will be conducted by using normative and empirical legal research method. Normative research will be conducted to examine the normative aspects of LMKs and LMKN. On the other hand, empirical research will be aimed at understanding and analyzing the outlook of actors, in particular LMKs existing prior to the 2014 Copyright Law coming into effect. This research is expected to come up with recommendations concerning the regulation of music/song LMKs in Indonesia in the future.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 89 memberikan dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut sebagai LMKN), yang merupakan perwakilan kepentingan dari pencipta dan pemilik hak cipta dari hak-hak terkait. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menetapkan, memungkit, dan mendistribusikan royalti yang diperoleh dari pengguna komersial. Menteri Hukum dan HAM mengangkat komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait di Indonesia. Sehingga, tujuan dari tulisan ini adalah untuk meninjau apakah LMK yang ada telah merasa bahwa kebutuhan LMK tersebut telah diakomodasi dengan pendirian LMKN. Selain itu juga, tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor penyebab konflik yang tengah terjadi antara LMK dan Pencipta/Musisi/Penyanyi, antara LMK, dan antara LMK dan pengguna komersial dari lagu/musik. Tulisan ini juga bertujuan untuk menjabarkan ketentuan peraturan mengenai LMK yang ada di dunia. Tinjauan ini akan dilakukan dengan metode normatif dan empiris. Kajian normatif akan dilakukan untuk memeriksa aspek normatif dari LMK dan LMKN. Di sisi lain, kajian empiris ditujuan untuk memahami dan menganalisa pandangan dari para pelaku, khususnya LMK yang telah ada sebelum UU Hak Cipta 2014 berlaku. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi mengenai peraturan LMK musik/lagu di Indonesia di masa depan.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), 2, dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris juncto pasal 2 Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan akibat pengaturan Ujian Pengangkatan Notaris tersebut terhadap Calon Notaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah studi kepustakaan yang penelitiannya bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian ini berupa hukum normatif atau kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian tesis ini yaitu bahwasannya keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris ini seharusnya menjadi tidak sah dan patut untuk dicabut oleh pemerintah serta tidak dapat dilaksanakan karena Permenkumham tersebut dengan UUJN dan UUJN-P tidaklah selaras dan sejalan sehingga tidak terpenuhinya Harmonisasi dan Sinkronisasi dalam perundang-undangan. Padahal seharusnya antara satu perundangundangan dengan perundang-undangan lainnya sejalan dan selaras. Apalagi UndangUndang hierarkinya lebih tinggi daripada Permenkumham. Maka, Ujian Pengangkatan Notaris dapat dikesampingkan oleh asas lex superior derogat legi inferiori dalam Teori Perundang-undangan dengan Hierarki Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hierarki yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah. Terlebih lagi, Ujian Pengangkatan Notaris ini memberikan lebih banyak akibat negatif daripada akibat positif untuk para Calon Notaris. Untuk itu seharusnya Permenkumham ini dibatalkan keabsahannya dan dicabut saja.

---

This thesis discusses the validity of the Notary Appointment Examination contained in Article 1 paragraph (1), 2 and 3 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights (Permenkumham) Number 25 Year 2017 on the Examination of Notary Examination juncto article 2 Permenkumham Number 62 Year 2016 on Terms and Procedures for the Appointment, Transfer, Dismissal and Renewal of Notary Period to Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN-P) and the impact of the Regulation of the Notary's Appointment Exam on Candidate Notary. Research method in this thesis is literature study whose research is juridical normative. This type of research is a normative law or literature and uses secondary data. Data collecting technique used is literature study that is normative juridical and data analysis technique is done by using qualitative data analysis method. The result of this thesis research is that the validity of this Notary Appointment Test should be invalid and deserve to be revoked by the government and can not be implemented because the Permenkumham with UUJN and UUJN-P are not aligned and in line so that the Harmonization and Synchronization in the legislation is not fulfilled. Whereas it should be between one legislation and the rest of the legislation in line and aligned. Moreover, the hierarchy laws are higher than Permenkumham. Thus, the Examination of a Notary can be ruled out by the principle of lex superior derogat legi inferiori in Legal Theory with Legal Hierarchy which states that a higher hierarchy can override the lower one. Moreover, the Notary's Appointment Exam gives more negative impacts than positive impacts for Notary Candidates. For this reason, this Permenkumham should be abrogated and only revoked.