Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang syarat patentabilitas suatu invensi berdasarkan sengketa antara Apple melawan Samsung dan implikasinya terhadap perkembangan paten di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan doctrine of anticipation, doctrine of equivalents, dan doctrine of best mode dalam melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Deen Haag 396957/KG ZA11-730. Hasil penulisan skripsi ini dalam Putusan Putusan Pengadilan Deen Haag 396957/KG ZA11-730 menunjukkan hakim tidak secara teliti dalam memberikan perlindungan paten terhadap suatu invensi. Selain itu, dapat dilihat bagaimana implikasi terhadap Indonesia atas adanya sengketa ini adalah Indonesia berpotensi untuk mengalami sengketa serupa karena Indonesia merupakan pasar dari kedua produsen tersebut dan negara hukum.

---

ABSTRACT
The purpose of this thesis is to explain and analyse the patentable subject matter evidence from Apple versus Samsung and its implications toward the development of software patent law in Indonesia. The writer uses the juridicalnormative research method alongside bibliographic study which mixes doctrine of anticipation, doctrine of equivalents, and doctrine of best mode to analyse the case based on Verdict of The Hague Number 396957/KG ZA 11-730. From Verdict of The Hague Number 396957/KG ZA 11-730, it can be concluded that the Judge failed to analyse the claimed invention properly regarding giving patent protection to the claimed invention. Besides, this thesis will bring into focus the implications from the case about the probability of such case happen in Indonesia because of Indonesia is considered as their market shares.

Abstrak :
Ide pencetusan Deklarasi Doha dilatarbelakangi oleh protes dari negara-negara berkembang yang menilai bahwa pasal-pasal pelindung TRIPS (the TRIPS Safeguards) tidak jelas dan bersifat multi interpretasi. Negara-negara berkembang berusaha mencari sebuah alat tafsir terhadap the TRIPS Saféguards tersebut yang memenuhi persyaratan hukum internasional, khususnya Konvensi Wina yang mengatur tentang Hukum Perjanjian Interasional dan proses legislatif negosiasi berdasarkan kerangka kerja pembuatan keputusan WTO (WTO decision making framework). Melalui Deklarasi Doha, negara-negara berkembang mencapai tujuan utama mereka untuk mencari penjelasan terhadap penafsiran the TRIPS Safeguards tersebut. Meskipun demikian, di masa yang akan datang, perbedaan tingkat ekonomi, teknologi dan kepentingan di antara negara- negara anggota WTO akan menjadi salah satu pemicu perdebatan mengenai manfaat perlindungan paten obat berdasarkan ketentuan WTO dan pengaruhnya terhadap akses obat esensial. Hasil yang optimal dari perdebatan tersebut akan sangat tergantung pada kehendak para pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang tidak memihak kepentingan salah satu negara anggota WTO.

Abstrak :
Suatu pengantar pengetahuan dasar tentang Hukum Paten diuraikan secara garis-garis besar dalam buku kecil ini oleh dua penulis praktisi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM. Substansi yang dimuat dalam buku pengantar ini, adalah: BAB I Pendahuluan; BAB II Beberapa Perjanjian Internasional yang terkait dengan Pengaturan Paten di Indonesia; BAB III Perlindungan Paten di Indonesia; BAB IV Arti Informasi Paten, Penelusuran dan Pemetaan Informasi Paten; BAB V Isu-isu yang terkait dengan Hak. Para pembaca yang ingin mendapat pemahaman tentang apa itu Hak Paten, dapat memperolehnya dengan memiliki buku kecil ini yang membahas pelbagai pengetahuan ilmu tentang Hak Paten di Indonesia.Suatu pengantar pengetahuan dasar tentang Hukum Paten diuraikan secara garis-garis besar dalam buku kecil ini oleh dua penulis praktisi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM. Substansi yang dimuat dalam buku pengantar ini, adalah: BAB I Pendahuluan; BAB II Beberapa Perjanjian Internasional yang terkait dengan Pengaturan Paten di Indonesia; BAB III Perlindungan Paten di Indonesia; BAB IV Arti Informasi Paten, Penelusuran dan Pemetaan Informasi Paten; BAB V Isu-isu yang terkait dengan Hak. Para pembaca yang ingin mendapat pemahaman tentang apa itu Hak Paten, dapat memperolehnya dengan memiliki buku kecil ini yang membahas pelbagai pengetahuan ilmu tentang Hak Paten di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan terhadap paten merupakan kewajban bagi Negara-negara anggota WTO. Dengan diaturnya kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan paten yang menunjang alih teknologi menimbulkan permasalahan baru bagi perlindungan paten di Indonesia, karena sanksi penghapusan paten akan diberikan apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pemegang paten. Penghapusan paten menimbulkan hilangnya segala akibat hukum atas paten tersebut, sehingga paten tersebut tidak lagi dilindungi. melalui penelitian hukum normatif yang menggunakan teori perlindungan kekayaan intelektual sanksi penghapusan paten bertentangan dengan semangat perlindungan kekayaan intelektual, namun disisi lain alih teknologi merupakan salah satu bentuk kemanfaatan perlindungan paten. TRIP's memberikan kewenangan bagi negara anggota untuk mengatur alih teknologi melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Regulasi nasional mengenai transfer teknologi di indonesia saat ini belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai itu. sehingga perlu dipertimbangkan dibentuknya pengaturan alih teknologi yang tidak hanya berpihak kepentingan pemegang paten tetapi juga kepentingan negara dalam mencapai tujuannya.

---

ABSTRACT
Protection of patents is an obligation for WTO member countries. By regulating the obligations of patent holders to implement patents that support technology transfer raises new problems for patent protection in Indonesia, because patent elimination sanctions will be given if this obligation is not carried out by the patent holder. Elimination of patents results in the loss of all legal consequences of the patent, so the patent is no longer protected. through normative legal research that uses the theory of intellectual property protection, sanctions for the elimination of patents contradict the spirit of intellectual property protection, but on the other hand the transfer of technology is a form of patent protection. TRIP's gives authority for member countries to regulate technology transfer through their national legislation. National regulations regarding technology transfer in Indonesia currently do not clearly and specifically regulate that. so that it is necessary to consider the establishment of technology transfer arrangements that are not only in favor of the interests of patent holders but also the interests of the state in achieving its objectives.

Abstrak :
Vaksin Covid-19 diharapkan dapat menjadi solusi untuk kembali hidup normal. Namun, kebutuhan vaksin yang bersifat global menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat, khususnya terkait eksistensi perlindungan paten. Untuk itu, penulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membahas patentabilitas vaksin Covid-19 serta bagaimana cara pelaksanaan perlindungan paten di tengah pandemi dan kekhawatiran masyarakat akan keterbatasan akses terhadap vaksin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif di mana data-data berasal dari studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan penelitian Penulis, Penulis sampai pada simpulan bahwa vaksin Covid-19 dapat memperoleh perlindungan paten selama permohonan akan paten telah diajukan kepada kantor paten di mana vaksin telah memenuhi seluruh persyaratan patentabilitas. Dikarenakan tidak adanya mekanisme perlindungan paten secara internasional, permohonan paten harus diajukan di banyak negara untuk memaksimalkan cakupan wilayah perlindungan paten. Untuk itu, pemohon dapat mengajukan permohonan dengan sistem Patent Cooperation Treaty (PCT) di negara-negara anggota PCT dan dengan sistem country-by-country basis di negaranegara non anggota PCT. Adapun adanya perlindungan paten tidak akan menghalangi akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme non-voluntary license berbentuk compulsory license atau government use. Sementara untuk voluntary license, pelaksanaannya dapat melalui Medicine Patent Pool. ...... The Covid-19 vaccine is expected to be a solution to return to normal life. However, the need for vaccines that are global in nature raises several questions in the community, especially regarding the existence of patent protection. For this reason, this paper will answer these questions by discussing the patentability of the Covid-19 vaccine as well as how to implement patent protection in the midst of a pandemic and public concerns about limited access to vaccines. The research method used in the writing of this thesis is normative juridical with a qualitative approach where the data comes from literature studies and interviews. Based on the author's research, the author came to the conclusion that the Covid-19 vaccine can obtain patent protection as long as a patent application has been submitted to the patent office in which the vaccine meets all the patentability requirements. Due to the absence of an international patent protection mechanism, patent applications must be filed in many countries to maximize the scope of patent protection areas. For this reason, applicants can apply using the Patent Cooperation Treaty (PCT) system in PCT member countries and using the country-by-country basis system in non- PCT member countries. The existence of patent protection will not prevent public access to the Covid-19 vaccine. This can be realized through a non-voluntary license mechanism in the form of a compulsory license or government use. Meanwhile, for voluntary licenses, the implementation can be done through the Medicine Patent Pool.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual khususnya Perlindungan Paten bagi Peneliti di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan Kebijakan yang mengatur mengenai Peneliti di Perguruan Tinggi. Serta dibahas pula mengenai status kepemilikan Kekayaan Intelektual terhadap hasil penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi. Hasil Penelitan menyimpulkan dan menyarankan bahwa kerena ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berjalannya peraturan perundangan di bidang HKI, maka perlu ditambahkan peraturan Pendukung serta diperlukan adanya Lembaga khusus pengelola HKI yang lebih bersifat teknikal dibidang HKI. Serta dibahas juga peraturan mengenai pembagian royalti yang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the protection of intellectual property rights, especially patent protection for Researcher in University. The study was conducted with the normative juridical methods to perform research paper on the legislation in the field of IPR, and governing policies for Research in University. As well as also discussed about the status of intellectual property ownership from the results of research in the university. Result of Research was concluded and suggest, it is necessary to add rules and required the presence of Institutions Supporting special IPR managers that are more technical in the field of IPR, because there are several factors that cause less efective legislation in the field of IPR. Also discussed about a regulation regarding the distribution of royalties associated with activities that generate Intellectual Property in Higher Education.