Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lelang merupakan salah satu alternatif penjualan barang yang dewasa ini sudah banyak diminati masyarakat. Pada dasarnya setiap pembeli termasuk pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perli ndungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembeli lelang yang mendapatkan gugatan atas objek barang lelang yang dibelinya. Kasus yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pembeli lelang tanah yang sudah memiliki bukti otentik berupa sertifikat tanah serta Risalah Lelang mendapatkan gugatan atas objek lelang yang dibelinya tersebut dan justru dikalahkan oleh pengadilan sehingga tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya tersebut. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli tanah secara sah melal ui lelang yang beritikad baik terhadap adanya gugatan dari pihak lain serta upaya penyelesaian yang harus dilakukan terhadap sengketa tanah yang diperoleh melalui lelang tersebut dengan adanya gugatan dari pihak lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa peraturan­ peraturan tentang Jelang yang ada agar segera di revisi dengan menambahkan pasal-pasal yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Pembeli Lelang yang beritikad baik dan disertai dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran, baik yang disengaja ataupun karena kelalaian yang dapat merugikan Pembeli Lelang.

---

Auction is one of alternative way to sell things which many people prefer nowadays. All buyers include auction buyers that have good will fundamentally must get law protection. But the fact is many of auction buyers still get law suit from the auction object that they bought. Case study of this thesis is auction land buyer that already have authentic prove which is land certificate and auction deed (auction chronicle) still get law suit from the auction object that he bought but in this case the auction buyer is defeated by the court so he cannot capture the land that he bought. This thesis focussed about law action for legally land buyer that has good will through auction which land claimed by another party and problem solving of land dispute that got from the auction that should be done which land claimed by another party. This research is normative juridis with descriptive and prescriptive design. Conclusion of this research suggest that rules of auction that already exist to be revision soon with adding articles that can give law protection for auction buyer that has good will a nd also with articles that give certain sanction to whom disobeyed t he rules, either deliberately or because of negligence that can harm the auction buyer.

Abstrak :
Salah satu bahan yang digunakan sebagai perlengkapan makan dan minum adalah melamin. Melamin dikenal karena keunggulannya yang tidak mudah pecah dan ringan. Selain melamin yang asli, ternyata di pasaran dapat dijumpai pula peralatan makan dan minum yang terbuat dari melamin palsu. Melamin palsu mengandung formalin sehingga berbahaya jika digunakan sebagai alas makan dan minum karena unsur formalin pada melamin palsu sangat mudah terurai ketika terkena panas langsung atau dari makanan dan minuman yang diwadahi. Kemiripan antara produk melamin asli dan produk melamin palsu mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu masalah standar produk melamin, pengaturan produk melamin, dan bentuk perlindungan konsumen terhadap produk melamin palsu berdasarkan UUPK. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, saat ini belum ada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk melamin, namun sudah ada Rancangan SNI produk melamin. Kedua, pengaturan mengenai produk melamin di Indonesia ada dalam UUPK, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar. Ketiga, bentuk perlindungan konsumen untuk produk perlengkapan makan dan minum dari bahan melamin palsu berdasarkan UUPK adalah bentuk larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu, tanggung jawab pelaku usaha, dan sanksi yang diberikan pada pelaku usaha.

Abstrak :
Kegiatan pokok perdagangan eceran melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil. Bentuk usaha eceran terdiri dari usaha eceran tradisional dan modern. Bentuk usaha eceran secara tradisional umumnya masih menggunakan sarana toko atau pasar dan merupakan usaha perorangan dengan jumlah barang yang dijual terbatas macam dan jumlahnya. Bentuk usaha eceran lain adalah usaha eceran modern dengan modal besar yang menjual beragam barang (lengkap) dan memiliki tempat-tempat usaha yang strategis dengan berbagai sarana dan prasarana (one-stop shopping). Ekspansi usaha pedagang eceran besar dan juga dengan terbukanva perdagangan eceran bagi penanam modal asing menimbulkan kekhawatiran usaha pedagang eceran kecil akan hancur. Selain itu, usaha perdagangan eceran dengan storeiless store seperti multilevel marketing, TV Shopping, dan lain-lain juga menambah persaingan dalam usaha eceran. Berdasarkan pengertian ini, persaingan yang terjadi dalam perdagangan eceran adalah antara sesama pedagang eceran besar baik lokal maupun asing. Meskipun demikian usaha untuk melindungi kepentingan pedagang eceran kecil sekaligus meningkatkan kualitas usahanya perlu dilakukan baik dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan, organisasi pedagang eceran, maupun akademisi. Usaha-usaha pokok dimaksud meliputi lokasi usaha, program kemitraan, dan perlindungan hukum. Aspek perlindungan hukum yang masih perlu diperbaiki mencakup perizinan usaha, permodalan, kemitraan, distribusi barang dan persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha yang sehat tidak hanya mencakup ketentuan hukum tertulis, namun mencakup pula pengertian hukum tidak tertulis seperti etika bisnis. Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dalam usaha eceran terdapat dua Cara pokok, yaitu perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang usaha eceran serta penegakannya dan peningkatan kualitas usaha pedagang eceran kecil.

---

The main activity of retailing business is to sell goods in small quantities to the end user. There are traditional and modern retailing businesses. The traditional retailing business usually uses shop or market in selling its limited quantity and variety of goods. The modern retailing business that owns big capital sells various goods. Its store locates in strategic business area and has modern facilities (one-stop shopping). This retailer is called big retailer. The concern of the destruction of small retailers comes up since the expansion of the local big retailers as well as the disclosure of retailing business for foreign investment. The store less store such as multi-level marketing, TV Shopping, etc increases the competition on retailing business. Based on this research, the competition of retailing business occurs among local and foreign big retailers. The small retailers needs the government, particularly the Department of Industry and Commerce, retailers' organization, and academic institution assistance to protect the interest of small retailers as well as to enhance the quality of their businesses. Such assistances include the business location, partnership program and legal protection. The aspects of legal protection that needs to be improved are business permit, capitalization, partnership, distribution of goods and business competition. The meaning of fair business competition covers the written law and unwritten law such as business ethics. There are two main methods in protecting the unfair competition on retailing businesses, i.e. the improvement of regulations on retailing business and its enforcement, as well as the enhancement of business quality of small retailers.

Abstrak :
ABSTRAK
Liberasi ekonomi yang dibarengi laju perkembangan tekhnologi yang pesat telah memunculkan persaingan bisnis yang ketat di kalangan dunia usaha. Oleh karena itu, berbagai pemikiran kearah efisiensi terus bergulir. Salah I (satu) pemikiran tersebut adalah outsourcing yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pelaksanaan outsourcing selama beberapa tahun ini masih mengalami berbagai kelemahan, terutama disebabkan kurangnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun sebagai akibat deari ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Oleh karenanya diperlukan penelitian-penelitian tentang pengembangan outsourcing sehingga menjadi dasar penentuan arah pelaksanaan outsourcing.

Abstrak :
Sistem publikasi negatif tidak dipergunakan seutuhnya dalam pendaftaran tanah di Indonesia, akan tetapi sengketa tanah seringkali timbul dari kelemahan sistem itu, termasuk dalam hal untuk pemindahan hak melalui jual beli. Sebagian daft permasalahan itu adalah keabsahan jual beli tanah dengan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan formal sesuai peraturan tetapi kemudian terbukti dilakukan secara melawan hukum, perlindungan bagi pembeli seperti halnya dalam sengketa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1588/K/Pdt/2001 vide Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder yang dirancang dengan Case Study Design, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil. Jual bell tanah yang telah sesuai hukum tetapi kemudian terbukti bahwa pada pendaftaran pertama kali mengandung cacat hukum maka seluruh bukti kepemilikan yang timbul kemudian adalah batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah atas gugatan pihak ketiga diatur dalam Pasal 19 ayat (2) c UUPA; PP No. 24 Tahun 1997 mengenai sertifikat sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 32 ayat (1); kewajiban PPAT untuk menolak membuat akta dengan fakta yang mengakibatkan cacat hukum; pembuktian hak atas tanah; pembukuan data fisik dan data yuridis tanah di Kantor Pertanahan dan juga PP No.37 Tahun 1998 dalam kewajiban PPAT untuk lebih cermat memeriksa keabsahan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan Mahkamah Agung lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik asal karena pemindahan hak oleh para tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan perlindungan terhadap pembeli tanah karena dianggap sesuai dengan ketentuan hukum pemindahan hak atas tanah. Saran disampaikan untuk adanya Lembaga Peradilan yang khusus menangani sengketa tanah serta bagi para pembeli tanah agar menelusuri riwayat kepemilikan tanah sebelum melakukan jual bell tanah. ......Negative Publicizing system is not utilized as intact as in land registry in Indonesia, however land dispute often arise from that system feebleness, included in matter for conveyancing through sales agreement. Some of that problems that the land sales authenticity with complete document and fulfill formal conditions according to regulation but later proven to be conducted by illegal process and also protection for buyer just as in dispute in decision Appellate Court Number 1588/K/Pdt/2001 vide High Court of Bandung and District Court of Bale Bandung. This research as normative law is used to analyze the books of law sciences as secondary facts designed by a Case Study Design, data mustered by document study application. Result of the research is able to conclude that sales should be validity if fulfilling formal and material conditions. The buying agreement have been processed according to land regularity and then later proven that the first registration contain handicap punish hence all evidence of it's ownership of arising out later is cancellation for the shake of law. The law protection to buyer of land for suing of third party arranged in Section 19 sentence (2) c Code of Number 5/1960; The Government Regulation (PP) Number 24/1997 hitting certificate as a means of the strong evidence Section 32 sentence (1); obligation of The Official of Land Levering (PPAT) to refuse to make act with fact resulting handicap; land right verification; book of notes of physical and regulity facts in Office of Land Affairs (BPN) as well as PP No.37 of Year 1998 in obligation of PPAT to more careful verifying document authenticity.

Abstrak :
ABSTRAK
Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini membuat segala suatu menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat. Salah satu kemajuan teknologi yang dapat kita rasakan adalah hadirnya internet. Dengan internet kita dapat melihat dunia. Arti dari perkataan ini adalah bahwa dengan internet kita dapat memperoleh segala informasi yang kita butuhkan di belahan bumi lain hanya dengan hitungan menit. Dengan internet juga kita dapat melakukan komunikasi. Salah satu hal penting dalam internet adalah domain name. Domain name adalah alamat darimana informasi diperoleh. Domain name tersebut haruslah unik dan mudah di ingat. Dengan internet juga dapat dilakukan promosi atas suatu barang. Hal ini dilakukan dengan membuat merek menjadi domain name. Permasalahan mualai timbul ketika yang menggunakan merek sebagai domain name adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan pemilik merek tersebut. Hal-hal seperti ini belum diatur dalam undang-undang. Segala sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan teratur haruslah diatur dalam suatu produk hukum yakni undang-undang. Tesis ini akan menganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadap domain name.