Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kredit sebagai salah satui usaha pokok bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Kredit yang selektif dan terarah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sesuatu negara sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menbahas segi-segi hukum yang ada hubungannya dengan perkreditan dimana yang menjadi masalah pokok adalah miengenai perjanjian kredit dalam prakteknya pada Bank BNI. Oleh karena kredit erat kaitannya dengan hukum, maka segi-segi yuridis dibidang perkreditan harus mendapat perhatian yang lebih serius. Karena itu bagi bank jika ingin mengamankan kredit yang diberikannya, maka dalam pemberian kredit tersebut harus disertai dengan jaminan, setiap perjanjian kredit harus dibuat perjanjian kreditnya. Juga tujuan jaminan tersebut penting untuk menjaga keselamatan uang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabahnya. Dengan dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diharapkan dapat membantu melancarkan pengembalian kredit yang diterima oleh seorang nasabah. Juga penting bagi nasabah untuk mengetahui akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian baginya jika ia lalai mamenuhi kewajibannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menambah batasan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Disamping itu dibidang Perbankan Nasional juga harus menjalankan amanat Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan policy direction bagi Perbankan Nasional. Salah satu pilar dari enam pilar API yaitu pilar keenam, adalah perlindungan konsumen, dengan beberapa program yang berupa mekanisme pengaduan nasabah; pendirian lembaga mediasi independen; peningkatan transparansi; informasi produk perbankan dan edukasi nasabah. Dalam rangka membangun transparansi dan informasi produk perbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen wajib menjadi perhatian perbankan nasional. Salah satu ketentuan tentang perlindungan konsumen adalah perjanjian baku, khususnya klausula baku yang dilarang atau klausula eksonerasi. Berkaitan dengan hal itu salah satu produk perbankan nasional, khususnya di Bank adalah kredit; dimana di dalam perjanjian kredit, khususnya Pasal 1 umumnya memuat Syarat-Syarat Umum Perkreditan Bank atau Syarat-Syarat Umum; yang berisi ketentuan standar pemberian kredit. Tesis ini mengupas terhadap klausula yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum, yang terindikasi beberapa pasalnya mengandung klausula eksonerasi. Melalui riset di salah satu Bank Pemerintah dan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dari bahan hukum primer serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum sekunder. Data dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang tersaji secara deskriptif normatif pada tesis ini. Dengan kesimpulan bahwa benar terdapat klausula eksonerasi, namun dengan tata cara penyampaian Syarat-Syarat Umum bersamaan dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit, klausula baku yang ada dapat dieliminir atau ditiadakan karena calon debitur mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan menegosiasikan kembali syarat-syarat dimaksud.