Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yangmerupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakansalah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harussesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masihterus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatananggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalamUndang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakanpenelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundangundangantentang perkoperasian, peraturan-peraturan pelaksananya serta bukubukumengenai perkoperasian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperative charter arrangements that are the foundation

for the establishment of a legal entity. Cooperatives are one legal entity

recognized by the state. The process of establishing co-operative must comply

with laws and regulations applicable in Indonesia. Of this cooperative

arrangement has existed since 1915 and still continues to change with the social,

economic and political state. Manufacture of articles of the cooperative shall be in

accordance with the provisions contained in Law No. 25 of 1992. Writing of this

thesis is to use research to examine the juridical-normative regulations regarding

cooperatives, implementing rules and books about cooperative."

"Penelitian ini membahas tentang dinamika politik dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian di DPR RI periode 2014-2019. Teori Kebijakan Publik dari William Dunn digunakan untuk menganalisa masalah perumusan RUU Perkoperasian setelah UU Koperasi No. 17 tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diperlukan undang-undang untuk mengatur tentang koperasi. Namun DPR 2014-2019 akhirnya tidak berhasil mengesahkan RUU Perkoperasian karena ada penolakan dari fraksi-fraksi DPR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan penelusuran data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah pada tahapan perumusan RUU Perkoperasian 2014-2019, terdapat pertarungan kepentingan politik antar fraksi di Komisi VI DPR RI, khususnya oleh Fraksi Partai Golkar yang memperjuangkan substansi materi tentang Dekopin dan sumber pembiayaannya dan Fraksi PDIP yang menolak substansi tersebut dicantumkan di dalam RUU Perkoperasian. Penolakan RUU Perkoperasian selain berasal dari dalam fraksi, juga ada penolakan dari elemen non pemerintah seperti praktisi, pakar, akademisi koperasi dan organisasi masyarakat sipil. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pada perumusan RUU Perkoperasian walau berupaya mengganti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena sudah tidak dianggap sesuai dengan aktivitas perkoperasian saat ini, terdapat kepentingan secara pragmatis oleh Fraksi Partai Golkar yang memperjuangkan Dekopin beserta sumber pembiayaannya yang berasal dari negara. Namun, terdapat penolakan terkait substansi materi tersebut di dalam RUU Perkoperasian oleh Fraksi PDIP, pelaku perkoperasian dan organisasi masyarakat sipil sehingga RUU Perkoperasian batal disahkan pada periode 2014-2019.

---

This study discusses the political dynamics in the process of formulating the Cooperative Law in the DPR RI for the 2014-2019 period. Public Policy Theory from William Dunn is used to analyze the problem of the formulation of the Cooperative Bill after the Cooperative Law no. 17 of 2012 was canceled by the Constitutional Court so that a law is needed to regulate cooperatives. However, the 2014-2019 DPR finally failed to ratify the Cooperative Bill because there was a rejection from the DPR factions. This study uses qualitative methods with data collection techniques, namely in-depth interviews and secondary data searches. The findings of this study are that at the stage of formulating the 2014-2019 Cooperative Bill, there was a battle of political interests between factions in Commission VI DPR RI, especially by the Golkar Party faction who fought for the substance of the material regarding Dekopin and its funding sources and the PDIP faction which rejected the substance being included in the Cooperative Bill. The rejection of the Cooperative Bill, apart from coming from within the faction, was also rejected by non-government elements such as practitioners, experts, cooperative academics and civil society organizations. The conclusion of this research is in the formulation of the Cooperative Bill even though it seeks to replace Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives because they are no longer considered in accordance with current cooperative activities, there is a pragmatic interest by the Golkar Party faction that fights for Dekopin and its funding sources originating from the state. However, there was a rejection regarding the substance of the material in the Cooperative Bill by the PDIP faction, cooperative actors and civil society organizations so that the Cooperative Bill was canceled for the 2014-2019 period."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui koperasi dan cermin kesejahteraan anggotanya melalui laporan keuangan dan fungsi koperasi. Penelitian dilakukan pada satu Koperasi yang didirikan pada tahun 1961 dan jumlah anggota pada tahun 1994 berjumlah 412 anggota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif.Dari hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa koperasi dapat melaksanakan fungsinya seperti yang dimuat dalam undang-undang perkoperasian tahun 1992 tetapi selain itu selama empat tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 laporan keuangan menujukan kurang benar dan kurang tepat. Kondisi seperti ini disebabkan ada beberapa pola perhitungan dalam Buku Besar yang tidak mengikuti prinsip akuntansi namun demikian posisi keuangan koperasi cukup baik, petunjuk ini diperoleh melalui analisa keuangan. Cermin kesejahteraan anggota ternyata tidak dapat digambarkan melalui laporan keuangan khususnya Neraca dan Sisa Hasil Usaha tetapi dapat diperoleh melalui lampiran-lampiran perhitungan sehingga pada suatu waktu dapat terjadi koperasi mengalami kerugian dan anggota mendapatkan laba. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan anggota koperasi dan koperasi dalam posisi yang sama, dimana anggota adalah pengusaha sapi perah dan koperasi memberikan fasilitas usaha ternak yang orientasinya kesejahteraan untuk anggotanya. Dalam menjalankan fungsinya itu koperasi tetap harus mampu memperoteh laba agar aktivitas usaha dapat terus berjalan.Dari Penelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Koperasi yang dahulu didirikan oleh para anggotanya sekarang, mampu melaksanakan fungsi koperasi bagi para anggotanya yaitu kesejahteraan."

"Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi, Bagaimana peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi serta bagaimana kesesuaian bentuk laporan keuangan Koperasi "ABC" dan Koperasi "XYZ" bila dikaitkan dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum sesuainya penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah pada Koperasi "ABC" pada pos Simpanan Sukarela yang mengalami penempatan yang tidak sesuai, yang seharusnya penempatan pos tersebut disajikan di dalam kelompok ekuitas. Pada Koperasi "XYZ" ketidaksesuaian tersebut adalah pos Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela disajikan pada sisi Pasiva kelompok Kewajiban, yang seharusnya pos-pos tersebut disajikan pada kelompok Ekuitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh kedua koperasi belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh kedua koperasi belum sesuai dengan PSAK Nomor 27 karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK Nomor 27 akan memperngaruhi kewajaran laporan keuangan pada Koperasi "ABC" maupun Koperasi "XYZ".

---

Birth of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 27 on Accounting for Cooperatives is one tangible contribution of the Indonesian Accounting Association (IAI) for the development of cooperatives. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives is a reference in preparing the financial statements are fairly presented. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives that govern the separation of income from transactions with non members, and the need for cooperative members to make statements of economic promotion. This study aims to determine how the law in Indonesia regulating the financial statements of the cooperative, What is the role and status of legal entity financial statements for the cooperative and how cooperative the suitability of financial statements 'ABC' and cooperatives 'XYZ' when associated with PSAK No. 27 regarding accounting cooperatives. This study uses descriptive qualitative as a research methodology.

The results showed incompatibility has not been the preparation of financial statements under PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives. The fundamental incompatibility is the Cooperative 'ABC' on Voluntary Deposit experiencing post inappropriate placement, post placement should be presented within equity groups. In Cooperatives 'XYZ' inconsistency is heading Principal Deposits, Savings and Deposits Compulsory Voluntary groups are presented in the Liabilities Liabilities, which such items should be presented on the equity. The financial statements presented by the two cooperatives have not been equipped with the Statement of Cash Flows, Statement of Economic Promotion and Member Notes to Financial Statements. Calculation Results of Operations are presented by the two cooperatives have not been in accordance with PSAK No. 27 because there is no separation of income from members and non members. Inaccuracy is the application of PSAK No. 27 would affect the fairness of the financial statements on Cooperative 'ABC' and Cooperatives 'XYZ'."

"Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April Tahun 1997 dengan Akta Pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimanakah peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pembuatan akta perkoperasian, akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Diteliti dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Tipologi Penelitian Eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis terkait peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu dibuatkan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, akibat hukumnya yaitu jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Mengenai pertanggungjawaban hukumnya ialah, Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri.

---

Cooperatives founded by the founders should be adjusted to the Deed of Establishment and Amendment to the Articles of Association by the Cooperative Notary, so that legal certainty and smoothness and the civil interests of the founders can be protected in accordance with the Decree of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004. In this case, the Deed of Establishment and the Articles of Association of the Pemuda Tri Karya Cooperative which was established on April 7, 1997 with the Deed of Establishment No. 108/BH/KWK.25/IV/1997 were analyzed, then examined how the role of the Notary Making the Cooperative Deed was in the application of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 in making the cooperative deed, the legal consequences for the Youth Tri Karya Cooperative that do not comply with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 and the legal responsibility of the Youth Tri Karya Cooperative for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Institutions. Researched using normative juridical research methods and explanatory research typology using secondary data. The results of the analysis related to the role of the Cooperative Notary Deed Maker are made a deed of establishment, a deed of amendment to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities, the legal consequence is that if there is no adjustment to the deed of establishment and amendments to the articles of association by the Pemuda Tri Karya Cooperative, then all legal action against the cooperative is not valid. Regarding its legal responsibility, Cooperatives are required to be accountable by making Amendments to the Articles of Association in the form of holding an Extraordinary Annual Member Meeting and attended by the Notary of the Cooperative Deed Maker with an agenda specifically regulated regarding Amendments to the Articles of Association in the Field of Business, and changes in the address (place of domicile) of the Cooperative. Tri Karya Youth. Then the Minutes of the Extraordinary Annual Meeting of Members are made, which will then be submitted to the Minister."