Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Transaksi derivatif nilai tukar merupakan transaksi turunan dari transaksi jual beli valuta asing yang banyak dilakukan guna meminimalkan resiko akibat adanya fluktuasi nilai mata uang. Tesis ini menguraikan;(i)pengertian transaksi derivatif; (ii) manfaat transaksi derivatif dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia; (iii)keabsahan transaksi derivatif menurut hukum perikatan Indonesia; dan (iv)Bagaimana lembaga peradilan di Indonesia menyikapi transaksi derivatif dalam berbagai kasus. Berdasarkan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini maka j awaban atas pokok permasalahan tersebut adalah (i)Transaksi derivatif Nilai tukar adalah suatu kontrak atau perj anj ian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya yaitu nilai tukar baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen; (ii)Transaksi derivatif yang digunakan secara benar akan sangat membantu suatu perusahaan dalam meminimalkan resiko atas fluktuasi nilai mata uang asing terhadap Rupiah; (iii)Transaksi derivatif telah diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan dalam sistim hukum perikatan Indonesia dapat dikelompokkan dalam bentuk perjanjian tak bernama (inominat) dan (iv) Mahkamah Agung dalam keputusannya nomor. 02/PK/N/1999 tertanggal 6 April 1999 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor. 2461/K/Pdt/1999 tertanggal 17 Desember 1999 telah membuat terobosan yang sangat berarti dalam hukum perikatan terutama dalam kaitan dengan eksistensi transaksi derivatif dalam sistem hukum perikatan Indonesia.;

Abstrak :
ABSTRAK
Berbagai macam promosi yang dilakukan oleh Pemerintah baik didalam, maupun di luar negeri telah mendorong arus wisatawan asing maupun domestik untuk mendatangi daerah daerah wisata di Indonesia. Hal ini telah menjadikan pariwisata berkembang dengan pesat, sehingga Pemerintah mengharapkan pàriwisata sebagai industri dapat dijadikan salah satu sumber bagi pemasukan devise negara. Salah satu unaur dari industri pariwisata adalah usaha perhotelan. Skripsi ini membahas mengenal perjanjian yang terbit antara pihak tamu hotel (hotel patron) dengan pihak pimpinan atau pengelola hotel (hotel--operator), untuk akhirnya dapat diketahui apakah sebenarnya bentuk perjanjiannya. Perjanjian sewa kamar hotel ini termasuk dalam perjanjjan sewa-menyewa, sehingga asas-asas dan pengertian-pengertian hukum perdata umumnya dan hukum perjanjian khususnya berlaku bagi hubungan hukum yang dibuat oleh pare pihak. Hal mi diaebabkan oleh karena Buku III KUH Perdata menganut sistim terbuka dan asas kebebasan berkontrak. Subyek hukum adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Obyek perjanjlan ini adalah kamar hotel dan segala jasa lainnya yang diberikan kepada al penyewa atau dasar suatu perJanjian sewa. Usaha di bidang perhotelan harus berbentuk badan hukum Indonesia, sehingga tunduk kepada hukum Indonesia. Bentuk perjanjian sewa kamar hotel memang secara tertulis, namun berbeda dengan perjanjian lainnya, karena hanya pihak penyewa yang menanda-tangani perjanjian tersebut. Pihak yang menyewakan telah menyiapkan dan membuat bentuk perjanjian tersebut, oleh karena itu dianggap menyetujui halnya, sehingga tidak perlu menanda-tanganinya lagi. Didalam perjanjian sewa kamar hotel ditemukan lagi suatu perjanjian lainnya yaitu perjanjian pemberian kredit pada aaat pembayaran harga aewa. Tidak ditemukan hambatan yang berarti didalam perjanjian sewa kamar hotel, kecuali tidak adanya klausula yang mengatur apabila terjadi wanprestasi. Apakah pihak hotel berhak menahan barang milik tamu.