Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan tentang politisi perempuan Minangkabau dengan konstruksi realitas sosial budaya matrilineal dan agama Islam terhadap peran perempuan. Tujuan penelitian adalah menganalisis konstruksi sosial masyarakat Minangkabau terhadap perempuan dalam ranah politik. Melalui paradigma konstruktivis-interpretatif, peneliti memberikan gambaran atas konstruksi realitas sosial terhadap peran politisi perempuan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses konstruksi dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap peran perempuan Minangkabau, masih lekat dengan nilai ekonomi dan peran domestik. Hal ini mengakibatkan perempuan ketika berada di ranah publik tetap berpikir secara domestik, dan secara tidak langsung berdampak kepada hambatan perempuan dalam berpolitik ...... This research describe about Minangkabau woman politicians with construction process of matrilineal culture and Islam toward woman character. The research purposely to analyze social construction of Minangkabau society toward woman in political meadow. By using constructivism- interpretatif, researcher gives illustration in social reality construction toward the character of woman politicians. The result of will be seen that construction process of matrilineal culture value that doing by family and society toward Minangkabau woman character that the real stick with economic value and domestic meadow. This thing make woman that entry in the public meadow constant be think in the domestic manner, and indirectly become a closure to woman in politic.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas pandangan Aisyiyah terhadap isu yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928. Kedudukan perempuan pada saat itu masih banyak dipengaruhi oleh adat-adat yang membuat mereka seolah tidak memiliki hak apapun. Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi muslim modern di Indonesia menyadari bagaimana perempuan di Indonesia masih belum mengetahui kedudukan mereka sebagai mana yang mereka miliki dalam islam. Dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928, isu yang dibahas merupakan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kedudukan perempuan, poligami dan pernikahan dini. Melalui Kongres Perempuan Indonesia 1928 ini, Aisyiyah menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu yang dibahas dalam kongres tersebut melalui pidatonya. Dalam pidato yang dibacakan, Aisyiyah menyampaikan pandangan yang berbeda dengan organisasi lain yang hadir dalam kongres tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah berupa heuristik; yakni pencarian sumber baik itu arsip, buku, kritik sumber; yakni memverifikasi sumber yang telah didapat, interpretasi, dan terkahir ialah historiografi. Kata Kunci: Aisyiyah, Pergerakan Perempuan, Kongres Perempuan Indonesia, Pendidikan Perempuan

---

ABSTRACT
The issues discussed in the Indonesian Womens Congress of 1928. The position of women during that time was still heavily influenced by customs that made them seems to have no rights. Aisyiyah as part of Muhammadiyah which is a modern Muslim organization in Indonesia is aware of how women in Indonesia still not aware of their rights according to Islams law. During the Indonesia Womens Congress of 1928, the issues discussed were about women rsquo s education, womens position, polygamy and early marriage. Through the Indonesian Women rsquo s Congress of 1928, Aisyiyah gave their opinion on the issues discussed in the Congress through their speech. In this paper, the writer uses historical methods of heuristics is the search for sources of such archives, books, source criticisms is verify the source that has been obtained, interpretation, and the last is historiography. Key Words Aisyiyah, Womens Movement, Indonesian Womens Congress, Womens Education.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh karakteristik individu, rumah tangga, dan pasangan terhadap kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga dengan menggunakan data Susenas 2012. Hasil regresi Tobit menunjukkan bahwa perempuan yang berasal dari status ekonomi tingkat bawah berkontribusi lebih besar pada anggaran rumah tangga. Selain itu, preferensi pada perempuan dalam hal mengurus rumah tangga berhubungan positif dengan kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga. Sebaliknya, jumlah anak dalam rumah tangga berhubungan negatif dengan kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga. Ditemukan pula bahwa faktor terkuat yang memengaruhi kontribusi perempuan pada anggaran rumah tangga adalah status pekerjaan perempuan di sektor formal.

---

This study analyzes the effect of individual, household and spouse characteristics on women?s contribution on household expenditure. Applying Tobit regressions using 2012 Susenas data, it is found that female from low level of status economic contributes more to household expenditure. Preference for female in housework is positively related to female?s contribution on household expenditure. On the contrary, number of children in household negatively related to female's contribution on household expenditure. It is also found that women?s employment in formal sectors have the strongest effect on their contribution on household expenditure.

Abstrak :
ABSTRAK
Gagasan Kuota Perempuan Di Lembaga Perwakilan (minimal 30 persen) merupakan isu-politik yang diangkat oleh kelompok Kaukus Politik Perempuan Indonesia sehubungan dengan keinginan membangun kehidupan politik yang demokratis yang menjadi agenda perjuangan pemerintahan reformasi saat ini. Gagasan kuota perempuan merupakan salah satu strategi tindakan khusus sementara yang ditujukan untuk peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (Parlemen); agar dapat mewujudkan keseimbangan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di lembaga pengambil keputusan kebijakan-kebijakan negara. Proses demokrasi menuntut adanya partisipasi publik sebagai landasan bagi pemilihan kebijakan-kebijakan negara, maka partisipasi sejajar antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan merupakan perwujudan suatu sistem politik demokratis di atas azas utama kesetaraan gender. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah rendahnya jumlah perempuan yang dapat terpilih menjadi anggota di Lembaga Perwakilan, yang mengakibatkan