Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Trafiking (perdagangan) eksploitasi seksual pada anak bukanlah fenomena baru di Indonesia. Fenomena trafiking (perdagangan) anak adalah seperti gunung es, artinya hanya sebagian kecil yang muncul ke kepermukaan, sedangkan jumlah kasus yang tidak muncul ke permukaan tampak jauh lebih besar. Anak-anak korban trafiking eksploitasi seksual mengalami banyak kejadian yang mempengaruhi dirinya, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak konflik intra pribadi dan antar pribadi yang dialami mereka. Masa anakanak merupakan masa bermain, masa bersuka cita, masa belajar, masa pertumbuhan dan masa perkembangan. Namun masa-masa itu tidak dialami anak-anak korban trafiking secara wajar seperti layaknya anak-anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pertanyaan peneliti adalah bagaimana konflik intra pribadi dan antar pribadi yang dialami anak-anak korban trafiking eksploitasi seksual dan bagaimana manajemen konfliknya? Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji konflik intra pribadi dan konflik antar pribadi yang dialami anak-anak korban trafiking eksploitasi seksual komersial dan mengkaji manajemen konflik yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan gambaran bagaimana manajemen konflik intrapribadi dan antarpribadi yang dilakukan oleh korban trafiking (perdagangan) eksploitasi seksual pada anak. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Sesuai dengan tujuan penelitian maka penentuan informan dalam penelitian ini dengan teknik snowball. Pemilihan informan adalah secara purposive yaitu hanya informan korban trafiking eksploitasi seksual. Unit analisis Individu informan korban trafiking (perdagangan) eksploitasi seksual. Dari Hasil wawancara mendalam terungkap bahwa latar belakang keluarga dan krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan hal yang mempengaruhi meningkatnya kasus trafiking di Indonesia. Kasus trafiking eksploitasi seksual (dijadikan pelacur) diakibatkan adanya sistem budaya patriarki yang masih terjadi di Indonesia. Latar belakang pendidikan yang rendah dan latar belakang budaya konteks tinggi (high context culture) ikut menentukan cara bagaimana anak-anak korban trafiking tersebut menghadapi konflik dan mencari jalan keluar dari konflik yang dihadapinya. Selain itu peneliti menemukan bahwa gaya tiap individu dalam menghadapi konflik berbeda-beda. Dari hasil wawancara mendalam terhadap informan terungkap bahwa walaupun gaya manajemen konflik yang dilakukan informan selalu sama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan informan melakukan gaya manajemen konflik yang berbeda tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya. ...... Sexual exploitation Trafficking in children is not a new phenomenon to Indonesia. Trafficking in Children is just like "tip of the ice berg", that is to say that the number of cases brought to light is not a true representation of the scale of the problem, many cases are unheard. The victims of sexual exploitation trafficking suffer extreme trauma, both mentally and physically and they have endured many intrapersonal and interpersonal conflicts. A childs childhood should be a time for playing, learning, growing and developing, but unfortunately a victim of trafficking does not have the chance to do so unlike other children. According to this research has posed the question what are the intrapersonal and interpersonal conflict experienced by the victims and how they manage it. The aim of this research is to learn about the victims' intrapersonal and interpersonal conflicts and how they manage it. This research uses qualitative studies and is descriptive of how the victims manage their intrapersonal and interpersonal conflicts it also uses an in-dept interview technique. The informan was choosen by using the snowball technique. The unit analysis is sexual exploitation trafficking victim. From the in-depth interview, researcher found that family background and economic crisis are leading factors to the rise of numbers of trafficking victims in Indonesia. Sexual exploitation trafficking still occurs due to the existence of the patriarchy system in Indonesia. The way the victims manage their conflict is affected by their educational background and high context culture. The researcher found that each person had their own different way of managing their conflict. From the in-depth interview it was also found that every person used the same management technique, however on occasion these methods changed due to the situation and conditions.

Abstrak :
Kejahatan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia semakin meningkat jumlahnya tiap tahun merupakan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (contemporary forms of slavery) yang melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu diperlukan peranan aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan kembali hukum yang mencerminkan pemajuan dan perlindungan l-[ak Asasi Manusia bagi korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak dapat berpedoman pada Protocol to Prevent. Suppress and Punish Trajfcking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol PBB Untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak). Selain itu, khusus untuk anak sebagai korban dapat berpedoman pada Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang memberikan kemngka yang komprehensif untuk perlindungan hak dan martabat anak dan termuat didalam Undang-undang Nomar 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tesis ini merupakan hasil penelitian bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? dan (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk penegakan hukum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? Kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak berkaitan dengan penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang didakwakan dan pembuktiannya Serta tuntutan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini juga meneliti clan menganalisa bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mendeskripsikan kasus luruh duit di Desa Gabus Kulon Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten lndamayu yang merupakan bagian proses perdagangan anak untuk pelacuran. Tujuan studi kasus ini adalah mengidentifikasi faktorfaktor perdagangan anak-anak untuk pelacuran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desain yang digunakan adalah studi kasus dengan cara mendalami beberapa kasus luruh duit. Studi kasus ini bersifat bertingkat untuk menghubungkan abstraksi dan konsep tematik luruh duit kepada struktur dan proses sosial yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Sumber informasi terbagi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber informasi primer terdiri dari anak-anak yang luruh duit, orangtua, aparat kecamatan, aparat desa, kepala sekolah, guru, tokoh pemuda, Ketua lkatan Remaha Masjid, Guru Mengaji, Calo, dan Pekerja sosial Sanggar Kancil YKAI. Studi dokumentasi mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan gejala dan faktor-faktor luruh duit dari catatan kasus, peraturan perundang-undangan, program, hasil penelitian, data, dan sebagainya. Sumber informasinya adalah Pekerja Sosial, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, maupun pemerintah pusat. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai situasi dan gejala yang berhubungan dengan luruh duit dengan cara membuat photo dan video film.

Analisis data mengacu pada teori "pola" dimana luruh duit digambarkan sebuah pola pemikiran yang berisikan konsep yang saling berhubungan secara rapat dan saling memperkuat serta tergambarkan sebagai suatu skema atau pola. Pola tersebut kemudian dibandingkan dengan teori.

Kerangka pikir tesis terfokus pada perdagangan anak untuk pelacuran di daerah pengirim. Perdagangan anak untuk pelacuran menunjukkan sebuah gejala baru sebagai suatu tindakan sosial dimana anak-anak diperjualbelikan untuk pelacuran. Gejala ini mengandung aspek permintaan, perantara, dan persediaan yang berhubungan secara timbal balik. Permintaan akan pelacuran dipenuhi oleh faktor persediaan yang biasanya terjadi di desa yang dikenal sebagai pemasok pelacuran. Faktor permintaan dan persediaan dapat terhubungkan karena adanya faktor perantara yang diperankan oleh calo dan germo. Penelitian ini lebih terfokus lagi pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelacuran, dalam hal ini Juruh duit di daerah pengirim, sehingga menjadi berkembang bahkan diterima sebagai sebuah kebiasaan.

Penelitian ini menemukan bahwa luruh duit merupakan kasus perdagangan anak untuk pelacuran yang terjadi di daerah pengirim, yaitu Desa Gabus Kulon Kec. Gabus Wetan Kab. lndramayu. Luruh duit dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa 1) kemiskinan, 2) penerimaan masyarakat, 3) gaya hidup. "hajatan", dan 4) eksploitasi terhadap anak; faktor penarik yaitu 1) permintaan akan pelacur dan 2) gaya hidup remaja dan pergaulan bebas; dan faktor penguat, yaitu keterbatasan program.

Hasil analisis terhadap ketujuh faktor tersebut memperlihatkan bahwa Juruh duit merupakan 1) suatu sub kultur karen a terdiri dari berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh hampir semua komunitas, 2) merupakan proses sekaligus hasil belajar penyimpangan, 3) merupakan tindakan menyimpang untuk memperoleh tujuan kekayaan yang menjadi ukuran masyarakat dengan jalan tidak benar, yaitu dengan melacurkan diri, 4) terjadi karena usaha para calo dan germo dari jaringan perdagangan anak yang mencari, membujuk, dan memfasilitasi luruh untuk memenuhi permintaan jaringan perdagangan anak untuk pelacuran di kota, 5) sebagai kejahatan dimana anak-anak dieksploitasi sebagai pelacur, dan 6) tidak pernah berubah karena belum ada intervensi program yang efektif.

Penelitian mengenai jaringan perdagangan anak untuk pelacuran dari sisi permintaan (demand side) perlu dilakukan untuk melengkapi gambaran utuh mengenai jaringan perdagangan anak untuk pelacuran. Saran praktis ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten lndramayu berupa: 1) Penghapusan kemiskinan, 2) Penghapusan suib kultur Juruh duit, 3) Peningkatan kontrol sosial, 4) Peningkatan akses pada pendidikan, dan 4) Penegakan hukum oleh kalangan kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan terhadap kasus-kasus Luruh Duit dengan menggunakan pasal-pasal pidana dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap probabilitas anak bekerja pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2000-2008. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua metode analisis yaitu metode yang dikembangkan oleh Kovak (2013) untuk menghitung nilai regional tariff exposure akibat liberalisasi perdagangan di tingkat kabupaten/kota dan metode probit model untuk melihat dampak liberalisasi perdagangan terhadap probabilitas anak bekerja. Penelitian ini menemukan bahwa adanya liberalisasi perdagangan berkontribusi terhadap penurunan probabilitas anak bekerja di Indonesia. Adanya peningkatan pendapatan riil rumah tangga yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan dapat menguntungkan bagi kelompok rumah tangga sehingga dapat menurunkan probabilitas anak bekerja.

---

ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the impact of trade liberalization toward the probability of the children to enter to workplace at the distric level in Indonesia for the period of 2000 up to 2008. This study employs two analytical methods. They are the methods which is developed by Kovak (in 2013) to calculate the value of regionall tariff exposure due to trade liberalization in the distric level and Probit model which is to measure the impact of trade liberalization toward the probability of the extend of child work. This study reveal that the trade liberalization have contributed to the decrease in the probability of child work. Besides that, trade liberalization also enhances household real income which indirectly contributes to the decrease of the probability of the children to work.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang program rehabilitasi sosial bagi anak korban perdagangan anak diselenggarakan oleh Rumah Faye Batam, yang pada umumnya bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak korban perdagangan anak. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi formatif dengan fokus pada pendekatan kualitatif menjelaskan proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Rumah Faye, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghalang, yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Faye berbagai permasalahan muncul dari internal dan eksternal institusi, seperti absennya tenaga profesional yang dimiliki oleh Faye House, begitu pula masalahnya lainnya yang menghambat proses implementasi program. Selain itu, ada beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung implementasi program, seperti kolaborasi dengan lembaga lain, keterlibatan relawan, dll. ...... This thesis discusses the social rehabilitation program for child victims of child trafficking organized by Rumah Faye Batam, which generally aims to restore the social function of child victims of child trafficking. This research is a formative evaluation research with a focus on a qualitative approach explaining the social rehabilitation program implementation process carried out by Rumah Faye, as well as identifying and analyzing supporting and barrier factors, which can be the basis for developing the program. The results showed that in the social rehabilitation program at Rumah Faye various problems arose from internal and external institutions, such as the absence of professionals owned by Faye House, as well as other problems that hindered the program implementation process. In addition, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as collaboration with other institutions, involvement of volunteers, etc.