Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek mengatur segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek ke dalam dua bentuk sub perizinan yaitu izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Adapun Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi selain fungsi pemasaran, yaitu fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan dan fungsi riset. Menjadi pertanyaan kemudian mengapa Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur terkait segmentasi pada fungsi pemasaran tetapi tidak pada fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan dan fungsi riset. Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik yang berasal dari penelaahan peraturan terkait maupun hasil wawancara dengan pejabat Otoritas Jasa Keuangan, tujuan utama diterbikanya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga pemasaran bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Berdasarkan fakta, jumlah pemohon izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran memang bertambah cukup signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tergolong efektif. Penetapan peraturan ini berdampak kepada seluruh ketentuan lain yang menyebutkan terkait dengan Wakil Perantara Pedagang Efek harus dimaknai bahwa termasuk di dalamnya pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Kedepan, penulis berharap agar Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan segmentasi Wakil Perantara Pedagang Efek pada fungsi selain fungsi pemasaran.

---

The Financial Services Authority Regulation No.22/POJK.04/2016 concerning Segmentation of Securities Broker Dealer Representative Licensing arranged the segmentation of Securities Broker Dealer Representative licenses into two sub-licensing forms, namely the Securities Broker Dealer Representative for Marketing license and the Securities Broker Dealer Representative for Limited Marketing license. While the Securities Broker Dealer has other functions besides the marketing function namely the risk management function, bookkeeping function, custodian function, information technology function, compliance function and research function. The question then becomes, why does the Financial Services Authority only regulate segmentation related to the marketing function but not to the risk management function, bookkeeping function, custodian function, information technology function, compliance function and research function. Based on the results of the author's research, both from the review of relevant regulations and the results of interviews with Financial Services Authority officials, the main purpose of the issuance of these regulations is to increase the number of marketers for Securities Companies conducting business activities as Broker Dealer. Based on the facts, the number of applicants for licensing of the Securities Broker Dealer Representative for Marketing license has indeed increased significantly enough so that it can be said that the Application of the Financial Services Authority Regulation is quite effective. The stipulation of this regulation has an impact on all other provisions that related to Securities Broker Dealer Representative must be interpreted as including the holders of Securities Broker Dealer Representative for Marketing license and Securities Broker Dealer Representative for Limited Marketing license. In the future, the authors hope that the Financial Services Authority could segment the Securities Broker Dealer Representative in other than the marketing function."

"Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah konsisten dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Perlindungan Konsumen, lalu aspek perlindungan apa saja yang diberikan pada Nasabah dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek di Indonesia, dan untuk mengetahuiapakah POJK No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode untuk melakukan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini akan dimulai peneliti dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan sistem hukum, perlindungan konsumen, pasar modal, perjanjian serta menganalisis secara singkat pemberlakuannya pada pelaksanaan perlindungan konsumen Perusahaan Efek. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada POJK No. 1 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan OJK lainnya yang merupakan turunannya telah konsisten dengan UU Perlindungan Konsumen, kemudian aspek-aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan efek di Indonesia yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013 antara lain adalah aspek Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian Internal dan Pengawasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK No. 1/2013 secara teoritis juga telah melindungi hak-hak konsumen......This study aimed to find out whether the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector has been consistent with the applicable Indonesian Rule and Regulations related to Consumer Protection, then what aspects of protection are provided to the Consumer in the activities of Securities Brokerage in Indonesia, and to find out whether POJK No. 1/2013 on Consumer Protection The Financial Services Sector has protected the rights of consumers in the activities of Securities Brokerage. Researcher use a normative legal research method as a method for conducting this research. The use of this normative legal research method conducted by reviewing the provisions of positive written law, and legal doctrines related to the legal system, consumer protection, capital markets, agreements and briefly analyzing its enforcement on the implementation of consumer protection on Securities Companies. The conclusions are that the provisions contained in POJK No. 1 /2013 and other OJK regulations which constitute its derivatives have been consistent with the Consumer Protection Act, then the aspects of consumer protection in securities trading in Indonesia which regulated in POJK No. 1 /2013 are the aspect of Prevention, Countermeasure, Internal Control and Supervision. Furthermore, it can be concluded that POJK No. 1/2013 theoretically also has protected the rights of consumers."