Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang peran negara dalam mengembangkan industrisemikonduktor di China pada tahun 1995-2004 beserta penyebab, perkembangandan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan datasekunder sebagai data utamanya. Dengan mengunakan teori state capitalism, exportoriented industrialization, dan geopolitical imagination, penelitian ini menemukanbeberapa temuan.Temuan pertama penelitian ini memperlihatkan bahwa kebutuhanChina untuk memenuhi pasar domestik dan berkembangnya Taiwan di sektorsemikonduktor telah mendorong China ingin membangun industrisemikonduktornya. Kedua, pemerintah China membangun industrisemikonduktornya melalui berbagai bantuan kepada perusahaan, seperti pendanaandan keringanan pajak. Ketiga, bantuan dan strategi pemerintah ini membawa hasilpositif bagi kemajuan industri semikonduktor di China. Hasilnya adalah dapatdilihat bahwa peran negara berhasil membuat perkembangan di dalam industrisemikonduktor China.Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran negaramerupakan faktor penting didalam keberhasilan perkembangan industrisemikonduktor di China.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the role of the state in developing thesemiconductor industry in China in 1995 2004 focuses on the emerging factors, themethod of development and the results of the development of this industry. Thisstudy used a qualitative method using secondary data as the main source of data.By applying the two theories of state capitalism supplemented with export orientedindustrialization, and geopolitical imagination, this thesis demonstrate threefindings. First, this research shows that there were two factors behind thedevelopment of the semiconductor industry China rsquo s need to fulfill the needs of itsdomestic market as well as the development of Taiwan rsquo s semiconductor industry.Second, the Chinese government built the semiconductor industry through a varietyof assistance to government and private companies, such as additional funding andtax breaks. Third, these forms of government assistance brought positive results forthe development of the semiconductor industry in China. The conclusion of thisresearch is that the role of the state is an important factor in the successfuldevelopment of the semiconductor industry in China.

Abstrak :
Tulisan ini adalah catatan kecil atas perdebatan ekonomi konstitusi di Lembaga Pengkajian MPR RI. Prosen pengkajian terhadapnya melibatkan banyak pakar dan anggota Lembaga Pengkajian sendiri, yang juga ahli dalam bidangnya. Pertama, pemikiran tentang ekonomi konstitusi bermuasal dari elit pendiri bangsa ini (founding fathers), yang mengenyam pengalaman pendidikan di Barat, khususnya Mohammad Hatta. Filisofi dasar dari ekonomi konstitusi kita adalah makna pengendalian negara atas pasar, yang tidak bisa dibiarkan bebas berjalan. Pemikiran selanjutnya diutarakan oleh Dawam Rahardjo, yang menilai bahwa pemikiran Hatta tetap kontekstual sampai jamam modern ini. Emil Salim memaknai ekonomi Pancasila dengan menguraikan satu persatu sila-sila tersebut, apakah terwujud di dalam kenyataan. Selanjutnya Mubyarto memberi ciri-ciri ekonomi Pancasila, diantaranya: ada motif sosial dan moral, watak egalitarianisme, nasionalisme ekonomi, koperasi sebagai sokoguru, dan keseimbangan ekonomi pusat dan daerah.

Abstrak :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah memberikan tuntunan dan arahan yang jelas dalam membangun perekonomian Indonesia sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 33 beserta Penjelasannya. Meski begitu, tuntunan dan arahan yang jelas mengharuskan peran aktif dan kehadiran negara di dalamnya serta mempunyai semangat kemandirian, yang dari rezim ke rezim belum sungguh-sungguh dilaksanakan. Peran negara dalam perekonomian semakin lemah karena semangat para penyelenggara negara belum sejiwa dengan amanat Pasal 33 tersebut. Penyimpangan demi penyimpangan masih terus te

Abstrak :
Tulisan ini mengangkat masalah hukum tentang perlindungan hukum lagu daerah di Indonesia. Indonesia memiliki beragam lagu daerah dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Lagu daerah tersebut mengandung cerita dan tradisi yang menunjukan identitas daerah asal lagu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Lagu daerah dimiliki oleh Negara berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta. Hampir sebagian besar Lagu Daerah tidak diketahui penciptanya sehingga dapat dengan mudah diubah liriknya dan dibawakan ulang dengan cara yang tidak baik oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab sehingga merusak originalitasnya. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai keaslian lirik lagu daerah karena tidak lagi orisinil. Lagu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun hingga saat ini belum ada aturan yang jelas dalam Pengaturan mengenai Lagu Daerah ini. Peran negara sangat dibutuhkan dalam pengaturan Lagu Daerah. ...... This paper raises the legal issue regarding legal protection of the folk song in Indonesia. Indonesia has various types of folk songs from each region in Indonesia. The Folk songs are taken from songs taken. This research is normative legal research, using a statute approach, utilizing primar and secondary legal materials. Analysis of legal material is carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. The Folk songs provided by the State based on Article 38 of the Copyright Act. Most of the Folk Songs are unknown to the author so that they can be easily changed and re-sung in a bad way by irresponsible users, which undermines their originality. Furthermore, the local song lyrics dont know clearly about authenticity because they are no longer genuine. Folks songs to express traditional culture need to be preserved and provide benefits to the community mandated by the Cultural Progress Act. But until now there are clear rules in the Regulations concerning this Folk Song. The role of the state is very much needed in structuring Folks Songs.