Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dengan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Undang-undang memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perseroan melakukan penyesuaian. Jika perseroan tidak melakukan penyesuaian, maka perseroan dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahun harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yang menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam proses penyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam proses penyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenis transaksi sering berubah serta tidak sesuainya data yang ada dalam datdbase Sisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber Daya Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitas mengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untuk mengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihakpihak yang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan oleh pihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati, apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

---

ABSTRACT
Based on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company, who have already obtained the status of legal entities under legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association to the provisions of the law mentioned above. Hie problems appear like: Does the implementation of the articles association’s adjustment in accordance with the valid regulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association’s adjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company (“the Company”) who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year 2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature research method with secondary data as the main source data. The legal effect of amendment process of the Company is not in accordance with valid legislative regulation because the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40 year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap of the company's articles association adjustment process are as follows : there is no standardization of the Company’s establishment deed and/or the amendment of articles association deed, Sisminbakum’s handicaps, such as : kind of transaction often changes, the data in Sisminbakum’s database and the Company’s real data are not the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spread throughout yet to handle questions in practice, many notaries has not mastered information technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjust articles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomes extinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district court at the petition of the public prosecutors’ office or interested parties, the name of the Company can be used by other party. The adjustment of articles association can be done with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating the Company so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan waktu 2 tahun bagi perseroan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, namun tidak menetapkan sanksi apabila tidak dilakukan hal tersebut. Namun pada tahun 1998, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya hingga tanggal 7 September 1998, maka namanya dapat dipakai oleh pihak lain. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan waktu 1 tahun untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan, dengan sanksi bagi perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 tahun, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam hal ini tidak konsisten terhadap peraturan yang dikeluarkan tentang status badan hukum, pemakaian nama perseroan, serta pendaftaran perseroan seperti yang terjadi pada kasus PT Sumber Niaga, yang akan berakibat merugikan perseroan yang pada dasarnya telah memiliki status badan hukum, namun menjadi gugur statusnya dikarenakan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

---

ABSTRACT This thesis mainly discusses about adjustment the article of association which regulated by Law Number 1 Year 1995 and Law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company and the legal consequences to the company for did not adjust the article of association, especially for PT Sumber Niaga which established at 1983. By using the method of literature research, this thesis aims to determine the regulations about adjustment the article of association and the legal the legal consequences to the company for did not adjust the article of association. Law Number 1 Year 1995 regulated that company have 2 years to adjust the article of associations, but the law didn?t rule about the consequences if the company didn?t do that. But in 1998, the government issued Government Regulation Number 26 Year 1998 on the Use of Limited Liability Company Name stating that the company which did not adjust the article of associations until September 7th 1998, the name of the company could used by another party. Law No. 40 of 2007 provide 1 year to make adjustments to the company's articles of association, with sanctions for not adjusting the company's articles of association within a period of 1 year, can be dissolved by the decision of the district court at the request of the prosecutor or interested parties. The government in this case is not consistent with the regulations issued on the status of a legal entity, the use of the company name, as well as the registration of the company as it did in the case of PT Sumber Niaga, which would be harm to the company that basically has had the status of a legal entity, but becomes void due to its status did not adjust the article of association.