Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) berdampak pada potensi peningkatan ekonomi melalui distribusi pengiriman barang bagi penyelenggara pos dan logistik. Untuk menunjang percepatan e-commerce pada sektor pos dan logistik, maka diperlukan gambaran kondisi peran TI dalam perusahaan. Gambaran tersebut dapat memberi informasi awal bagaimana implementasi TI yang dilakukan di perusahaan penyelenggara pos memberikan dampak terdahap daya saing dan keunggulan perusahaan di era e-commerce. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada responden perwakilan high manajerial pada 19 perusahaan yang memiliki ijin penyelenggaraan pos di 4 kota besar di Indonesia yaitu Kota Batam, Jakarta, Semarang dan Makasar. Berdasarkan hasil pemetaan dalam IT Strategic Impact Grid dari perusahaan yang menjadi responden, diketahui bahwa mayoritas perusahaan di luar kota Jakarta berada di mode Support, di mana penggunaan TI hanya dilakukan untuk kegiatan pendukung bisnis. Sedangkan perusahaan yang berlokasi di Jakarta umumnya berada di mode Factory yang mengimplementasikan sistem handal karena sebagian besar proses bisnis utama sudah online. Kurangnya e-leadership dan keterbatasan investasi TI merupakan hambatan utama bagi perusahaan pos dan logistik untuk dapat menginplementasikan TI bagi perusahaan. Strategi yang diusulkan terkait peningkatan kapasitas TI perusahaan pos dan logistik untuk dapat berkontribusi pada potensi pasar e-commerce di Indonesia yaitu dengan membangun e-leadership, pemanfaatkan plaform sistem operasi virtual bersama untuk mengatasi hambatan investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM TIK.

Abstrak :
Upaya pengembangan SDM merupakan kebutuhan strategis P.T. Pos Indonesia (Persero) untuk menghadapi tantangan globalisasi dan era ekonomi pasar yang semakin kompetitif dan berorientasi kepada kepuasan konsumen. Penelitian ini mencoba memusatkan kajian kepada kemampuan manajemen pendidikan dan pelatihan Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero), dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga amat dominan mempengaruhinya, yaitu kemampuan penyelenggara, widyaiswara, peserta, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pembiayaan diktat. Melalui metode penelitian naturalistik kualitatif, dengan peneliti sebagai human instrument ditemukan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut. Pertama, manajemen pendidikan dan pelatihan pada Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero) temyata belum menunjukkan keberhasilan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi penyelenggaraan diktat. Kedua, kelemahan itu terlihat pada mutu layanan administratif dan layanan proses belajar mengajar yang masih belum optimal. Ketiga, faktor-faktor utama yang mempengaruhi lemahnya manajemen diktat tersebut adalah kemampuan profesional penyelenggara dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan mutu diktat; kemampuan metodologis widyaiswara dalam menyiapkan, menyajikan dan mengevaluasi hasil diktat; kondisi awal kemampuan peserta yang kurang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan karena kelemahan dalam proses seleksi; kurang dilakukan analisis kualitatif terhadap training needs; kurang jelasnya penjabaran identifikasi training needs dalam kurikulum diktat; pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal; dan pengelolaan biaya yang semata-mata berorientasi kepada pemenuhan prosedur. Dari kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa rekomendasi penting sebagai berikut. Pertama, perlu dilakukan reorientasi terhadap program Pusdiklat P.T. Pos Indonesia dengan tuntutan barunya sebagai persyaraan perseroan yang menuntut kemampuan sumber daya secara lebih kompetitif. Kedua, perlu peningkatan kemampuan manajemen diktat di jajaran penyelenggara khususnya dalam perencanaan, pengarahan dan pengendalian mutu diktat. Ketiga, di fihak widyaiswara perlu pengembangan kompetensi profesional kependidikan khusus persiapan bahan, sistem penyajian, evaluasi, dan penggunaan media/sumber belajar. Keempat, di pihak peserta, perlu dikembangkan alat tes masuk yang baku dan proses penentuan secara transparan dan obyektif. Kelima perlu sesegera mungkin dikembangkan program diktat bagi peserta dengan biaya sendiri sesuai Keppres 38/1991. Keenam, seyogyanya dikembangkan sistem informasi manajemen pengembangan SDM di lingkungan P.T. Pos Indonesia sebagai basis dalam analisis kebutuhan dan perencanaan diktat. Ketujuh, perlu kerjasama dengan Badan Diktat Swasta yang berorientasi entrepreneurial.

Abstrak :
Perubahan desain pemilu di era reformasi telah memberi dampak terhadap perubahan strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, beberapa peserta pemilu mulai mengejar suara personalnya. Berbagai usaha akan mereka lakukan, termasuk membentuk relasi patron klien dengan seorang broker. Keberadaan broker dipercaya membantu mengatasi kendala timbal balik dialami oleh kandidat. Fenomena jaringan perantara pada pemilu era reformasi semakin beragam. Menurut Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), terdapat tiga jenis fenomena broker yaitu partai politik, tim sukses, dan jaringan sosial Sementara penelitian ini akan membahas fenomena broker lainnya yaitu broker penyelenggara pemilu. Studi ini meneliti tentang peran broker penyelenggara pemilu dengan mengambil studi kasus praktik broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2019. Alasan kesediaan beberapa penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang adalah ikatan pertemanan, motivasi ekonomi, serta aspek manajerial pemilu. Tidak semua broker kerap diidentikan sebagai “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) karena memungkinkan broker gagal memenangkan kliennya pada pemilu. Penelitian ini juga menjelaskan problematika loyalitas kesetiaan broker penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori brokerage dan konsep integritas pemilu. ......The Changes in election design in the reform era have had an impact on changing candidate strategies to win elections. From the 2009 to 2019 elections, several election participants began to pursue their votes. They will do various efforts, including establishing a patron-client relationship with a broker. The existence of a broker is believed to help overcome the reciprocal obstacles experienced by candidates. The phenomenon of the intermediary network in the reform era elections is increasingly diverse. According to Aspinall and Mada Sukmajati (2014), there are three types of broker phenomena, namely political parties, successful teams, and social networks. This study examines the role of election management brokers by taking a case study of the practice of election management brokers in Karawang Regency in the 2019 Election. The reasons for the willingness of several election organizers in Karawang Regency are friendship bonds, economic motivation, and managerial aspects of the election. Not all brokers are often identified as “the Peronist problem-solving network” (Auyero, 2000) because it allows brokers to fail to win their clients in elections. This study also explains the problem of loyalty of election management brokers in Karawang Regency. The theories used in this research are brokerage theory and the concept of electoral integrity.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru bagi seluruh negara di dunia. Negara Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pemilihan tetap dilaksanakan karena kedaruratan yang dipilih oleh negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedaruratan berdasar undang-undang. Sistem hukum yang berlaku dalam kedaruratan berdasar undang-undang adalah sistem hukum normal sehingga, pemilihan tetap dapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi dan bagaimana Bawaslu mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan di tengah pandemi adalah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kegiatan, menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan simulasi protokol kesehatan di TPS. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi adalah sebesar 76,09% dan merupakan yang tertinggi sejak pemilihan kepala daerah 2015. Pemilihan ini dapat dikatakan cukup sukses karena pemilihan di tengah pandemi Covid-19 tidak menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya. Peran Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi adalah melakukan sosialisasi, melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif, membentuk desa anti politik uang dan membentuk kampung sadar pengawasan pilkada. Dengan adanya program ini diharapkan pelanggaran bisa dicegah dan tidak terjadi. Pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 ini memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu, yaitu mengawasi penerapan protokol kesehatan. ......Holding elections in the midst of the Covid-19 pandemic is a new thing for all countries in the world. The Indonesian state held regional head elections in the midst of the Covid-19 pandemic on December 9, 2020 in 270 regions. The election still be held because the chosen emergency by Indonesian state in dealing with the Covid-19 pandemic is an emergency based on law. The legal system that applies in emergencies based on law is a normal legal system so the elections can still be held in the midst of the Covid-19 pandemic. The problem in this thesis is how KPU can increase public participation in regional head elections in the midst of a pandemic and how Bawaslu anticipates violations in the limited space due to the pandemic. The role of KPU in increasing public participation in elections in the midst of a pandemic is to conduct massive socialization through various activities, implement health protocols and carry out simulations of health protocols at polling stations. Public participation in regional head elections in the midst of a pandemic is 76.09% and is the highest since the 2015 regional head elections. This election can be said to be quite successful because the election in the midst of the Covid-19 pandemic did not prevent voters from voting. The role of Bawaslu in anticipating violations in the limited space due to the pandemic is to carry out socialization, carry out participatory supervisory cadre schools, form anti-money politics villages and form villages aware of election supervision.With this program, it is hoped that violations can be prevented and do not occur. The election of regional heads in the midst of the Covid-19 pandemic gave Bawaslu new authority, namely overseeing the implementation of health protocols.