Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ayudia Indah Oktavialy
"Greenshoe Option adalah opsi yang memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek untuk melakukan penjatahan lebih atau menjual saham tambahan dalam hal terjadi kelebihan permintaan atas saham yang ditawarkan, dengan tujuan untuk menstabilkan harga saham apabila mengalami penurunan setelah pencatatan. Peraturan Greenshoe Option di Indonesia belum diatur secara rinci, namun penggunaannya dapat merujuk pada POJK 6/2019 yang mengatur kegiatan Stabilisasi Harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan metode komparatif antara negara Amerika Serikat, Inggris, dan India. Penelitian ini akan memuat analisis bagaimana ketentuan Greenshoe Option yang telah diimplementasikan oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya peraturan Greenshoe Option di Indonesia masih belum diatur secara rinci seperti tidak diaturnya ketentuan batasan maksimal saham greenshoe begitupun mekanisme pelaksanaannya. Sementara di Amerika Serikat, Inggris, dan India telah mengatur ketentuan akan hal tersebut. Ketentuan Greenshoe Option oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dilakukan sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional. Tidak adanya batas maksimal saham greenshoe beserta ketentuan pelaksanaanya dapat menimbulkan risiko bagi Emiten dan Investor. Dengan ini harapan bagi regulator pasar modal Indonesia untuk menyempurnakan peraturan Greenshoe Option dengan mempertimbangan ketentuan dari beberapa negara yang telah dipaparkan dalam penelitian ini.

Greenshoe Option is an option that gives the Underwriter the right to make more allotments or sell additional shares in the event of excess demand for the shares offered, which aims as a mechanism for stabilizing share prices after listing. The Greenshoe Option Regulations in Indonesia have not been regulated in detail, but their use can refer to POJK 6/2019 which regulates Price Stabilization activities. The method used in this study is juridical-normative with a comparative method between the United States, United Kingdom, and India. This research will contain an analysis of how the Greenshoe Option provisions have been implemented by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. The conclusion from this study is that the Greenshoe Option regulations in Indonesia are still not regulated in detail, such as the maximum limit for greenshoe shares and the implementation mechanism. Meanwhile in the United States, United Kingdom, and India have set provisions for this. The provisions for the Greenshoe Option by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk are carried out in accordance with internationally accepted practices. The absence of a maximum greenshoe share limit and its implementing provisions may pose a risk to Issuers and Investors. With this, it is hoped that the Indonesian capital market regulator will improve the Greenshoe Option regulations by taking into account the provisions of several countries that have been described in this study."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hayu Kurniasih
"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.
Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.
Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.
The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.
It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39217
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Putera
"Tesis membahas mengenai dugaan terjadinya pelanggaran dalam penjatahan saham suatu emiten yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang, terutama batubara, yang bernama PT Transcoal Pacific Tbk, yang mulai melantai di bursa pada bulan Juli 2018. Perkara pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar ini mulai terjadi kurang dari dua pekan sejak mulai dicatatkannya saham emiten tersebut di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut saham PT Transcoal Pacific Tbk meroket sebesar 842%. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa pihak yang mendapatkan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk pada tahap penawaran umum perdana sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah lima pihak. Dengan sedikitnya jumlah pihak yang mendapatkan penjatahan saham tersebut pada tahap penawaran umum perdana oleh penjamin pelaksana emisi efek, memungkinkan terjadinya kecurangan oleh kelima pihak yang mungkin bertindak seperti halnya sindikat/mafia tersebut. Para pihak tersebut dapat bertindak dengan melakukan manipulasi berupa perdagangan semu, yang terutama disebabkan mungkinnya para pihak tersebut memegang kendali atas jalannya perdagangan saham PT Transcoal Pacific Tbk. Menurut pendapat penulis, pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar bukan disebakan keterbukaan informasi yang diumumkan oleh perusahan tersebut, melainkan permainan oleh pihak-pihak yang hendak memperoleh keuntungan dengan cara-cara curang. Berhubung pemeriksaan terhadap kasus kecurangan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk serta pergerakan harga sahamnya yang tidak wajar beberapa saat setelah dicatatkan di bursa masih belum diselesaikan, maka pembahasan dalam tesis ini lebih kepada perkiraan-perkiraan serta dugaan-dugaan yang berdasarkan data-data yang sudah ada, dikarenakan masih banyak data yang hingga saat ini belum dapat dibuka karena masih menunggu selesainya pemeriksaan terhadap kasus saham PT Transcoal Pacific Tbk. 

This paper discusses about allegation of violation in the allotment of the stocks of an issuing company being involved in the business field of transportation of commodities, especially coals, being named PT Transcoal Pacific Tbk, which began to be listed at stock exchange in July 2018. The case of the unusual ovement of the stock price of PT Transcoal Pacific Tbk began to occur less than 2 weeks since the listing of that company issued stocks at the Indonesia Stock Exchange. Within that time period, the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk increase to the amount of 842%. In this case, there are allegations that the parties obtaining the allotted stocks of PT Transcoal Pacific Tbk during the Initial Public Offering are very few in number, which only amounts to five parties. With the small amount of parties obtaining the allotment of the stocks during the Initial Public Offering from the underwriter, such circumstances gave rise to the possibility of such parties behaving like organized syndicate in concerted effort. Those parties may in turn conduct action in form manipulation such as painting the tape, especially caused by their ability to control the trading activities over the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk. According to author`s own opinion, the unusual price movement of the stock issued by PT Transcoal Pacific Tbk is not caused by the in formation being announced by that issuing company, but rather it is part of the concerted effort of manipulation by the parties seeking illicit profit. As the investigation towards the violation in the allotment process of the stocks of PT Transcoal Pacific Tbk as well as the unusual movement of the stock price after the listing of the stocks has not been concluded, therefore the discussion in this paper contains more allegations, as there are still data that have not been revealed to the public, pending the conclusion of the investigation over the case of stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52551
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library