Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesisi ini membahas tentang peranan pengawas sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidaksetabilan mutu pendidikan di SMK Kabupaten Indramayu dan Pengawas Sekolah belum melaksanakan perannya secara maksimal sebagai inspecting, advising, monitoring, reporting, coordinating, performing leadership. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kesenjangan peran pengawas di SMK Kabupaten Indramayu saat ini. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan gambaran tentang upaya apa yang dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan peran pengawas sekolah di SMK Kabupaten Indramayu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data campuran atau mix method. Teknik pengumpulan data kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif digunakan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian. Informan terdiri dari kepala dinas pendidikan, korwas, pengawas, kepala sekolah, komite, dan kepala sekolah. Pengumpulan data kuantitatif melalui pemberian angket kepada tujuh puluh lima responden terpilih. Kesimpulan penelitian ini pengawas sekolah Kabupaten Indramayu belum berperan secara maksimal sebagai supervisor, sebagai advising, sebagai monitoring, sebagai reporting, sebagai coordinating, dan performing leadership sesuai dengan Tupoksi pengawas. Saran yang bisa diberikan adalah Tugas pokok dan fungsi pengawas harus dijalankan dan berpedoman pada Permenpan No.21 Tahun 2010, sehingga gap atau kesenjangan peran yang terjadi selama ini dapat dibangun kembali dengan suatu kebersamaan dan semata-mata tugas Negara yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Termasuk di dalam Permenpan tersebut bahwa intensitas kehadiran pengawas pada sekolah binaan harus lebih ditingkatkan kembali agar tidak ada jarak diantara kita, sehingga keberadaan dan kehadiran pengawas sangat dirindukan sebagai supervisor, advising, monitoring, reporting, coordinating, performing leadership. ......The aims of this tesis is about the role of school supervisor in increasing education quality in Indramayu regency. The background of this thesis is about there isn't instability of quality at Vocational High School in Indramayu and the supervisor don't implement their role maximally yet as inspector, advisor, monitor, reporter, coordinator, performer on leadership. The first aim is for knowing how the role gap at Vocational High School in Indramayu Regency for now. The second aim is to get description about an effort to neutralize of the role supervisor gaps. This research use qualitative method by using mix method. The collecting qualitative data used for answering the first research. The collecting quantitative data used to answer the second research. Informans comes from the head of national education in Indramayu, supervisor coordinator, supervisor, headmaster, and school committee. The collecting quantitative data used questioner to seventy respondent. This research concludes that school supervisor in Indramayu regency don't do yet maximally as supervisor, advisor, monitor, reporter, coordinator and performer on leadership based on seven obligation of supervisor. The suggestions are seven obligation have to do based on Permenpan No.21 2010 year, so the gap or the role can be built again together based on state obligation , that is to educate our children. In Permenpan no. 21 2010 year that the present intensity of supervisor have to increase again. So that there isn't space between supervisor and teacher, by this existence that the present of supervisor will be missed as supervisor, advisor, monitor, reporter, coordinator and performer on leadership based on seven obligation of supervisor.

Abstrak :
Kajian ini tentang penyempurnaan proses implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung dengan menggunakan kerangka teori kebijakan sebagai sebuah hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989) melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Penyempurnaan ini meliputi tiga tataran, yaitu tataran kebijakan, tataran organisasi, dan tataran operasional. Pada tataran kebijakan dihasilkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tataran organisasi dihasilkan sistem Monitoring terhadap Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dengan tujuan melaksanakan monitoring terhadap jalannya proses implementasi EDS di satuan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya MSPD membuat pemetaan mutu pendidikan di daerah. Pada tataran operasional dihasilkan dua sistem, yaitu 1). Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) tujuannya adalah melakukan pengisian instrumen EDS secara obyektif, jujur dan transparan, 2). Menyusun Pakta Integritas Sekolah (PIS) dengan maksud agar dapat terbangun kesepahaman dan kesepakatan warga sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan EDS di satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Belitung dapat terwujud.

---

The review is about the implementation of the School Self Evaluation (SSE) in order to the Education Quality Assurance and Improvement System (EQAIS) in the district of Belitung by using the theoretical framework of the policy process as a hierarchy by Bromley (1989) approach through Soft Systems Methodology (SSM). This enhancement includes three levels, namely the policy level, the organizational level and operational level. At the policy level conducted studies on how local governments provide support or strengthening the implementation of the SSE in the educational unit that SSE program which is the only gateway to education quality assurance system to run smoothly and be a requirement for education units to carry it out. At the organizational level studies conducted on the role of school monitoring by district (SMD) in monitoring process through the implementation process of SSE can be run in accordance with established procedures, and than mapping the quality of education in the area. At the operational level produced two systems, namely 1). Forming a school development team (SDT) to make the SSE process charging instrument more objective, honest and transparent, 2). Formulating a integrity pact school (IPS) in order to how to develop a common understanding and agreement of the school community so as to contribute to the implementation of SSE in the education unit. It is expected the underwriting process of education quality assurance and improvement system in the district Belitung can be realized.