Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mengembangkan bakat alamiah manusia dalam kewirausahaan adalah sarana ampuh bagi pembangunan ekonomi.Perusahaan - perusahaan kecil dan menengah menyerap banyak sekali tenaga kerja di kebanyakan negara, baik yang maju maupun yang belum.Mendukung dunia usaha dengan berbagai asosiasi bisnis yang baik dapat memperkuat reformasi penyesuaian desentralisasi yang sedang berlangsung di seluruh dunia ,yang dilandasi kepercayaan bahwa pengembangan perusahaan swasta merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat/ dengan demikian ia menjalankan sebagian dari tugas publik demi untuk memenuhi kepentingan umum. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan, memberikan dan menjamin adanya rasa .kepastian hukum bagi-' para warga anggota masyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan kepentingan umum ini. Notaris diwajibkan dan untuk itu berwenang untuk membuat akta-akta otentik untuk suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Akta Notaris dapat menjamin kebebasan berkontrak dan mengikat, berintikan kebenaran dan kepastian hukum, yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang berkepentingan dengan akta notaris. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal istilah lain dari pada sebutan "Pengusaha Kena Pajak" untuk Subjek Pajaknya, sehingga dengan demikian Notaris sebagai Pejabat Umum yang juga dimasukkan sebagai Subjek Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai/ merasa keberatan dengan sebutan "Pengusaha" tersebut. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum/ tidak sama dengan jasa hukum yang diberikan oleh praktisi dalam bidang hukum yang lainnya, sehingga dengan demikian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan memakai data sekunder berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnaljurnal ilmiah dan lain-lain serta dibantu dengan data primer berupa wawancara dengan beberapa nara sumber yang terkait, maka dapat diambil kesimpulan dan saran bahwa pelayanan Notaris dalam memberikan pelayanan guna tercapainya suatu kebenaran dan kepastian hukum dalam masyarakat adalah sangat penting artinya, untuk itu seharusnya pelayanan Notaris dimasukkan ke dalam jasa yang tidak, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya.

Abstrak :
suatu Perusahaan Modal Ventura ke dalam Perusatiaan Pasangan Usaha (PPU) atau Investee Company. Penyertaan dan Modal Ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menarik bagi Pengusaha Kecil sampal Menengah selain kredit perbankan pada umumnya. Dasar penyertaan tadi terutama adalah karena adanya keyakinan atas kemampuan seorang wirausaha clan potensi serta prospek pengembangan usahanya. Dalam membenkan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura juga melibatkan diri dalam kegiatan bisnis Perusahaan Pasangan Usaha clan duduk dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha. Setelah Perusahaan Pasangan Usaha mandiri, saham Perusahaan Pasangan Usaha yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura akan dijual (divestasi). Beberapa ciri wiraswasta yang dapat dijadikan Perusahaan Pasangan Usaha yaitu memiliki keunikan dalam hal produk clan prospek bisnisnya, manajemen wiraswasta yang berpengalaman clan jangka waktu investasi. Karya Akhir ml membahas PT. Bahana Artha Ventura sebagai studi kasus yang merupakan pelopor Modal Ventura di Indonesia dengan misi memberdayakan pengusaha kecil, menengah clan Koperasi melalum pembiayaan modal ventura serta bimbingan teknis manajemen. Dari studi khusus diidentifikasi knitena-kritenia yang merupakan ukuran standar bagi pengusaha kecil yang dapat dUadikan Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura clan mengetahui kemudahan apa saja yang diberikan Perusahaan Modal Ventura bagi pengusaha kecil yang belum memenuhi knteria standar agar perusahaan kecil tersebut dapat menjadi Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Dua masalah utama dalam pengembangan Perusahaan Pasangan Usaha yaitu (1). Kelayakan proposal usaha yang sering menjadi kendala dalam penerimaan proposal tersebut oleh PT. Bahana Artha Ventura yaitu manajemen Perusahaan Pasangan Usaha yang masih bersifat tradisional, sumber daya manusia yang terbatas dan lemahnya jaringan pemasaran; (2). Faktor - faktor yang mémpengaruhi keberhasilan! kegagalan kerja sama Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang berasal dan dalam atau luar perusahaan. Keberhasilan sosialisasi yang dijalankan oleh PT. Bahana Artha Ventura ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah Perusahaan Modal Ventura daerah dan bertambahnya pelaku bisnis di daerah-daerah untuk menjadi pemegang saham pada Perusahaan Modal Ventura yang didirikan di daerah tersebut yang besar modalnya meningkat dari tahun ke tahun.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada Dinamika HIPMI Pasca Orde Baru. Sebagai wadah belajar dan kaderisasi pengusaha muda yang telah berpengalaman dalam mencetak kader-kader pengusaha-politisi di Era Orde Baru melalui partai Golkar yang menjadi induk politiknya, HIPMI sedikit banyak terkena imbas dari reformasi 1998. Sistem politik berubah dan mengikis jaringan sentral HIPMI selama ini dibirokrasi, partai politik, dan militer. Karenanya, menghadapi liberalisasi ekonomi dan politik pasca Orde Baru, HIPMI dituntut oleh keadaan untuk melakukan transformasi diri. Transformasi ini ditandai dengan indepensi HIPMI dihadapan partai politik manapun, meskipun secara tradisi dan jaringan masih cukup kuat mengandalkan jaringan lama yang tertanam kuat di partai Golkar. Transformasi selanjutnya adalah corak bisnis yang digeluti oleh para pengusaha muda yang, seiring dengan liberalisasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak hanya bisa mengandalkan proyek dari pemerintah semata, meski sebagai pendatang baru dalam dunia bisnis, mengerjakan proyek pemerintah berbasis ABPN/APBN masih menjadi pintu masuk ke dunia bisnis yang lebih luas. Modal ekonomi, intelektualitas, dan jaringan menjadi kunci bagi pengautan kaderisasi di HIPMI pasca Orde Baru. Dan HIPMI pasca Orde Baru selalu menuntut dirinya untuk membibitkan kader-kader pengusaha muda yang mandiri di hadapan negara. Berpijak pada teori ekonomi politik relasi bisnis dan kekuasaan, teori modal sosial, dan kelas menengah, amatan terhadap kelembagaan dan perilaku anggota HIPMI dilakukan dan dikemukakan bahwa meski orde Politik telah berubah, namun peran tradisional HIPMI dalam politik Indonesia tetap sama: selain menjadi unit kaderisasi pengusaha pemula, HIPMI juga memerankan diri sebagai wadah kaderisasi politik sekaligus. Hal ini bukan persoalan salah atau benar dalam melihat perilaku kelembagaan HIPMI. Namun transformasi kelembagaan HIPMI yang telah kian matang, dengan perubahan perilaku bisnis yang beranjak menjauh dari negara, masih diikuti oleh tuntutan kesejarahan HIPMI: selain menyiapkan diri menjadi pengusaha yang sukses, HIPMI juga dituntut untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa melalui jalur politik. Demokrasi Indonesia yang masih mencari bentuknya yang ideal juga menyajikan dilemma dalam hubungan bisnis dan politik. Partai-partai politik semakin pragmatis dalam rekrutmen politiknya karena menghadapi ongkos politik yang mahal. Bagi HIPMI ini adalah peluang sekaligus tantangan dalam perannya sebagai kelas menengah di Indonesia. Di satu sisi, idealitas pembangunan kelas menengah berbasis komunitas bisnis yang kuat dan mandiri di hadapan negara menjadi tanggung jawab mereka, namun di sisi lain, ongkos politik yang begitu mahal memberi tawaran yang begitu besar bagi kelompok pengusaha untuk masuk dan bermain di dalamnya. Kaderisasi politik yang ramah terhadap kalangan usahawan ini mengidap hampir semua partai politik dan seolah menjadi tren dalam pentas politik Indonesia, sehingga membuka ruang yang begitu besar bagi organisasi yang bermotto “pengusaha pejuang, pejuang pengusaha ini” ......This research is mainly focused on the post-New Order dynamism of the Indonesian Young Entrepreneurs Association (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI). As an organization which has a long experience on educating young generations of businessman-politicians through its political patron, Golongan Karya (Golkar), HIPMI has been to some extent affected by the 1998 reform. The changing political system erodes HIPMI’s central networking in bureaucracy, political parties, and military. As a consequence, HIPMI must adjust by transforming itself in view of the post-New Order political and economic liberalization. HIPMI’s independence from any political party, albeit its ongoing dependence on its old tradition and networking both of which are deeply rooted in Golkar, marks this transformation. Another transformation is manifested in HIPMI’s type of business which, in line with the post-New Order economic liberalization, no longer depends solely on the government’s projects. However, the national budget (APBN)-based government’s projects remain the main entrance for the business new-comers to explore broader business opportunities. Economic capital, intellectuality, and networking play important role in strengthening the regeneration process of the post-New Order HIPMI which always urges itself to produce new, young entrepreneurs who are independent of the government. Using business-power relation theory of political economy, social capital theory, and middle class theory to analyze the institutional and behavioral aspects of HIPMI members, this theses argues that although the political order has changed, and some of HIPMI’s members’ business role and networking have accordingly changed, the traditional role of HIPMI in Indonesian politic remains unchanged. In addition to its role as a medium for regeneration of new entrepreneurs, HIPMI plays another role as a medium for political regeneration. This does not have anything to do with right or wrong in analyzing HIPMI’s institutional behavior. HIPMI’s maturing transformation marked by its increasing distance from the government remains connected to its historical call: producing successful entrepreneurs as well as political leaders. Indonesian democracy which is still in search for its ideal format poses a dilemma on business-politic relations. Political parties become more pragmatic in their political recruitment due to expensive political costs. This is an opportunity as well as challenge for HIPMI in its role as an Indonesian middle class. On one hand, the responsibility of building the middle class based on a strong and independent business free of the government’s influence lays on their shoulder. On the other hand, the expensive political costs pave their way to enter into politic. This businessmen-friendly climate of political regeneration is present in all political parties and apparently becomes a trend in Indonesian political contestation, providing a vast arena for HIPMI whose motto is “heroic entrepreneurs, entrepreneurial hero.”