Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara diantara aspek lainnya. Selain itu dalam pengaturan pertambangan timah Pulau Bangka dari segi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

---

This thesis discusses the right setting up state control of mining in increasing Non-Tax Revenues and take the case of tin mining on Bangka Island. The subject matter is the regulation of mining in Indonesia, the regulation of the tin mining on Bangka Island in particular and juridicial analysis of the mining of tin in Bangka Island. The research method used is the juridical normative legal research, the method of approach to the literary study.

This study concluded that the form of state involvement in the management of mineral resources, there are three, namely regulation, exploitation and supervision. Aspect of regulation is an absolute right for the country and is the most important aspects of the state played between other aspects. Also in the island of Bangka tin mining regulation in term of state revenues, especially non-tax revenues are no longer in accordance with the provisions of the legislation on state revenues."

"Tying agreement merupakan salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat berakibat kepada penguasaan pasar yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada prakteknya, salah satunya pada tying agreement yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur (Pelindo II) dengan penyewa lahan pelabuhan dimana didalam perjanjian sewa lahan terdapat klausul yang pada pokoknya mewajibkan penyewa lahan untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat barang kepada Perusahaan Bongkar Muat milik Pelindo II. Pada Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus Pelindo II dengan melakukan tying agreement telah menolak dan/atau menghalangi Perusahaan Bongkar Muat swasta lainnya untuk beroperasi di Pelabuhan Teluk Bayur dan menghalangi para penyewa lahan sebagai konsumen untuk menggunakan jasa bongkar muat dari Perusahaan Bongkar Muat yang dikehendakinya. Namun dalam melakukan analisis pada kasus ini, KPPU mengabaikan metode analisis yang diamanatkan dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penafsiran dan pembuktian secara tidak kaku (rule of reason) sebagai acuan KPPU dalam membuktikan setiap dugaan kasus tying agreement. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-analitis, penelitian ini akan menjawab permasalahan penerapan tying agreement yang seharusnya dilakukan secara tidak kaku pada kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Pelindo II terbukti tidak melakukan tying agreement sebagaimana dilarang oleh ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

---

Tying agreement is one of agreements which is prohibited by Law Number 5 Year 1999 that could lead to market control that cause monopoly practice and/or unfair competition. In the practice, there was tying agreements was made by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Teluk Bayur Branch (Pelindo II) and land lessee, where there is a clause in the land lease agreement that require land lesse to hand over stevedoring activities to Pelindo II’s Stevedoring Company. In Case Decision Number 02/KPPU-I/2013, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided Pelindo II that has been done tying agreement, has been refused and/or preclude other private Stevedoring Companies to operate in Teluk Bayur Port and preclude land lessees as consumers to use stevedoring service from Stevedoring Company they would like to engage. However, in analyzing this case, KPPU ignored the method of analysis that has been mandated in Regulation of KPPU No. 5 Year 2011 concerning Guideline for Implementation of Article 15 of Law No. 5 Year 1999, which is doing the interpretation and verification by using rule of reason approach as a reference for KPPU to prove any alleged tying agreement case. By using descriptive-analytical study, this research will answer the problem of the application of tying agreement that supposed to do by using rule of reason approach. Based on the results of this research, Pelindo II was proven not perform tying agreement as prohibited by article 15 of Law No. 5 Tear 1999."

"Jaminan kepastian hukum hak hak atas tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah di dalam suatu negara. Dengan demikian tidak boleh ada konsentrasi penguasaan tanah dimana sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar tanah, sementara sebagian besar orang hanya menguasai tanah yang sempit. Untuk menciptakan keadilan, penataan hak hak atas tanah juga perlu untuk memberikan kepastian hak hak atas tanah.Selama ini, ketidakpastian hak hak atas tanah telah pula menjadi sumber konflik dan sengketa pertanahan yang tidak berkesudahan."

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penguasaan kosakata bahasa Indonesia dan kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa kelas VI Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Hidayatullah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VI Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Hidayatullah dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: lembar tes, pedoman observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa penguasaan kosakata bahasa Indonesia dan kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa kelas VI Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Hidayatullah berada pada kategori sedang. Penguasaan kosakata bahasa Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 24,40 yang berada pada interval 23—24 sehingga dapat dinyatakan bahwa penguasaan kosakata bahasa Indonesia siswa berada pada kategori sedang. Kemudian, kemampuan berbicara bahasa Indonesia siswa kelas VI Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Hidayatullah berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata sebesar 10,08 yang berada pada interval 10—11 sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan berbicara siswa berada pada kategori sedang."

"Dalam berbicara, baik dalam bahasa ibu maupun dalam bahasa asing, seseorang akan sering membuat kesalahan. Kesalahan berbicara umumnya mencakup kesalahan dalam pelafalan bunyi bahasa, pemilihan kata dan kesalahan gramatikal. Artikel ini mengupas perbedaan antara kesalahan berbicara dalam bahasa ibu dan dalam bahasa asing. Kesalahan-kesalahan berbicara dalam bahasa ibu bukan disebabkan oleh kurang memadainya kemampuan penutur dalam berbahasa, tetapi karena adanya masalah yang terjadi di otak pada saat proses merangkai ucapan, sejak pembentukan konsep gagasan sampai penyampaian perintah pada alat ucap untuk menghasilkan ujaran. Oleh karena itu, kesalahan berbicara dalam bahasa ibu umumnya disadari oleh penutur dan dapat diperbaiki oleh penutur itu sendiri. Kesalahan jenis ini dapat pula terjadi pada waktu penutur berbicara dalam bahasa asing. Selain itu, penutur bahasa asing dapat melakukan kesalahan jenis lain, umumnya kesalahan gramatikal, akibat kurangnya pengetahuan gramatika bahasa asing yang digunakannya. bentuk kesalahan seperti ini umumnya tidak disadari oleh penutur bahasa asing dan diperliukan orang lain untuk memberitahunya tentang kesalahan yang terjadi dan membantunya memperbaiki kesalahan tersebut."

"Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Aktion Research) yang bertujuan meningkatkan penguasaan rumus matematika melalui pemberian soal latihan bervarias....."

"ABSTRAKMenghadapi gejala yang menunjukkan semakin menurunnya dominasi harga minyak bumi di pasaran dunia, maka Indonesia yang selama ini merupakan negara yang menggantungkan sumber devisanya dari ekspor minyak dan gas bumi, mulai menggiatkan pembangunan di sektor pertanian, sub-sektor perkebunan terutama sejak PELITA III yang lalu. Salah satu usaha untuk merealisasikan harapan meraih devisa dari sumber non migas adalah dengan mengadakan kegiatan pengembangan perkebunan dengan mempergunakan pola Perusahaan Inti Rakyat dengan lokasi terutama pada daerah-daerah transmigrasi di luar pulau. Jawa, Madura dan Bali. Ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk pengembangan proyek Perkebunan Inti Rakyat tersebut adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti. Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigras1. Dalam pelaksanaan Perkebunan Inti Rakyat, yang menjadi unsur penting adalah pembangunan Kebun Inti dan Kebun Plasma: Kebun Inti merupakan kebun milik Perusahaan Perkebunan Besar baik milik Swasta maupun Pemerintah. Kedudukan Perusahaan Perkebunan tersebut adalah sebagai pelaksana dan Pengelola proyek Perkebunan Inti Rakyat. sedangkan kebun plasma merupakan areal yang akan menjadl milik masing-masing petani peserta yang eligible. Pengembangan budi daya dalam proyek tersebut, pada umumnya merupakan tanaman-tanaman keras ; seperti : karet dan kelapa sawit. Peranan PTP yang menjadi Perusahaan Inti meliputi kegiatan pembinaan terhadap calon petani peserta hingga pengolahan dan pemasaran hasilnya. Pelaksanaan proyek Perkebunan Inti Rakyat mengharapkan terciptanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan serta terasa adanya usaha " alih teknologl " ( transfer of technology ) dari Perusahaan Perkebunan kepada pekebun-pekebun tradisional. Sebagaimana yang biasa terjadi dalam suatu pembangunan, maka proyek pengembangan Perkebunan Inti Rakyat Khusus juga menghadapi masalah-masalah. Salah satu masalah yang terjadi di lokasi Perkebunan Inti Rakyat Khusus I Ketahun, kabupaten Bengkulu Utara adalah dalam hal penyediaan tanah untuk pengembangan proyek karena pada prinsipnya proyek Perkebunan Inti Rakyat tldak mengenal acara pembebasan tanah atau tidak menyediakan pembayaran ganti rugi kepada pemilik atau penguasa yang tanahnya terkena proyek."