Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWP PMA sebagai bagian dari perusahaan multinasional, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (Foreign Control Company-PMA FCC) mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam melakukan manipulasi transfer pricing, yaitu salah satu modus penghindaran pajak dengan cara merendahkan atau meninggikan harga transaksi (non arm length price) denganperuahaan afiliasi di luar negeri dengan kebijakan pajak yang berbeda, teruatama yang berdomisili di negara taxheaven.Untuk membuktikan dugaan tersebut, beberapa variabel WP PMA FCC akan dibandingkan variabel yang sama dari sampel WP PMA Indonesia Control Company (PMA ICC). Perbandingan secara deskriptif dan statistik membukatikan dugaan WP PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing. Sedangkan variabel kinerja (ROS), transaksi dan ugi mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PM FCC. Artinya, bila sebuah perusahaan PMA dengan ROS rendah atau negatif, volume ransaksi tinggi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan mengalami rugi berutrut-turut, maka probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan PMA FCC semakin tibggi, sedemikian, maka perusahaan PMA tersebut juga diduga melakukan manipulasi transfer pricing."

"Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan swasta asing hanya boleh melakukan usaha di industri hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi melalui Contract Production Sharing (KPS).Dengan usaha yang dijalankan Kontraktor KPS asing di Indonesia akan menimbulkan Pajak Berganda akibat adanya benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam rangka mengeliminasi Pajak Berganda biasanya dirumuskan Perjanjian atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) termasuk P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis.Dari uraian permasalahan di atas, maka research questions dari tesis ini adalah bagaimanakah implementasi P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis terhadap pengenaan P Ph kepada Kontraktor KPS Perancis dan permasalahan apa sajakah yang timbul dalam implementasi P3B dalam pengenaan PPh kepada Kontraktor KPS Perancis?"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya P3B Indonesia-Hong Kong, pengaturan pajak berganda di dalam P3B Indonesia-Hong Kong, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan P3B Indonesia-Hong Kong. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam proses negoisasi pembuatan P3B sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan diskusi dengan beberapa kadin dan wajib pajak, pengaturan pajak berganda dengan melalui pembagian hak pemajakan, metode kredit pajak, proses prosedur persetujuan bersama, pertukaran informasi serta ketentuan anti penghindaran pajak berganda, dan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B Indonesia-Hong Kong, yaitu treaty shopping dan permasalahan administrasi berupa Surat Keterangan Domisili , form-DGT 1 lembar 2.

---

ABSTRACTThis research focuses on the background of Indonesia- Hong Kong Tax Treaty, solvable double taxation issues which occur in the field work due to Indonesia- Hong Kong tax treaty arrangement. This is a qualitative research with a descriptive design. The results shows that in the negotiation process of making P3B, government should do some discussion with Kadin and the taxpayer, the double taxation arrangement with the distribution rights through taxation, the tax credit method, the mutual agreement procedure, exchange of information and the provision of anti avoidance of double taxation, and problems that arise in the application of Indonesian P3B-Hong Kong, which is treaty shopping and administrative problems in the form of certificate of domicile, form-DGT 1 sheet 2."

"Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Shafer dan Simmons (2008), dengan pengembangan dari penelitian Torgler (2006), McGee (2006), dan Richmond (2001). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari sifat persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat machiavellian, isu etika penggelapan pajak, religius, serta pertimbangan etis terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak, dan pengaruh sifat machiavellian terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling, mengambil sampel sebanyak 137 orang, dengan unit analisis konsultan pajak di Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu etika penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak. Sedangkan sifat machiavellian, religius, pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan pertimbangan etis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak oleh konsultan pajak, dan sifat machiavellian tidak memiliki pengaruh terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial.

---

This research is a replication from Shafer and Simmons (2008), research with development variables from research Torgler (2006), McGee (2006), and Richmond (2001). The purpose of this research is to examine the effect of ethics and social responsibilities, Machiavellian behavior, issue of tax evasion, religious, and the ethics consideration of tax avoidance by tax consultants, and the effect of Machiavellian behavior toward the important of ethics and social responsibilities. This research used SEM method, and takes 137 person for the sample, with tax consultant in South Jakarta as unit analysis. This result indicated that the issued of tax evasion has significant affected to the tax avoidance by tax consultant. Meanwhile Machiavellian behavior, religious, ethics and social responsibilities and consideration of ethics haven?t affected to the tax avoidance by tax consultant and Machiavellian behavior haven?t affected to the social responsibility and important of ethics."

"Perusahaan keluarga memiliki masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Penelitian ini ditujukan menguji pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Busa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada periode 2007-2011. Pengujian dilakukan dengan metode regresi data panel random effect. Penelitian menggunakan empat jenis pengukuran penghindaran pajak yaitu total book-tax difference, temporary book-tax differene, permanent book-tax difference, dan abnormal book-tax difference. Hasil pengujian membuktikan bahwa perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan di Malaysia lebih menghindari pajak dibandingkan perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Indonesia perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak, sedangkan di Malaysia perusahaan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

Family firms have agency conflict between majority and minority shareholders. The purpose of this study is to examine the effect of family firms on tax avoidance. The sample was all manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange and Bursa Malaysia during 2007-2011. The hypothesis was test by using four tax avoidance measurements: total book-tax difference, temporary book-tax difference, permanent book-tax difference, and abnormal book-tax difference.

The results prove that family firms have positive effect on tax avoidance. Another result is Malaysia firms avoid tax more than Indonesia firms do. In Indonesia, family firms have significant effect on tax avoidance; however, in Malaysia there is no significant effect."

"Peningkatan realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia diimbangi dengan peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri dengan afiliasi dapat digunakan untuk penghindaran pajak, yakni dengan memaksimalkan biaya bunga pinjaman dan menurunkan laba kena pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.169/PMK.01/2015 yang mengatur ketentuan rasio utang dan modal perusahaan (rasio DER) sebesar 4:1. Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa rasio DER dalam PMK No.169/2015 ditentukan dengan data SPT yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan benchmark dari negara lain. Alasan adanya pengecualian industri dalam peraturan tersebut adalah struktur modal industri tersebut didominasi oleh utang dan sudah diatur oleh ketentuan peraturan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian lain. Jika dibandingkan thin capitalization rules Indonesia dan Tiongkok, Indonesia membutuhkan escape rules seperti Tiongkok agar thin capitalization rules tidak terlalu ketat terhadap struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pendekatan thin capitalization rules Indonesia dikombinasikan dengan arm‟s length principle seperti di Tiongkok, dan industri yang dikecualikan dari rasio 4:1 segera diatur serta industri infrastruktur segera diatur definisi dan kriterianya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan.

---

Realization of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia is increased, but this increasing is aligned with foreign debt. Foreign debt from affiliated company may be used to avoid tax by maximizing interest expense and reducing taxable income. To overcome that situation, Minister of Finance issued PMK No.169/PMK.01/2015 which regulates provision of Taxpayer's debt to equity ratio (DER) in the amount of 4:1. In this research, debt equity ratio in PMK No.169/PMK.01/2015 was set by Taxpayer's Tax Review which is collected by Directorate General of Tax and benchmark from other countries. The reason why there are exceptional of industries in the rules are the industries have capital structure which is dominated by loan and DER's the industries have been regulated by other Ministers and Financial Services Authority. Then, if Indonesia's thin capitalization rules is compared with Tiongkok, Indonesia needs escape clause as Tiongkok so that Indonesia's thin capitalization rules is not too rigid with company's capital structure. Therefore, approach of Indonesia's thin capitalization rules is combined with arm's length principle as well as Tiongkok, and excluded industries in PMK No.169/PMK.010/2015 should be regulated soon and also industrial infrastructure should be regulated the definition and criterias more detail. This research uses qualitative descriptive research method and collects the data through deep interview and study of literature."

"Di era globalisasi saat ini persaingan bisnis semakin ketat, setiap perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis, agar tetap bisa bertahan (survive), setiap perusahaan pastinya memiliki strategi bisnis, dan strategi bisnis pada setiap perusahaan pastinya berbeda antar berbagai industry. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui, apakah strategi bisnis perusahaan seperti yang dideskripsikan dalam tipologi Miles dan Snow (1978) yakni, defender, prospector, analyzer, reactor memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajaknya. Kesimpulannya dalam aplikasi terhadap perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan yang bergerak dalam industry manufaktur pada tahun 2010-2011, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besarnya aktivitas dalam melakukan penghindaran pajak, baik itu perusahaan yang menggunakan strategi bisnis yang fokus pada minimalisasi biaya (defender), maupun perusahaan yang menggunakan strategi bisnis yang fokus pada inovasi produk (prospector). Hal ini menunjukan bahwa penentuan dalam penerapan pola strategi bisnis belum terlihat jelas dan konsisten, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas perbedaan aktivitas dalam menghindari pajak.

---

In globalization era nowdays, business competition is getting tougher, each company will do their best to survive and growth in business, in order to survive, each company obviously has a business strategy, and business strategy in each company completely different among various industries. Therefore, the author wanted to find out whether the company’s business strategy as described in typology of Miles and Snow (1978) such as, defender, prospector, analyzer, reactor has affects to the level of tax avoidance activity.

In conclution, in adaption to companies or firm in Indonesia, especially companies engaged in manufacturing industry in year 2010-2011, there are no significant differences of tax avoidance activities, neither companies using business strategy that focuses on cost minimization (type of business strategy defender) nor business strategy that focuses on product innovation (type of business strategy prospector). This indicates that determination of application business strategy pattern still not clear yet and unconsisten, hence differences in tax avoidance activities can not be clearly shown."

"Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan pencegahan penghindaran pajak atas potensi penyalahgunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Struktur penerimaan negara yang di dominasi oleh Penerimaan Pajak khususnya pajak Penghasilan yang menggunakan sistem self-assessment telah memberi peluang penghindaran pajak, termasuk melalui manipulasi status UMK untuk menikmati tarif PPh Final. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis celah hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPh Final bertujuan mendukung UMK, terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang tidak berhak sehingga menyebabkan kerugian penerimaan negara dan ketidakadilan sistem perpajakan. Dalam rangka mencegah hal ini, diperlukan pengaturan tambahan yang memperkuat mekanisme pengawasan dan menutup celah hukum. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip keadilan distributif, kepastian hukum, dan kesejahteraan untuk merancang kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan pentingnya Pengawasan, Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Pph Final serta pembentukan instrumen hukum yang efektif untuk memastikan tarif PPh Final hanya dimanfaatkan oleh UMK yang berhak, guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui Perluasan Konsep Hubungan Istimewa dan Penerapan Pembukuan Keuangan bagi seluruh Wajib Pajak.

---

This study examines the urgency of regulating tax avoidance prevention in response to the potential misuse of Final Income Tax (PPh) rates for Micro and Small Enterprises (MSEs). The structure of state revenue, dominated by Tax Revenue, particularly Income Tax using a self-assessment system, has created opportunities for tax avoidance, including through the manipulation of MSE status to benefit from Final Income Tax rates. This research employs a doctrinal approach to analyze existing legal loopholes. The findings reveal that while the Final Income Tax policy aims to support MSEs, there are legal loopholes that can be exploited by ineligible taxpayers, leading to revenue loss for the state and injustices within the tax system. To prevent this, additional regulations are needed to strengthen oversight mechanisms and close legal loopholes. This study recommends the application of distributive justice principles, legal certainty, and welfare in designing equitable and sustainable tax policies. It highlights the importance of enhanced supervision, education, and socialization of the Final Income Tax policy, as well as the development of effective legal instruments to ensure that Final Income Tax rates are exclusively utilized by eligible MSEs. These efforts aim to improve tax compliance and optimize state revenue through the expansion of the concept of Special Relationships and the implementation of financial bookkeeping for all taxpayers."