Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Choirul Wicaksono
Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republlik Perancis Mengenai Penghindaran Pajak Berganda (Tinjauan Terhadap Penghindaran Pengenaan Pajak Penghasilan Berganda Terhadap Kontraktor Contract Production Sharing Perancis)
Abstrak :
Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan swasta asing hanya boleh melakukan usaha di industri hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi melalui Contract Production Sharing (KPS). Dengan usaha yang dijalankan Kontraktor KPS asing di Indonesia akan menimbulkan Pajak Berganda akibat adanya benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam rangka mengeliminasi Pajak Berganda biasanya dirumuskan Perjanjian atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) termasuk P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis. Dari uraian permasalahan di atas, maka research questions dari tesis ini adalah bagaimanakah implementasi P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis terhadap pengenaan P Ph kepada Kontraktor KPS Perancis dan permasalahan apa sajakah yang timbul dalam implementasi P3B dalam pengenaan PPh kepada Kontraktor KPS Perancis?
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36573
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Anggunsari
Kedudukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)-tax treaty antara Indonesia dan Belanda dalam sistem perundang-undangan Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-17568/PP/M.III/13/2009 atas sengketa pajak Nomor:13-032417-2004)
2010
T27664
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Teta Karina Lungket Widonta
Analisis penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B Indonesia pada peranan jasa bank kustodian = Implementation analysis of Indonesian tax treaty on the role of custodian bank services
Abstrak :
Bank kustodian yang menjadi perantara investor asing yang berinvestasi di pasar modal Indonesia berperan dalam pendokumentasian dan administrasi penerapan P3B. Ketentuan mengenai penerapan P3B diatur dalam PER-10/PJ/2017. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam mematuhi ketentuan PER-10/PJ/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran bank kustodian yang berkaitan dengan PER-10/PJ/2017 adalah contractual role atau clearing custody role. Adapun tahap-tahap pemenuhan dokumentasi perpajakan P3B, yakni Relief at Source, Quick Refund, dan Tax Reclaim. Sementara itu, masih terdapat kendala yang dialami bank kustodian terkait PER-10/PJ/2017. Oleh karena itu, perlu ditelaah kembali ketentuan yang ada pada PER-10/PJ/2017, jangan sampai ketentuan administratif menghalangi kesempatan wajib pajak yang secara substantif bisa mendapatkan manfaat P3B. Selain itu, sosialisasi atau penjelasan mengenai ketentuan penerapan P3B sebaiknya rutin dilakukan seperlunya, agar tidak ada lagi misinterpretasi terutama dalam industri bank kustodian yang mengurus dokumentasi perpajakan para investor asing. ......Custodian banks that mediate foreign investors to invest in Indonesia rsquo s capital market have a role in documentation and administration of the tax treaty application. Provisions on the tax treaty application is regulated in PER 10 PJ 2017. However, there are still many obstacles encountered in complying PER 10 PJ 2017. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the role of custodian bank related to PER 10 PJ 2017 is contractual role or clearing custody role. The stages of fulfillment of tax treaty documentation are Relief at Source, Quick Refund, and Tax Reclaim. Meanwhile, there are still obstacles faced by custodian banks related to PER 10 PJ 2017. Therefore, it is necessary to review the existing provisions in PER 10 PJ 2017, so that administrative provision is not disrupting the opportunity of taxpayers who can substantively get tax treaty benefit. Moreover, the socialization or explanation of tax treaty implementation requirements should be routinely carried out, so that there will be no misinterpretation, especially in the custodian bank industry which take care of the tax documentation of foreign investors.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggi Yanuar Saleh
Implikasi potensial pelaksanaan koreksi fiskal atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional sehubungan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) : analisis hukum P3B antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat
Abstrak :
Skripsi ini mengetengahkan bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional berpotensi memberikan pengaruh pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila koreksi fiskal untuk menentukan harga pasar wajar dari transaksi pihak- pihak yang memiliki istimewa dilakukan secara tidak konsisten, dimana koreksi perhitungan kembali tidak diikuti dengan koreksi penyesuaian, akan berpotensi menimbulkan pemajakan berganda baik secara ekonomis maupun yuridis sehingga tujuan dari P3B antara Repbulik Indonesia dan Amerika Serikat tidak tercapai. ......This mini-thesis envisages about how the fiscal adjustment over multinationals companies transfer pricing practice potentially affects Double Taxation Agreement concluded between Republic of Indonesia and United States of America. This study utilizes the literature research method to reach the answer of aforesaid issue. It shows that inconsistent conduct of fiscal adjustment to set the arm’s length price for transaction closed by associated enterprises, in which primary adjustment is not responded with corresponding adjustment, will lead to both economic and juridical double taxation so that the goal of DTA between Republic of Indonesia and United States of America can hardly be accomplished.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24935
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Muhammad Arrofi
Analisis penerapan ketentuan tie breaker rule dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Australia : studi atas penentuan status domisili MR X di Indonesia = Analysis of the application of the provisions tie breaker rule in tax treaty between Indonesia and Australia study for the determination of residency status MR X in Indonesia
Abstrak :
Penelitian menganalisis penerapan ketentuan tie breaker rule yang terdapat pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Australia atas penentuan status domisili pekerja asing di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya dengan mengambil studi kasus pada Mr. X. Mr. X adalah pekerja asing di Indonesia yang berasal dari Australia yang berdasarkan hukum pajak domestik di Indonesia dan Australia mempunyai status domisili di kedua negara. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan antara lain pajak internasional, yurisdiksi pemajakan, domisili fiskal, penghindaran pajak berganda internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan pembagian hak pemajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tie breaker rule belum dapat memecahkan masalah status domisili ganda pada Mr. X. Solusi yang dilakukan dengan memberikan kredit pajak luar negeri belum tepat karena seharusnya status domisili dapat ditentukan dengan mutual aggeement procedure. Peraturan pelaksanaan mengenai tie breaker rule harus dibuat agar lebih jelas. ...... The research analyzes the application of the provisions tie breaker rule in tax treaty between Indonesia and Australia for the determination of resident of foreign workers in Indonesia by taking case study on Mr. X. Mr. X is foreign worker in Indonesia from Australia and based on domestic tax laws in Indonesia and Australia have resident status in both countries. Collecting data through in-depth interviews and literature study. Framework theory used are international taxation, tax jurisdiction,tax treaty, and division of right to tax. The result of the research are application of provisions tie breaker rule has not solved problems double status domicile on Mr. X. Solutions that done by giving a tax credit has not been right because status domicile can be determined with mutual aggreement procedure. Regulations of tie breaker rule implementation should be made to make it more clear.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nastiti Tri Sandy
Analisis penentuan status residensi atas kependudukan rangkap orang pribadi berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Malaysia: studi pada: transaksi penjualan saham mr. x tahun pajak 2010 di Indonesia = Analysis of determination of residency status of dual residence citizen based on tax treaty between Indonesia and Malaysia: study on: mr. x in stock sale transaction for tax year 2010 in Indonesia
Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu permasalahan kependudukan rangkap terjadi apabila seorang Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dalam satu tahun pajak. Mr. X adalah seorang warga negara Malaysia yang memperoleh keuntungan atas penjualan saham PT A yang tidak diperdagangkan di bursa non-listed company sehingga dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut di Indonesia. Namun, pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga menimbulkan pajak kurang bayar dalam SPT Tahunan Mr. X Tahun Pajak 2010. Atas ketidaksesuaian pengenaan pajak penghasilan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan status residensi Mr. X yang sebenarnya agar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Mr. X terbukti sebagai Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan pengujian atas ketentuan tie breaker rule dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian, atas keuntungan penjualan saham non bursa efek yang diterima Mr. X dari Indonesia hanya dikenakan pajak penghasilan di Malaysia sesuai dengan hukum domestik perpajakan Malaysia. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan pemahaman akan P3B atau tax treaty bagi pemeriksa pajak, terutama mengenai kewajiban perpajakan untuk WPLN. Selain itu, Mr. X dapat mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP agar ia hanya menjadi residen di 1 satu negara saja.
ABSTRACT
One of the dual residence problems occurs when a Foreign Tax Payer receives or obtains income from Indonesia within one tax year. Mr. X is a Malaysian citizen who gains a capital gain on the sale of PT A rsquo s non trading shares in stock exchange non listed company so that the income tax is imposed on such profits in Indonesia. However, the income tax is calculated based on the applicable tax law for Domestic Tax Payers, thereby incurring the underpayment tax in Mr. X rsquo s Annual Income Tax Return for Tax Year 2010. On the inconsistency of the imposition of income tax as stated in Tax Assessment Letter Income Tax Year 2010, it is necessary to conduct research to determine the status of residency of Mr. X in order that the taxes imposed in accordance with the provisions that apply to him. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The results of this research are Mr. X is proven as a Foreign Tax Payer based on the test of the provision of tie breaker rule in Tax Treaty between Indonesia and Malaysia. Then, the profit of the sale of non stock exchange shares received by Mr. X from Indonesia is only subject to income tax in Malaysia in accordance with Malaysian domestic tax law. The suggestions to be given are the need of understanding of P3B or tax treaty for tax inspector, especially regarding tax obligation for foreign taxpayer. In addition, Mr. X may apply for deregistration of Taxpayer Identification Number NPWP so that he will only be a resident in 1 one country only.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Hapsari Prabanto
Analisis ketentuan pelaksanaan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B di Indonesia sebagai tax treaty override = Analysis on application regulation of tax treaty in Indonesia as tax treaty override
Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak terjadi. Terdapat tiga kelompok kendala dalam penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yaitu kendala dalam penerbitan SKD, kendala dalam pengembalian pajak lebih bayar kepada WP, dan kendala berupa ketidakpatuhan WP. Untuk mengatasi tax treaty override secara legislatif, pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak KPP, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerapan P3B untuk mengisi kekosongan peraturan penerapan P3B. Untuk mengatasi kendala penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, meningkatkan sosialisasi kepada withholder terkait kewajiban menyampaikan SKD, peningkatan koordinasi dengan negara lain mengenai informasi status residen WPLN oleh pemerintah, melengkapi PMK 187/2015 dengan ketentuan batasan waktu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa.
This thesis aims to analyse whether Directorat General of Tax Rule Number 10 PJ 2017 is a form of tax treaty override and what problems arise from tax treaty application based of PER 10 2017. The research method used in this study is descriptive qualitative. Legislatively, PER 10 2017 is a tax treaty override because the provision in it that requires tax payers to submit Certificate of Domicile COD contradicts with provisions in tax treaty, yet judicially there are not tax treaty override. There are three groups of obstacles in treaty application based on PER 10 2017, which are obstacles in COD Publishing, tax refund, and noncompliance by tax payers. To resolve legislative tax treaty override, it is advised that the government review the provision about submitting COD, socialize periodically to tax offices, and to publish a Regulation of Ministry of Finance to fill in the policy about tax treaty application. To resolve obstacles in tax treaty application based on PER 10 2017, what is suggested to be done is for the government to improve socialization to withholders about the obligation to submit COD, improve coordination with other countries about residency of tax payers, add a provision about time limits in PMK 187 2015, improve the quantity and quality of auditors, and make tax treaty application more strict in order to make sure that tax payers apply the provisions in tax treaty as is.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Geovanny Vanesa Paath
Analisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner atas transaksi pembayaran bunga sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda: studi kasus putusan PT X = Analysis of the application of the substance over form principle in determining beneficial owner status in interest payment transactions as an effort to prevent abuse of the Indonesia-Netherlands tax treaty: case study of X Company
Abstrak :
Salah satu kasus sengketa mengenai beneficial owner yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT X yang melakukan transaksi pinjaman bunga dengan perusahaan MFBV di Belanda. Untuk mengatasi sengketa tersebut, prinsip substance over form dapat diterapkan untuk menentukan status beneficial owner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan dalam P3B untuk menentukan interpretasi pengertian beneficial owner pada kasus PT X serta menganalisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner dalam mencegah penyalahgunaan P3B Indonesia-Belanda pada kasus PT X. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menginterpretasikan definisi beneficial owner di kasus PT X perlu merujuk kepada ketentuan domestik, dan juga dapat mengacu ke dokumen eksternal lainnya. Prinsip substance over form dalam kasus ini diterapkan melalui keputusan hakim yang tidak menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai alat untuk menentukan status beneficial owner, melainkan dengan melihat kepada substansi dari perusahaan MFBV di Belanda. Di sisi lain, terdapat juga keputusan hakim yang mengedepankan SKD karena keputusan hakim terikat dengan adanya alat bukti dan peraturan yang ada juga masih belum cukup kuat mengatur mengenai penerapan substance over form dalam menentukan status beneficial owner. Atas permasalahan tersebut, saran yang diberikan adalah pemerintah Indonesia perlu menyusun kesepakatan untuk mengatur dengan jelas mengenai beneficial owner dalam P3B, serta membuat peraturan domestik mengenai beneficial owner yang lebih rinci dan konstruktif dengan berlandaskan prinsip substance over form di tingkat peraturan yang lebih tinggi. ......One of the dispute cases regarding the beneficial owner that occurred in Indonesia was the case of X Company which carried out interest loan transactions with an MFBV company in the Netherlands. To resolve the dispute, the principle of substance over form can be applied to determine the beneficial owner status. The purpose of this study is to analyze the application of the provisions in the Tax Treaty to determine the interpretation of the meaning of beneficial owner in the case of X Company and to analyze the application of the principle of substance over form in determining the status of beneficial owner in preventing misuse of the Indonesian-Dutch Tax Treaty in the case of X Company. The research method used in This research is a qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that in interpreting the definition of beneficial owner in the case of X Company, it is necessary to refer to domestic provisions, and may also refer to other external documents. The principle of substance over form in this case was applied through a judge's decision not to use a Certificate of Domicile (CoD) as a tool to determine the beneficial owner status, but by looking at the substance of the MFBV company in the Netherlands. On the other hand, there is also a judge's decision that puts forward the CoD because the judge's decision is bound by the existence of evidence and the existing regulations are still not strong enough to regulate the application of substance over form in determining beneficial owner status. Regarding these problems, the advice given is that the Indonesian government needs to draw up an agreement to clearly regulate beneficial owners in the Tax Treaty, as well as make domestic regulations regarding beneficial owners that are more detailed and constructive based on the principle of substance over form at a higher regulatory level.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Meidiati
Analisis implikasi terkait adanya putusan baru mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda pada PT FM International = Analysis of implications related to new decision on the procedure of double taxation avoidance agreement at PT FM International
Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai analisis terkait perbedaan peraturan lama dengan peraturan baru dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan dampak administratif yang timbul dari adanya peraturan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT FM International sudah patuh terhadap kewajibannya dalam memotong/memungut PPh 26 atas penghasilan yang diperoleh perusahaan-perusahaan asing yang melakukan transaksi dengan PT FM International. Perusahaan-perusahaan asing yang memberikan jasa kepada PT FM International berasal dari Singapura, Australia, India, dan Inggris. Perusahaan dari Singapura XYZ Pte. Ltd sebenarnya bisa menggunakan fasilitas dalam P3B, namun mereka lupa untuk memperbarui Form DGT-1 sehingga atas kelalaian tersebut menimbulkan dampak administratif yang dapat mempengaruhi cash flow PT FM International.
ABSTRACT
This internship report discusses an analysis of the difference between the old and the new regulations in the Indonesian Taxation Law on the Procedures of Double Taxation Avoidance Agreement and the administrative implications arising from the existence of regulation. The results of the analysis show that PT FM International has complied with its obligation to withhold income tax on income earned by foreign companies that transact with PT FM International. Foreign companies providing services to PT FM International are from Singapore, Australia, India and the United Kingdom. Companies from Singapore XYZ Pte. Ltd can actually use the facilities in tax treaty, but they forget to update the DGT-1 Form so that such negligence creates an administrative impact that could affect PT FM International 39;s cash flow.
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ratyan Noer Hartiko
Perjanjian penghindaran pajak berganda : studi kasus persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia Belanda
Abstrak :
Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut pajak atas warga negara yang berada di negara asing untuk berinvestasi dan warga negara asing yang berinvestasi di negara tersebut. Keadaan ini menyebabkan satu objek pajak dikenakan pajak yang sama oleh kedua negara. sehingga pelaku bisnis mencoba untuk melakukan penghindaran pajak berganda. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak sebuah negara. Salah satu solusi menghadapi permasalahan ini adalah dengan membuat perjanjian penghindaran pajak berganda antar dua negara. Dalam perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya mengikuti model yang telah ada dan dipakai luas di dunia seperti OECD model (model yang dikembangkan Organization for Economic Cooperation and Development) dan UN model (model yang dikembangkan United Nations). Masing-masing model memiliki perbedaan terutama dalam hak menarik pajak oleh negara. Namun semua kembali kepada negosiasi antara kedua negara dalam menentukan isi pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda mereka. Indonesia sendiri telah melakukan negosiasi pertama mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Belanda dimulai tahun 1970-an dan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ini selain sebagai perjanjian untuk menghindarkan pajak berganda, juga sebagai upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Semakin berkembangnya perekenomian global, perjanjian penghindaran pajak berganda ini diamandemen beberapa kali hingga tahun 2002. Namun renegosiasi ini belum selesai dan akan terus terjadi, selama perekonomian global terus berkembang dan undang-undang pajak penghasilan terus berubah menyesuaikan kondisi masing-masing negara. ......Global economic and transnational of investment flows growing very fast. The rapid grow of transnational of investment flows bring both benefits and. In term of taxation, transnational investment could lead to double tax collection by both of the countries to same tax object. This is due to jurisdiction of the country in collecting taxes on citizens residing in foreign countries to invest and foreign citizens who invest in the country. This situation led to an same tax object of is taxed by both countries. So business people trying to do the avoidance of double taxation. This can lead to loss of potential tax revenues of a country. One of the solutions to this problem is to make a tax treaty between two countries. In the tax treaties typically follow a model that already exist and are used widely known in the world such as the OECD model (model developed by the Organization for Economic Cooperation and Development) and UN model (model developed by the United Nations). Each of model has its differences, especially in the right to tax by the country. But all returned to the negotiation between the two countries in determining the content of articles in their tax treaty. Indonesia itself has been negotiated the first tax treaty with the Netherlands began in the 1970s and within tax treaty is in addition to a treaty to avoid double taxation, as well as Indonesia's efforts to gain recognition from other countries. The continued development of global economies, this double taxation avoidance agreement was amended several times until 2002. However, renegotiation is not completed and will continue to occur, as long as the global economic continues to grow and the income tax law continue to change adjusting the conditions of each countries.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1330
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>