Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kondisi perekonomian saat ini yang kurang menguntungkan, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya dan melakukan pemutusaii hubungan kerja. Untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko yang berakibat berkurang atau terputusnya penghasilan, ditempuh melalui penerapan sistem jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Penghasilan yang diperoleh dari Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikenakan pajak.

Pemungutan pajak hanis Adil dan bersifat Netral. Sedangkan pemungutan pajak dapat dikatakan Adil kalau ia memenuhi syarat Keadilan Horizontal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak yang sama, dan juga hams memenuhi syarat Keadilan Vertikal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak progresive yang sama. Netralitas mengisytifatkan baiiwa dikenakaii pajak yang saina atas penghasilan taiipa melihal sumbeniya.

Adaiiya lani-tanl pajak yang bcrbuda ini iricniinbulkaii pokok permasaiahan, apakali pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua yang dibayaikan sekaUgus oleh Badan Penyelenggaran Jarasostek sudali sesuai dengan azas kcadilan dan azas netralitas. Kalau tidak sesuai apakali pengenaan pajak alas Tabungan I-Iari Tua dapat diupayakan lebih adil dan netral.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kcpustakaaii dan studi lapangan meliputi wawancara dengan pihak-piliak yang tcrkait secara sampling insidentil.

Tujuan dari penelitian ini adalali untuk mengetahui bagainiana peiierapan pajak atas Tabungan Ilaii Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsoslek memenulii prinsip-prinsip keadilaii dan bersifat netral.

Dari pembahasan diperoleh kesinipulan bahwa, pengenaan pajak penghasilan atas Tabungiui llari Tua tidak memenulii azas keadilaii dan beluiu bersifat nctral. Agar peiigenaan pajak alas Tabungan Hari Tua dapat memenulii azas keadilaii, maka pengenaan pajakaya, diterapkaii dengan menggunakan struktur taiif uniuiu Pasal 17 Uiidang-Undang Pajak Pengliasilan yang telali diubali terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994.

Pemungutan Pajak atas Tabungan Haii Tua dapat bersifat lebili uetral, maka disarankan agar pengenaan pajaknya disamakan dengan pajak atas tabungan deposito atau tabungmi lain.

Abstrak :
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi sekitar 80 persen. Namun tax ratio-nya masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean. Tahun 2005 tax ratio Indonesia mencapai angka sekitar 12,7 persen, lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang sudah mencapai angka sekitar 17 persen. Rendahnya tax ratio Indonesia tersebut masih memungkinkan adanya peningkatan terhadap penerinnaan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan tax ratio melalui peningkatan penerimaan perpajakan harus didukung dengan metode penentuan angka target penerimaan PPh dalam APBN yang mengacu pada angka potensi sehingga metode perhitungan yang selama ini digunakan perlu disempurnakan. Tujuan penelitian ini adalah (i) mengembangkan metode penghitungan estimasi potensi penerimaan PPh orang pribadi dan badan, (ii) menghitung angka potensi penerirnaan PPh di Indonesia, dan (iii) mengukur perbandingan antara potensi dan realisasi atau target penerimaan PPh dalam APBN (disebut dengan Income Tax Coverage Ratio). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan APBN khususnya penentuan angka target penerimaan PPh. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan metode penghitungan estimasi potensi penerimaan PPh dalam penelitian mi. Kelebihannya adalah (i) menggunakan data nil penghasilan orang pribadi dan laba usaha perusahaan sebagai tax base PPh, (ii) mampu menyajikan nilai obyek pajak PPh, dan (iii) marnpu menyajikan angka tax base dan potensi PPh tiap lapisan tarif. Sementara kelemahannya adatah (i) tarif final diasumsikan sama yaitu 15 persen karena ketiadaan data tiap jenis penghasilan kepemilikan orang pribadi, (ii) perhitungan potensi tidak dapat dipecah datam tarif progresif dan tarif final karena data penghasilan tiap jenis penghasilan non operasional perusahaan tidak diperoleh, (iii) belum bisa disajikan potensi PPh per sektor. Dari basil perhitungan diperoleh estimast angka potensi penerimaan PPh mutat tahun 2002 hingga 2007 berturut-turut sebesar Rp. 170,1 triliun, Rp. 192,9 triliun, Rp. 221,4 triliun, Rp. 284,5 triliun, Rp. 331,9 triliun, dan Rp. 386,7 triliun. Sementara itu, income tax coverage ratio (ITCR) sebesar 59,8 persen tahun 2002, dan terus meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar 59,6 persen, 61,4 persen, 61,8 persen, 63,5 persen, serta 66,5 persen tahun 2007. Hal ini berarti masih terdapat sekitar 40 persen dari potensi penerimaan PPh yang belum tergali sebagai target maupun realisasi dalam APBN yang mampu meningkatkan penerimaan perpajakan dan tax ratio Indonesia, serta mengurangi defisit anggaran.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang rencana penerapan tarif pajak tunggal 28% terhadap penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan di Indonesia seperti yang tercantum dalam rancangan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya ditinjau dari tingkat kesediaan WP membayar pajak (willingness of people to pay tax) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk menghitung tingkat probabilitas kesedian WP membayar pajak dengan tarif tunggal 28% dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya serta implikasi yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan data hasil survai terhadap WP yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tngkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% adalah tinggi, yaitu sebesar 74,11%. Disamping itu juga diketahui bahwa faktor-faktor seperti persepsi terhadap keadilan (fairness), tingkat penghasilan, dan tarif pajak marjinal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik namun berpengaruh secara negatif terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Ada pun pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan (complexity) terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan trif 28% adalah negatif dan tidak signifikan secara statistik (tidak terlalu besar). Di sisi lain persepsi terhadap tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28%. Hasil estimasi mengindikasikan kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar enam faktor yang menjadi variabel penelitian ini yang memiliki kaitan dengan tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. tingkat probabilitas WP Badan bersedia membayar pajak dengan tarif 28% sebesar 74,11% akan berdampak positif bagi penerimaan pajak jika pemerintah mampu mengupayakan adanya sistem perpajakan yang meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh WP.

Abstrak :
Sejak berlakunya Undang Undang (UU) No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur ketentuan baru mengenai pemajakan dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2009, pemajakan atas dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi dikenakan PPh final sebesar 10%. Penurunan tarif atas pemajakan dividen, diharapkan akan berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing negara Indonesia untuk menarik investasi baik dari penanaman modal domestik maupun asing. Tesis ini membahas kebijakan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi ditinjau dari asas keadilan dan netralitas sebagai dasar pemungutan pajak yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi belum dapat memenuhi asas keadilan dan netralitas. Disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem pemajakan dividen agar mampu memenuhi asas keadilan dan netralitas. ......Since the ratification of Act No.36 Year 2008, the imposition of Income Tax on Dividend Received by Domestic Individual Tax Payer was changed. According to Regulation No.19 of 2009, the tariff of Income Tax on Dividend Received by Domestic Individual Tax Payer is 10% through the imposition of final tax. The lower tariff may encourage Indonesia competitiveness to attract investment. This thesis describes the income tax policy of dividend received by individual taxpayer based on equity and neutrality principles. The research approach used shall be a quantitative research using a descriptive research type. The research results indicate that income tax policy of dividend received by individual taxpayer have not met the terms of equity and neutrality principles. It is recommended that government perform an evaluation on the dividend taxation system to meet the terms of equity and neutrality principles.

Abstrak :
Seiring dengan menguatnya desentralisasi di Indonesia, peranan PPh semakin penting sebagai sumber penerimaan pemerintah Republik Indonesia. KPP Depok sebagai institusi pemerintah telah melaksanakan fungsinya dalam memungut PPh di Kota Depok dengan baik. Dalam konteks efisiensi, pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 cukup efisien, demikian juga dalam hal efektifitasnya. Biaya pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 adalah lebih kecil dari 1% dibandingkan dengan hasil pemungutannya. Realisasi hasil pemungutan adalah 128,10% dari targetnya. Perkembangan hasil pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 oleh KPP Depok cukup elastis dengan koefisien elastisitas terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 7,53. Artinya selama kurun waktu analisis dari tahun 2002 sampai 2007 setiap 1% perkembangan PDRB telah diikuti oleh 7,53% perkembangan PPh OP dan PPh Pasal 21.

---

Following the strengthening of decentralisation system in Indonesia, the role of Income Tax is increasingly significant as a revenue source for government of Indonesia. KPP Depok as a government institution has accomplished its function in collecting income tax in Depok City successfully. In the efficiency context, the collection of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21 of Depok City periods 2002-2007 is less than 1% compare to the collection result. The realization of the collection result is 128,10% from its target. The growth of the collection result of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21 of Depok City periods 2002-2007 is elastic, which the elasticity coefficient of the growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP) is 7,53. It means that in the periods 2002-2007 each 1% growth of GRDP has been followed by 7,53% growth of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21.

Abstrak :
Tesis ini dimotivasi karena terdapat kecenderungan rendahnya tingkat keberlanjutan sekolah menuju jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah gejala tersebut disebabkan return pendidikan yang rendah. Tesis ini bertujuan untuk menguji apakah pendidikan memiliki hubungan dengan penghasilan.

Studi ini menggunakan model Mincerian Earnings Function untuk melihat dampak pendidikan terhadap penghasilan. Penghasilan sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh pendidikan dan variabel kontrol lainnya. Hasil estimasi pada data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS bulan Februari 2006, menunjukkan bahwa dampak pendidikan (balk menurut kriteria years of schooling maupun kategori pendidikan terakhir yang ditamatkan) adalah selalu konsisten signifikan dan positif mempenganthi penghasilan. Artinya kenaikan dalam pendidikan selalu mengakibatkan kenaikan pendapatan. Untuk kasus Propinsi Jawa Barat diketahui bahwa rate of returns tambahan satu persen tahun bersekolah hanya menyebabkan kenaikan prosentase penghasilan sebesar 0,05%. Returns pendidikan yang rendah ini menjelaskan alasan kurangnya minat masyarakat (terutama golongan miskin) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Returns pendidikan lebih besar ditemukan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Pada setiap jenjang pendidikan ditamatkan, ditemukan bahwa mulai dari kategori tamat SLTP sampai ke kategori tamat Universitas, penghasilan semakin meningkat sejalan dengan semakin tingginya pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan bagi responden tamatan SD penghasilannya tidak berbeda dengan orang yang tidak sekolah/tidak tarnat SD. Keadaan ini terutama dijumpai pada kelompok responden perempuan.Bagi responden laki-laki pendidikan tamat SD masih signifikan membedakan tingkat penghasilan.

Pengaruh variabel kontrol umur dan jam kerja membentuk hubungan parabola dengan penghasilan. Secara prosentase penghasilan laki-laki lebih tinggi 0,19% dibandingkan perempuan. Dummy lokasi tempat tinggal di kota dan dummy pekerjaan di sektor formal menunjukkan penghasilan yang signifikan berbeda dan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tinggal di desa maupun bekerja di sektor informal. Hal ini dijumpai pula pada hasil analisa pada responden pria dan wanita.

Terhadap hasil penelitian ini disarankan agar hendaknya pemerintah lebih konsisten dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun atau minimal sampai dengan tingkat SLTP. Kebijakan untuk mempersempit kesenjangan penghasilan antara desa-kota dan sektor formal-informal perlu lebih diintensifkan, antara lain dengan meningkatkan aksesibilitas penduduk desa menuju kota, relokasi industri ke desa, juga upaya bantuan terhadap sektor informal seperti peIatihan manajemen, bantuan permodalan bahkan pemasaran produk sektor ini.