Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sukabumi dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan tiga kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan air tanah. Kebijakan pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah. Bagian penting dari peraturan daerah tersebut adalah perizinan, kegiatan pengendalian dan pengawasan. Kebijakan kedua adalah Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) yang di dalamnya mengatur denda bagi pemegang izin yang menggunakan air tanah melebihi debit yang diizinkan. Kebijakan ketiga adalah Keputusan Bupati No 546.2/Kep.430- DPESDM/2013 Tentang Harga Air Baku (HAB) yang menetapkan kenaikan HAB, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan kebijakan tersebut adalah perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada hilangnya kewenangan Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengendalian air tanah. ...... This study describes about the policy of controlling the use of groundwater in Sukabumi and its obstacles. This study using qualitative method by in-depth interviews and literarure study. The results of this study found that the Government of Sukabumi issued Results of the study found that the Government of Sukabumi issued three related policies controlling the use of groundwater. The first policy is Local Regulation No 14 Year 2010 about Groundwater. An important part of the local legislation is the licensing, monitoring and control activities. The second policy is the Regent Regulation No 28 Year 2011 about Procedure for Calculating the Value of Acquisition of Groundwater (NPA) in which set fines for license holders who use groundwater exceed the permitted discharge. The third policy is the Regent Decree No546.2/Kep.430-DPESDM /2013 about Standard Water Price (HAB) which sets the rise of HAB, and the obstacles encountered in conducting the policy is a change of Law No. 32 of 2004 into Law No. 23 of 2014 which impact to the loss of authority in Sukabumi Regency to control groundwater.

Abstrak :
ABSTRAK
Penataan ruang kota berperan dalam upaya pengendalian pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan guna menghindari terjadinya kerusakan kuantitas dan kualitas air bawah tanah akibat pemanfaatan air bawah tanah yang tidak terkendali. Penataan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) seharusnya disertai dengan aspek pengawasan yang berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengendalian penataan ruang kota yang akan berpengaruh kepada pemanfaatan air bawah tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung, fungsi air tanah, serta mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah. Dalam pelaksanaannya, implementasi Peratuan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai pengendalian pemberian perizinan pengelolaan air bawah tanah di Kawasan Bandung Utara (KBU), Jawa Barat belum berjalan seperti sebagaimana yang diharapkan, dalam proses pengendalian perizinan masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan proses pengendalian perizinan ini belum dapat berjalan dengan baik, kendala tersebut selain berasal dari pihak pemerintah, juga disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber air baku air bawah tanah.

---

ABSTRACT
City spatial planning plays a role in efforts to control the use of underground water in order to avoid damage to the quantity and quality of groundwater due to uncontrollable utilization of underground water. Spatial planning in the area of North Bandung Area (KBU) should be accompanied by monitoring aspect that serves to control and keep the implementation in accordance with applicable laws. Control of the city spatial planning that will affect the utilization of underground water to maintain the preservation, continuity, availability, carrying capacity, soil water function, as well as maintain the sustainability of groundwater utilization. The implementation of the Norm of West Java Province No. 1 of 2008 on Control of Land Use in North Bandung Area ( KBU ) as granting permit control the management of underground water in the area of North Bandung Area ( KBU ), West Java as not running as expected , in the process of permit control, there are many obstacles that cause the permit control process can not run well. The constraints, beside from government, is also caused by lack of understanding of the public about the importance of conservation of underground water resources.