Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas kualitas penerapan Pengendalian Intern pada Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional V Makassar. Dalam mengukur kualitas tersebut penulis melakukan survey dengan alat bantu daftar pertanyaan (kuesioner) dengan mengacu kepada parameterparameter Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini dibuat dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan penilaian secara umum 5 (lima) unsur pengendalian intern berada pada kategori "baik", namun pada aspek-aspek dan parameter-parameter yang ada didalamnya terjadi ketimpangan yang menjadi hambatan dan kendala dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif.

---

This research talks about the application quality of internal controls in BPPNFI Regional V Makassar. In the measurement, the writer surveyed using some questionnaires related to the parameters of internal controls in Government Regulation No.60/2008 about Government Internal Controls System. The regulation was made to improve transparency & accountability of countrys's finance management. The results shows general value of internal controls material are in "good" category, but in the aspects and parameters inside, there is some unbalance that becomes a threat and problems in an effective internal control system application.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres. ......This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet. The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat

Abstrak :
Rumah Sakit yang mempunyai tugas utama penyembuhan dan pemulihan, perlu mempunyai manajemen yang baik agar operasional rumah sakit dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengendalian intern yang merupakan alat pengawasan manajemen, perlu dilaksanakan dengan efektif khususnya dalam pengelolaan penyimpanandan distribusi obat. Di RSUP Persahabatan diidentifikasi adanya masalah inefisiensi dalam pengelolaan penyimpanan dan distribusi obat, dengan asumsi inefisiensi tersebut bersumber dari tidak efektifnya mekanisme kontrol dari pengendalian intern dan aspek-aspeknya. Tujuan dari penelitian adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan penyimpanan dan distribusi obat dengan meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern. Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan bagi pimpinan dalam upaya pengembangan manajemen rumah sakit. Metodologi yang digunakan adalah metode telaah kasus dan pendekatan pemecahan masalah. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan berperan serta, focus group discussion (fgd), indepth interview dan rangkuman data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa mekanisme pengendalian intern dalam penyimpanan dan distribusi obat sudah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam hal pengorganisasian, prosedur pencatatan, praktek yang sehat dan aspek tenaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ternyata elemen-elemen dari pengendalian intern itu sendiri sangat berperan dalam pengelolaan dan distribusi obat dan keberadaan/ketersediaan data-data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan manajemen. Saran yang dapat diajukan adalah pengendalian hendaknya dilakukan secara terpadu, tersedianya protap, pedoman tertulis dan kebijaksanaan yang baku serta optimalisasi fungsi depo-depo obat.

Abstrak :
[Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaran pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran angket, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama BPS yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik. ......A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.;A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well., A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.]

Abstrak :
Tesis ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori institusional sebagai sarana untuk menemukan faktor yang paling mempengaruhi penerapan kebijakan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang telah didapat adalah rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP No 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism. ......This thesis discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the process of drafting SPIP implementation guidelines in the environment DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The scope of this research focuses on the implementation of SPIP at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as one of the public organizations in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate`s environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism.

Abstrak :
Industri asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan Non Bank sangat penting peranannya dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi selama dapat menghimpun dana yang digali dari masyarakat melalui perolehan premi sebagai bentuk peralihan risiko ke perusahaan asuransi jika terjadi suatu kerugian. PT Asuransi XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi kerugian di Indonesia selalu berupaya untuk mengembangkan kualitasnya dibidang perasuransian. Dalam kurun waktu tahun 2005-2009 terlihat produktivitas perusahaan yang bergerak secara fluktuatif. Produktivitas tersebut dapat terlihat dari kinerja keuangan. Keberadaan pengendalian intern yang optimal menjadi poin penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Terdapat 2 (dua) aktor utama yang berperan penting dalam pencapaian produktivitas dan profitabilitas perusahaan asuransi kerugian yaitu personil dalam Departemen Underwriting sebagai penghasil premi (pendapatan) dan Departemen Claim sebagai penanggung klaim (beban). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif. Untuk itu, penulis memilih Konsep COSO (Committee of Sponsoring Organization) sebagai indikator pengukurannya serta akan dibahas secara rinci melalui pendekatan analisa Fraud Tree. Selanjutnya dalam menilai kinerja keuangan PT Asuransi XYZ maka penulis akan menggunakan berbagai rasio keuangan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan intern perusahaan. Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan kelemahan PT Asuransi XYZ yang akan berpengaruh terhadap kondisi solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. ......The insurance industry as one of non banking financial institutions has a very important role concerning the development of economical field during it can collect fund securing from the society through the warranted premium collection as a transitional form of risk to the insurance company if happens a loss. PT Asuransi XYZ as one of the general insurance company in Indonesia always tries to develop the quality upon the insurance field. In the year period of 2005-2009, the company looks have productivity fluctuated. Productivity can be seen from the financial performance. The existence of an optimal internal control becomes an important point in supporting the company's improved financial performance. There are 2 (two) main actors who was instrumental in achieving productivity and profitability of general insurance companies. They are personnel in the Underwriting Department as a producer of premium (incomes) and the Claim Department as a guarantor of claims (expenses). The purpose of this research is to acknowledge how implementation of internal control to work effectively, so the author select COSO (Committee of Sponsoring Organization) concept as an indicator of measurement and will be discussed in detail through approach Fraud Tree analysis. Furthermore, in assessing the financial performance of the PT Asuransi XYZ, the author will use a variety of financial ratios according to the function and usefulness of each. This research is expected to provide solutions to internal problems of the company. An important finding of this research shows how the strengths and weaknesses PT Asuransi XYZ that will be affect to the solvency, liquidity and profitability of company?s condition.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengendalian intern pada pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut adalah total aset, pendapatan asli daerah, jenis daerah, opini audit, pendampingan BPKP. Penelitian ini merupakan penelitian mencakup kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan dari enam variabel independen hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan yaitu total aset dan opini audit dari hasil tersebut dinyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern sedangkan opini hasil audit berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

---

ABSTRACT
This research is aiming to find out which factor that influencing internal control local government. These factors is the total assets, revenue, type of area, the audit opinion, mentoring of BPKP. This research using districts / cities in Indonesia from 2007-2010. It is finds out from six independent variable showed only two significant variables that the total asset and audit opinion . Total asset positively affect internal control weaknesses and the audit opinion negatively affect internal control weaknesses.