Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian banjir di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk : Pertama menyusun target mengenai berapa titik banjir yang harus berkurang setiap tahunnya dengan adanya kebijakan pengendalian banjir di Jakarta; Kedua adanya pembagian secara Proporsional antara alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, Ketiga koordinasi dilaksanakan secara rutin dan intensif; Keempat Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir dengan pendekatan struktural harus dibarengi dengan pendekatan non structural. Upaya- upaya non struktural harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir di Jakarta karena Implementasi Kebijakan Pengendalian banjir di Jakarta membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Kelima, dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir di Jakarta perlu dibarengi dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan.

---

The objective of this study is to analysis which factors that influence the implementation of flood control policies in DKI Jakarta. The study is a descriptive study using qualitative methods. The researcher suggested that the Central Government and Provincial Government of DKI Jakarta; First composing targets in several flooding points, which should be reduced each year with the existence of flood control policies in Jakarta; Second there is a proportional distribution between budget allocation to build the infrastructure and flood control facilities, Third the coordination is performed routinely and intensively; Fourth, the implementation of Flood Control policies with structural approach should be accompanied with non-structural approach. Non-structural efforts should be a priority in handling floods in Jakarta because the implementation of Flood Control Policies in Jakarta requires the support and participation of community. Fifth, the implementation of Flood Control Policies in Jakarta should be accompanied with surveillance and law enforcement due to the lack of awareness of the people in keeping and maintaining the environment."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."

"Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Jawa Barat, Luas DAS Citarum : 6.614 Km2, Panjang DAS Citarum : 269 Km (Sungai Utama). Berasal dari mata air Gunung Wayang melalui 8 Kabupaten yakni Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Sumedang, Cianjur, Purwakarta, Bogor dan Karawang sebagai muara Sungai Citarum. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum pada umumnya kurang mempertimbangkan aspek lingkungan dan daya dukungnya, sehingga semakin lama daya dukung lingkungan semakin memprihatinkan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai macam masalah tersendiri salah satunya dapat terjadi bencana banjir. Musibah banjir sudah rutin terjadi dan hampir tiap tahun di rasakan oleh masyarakat di daerah hulu DAS Citarum khususnya yang berada di kabupaten Bandung. Masalah pada DAS Citarum merupakan suatu masalah yang sudah berlangsung sejak tahun 1931 dan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hingga kini belum ada penanganan yang tepat dalam mengatasi bencana banjir Citarum. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) skenario pengendalian pemanfaatan lahan, yakni skenario pertama dibuat agak ekstrem dimana akan dihutankan kembali sebagian besar wilayah DAS Citarum hulu, dan untuk skenario kedua di buat pembagian porsi tata guna lahan yang agak realistis. Efektifitas upaya pengendalian banjir didalam penelitian ini adalah melalui pengendalian pemanfaatan lahan dan normalisasi alur sungai. Hasil yang ingin dicapai adalah membuktikan bahwa dengan adanya pengendalian pemanfaatan lahan akan mempengaruhi besarnya debit limpasan akibat hujan, melalui pengaturan tata guna lahan (land use).

---

Watershed Citarum is the largest and longest river basin in West Java, Citarum watershed area: 6614 km2, watershed Citarum Length: 269 km (River Main). Derived from the Fountain of Mount Wayang through the District 8, Bandung, Cimahi, Sumedang, Cianjur, Purwakarta, Bogor and Karawang as Citarum River estuary. Watershed Management Citarum in general less environmental aspects into consideration and the carrying capacity, so the longer the carrying capacity of the environment has become increasingly serious. This of course can cause a variety of problems one of them is flood. Floods have occurred regularly, and almost every year in felt by people in the region upstream watershed Citarum especially those in Bandung regency. Problems in the watershed Citarum is a problem that has been going since 1931 and is caused by several factors that influence it. Until now no proper treatment in overcoming floods Citarum. In this study there are 2 (two) scenarios of community participation, which first made its rather extreme scenario where the public will reforest the entire watershed area upstream Citarum, and for the second scenario for the distribution portion of the land use rather realistic. Effectiveness of flood control efforts in this research is through control of land use and river channel normalization. Results to be achieved is to prove that with the control of land use will affect the amount of discharge runoff due to rain, through the regulation of land use."

"Banjir merupakan salah satu masalah pengelolaan sumber daya air yang masih sering terjadi di Jakarta. Selain dikarenakan topografi daerah yang berada di dataran rendah, banjir juga diakibatkan oleh perubahan tutupan lahan yang terjadi pada daerah tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi banjir, salah satunya adalah dengan pembuatan Kanal Banjir Timur. Walaupun demikian, masih terdapat genangan yang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.Penelitian ini menyelidiki genangan yang terjadi pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara serta mencari tahu pengaruh Kanal Banjir Timur terhadap banjir pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dengan menggunakan model HEC-RAS. Simulasi yang dilakukan dengan model HEC-RAS dilakukan dengan dua skenario, yaitu sebelum ada KBT dan setelah ada KBT.Dari simulasi tersebut dihasilkan bahwa Kanal Banjir Timur dapat mengurangi puncak debit banjir yang akan masuk kedaerah layanan KBT sebesar68.8 untuk aliran sunter, 61.67 untuk aliran cakung dan 2.09 untuk aliran blencong.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwabanjir yang masih terjadi pada daerah layanan KBT yang berada diwilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara diakibatkan oleh permasalahan drainase lokal yang terjadi pada daerah tersebut.

---

Flood is one of the problems of water resources management which is still common in Jakarta. Besides due to the topography of the area that is in the lowlands, flooding is also caused by changes in land cover that occurs in the area. Various ways by the government to reduce flooding, one of which is by making the Eastern Flood Canal. Nevertheless, there are still puddles that occur in East Jakarta and North Jakarta.

This study investigates the inundation that occurred in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta and find out the influence of Eastern Flood Canal on flooding in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta using HEC RAS Model. Simulations with HEC RAS Model were perfomed with two scenario, before and after the Eastern Flood Canal.

From the simulation it was found that the Eastern flod canal can reduce the peak flow that will enter the eastern flood canal service area of 68.8 for sunter flow, 61.67 cakung flow and 2.09 for blencong flow.

From the results it can be concluded that the floods that still occur in the Eastern Flood Canal service area located in the East Jakarta and North Jakarta due to problems of local drainage that occurred in the area. "

"ABSTRAKSistem polder merupakan solusi terhadap banjir di daerah perkotaan dimana elevasi muka tanah lebih rendah dari pada elevasi muka air di badan air penerima. Efektifitas dari elemen berupa tanggul penahan limpasan air; sungai/ kanal; waduk; saluran internal; dan pompa sangat mempengaruhi kinerja suatu sistem polder dalam mengendalikan elevasi muka air di dalam sistem. Permasalahan banjir yang selalu terjadi di Jakarta setiap tahun sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian menjadi latar belakang dilakukan kajian dalam penulisan ini. Wilayah utara Jakarta dibagi menjadi 43 sistem polder salah satunya adalah Polder Muara Angke. Studi ini secara khusus membahas mengenai evaluasi sistem polder Muara Angke yang terletak di pesisir Jakarta. Untuk menuntaskan masalah banjir di Polder Muara Angke perlu dievaluasi kinerja sistem polder sebagai satu kesatuan dari elemen-elemen pengendali banjir. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji sistem Polder Muara Angke eksisting; menganalisis banjir rencana; mengevaluasi kinerja sistem dalam mengendalikan banjir rencana akibat hujan lokak; serta membuat dan memetakan usulan perbaikan sistem. Luas catchment area Polder Muara Angke adalah 1,46 km2 . Data hujan harian dari stasiun hujan Kemayoran digunakan untuk menghitung hujan rencana dan debit banjir rencana. Pemodelan banjir rencana menggunakan Model Win TR 55. Evaluasi sistem polder dilakukan dengan membandingkan kapasitas saluran, kapasitas pompa, dan kapasitas kolam detensi dengan debit banjir rencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas saluran drianase untuk periode ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun masing-masing sebesar 100%, 98.47%, 90.04%, 83.18%, dan 70.54%. Sedangkan efektivitas pompa dan kolam detensi  untuk periode ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun masing-masing adalah sebesar 84.13%, 56.14%, 46.14%, 37.84%, dan 33.43%. Oleh karena itu, banjir akibat hujan lokal di wilayah Muara Angke disebabkan oleh rendahnya efektivitas pompa dan kolam detensi. Analisis hidroekonomi menunjukkan bahwa usulan yang paling optimum untuk perbaikan/ peningkatan efektivitas pompa yaitu dengan menambah kapasitas pompa yang ada di Polder Muara Angke total sebesar 15.55 m3/det yang dapat mengakomodir debit banjir rencana periode ulang 10 tahun.

---

ABSTRACTPolder system is a solution for flooding in urban areas where the ground level is lower than the water level of the receiving water body. The effectiveness of the elements such as dike, river channel, pond, drainage canal, and pump station greatly affect the performance of a polder system in controlling water level inside the system.  The flood problems that always occur in Jakarta caused damages and losses are the background to conduct an evaluation presented in this paper. Jakarta is the capital city of Indonesia, where the northern part of Jakarta is divided into 43 polder systems and one of them is Muara Angke Polder. This study specifically addresses the Muara Angke Polder system performance. Solving the problem of flood in Muara Angke area should be based on the performance of the existing polder system as one of the flood control elements. This study emphasizes on evaluating the existing Muara Angke Polder system in controlling the flooding. Muara Angke polder catchment area is around 1.46 km2. Daily rainfall data from Kemayoran Station is used to estimate the design flood. Using WinTR-55 model, the performance of polder system is evaluated by comparing the capacity of existing drainage canal, pump and pond to the design flood. The result shows that drainage canal effectiveness for each  return periode of  2, 5, 10, 25, and 50 year is 100%, 98.47%, 90.04%, 83.18%, dan 70.54%. While pump and pond effectiveness for each  return period of  2, 5, 10, 25, and 50 year is 84.13%, 56.14%, 46.14%, 37.84%, dan 33.43%. Therefore, flooding from rainfall runoff in Muara Angke is caused by low pump and pond effectiveness. Hydroeconomy analysis shows that the most optimum proposed improvement in the effectiveness of the polder system is by adding a total pump capacity of 15.55 m³ /s which can accommodate the design flood for 10 year return period.

---

"

"Banjir di Jakarta merupakan salah satu masalah yang setiap tahunnya menghantui masyarakat Jakarta, hal ini tidak lain karena banyaknya sungai besar yang mengalir melewati Jakarta yang salah satunya adalah Kali Krukut. Selain itu pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengambil peran terhadap sebaran genangan banjir yang ada di Jakarta, karena dengan pertumbuhan penduduk akan mendorong meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal yang berimbas pada alih fungsi lahan yang sebelumnya merupakan lahan terbuka sebagai tempat resapan air berubah menjadi pemukiman yang kedap air. Penilitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari perubahan fungsi lahan tersebut terhadap sebaran genanangan banjir yang terjadi khususnya pada DAS Krukut dalam rentang waktu antara tahun 1999 sampai dengan 2020. Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis tata guna lahan menggunakan ArcGIS 10.1 untuk mendapatkan informasi terkait seberapa besar perubahan fungsi lahan yang terjadi pada DAS Krukut. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan debit puncak banjir menggunakan WinTR20. Dari hasil debit puncak banjir tersebut akan digunakan untuk melakukan simulasi genangan banjir menggunakan bantuan HEC-RAS, dimana didapatkan hasil bahwa semakin banyak perubahan fungsi lahan menjadi daerah kedap air akan memperluas daerah genangan banjir yang terjadi.

---

Flooding in Jakarta is one of the problems that haunts the people of Jakarta every year, this is due to the large rivers that flow through Jakarta, one of which is the Krukut River. In addition, high population growth also plays a role in the distribution of flood inundations in Jakarta, because population growth will encourage increased demand for shelter that impacts on the conversion of land which was previously open land as a water catchment area turned into a waterproof housing . This research is intended to find out how much influence the changes in land use on the distribution of flood inundation that occurred especially in the Krukut watershed in the period between 1999 and 2020. This study was begun by conducting land use analysis using ArcGIS 10.1 to obtain information related to how large changes in land use that occur in the Krukut watershed. Next will be calculated the peak flood discharge using WinTR20. From the results of the peak flood discharges will be used to simulate flood inundation using HEC-RAS assistance, where the results show that the more changes in land function into a waterproof area will expand the area of ​​flood inundation that occurs."

"Perkembangan kota yang pesat menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan yang berdampak pada berkurangnya lahan resapan air di perkotaan dan penumpukkan sampah di badan sungai. Fenomena tersebut terjadi juga di Ibukota Jakarta, yang menyebabkan berkurangnya kapasitas sungai dalam melalukan beban limpasan dari kawasan hulu sungai yang bersangkutan. Salah satu upaya pengendalian banjir yang menjadi program pemerintah pusat saat ini yaitu normalisasi 13 sungai besar di wilayah DKI Jakarta yang salah satunya adalah normalisasi Kali Sunter bagian hulu.Rencana Pekerjaan Normalisasi Kali Sunter dilakukan sepanjang 18,7 km dimulai dari pertemuan sungai dengan Kanal Banjir Timur ke arah hulu. Normalisasi ini dibagi menjadi dua paket pekerjaan yang masing-masing panjang pekerjaannya adalah 12,4 km dan 6,3 km berakhir di jembatan Delta. Debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan untuk DAS Sunter sebesar 162,8 m3/det, sedangkan kapasitas sungai eksisting hanya mampu melalukan debit sebesar 75,82 m3/det. Dengan upaya normalisasi, alur sungai mampu melalukan debit lebih besar dari yang diperlukan yaitu sebesar 287,2 m3/det. Dengan direncanakan penambahan waduk retensi, desain normalisasi penampang sungai dapat dimodifikasi menjadi lebih kecil tetapi tetap mampu melalukan debit rencana. Pada kondisi ini diperoleh debit di pertemuan Kanal Banjir Timur yang mendekati debit rencana, yaitu sebesar 173,5 m3/det. Ditinjau dari aspek teknis, desain normalisasi yang dimodifikasi disertai penamabahan waduk retensi lebih efektif karena memiliki kapasitas alur sungai mendekati debit banjir rencana. Ditinjau dari volume pekerjaan galiannya, rencana normalisasi merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan pekerjaan normalisasi modifikasi yang disertai dengan penambahan waduk retensi. Total volume galian rencana normalisasi sebesar 1.052.213 m3.

---

The rapid development of the city caused land use change which led to a reduction of impervious cover in the catchment area, the accumulation of solid waste in the river, and eventually cause a major flooding in urban areas, especially in Jakarta. It can reduce capacity of the river for accommodating a surface runoff. One of government program for controlling flood is normalizing 13 rivers in Jakarta. For example is normalization in Sunter river.

The normalization plan in Sunter River will be conducted 18,7 km started from confluence at Eastern Flood Canal to the upstream. This project is divided into two packages which is 12,4 km and 6.3 km respectively. The project ended at Delta’s bridge. Design flood for 25 years return period is 162,82 cms. However, the river’s existing capacitiy only 75,82 m3/s. The capacity of normalization plan is about 287,2 m3/s. After the addition of retention reservoirs, the cross section of normalization plan could be designed smaller but still able to convey the flow rate of 173.5 m3/s. at meeting point of the Eastern Flood Canal.

Based on financial aspect, modified normalization plan with the retention pond development is more effective because the capacity to convey the flow rate is nearer than just normalization plan. Based on the volume of excavation work, normalization plan is more effective than modified normalization plan with the retention pond development. The volume of excavation of normalization plan is 1.052.213 m3."