Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999. ......This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi menggunakan tarif premi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk perbuatan yang dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa asuransi yang diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum adanya kebijakan ini sangat kompetitif dan tidak ada pelaku usaha dominan yang mengkontrol pasar, dan penetapan tarif premi batas bawah ini mendorong para pelaku usaha asuransi untuk bersaing dalam hal pelayanan, tetapi tidak dengan persaingan harga. Meskipun tidak melanggar hukum persaingan usaha, tetapi dampak dari penetapan harga dari kebijakan ini mempengaruhi pasar industri asuransi kendaraan bermotor.

---

This research discusses the regulation of competition law to the policy of the Financial Services Authority (OJK), which establishes motor vehicle insurance premium rates, market conditions motor vehicle insurance industry prior to the issuance of the policy, and the impact of delimitation under the motor vehicle insurance premium rates. The methodology used in this research is normative juridical approach to conceptual (conceptual approach) The results of the study found that businesses motor vehicle insurance did not submit the premium rates to the market mechanism but use the premium rate set by the Financial Services Authority, including acts that are excluded in the Act 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as the OJK has the authority to regulate and supervise the insurance services sector is atributed by the Act No.21 of 2011. Market conditions of automotive insurance industry prior to this policy is very competitive and there is no dominant business operators who control the market, and the establishment of premium rates of lower limit encourages insurance businesses to compete in terms of service, but not with price competition. Although not violate competition law, but the impact of the pricing of these policies affect market of automotive insurance industry.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengecualian koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya berdasarkan UU Persaingan Usaha yaitu: Pertama, alasan koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha, Kedua, bagaimana penerapan pengecualian Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha dalam penanganan perkara di KPPU. Pengecualian terhadap koperasi dalam UU Persaingan Usaha lebih menitikberatkan pada bentuk usahanya yang khusus dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Selama pelayanan atau kegiatan usahanya hanya dilakukan atau ditujukan kepada anggotanya maka koperasi dikecualikan dari UU Persaingan Usaha. Penerapan pengecualian Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha dalam penanganan perkara di KPPU digunakan pada perkara Nomor 20/KPPU-I/2009, dengan salah satu Terlapornya adalah Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, putusan Pengadilan Negeri sampai dengan putusan Mahkamah Agung, koperasi dalam perkara ini tidak dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha karena dalam kegiatannya koperasi ini melakukan kegiatan usaha tidak hanya ditujukan kepada anggotanya saja, namun juga terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pengecualian koperasi yang diatur dalam Pasal 50 huruf i UU Persaingan Usaha bukanlah merupakan pengecualian yang bersifat mutlak, namun terdapat batasan/persyaratan yakni hanya semata-mata untuk melayani anggota dan untuk kesejahteraan anggotanya saja. ...... This thesis discusses the exemption of cooperatives that specifically aims to serve its members by Competition Law, First, the reason of cooperatives that specifically aims to serve its members are exempt under Article 50 Letter i Competition Law, Second, how the application of the exemption in Article 50 Letter i Competition Law effort in handling cases in the Commission for Supervision of Business Competition (KPPU). Exemptions to cooperatives in the Competition Law is more focused on the specific form of its business and operations conducted by the cooperative. During the service or its activities are only carried out or addressed to the members, the cooperatives are exempt from Competition Law. The implementation of the exemption of Article 50 Letter i Competition Law in handling cases in Commission for Supervision of Business Competition used in case No. 20/KPPU-I/2009, with one of the Defendant is Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya. In the Commission for Supervision of Business Competition?s Judgment, the Judgment of the District Court as well as the Supreme Court Judgment, the cooperative in this case is not excluded under Competition Law because the activities of the cooperative business activities not only addressed to members only, but also to third parties. Thus, cooperative exemption set out in Article 50 Letter i Competition Law is not an absolute exemption, but there are restrictions/requirements that merely to serve the members and for the welfare of their members.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law? This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk yang teregistrasi pada surat putusan Nomor 04/KPPU-M/2019. Dalam perkara ini, PT Wijaya Karya Beton, Tbk terbukti bersalah oleh Majelis Komisi. Penulis membahas pengecualian pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pada huruf g yang dapat diimplementasikan terhadap kasus ini dengan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 huruf g tersebut. Di dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan wawancara yang menunjukkan hasil penelitian bahwa PT Wijaya Karya Beton, Tbk dalam kasus putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dapat dikecualikan dari undang-undang tersebut karena memenuhi unsur dalam Pasal 50 huruf g, yaitu unsur tujuan untuk ekspor karena PT Wijaya Karya Beton, Tbk dapat memperluas jangkauan usaha sebagai akibat dari pengambilalihan saham PT Citra Lautan Teduh dan tidak mengganggu pasokan dalam negeri karena menurut pendapat Penulis, PT Wijaya Karya Beton, Tbk tetap mengutamakan pasokan dalam negeri dalam produksi beton pracetaknya. ......This research aims to study on required notification for companies who went into mergers and/or acquisition, specifically PT Wijaya Karya Beton, Tbk, which is registered on case 04/KPPU-M/2019. In this case study, PT Wijaya Karya Beton, Tbk has been proven by the Commission to have violated the law. The exception to Law No. 5 Year 1999 is written on Article 50 Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research specified on Article 50 letter g on the exception due to export which can be implemented to the case using analysis of the article to the study case. This research used normative legal research approach and interview which showed that PT Wijaya Karya Beton, Tbk can be exempted from Law No. 5 Year 1999. PT Wijaya Karya Beton, Tbk’s acquisition on PT Citra Lautan Teduh was meant to expand PT Wijaya Karya Beton, Tbk’s business to PT Citra Lautan Teduh’s market, which centered to international market. This acquisition also did not distract domestic needs and/or market supplies as PT Wijaya Karya Beton, Tbk is still very much focuses on domestic market for precast concrete.

Abstrak :
ABSTRAK
Demi meningkatkan hubungan ekonomi di bidang perdagangan antara kedua negara, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian perdagangan bilateral yang bertajuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang ditandatangani sejak 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2008. Dengan bentuk perjanjian perdagangan bilateral, maka berdasarkan pasal 24 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Indonesia dan Jepang dapat mengenyampingkan prinsip non-diskriminasi yang harus diterapkan kepada negara lain yang bukan pihak dari IJEPA. Di dalam IJEPA sendiri terdapat beberapa jenis limbah B3 yang ikut menjadi komoditas yang diperdagangkan dan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk. Mengingat baik Indonesia dan Jepang merupakan negara pihak dari Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Konvensi Basel) yang mengatur perdagangan limbah B3 antar negara, maka kedua negara ini wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan Konvensi Basel. Di dalam Konvensi Basel sendiri perdagangan limbah B3 hanya diizinkan bila memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan Konvensi Basel. Skripsi ini akan meninjau apakah perdagangan limbah B3 yang diatur oleh IJEPA memenuhi Konvensi Basel. Dari segi hukum perdagangan internasional sendiri segala perdagangan yang menyangkut kepentingan kesehatan makhluk hidup dapat dikesampingkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dikandung di dalam pasal 20 (b) GATT. Pengesampingan ini dikenal dengan prinsip pengecualian umum (General Exceptions). Mengingat masuknya komoditas limbah B3 berpotensi membahayakan kesehatan makhluk hidup, maka dapat dikoreksi melalui pasal 20 (b) GATT bila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pasal 20 (b) GATT.

---

ABSTRACT
In order to enhance economic relations in trade between the two countries, Indonesia and Japan agreed to make a bilateral trade agreement entitled Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) signed since August 20, 2007. Then the agreement was effective from July 1, 2008. By bilateral trade agreements form, Indonesia and Japan can disregard the principle of nondiscrimination that should be applied to other countries which are not party to the IJEPA based on article 24 of General Agreement on Tariffs and Trade. In the commodities list of IJEPA, there are several kind of hazardous wastes which are founded in that list and got import duties exemption or reduction like other products. Remembering Indonesia and Japan are parties to Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention), then both of them must comply with every rules that governed by Basel Convention including hazardous wastes trade. Transboundary movements of hazardous wastes are only allowed by Basel Convention if it fulfills the terms and conditions that are established by Basel Convention. This paper will review whether the trade regulations of IJEPA meets the Basel Convention. In other regime, all the trade that involves the interests of the health of living things can be ruled out if violate international trade law regime particularly article 20 (b) of General Agreement on Tariffs and Trade. This exception is known as the general exceptions principle. Remembering the inclusion of hazardous wastes commodity potentially endangered the health of living things, then it could be corrected through Article 20 (b) GATT if it fulfills the provisions required by that rule.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 91 Tahun 2014 yang secara prinsip bertentangan dengan semangat persaingan, namun mendapat pengecualian dari penegakan Hukum Persaingan Usaha berdasarkan keberadaan State Action Doctrine dalam Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini juga membahas dampak yaang dapat ditimbulkan akibat adanya penetapan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam negeri. ...... The purpose of this thesis is to describe arrangement of airfare floor threshold for economy class passengers on scheduled domestic flights according to Minister of Transportation Regulation No: PM 91 of 2014 which in principle contradict with the competition purposes, but it has exempted from Competition Law based on existence of State Action Doctrine from Article 50 letter a Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis also discuss the impact(s) that could be arise from an increase of airfare floor threshold for economy class passengers on scheduled domestic flights.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contoh berkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan dunia Perbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanya ketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenai nasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang. Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualian atas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diatur rahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga bagaimanakah pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini? Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan bahwa dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat pengecualian dalam pengungkapan rahasia bank ini apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualianpengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengecualian yang diatur diluar UU Perbankan, seperti pengecualian terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan), BNN (Badan Narkotika Nasional) dll. Hasil dari penelitian menyarankan agar pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dapat diperluas lagi merambah ke lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Perbankan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), dan juga merambah dalam dunia Peradilan khusus seperti Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. tidak hanya terhadap yang telah dipaparkan saja. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana yang bergerak dan selalu mengikuti zaman, maka dari itu hukum hendaklah lebih dulu mengaturnya.

---

ABSTRACT
With the progress of time, the crimes are growing too. For example is the development of the Crime of Money Laundering . Money Laundering Practice is closely associated with the world of banking. Since the Bank provides advanced facilities in conducting financial transactions. Further reinforced by the provisions of the bank secrecy can not reveal the information about customers and their savings, this situation support the money laundering destiny. Based on that statement the questions are if the bank has an exception to the disclosure of information about the customer? Where the regulated of bank secrecy and how its settings? Also how exceptions to bank secrecy provisions of this? In the discussion of this thesis is explained that the provisions of Law no. 10 of 1998 there are exceptions to the disclosure of bank secrecy is if there is a reason that can be justified by law. Exceptions to the confidentiality provisions of the bank itself is set in the Law. 7 of 1992 jo. Act 10 of 1998, Law no. 21 Year 2008 on Islamic Banking and exclusions set out the Banking Law, as an exception to the KPK (Corruption Eradication Commission), PPATK (Centre for Research and Analysis of Financial Transactions), BNN (National Narcotics Agency) etc. The results of this study suggest that exceptions to bank secrecy provisions could be more extended, penetrated into the institutions related to banking such as CPC (Audit Board), BPK (Financial and Development Supervisory Board) Bapepam (Capital Market Supervisory Agency), and it also resulted in world special courts such as Military Justice and the Administrative Court. not only the course that has been presented. Given the Money Laundering is a Crime that moves and always follow the times, then let the law of the first set.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Periode tahun 2012-2014, PLN dihadapkan dengan berbagai masalah tenaga kerja alih daya akibat banyaknya PHK dan pemotongan hak normatif pekerja alih daya yang dilakukan oleh perusahaan penerima pemborongan di PLN. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut adalah adanya perang harga pada proses tender pengadaan barang / jasa yang menyebabkan harga pemenang tender tidak dapat lagi memenuhi hak normatif tenaga kerja, serta vendor lama yang kalah tender harus melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini akhirnya berdampak pada terganggunya pelayanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi kepada pelanggan PLN. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut PLN membentuk anak perusahaan PT HP untuk ditugaskan mengamankan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Strategi penugasan ini diduga telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh PLN dan PT HP. Dengan corak pasar oligopsoni, PLN diduga telah melakukan penetapan harga, menghambat masuknya pelaku usaha lain ke pasar yang bersangkutan dan melakukan persekongkolan tender dengan PT HP. Dengan dasar hukum Sinergi BUMN yang diatur dalam PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, penugasan PLN kepada PT HP termasuk perbuatan yang dikecualikan dari pemberlakuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis discuss about the policy of State-Owned Enterprises (SOE) on assignment to the subsidiary to carry out a job under the provisions of SOE Synergy. As a business, in operation SOEs are obliged to remain subject to the Law No. 5 Year 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (The Law of Antirust and Unfair Competition). In 2012 to 2014, PLN confronted with various problems of outsourcing labor due to layoffs and cuts in workers normative rights of outsourcing undertaken by the vendor companies in PLN. The main factors of this problem are the war pricing in the procurement process, hence the price of the winner bidder could not fulfill workers basic rights. Furthermore, the existing company that lost the bid must layoffs its workers. Finally, those conditions disrupt transmission and distribution operation and maintenance services to PLN?s customers. To resolve these issues, PLN establish a subsidiary called PT HP to assigned for securing the operation and maintenance of transmission and distribution of electricity. This assignment strategy alleged to constitute unfair competition by PLN and PT HP. With oligopolistic market, PLN alleged to have committed pricing, barrier to relevant market entry and tender conspiracy with PT HP. Institutes by SOE Synergy regulated in SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2008 regarding Guidelines for SOE Procurement of Goods and Services, assignment from PLN to PT HP includes acts that are excluded from the application of the Antitrust and Unfair Competition Law as provided in Letter a Article 50 The Law of Antirust and Unfair Competition.

Abstrak :
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making. To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external.