Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan salah satu pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam kegiatan usaha. UU Perlindungan Konsumen bukan merupakan pengaturan yang pertama kali memberikan perlindungan bagi konsumen, namun diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. UU Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau, namun pada praktek masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi sehubungan beredarnya psikotropika golongan IV di Indonesia. Skripsi ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dimana metode ini akan berusaha untuk memaparkan data yang diperoleh disertai analisis mendalam. Skripsi ini berfokus kepada peredaran psikotropika golongan IV di Indonesia ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur; dan pengawasan Pemerintah terhadap peredaran psikotropika golongan IV, serta analisis mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait peredaran psikotropika secara illegal. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap peredaran psikotropika diperlukan pengawasan yang baik oleh Pemerintah dan Kepolisian untuk saling berkoordinasi serta peran masyarakat untuk aktif apabila menemukan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran.

---

The Law Consumer Protection Number 8 Year 1999 is the rule to give protection for consumer in business activity. The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, is not the first rule for consumer protection, but there are other related rules which is The Law Number 23 Year 1992 on Health, and that has been changed with The Law Number 36 Year 2009. The law Health of Number 36 Year 2009 states that pharmaceutical preparations must be safe, secure, beneficial, have a standard and affordable. However, in reality we still find violations happen related to circulation psychotropic drugs class IV.

This thesis will use normative juridical research methods, and then data analysis on this thesis will use qualitative methods that result descriptive data and explain data with deep analysis. This thesis focus about circulation Psychotropic Drug Class 4 reviewed with legislations and control The government for Psychotropic Class 4 and analysis about the violations made by the seller related trading illegal psychotropic.

The results suggested that for the control for trading psychotropic especially class 4 in Indonesia, the Government and police need good coloboration and communication, and need active role of citizen if they find the violations of the sellers."

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang sejarah pengaturan pengawasan pemerintah pusatterhadap peraturan daerah dari era orde lama hingga orde reformasi serta analisisterhadap pengawasan peraturan daerah pada periode tahun 2004 sampai dengan2013 baik dari segi pengaturan maupun pelaksanaan. Penel itian ini tergolongdalam penel itian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyarankan agar segeradilakukan perbaikan dan penatan ulang atas sistem norma hukum yang mengaturtentang pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah agar terwujudsuatu tertib hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

---

ABSTRACTThis thesis overviews the historical aspect of central government control of localregulation since the old order to the reform order as well as analysis of centralgovernment control of local regulation in the period year 2004 to 2013 in terms ofboth regulation and implementation. This research classified as empirical legalstudy. The results of this research suggest an immediate amendment and arestructuration over legal norms system governing the central government controlmecanism to local regulations in order to form an orderly administration of lawin the performance of duties."

"ABSTRAKDana Pensiun merupakan lembaga yang sering terlupakan dalam sebuah..perusahaan. Namun lembaga ini berperan vital dalam mengelola dana demikepentingan pegawai ketika masa pensiun tiba. Dalam pengelolaan Dana Pensiunharus dijalankan dengan Prinsip kehati-hatian. Pemerintah melalui Direktorat DanaPensiun Departemen Keuangan mempunyai kewajiban untuk mengawasipengelolaan Lembaga Dana Pensiun ini. Kendala yang dihadapi ialah valuasi aktuaria yang dikeluarkan oleh Aktuarishanya wajib diserahkan sekali dalam jangka waktu tiga tahun. Sehingga rentangwaktu tiga tahun tersebut akan mengurangi tingkat efektifitas pengawasanDiperlukan suatu analisa yang dapat memberikan peringatan dini bagi pemerintahuntuk dapat mendeteksi suatu kecenderungan tíngkat kecukupan pendanaanDana Pensiun. Peubah bebas yang digunakan untuk peringatan dini ini berasaldari laporan keuangan, laporan teknis, dan laporan portofollo investasi yang bisadidapatkan dalam jangka waktu yang lebih pendek dan laporan aktuaris. Penulis menggunakan metode analisa multi diskriminan yang didalamprosesnya melakukan klasifikasi kedalam dua jenis pendanaan, yaitu ?PendanaanTercukupi? dan ?Pendanaan Tak Tercukupi?. Dengan analisa ini ingin diketahuiapakah terdapat perbedaan antar grup, peubah bebas mana saja yang dapatmenjadi ?peubah prediktor yang dapat membedakan populasi Dana Penslunkedalam setiap grup kualitas pendanaan, tingkat signifikansl dari peubah-peubahpembeda, hingga apakah model diskriminan yang dihasilkan dapat melakukanklasifìkasi dengan baik. Kesimpulan dari analisis diskriminan dari Dana Pensiun ini ialah, secarastatistik bahwa memang terdapat perbedaan yang nyata antara dua kelompokpendanaan dengan peubah pembeda berturut-turut dan yang paling membedakanhingga yang terlemah ialah: kewajiban Aktuaria/Aktiva Bersih, total piutangiuran/Aktiva Bersih, investasi Deposito/Total Investasi. Hasil validitas danpersamaan diskriminan yang dihaslkan oleh regresi SPSS cukup tinggi (78,6%)dan dengan cross validation yang tinggi pula (77.7%,). Sehingga persamaandîskriminan ini dapat digunakan Departemen Keuangan, sebagai pembina danpengawas Dana Pensiun dalam sistem peringatan dini untuk mempredîksi posisipendanaan Dana Pensiun yang belum memberikan valuasi laporan aktuarisnyayang memang berdasarkan undang-undang hanya diwajibkan untuk dilakukansekali dalam tiga tahun. Penulis juga íngin menguji apakah model ini dapat digunakan untuk tahunberikutnya yaitu tahun 2000. 1-fasil pengujian menyatakan ketepatan mencapai72,6% sehingga dapat digunakan pada laporan satu tahun sesudah kumpulansampel (sampel berasal dan Paporan tahun 1998 hlngga 1999)."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara yang sering mengimpor mainan dengan jumlah 85% setiap tahunnya. Pada 2014, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melakukan pengujian terhadap 21 sampel mainan impor asal China. Pengujian menunjukkan bahwa mainan tersebut mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan anak-anak. Meski sudah dilakukan pengawasan, mainan impor yang mengandung bahan berbahaya masih bisa ditemukan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis mengidentifikasi peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah beserta permasalahan yang ada. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisis perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing institusi. Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mengurangi peredaran mainan anak impor berbahaya, seperti yang dilakukan oleh China.ABSTRACTIndonesia is a country that often imports toys with an amount of 85% each year. In 2014, the Indonesian Consumers Foundation conducted tests on 21 samples of imported toys from China. Tests show that the toy contains harmful substances that can harm children. Even though surveillance has been carried out, imported toys containing hazardous materials can still be found. Therefore, in this thesis the writer identifies the role of supervision carried out by the government along with the existing problems. The author uses the normative juridical method in analyzing the differences in supervision carried out by the National Standardization Body, the Ministry of Trade, and the Directorate General and Customs. The results of the study found that there are problems that are owned by each institution. The Indonesian government needs to optimize its supervisory function to reduce the circulation of dangerous imported children's toys, as has been done by China."

"Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik di Indonesia sangat penting bagi pelaku usaha tambang agar seluruh proses penambangan yang dimulai dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan mineral, reklamasi dan pascatambang dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, norma dan regulasi yang berlaku. Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik bertujuan untuk mendukung kegiatan penambangan yang selalu menjaga kelestarian lingkungan, menjamin keselamatan makhluk hidup sekitar area tambang dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penambangan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan meminimalisir dampak negatif dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang. Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik terdiri dari lima aspek yaitu aspek teknis pertambangan, konservasi mineral, pengelolaan lingkungan, keselamatan pertambangan dan usaha jasa pertambangan yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasional tambang. Pelanggaran yang masih sering terjadi pada area operasi tambang disebabkan tidak optimalnya pengawasan internal perusahaan dan kurangnya audit lapangan yang dilakukan oleh instansi berwenang sehingga memberikan kesempatan kepada beberapa oknum pelaku usaha tambang untuk tidak taat dan patuh kepada ketentuan regulasi yang berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan meningkatnya resiko operasi yang dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada para pelaku usaha tambang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menjadi pelajaran yang dapat menumbuhkan keasadaran bagi seluruh pelaku usaha tambang untuk selalu disiplin dan taat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja.

---

The implementation of good mining practice in Indonesia is very important to support mining business actors so that the entire mining process starting from exploration, exploitation, mineral processing, reclamation and post-mining activities can be carried out in accordance with applicable standards, norms and regulations. The implementation of good mining practice aims to support mining activities that always maintain environmental sustainability, ensure the safety of organism around the mining area and increase the efficiency and effectiveness of the mining process to obtain optimal benefits by minimizing negative impacts and environmental damage due to mining activities. The implementation of good mining practice consists of five aspects namely mining technical aspects, mineral conservation, environmental management, mining safety and mining service businesses which must always be fulfilled and implemented to support mining operational activities. Violations that still frequently occur in mining operations areas are due to non-optimal internal company supervision and lack of field audits carried out by authorized agencies, thus giving several mining business actors the opportunity to disobey and not comply with applicable regulatory provisions, resulting in environmental pollution or damage and increasing operational risks that could endanger the safety of the mine workers. The Indonesian government has a very important role in carrying out supervisory functions and providing strict sanctions to irresponsible mining business actors so that it can be a lesson learned that can raise awareness for all mining business actors to always be disciplined and obedient in maintaining environmental sustainability and work safety."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan pelindungan konsumen jasa taman penitipan anak (TPA), dengan fokus pada kasus pelanggaran hak konsumen oleh oknum Daycare X di Depok. Melalui metode penelitian doktrinal dengan teknik analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, Penulis menemukan fakta bahwa meskipun permintaan jasa TPA meningkat seiring partisipasi perempuan dalam dunia kerja, kasus kekerasan terhadap anak oleh oknum TPA masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis hak konsumen terkait penganiayaan anak di TPA berdasarkan UUPK, mengkaji tanggung jawab TPA terhadap konsumen yang dirugikan sesuai UUPK, serta meninjau peran pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan TPA di Indonesia. Adapun tulisan ini membahas pengaturan terkait eksistensi jasa TPA di Indonesia, mulai dari pengertian, perkembangan, jenis-jenis jasa TPA, hingga perizinan yang diperlukan. Selain itu juga akan dibahas mengenai hak dan tanggung jawab pelaku usaha serta konsumen TPA sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, termasuk bentuk tanggung jawab pelaku usaha TPA terhadap konsumen yang dirugikan. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan meninjau peranan pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan TPA. Penulis berkesimpulan bahwa kurangnya regulasi spesifik dan terintegrasi mengenai sektor jasa penitipan anak, implementasi hukum yang belum optimal oleh oknum pengelola TPA, serta longgarnya pengawasan dari pemerintah terhadap TPA di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dalam hal peningkatan standar operasional serta perlindungan konsumen TPA.

---

This paper analyzes the implementation of consumer protection in daycare services, focusing on the case of consumer rights violations by Daycare X in Depok. Using a doctrinal research method with qualitative analysis techniques and a descriptive-analytical approach, the author found that despite the increasing demand for daycare services in line with women's growing participation in the workforce, cases of child abuse by irresponsible daycare staff remain frequent. This raises concerns about the safety and well-being of children entrusted to such facilities. The study aims to analyze consumer rights related to child abuse in daycares under the Consumer Protection Act (UUPK), examine the liability of daycares toward aggrieved consumers as stipulated in the UUPK, and review the government's role in regulating and supervising daycare operations in Indonesia. The paper discusses the regulatory framework governing daycare services in Indonesia, covering definitions, development, types of daycare services, and licensing requirements. Additionally, it explores the rights and responsibilities of daycare operators and consumers as outlined in Law No. 8 of 1999, including the forms of liability that daycare operators must bear toward consumers who have suffered harm. Furthermore, the study evaluates the Indonesian government's role in daycare regulation and supervision. The author concludes that the lack of specific and integrated regulations for daycare services, suboptimal legal enforcement by some operators, and lax government oversight highlight the urgent need to improve operational standards and consumer protection in daycare services."